Jakarta: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024.

Jokowi dan Ibu Iriana meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian, yang dikenal sebagai pompanisasi. Pompanisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut.

“Pompanisasi ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali padahal tanahnya subur karena airnya enggak ada, sehingga dengan pompa ini sudah nanam yang kedua. Nah kita harapkan nanti bisa masuk penanaman yang ketiga,” ungkap Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga menjelaskan bahwa pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang. “Artinya dari 1 paling tidak minimal kedua, kalau bisa ketiga ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional,” ucap Presiden.

Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. “Arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara,” lanjut Presiden.

Sedangkan terkait swasembada pangan, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu. Tidak hanya Indonesia, faktor iklim juga mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara.

“Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara,” tutur Presiden.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kabupaten Bantaeng, pemerintah telah menyalurkan 80 unit pompa dari 150 unit pompa yang dibutuhkan.

“Keperluannya 150 tadi Pak Bupati menyampaikan butuhnya 150, sudah diberikan 80 pompa,” ujar Presiden. BPMI Setpres

(WWD)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Fernando, Jumat,(5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian RI.

Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani.

“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.

Sehingga, kata dia, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras tersebut.

“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” tandas Fernando.

Bulog buka suara

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/7/2024) kemarin.

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Didorong Gelar Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp 2,7 Triliun

BOGOR, KOMPAS.com - Biaya operasional untuk 49 program buy the service (BTS) BiskitaTranspakuan Bogor selama satu tahun menelan anggaran sebesar Rp 58 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Biaya operasional sebesar itu dinilai Marse terlalu berat jika nantinya ditanggung Pemkot Bogor, mengingat BPTJ meminta pengelolaan Biskita sepenuhnya dialihkan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Dengan begitu biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari tahun 2021 sampai 2024 itu dibiayai oleh Kemenhub. Direncanakan 2025 itu untuk tidak dibiayai lagi APBN, tapi melalui APBD,” ungkap Marse.

Untuk itu, Marse meminta pengelolaan dimulai secara bertahap, atau dimulai dengan satu atau dua koridor terlebih dahulu.

Pihaknya juga harus melihat ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri di tahun depan, Marse menegaskan perlunya perencanaan yang matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

“Berbicara keuangan daerah kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti. Kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah karena harus ada proses persetujuan legislasinya,” tutur Marse.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPUHasyim Asy’ari tengah menjadi sorotan karena terbukti menyalahgunakan jabatannya dalam kasus tindakan asusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Dalam perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim disebut menggunakan fasilitas negara berupa mobil Toyota Fortuner Walpri berpelat dinas Polri untuk mendekati CAT saat berada di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

“Teradu (Hasyim) menggunakan mobil dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu (CAT) di luar tugas kedinasan ketika pengadu berada di Jakarta,” kata anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan, Rabu, 3 Juli 2024.

Selain fasilitas negara, Ratna mengungkapkan bahwa Hasyim juga memberikan fasilitas lain kepada CAT yang berasal dari pendanaan pribadi. Fasilitas yang dimaksud antara lain tiket pesawat Jakarta-Singapura sebesar Rp 8.697.500, penginapan di Apartemen Oakwood Suites Kuningan senilai Rp 48.716.900, tiga tiket pesawat Jakarta-Belanda sebesar Rp100 juta, dan layar monitor Asus ZenScreen senilai Rp 5.419.000, pada Selasa, 28 November 2023.

Lantas, berapa harta kekayaan Hasyim Asy’ari?

Harta Kekayaan Hasyim Asy’ari

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN), Hasyim mulai melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjadi anggota KPU. Total hartanya saat itu mencapai Rp 8.013.000.000 per 31 Desember 2018.

Setahun kemudian, total asetnya justru berkurang menjadi Rp7.677.000.000 per 31 Desember 2019. Pada periode 2020, harta yang dilaporkannya juga tetap di angka Rp7.677.000.000, lalu meningkat menjadi Rp7.697.000.000 pada 31 Desember 2021.

Selanjutnya baca: Kekayaan Hasyim Asy'ari didominasi tanah dan bangunan

• 1
• 2
• Selanjutnya

Mengacu pada LHKPN yang diserahkan pada 30 Maret 2023, harta Hasyim sebesar Rp9.094.000.000. Sementara kekayaan terakhir yang dilaporkan pada 29 Maret 2024 sebesar Rp9.596.000.000.

Adapun rincian laporan harta Hasyim terbaru sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp7.300.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp324.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp870.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp1.102.000.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Kekayaan Hasyim didominasi oleh sebelas bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Pati, Rembang, Kudus, dan Semarang, Jawa Tengah. Aset properti itu memiliki luas berkisar antara 120 hingga 5.600 meter persegi yang disebutkan berasal dari warisan dan usaha sendiri.

Selain aset tanah dan bangunan, dia juga mengoleksi empat unit kendaraan bermotor. Alat transportasi tersebut meliputi motor warisan merek Vespa PX150 (1985), serta kendaraan hasil usaha sendiri berupa motor Honda Speice (2011), mobil Toyota Prado (2006), dan mobil Nissan New Serena (2014).

Berdasarkan salinan putusan DKPP, Hasyim sempat membuat surat pernyataan ditulis tangan yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000. Dalam surat pernyataan yang ditulis pada Selasa, 2 Januari 2024 itu, dia menyampaikan komitmen serius untuk menikahi dan menjadi imam bagi CAT.

“Teradu tidak akan menikah dengan perempuan lain terhitung sejak pernyataan ini dibuat,” seperti dikutip dari salinan putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Selain menikahi, Hasyim melalui surat pernyataannya juga berjanji akan mengurus balik nama apartemen Puri Imperium Unit 1215 menjadi atas nama CAT; menanggung keperluan korban selama berkunjung ke Indonesia, termasuk tiket pesawat Jakarta-Belanda pulang-pergi (PP) senilai Rp30 juta setiap bulan; serta akan menelepon atau memberikan kabar minimal sekali dalam sehari sepanjang hidup.

“Teradu akan memberikan perlindungan kepada pengadu seumur hidupnya, termasuk menjaga nama baik dan kesehatan mentalnya serta tidak akan mengecewakannya, begitu pula sebaliknya,” dikutip dari putusan DKPP.

Hasyim pun turut menyatakan bersedia diberikan sanksi moral berupa memperbaiki kesalahan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar Rp4 miliar bila pernyataannya tersebut tidak dapat dipenuhi. Pembayaran denda itu dijanjikan dilakukan dengan cara diangsur selama empat tahun.

MELYNDA DWI PUSPITA

• Sebelumnya
• 1
• 2

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPUHasyim Asy’ari tengah menjadi sorotan karena terbukti menyalahgunakan jabatannya dalam kasus tindakan asusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Dalam perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim disebut menggunakan fasilitas negara berupa mobil Toyota Fortuner Walpri berpelat dinas Polri untuk mendekati CAT saat berada di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

“Teradu (Hasyim) menggunakan mobil dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu (CAT) di luar tugas kedinasan ketika pengadu berada di Jakarta,” kata anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan, Rabu, 3 Juli 2024.

Selain fasilitas negara, Ratna mengungkapkan bahwa Hasyim juga memberikan fasilitas lain kepada CAT yang berasal dari pendanaan pribadi. Fasilitas yang dimaksud antara lain tiket pesawat Jakarta-Singapura sebesar Rp 8.697.500, penginapan di Apartemen Oakwood Suites Kuningan senilai Rp 48.716.900, tiga tiket pesawat Jakarta-Belanda sebesar Rp100 juta, dan layar monitor Asus ZenScreen senilai Rp 5.419.000, pada Selasa, 28 November 2023.

Lantas, berapa harta kekayaan Hasyim Asy’ari?

Harta Kekayaan Hasyim Asy’ari

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN), Hasyim mulai melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjadi anggota KPU. Total hartanya saat itu mencapai Rp 8.013.000.000 per 31 Desember 2018.

Setahun kemudian, total asetnya justru berkurang menjadi Rp7.677.000.000 per 31 Desember 2019. Pada periode 2020, harta yang dilaporkannya juga tetap di angka Rp7.677.000.000, lalu meningkat menjadi Rp7.697.000.000 pada 31 Desember 2021.

Selanjutnya baca: Kekayaan Hasyim Asy'ari didominasi tanah dan bangunan

• 1
• 2
• Selanjutnya

Jakarta: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sudah banyak dimanfaatkan negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut beberapa laporan, Indonesia menempati peringkat ketiga secara global terkait tingkat kunjungan ke aplikasi AI. Bahkan, jumlahnya lebih dari 1,4 miliar kunjungan pada September 2022 hingga Agustus 2023.

Sayangnya, pemanfaatan AI di Indonesia masih belum dilakukan secara maksimal. Penggunaan AI saat ini hanya lebih banyak digunakan dalam aplikasi untuk konsumen, seperti aplikasi chatbot, image generator, dan personal assistant. Padahal, AI bisa digunakan sebagai solusi B2B yang lebih canggih untuk mendorong inovasi industri dan perusahaan.

Minimnya pemanfaatan AI di kalangan perusahaan atau bisnis mendapat perhatian besar dari President Director IBM Indonesia Roy Kosasih. Ia menilai minimnya penggunaan AI lantaran masih banyak pelaku bisnis yang belum memahami sepenuhnya manfaat AI yang dapat menguntungkan.
"Mereka ingin tahu cara AI dapat memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi dalam industri mereka. Yang terpenting, mereka ingin memahami bagaimana AI dapat membantu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi di organisasi mereka," jelas Roy.

Menurut Roy, implikasi finansial dari pengadopsian teknologi AI juga menimbulkan banyak pertanyaan. Para pemimpin bisnis membutuhkan kejelasan tentang keseluruhan biaya kepemilikan, termasuk investasi awal, pemeliharaan secara berkala, dan potensi biaya tak terduga terkait dengan implementasi AI.

Roy menjelaskan, manfaat dari penggunaan AI salah satunya implementasi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas karena bisa mengotomatisasi tugas rutin dan memberikan insight yang cerdas.

"Bahkan, studi dari McKinsey & Company menemukan AI generatif memiliki potensi untuk mengotomatisasi hingga 70 persen tugas yang saat ini menyita waktu karyawan," jelas Roy.

Selain itu, studi dari National Bureau of Economic Research juga menunjukkan AI dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 14 persen sehingga pelaku bisnis bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dengan usaha yang lebih minim.

AI juga dapat menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi kegiatan proses operasional perusahaan yang kompleks dengan otomatisasi serta menyediakan analisis data secara real-time, sehingga menghasilkan pengurangan biaya operasional dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Terpenting adalah integrasi AI yang efisien dapat mendorong pertumbuhan keuntungan dengan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mempererat hubungan dengan pelanggan, dan mengoptimalkan proses bisnis.

Selain dari sisi keuntungan dan manfaat, sumber daya atau tenaga ahli juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI di Indonesia dalam kalangan praktik bisnis. Mengingat, belum banyak tenaga ahli seperti IT memahami bagaimana adopsi AI generatif berdampak pada tenaga kerja dan budaya organisasi mereka.

"Menurut IBM CEO Study terbaru, 54 persen CEO yang disurvei di Indonesia mengatakan tim mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk integrasi AI generatif, namun hanya sedikit yang memahami bagaimana adopsi AI generatif berdampak pada tenaga kerja dan budaya organisasi mereka," jelas Roy.

Berkaca dari hal tersebut, beberapa penyedia solusi AI telah berinvestasi dalam pengembangan talenta digital secara jangka panjang, melalui program pelatihan yang komprehensif seperti SkillsBuild dari IBM. Upaya tersebut bertujuan membekali para tenaga kerja masa depan dengan keterampilan guna memanfaatkan AI secara efektif.

Untuk kebutuhan yang lebih mendesak, mendirikan AI Centers of Excellence (CoE) bisa menjadi solusi yang efektif karena mampu menawarkan pendampingan subject matter experts terkait dan tim IT internal, serta spesialis teknologi dengan penyedia solusi AI.

Kolaborasi erat dari tim internal dan penyedia solusi AI ini dapat mempercepat inovasi AI melalui proses validasi ide dari konsep ke produk dengan Minimum Viable Product (MVP) serta kerangka tata kelola dan strategi AI yang terstruktur.

CoE bisa membantu perusahaan mempercepat penerapan teknologi AI yang mutakhir, membuat aplikasi AI custom guna memenuhi tantangan dan peluang unik dari setiap bisnis untuk hasil yang maksimal, serta memberikan panduan berkelanjutan untuk membantu bisnis tetap mengikuti kemajuan teknologi terbaru dan praktik terbaik.

Dengan CoE, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk mendorong inovasi, produktivitas, dan efisiensi, yang pada akhirnya membantu pertumbuhan laba yang substansial.

Proses adopsi AI di Indonesia tentu bukan tanpa tantangan. Namun potensinya yang besar menjadikan ini sebuah inisiatif yang patut diwujudkan. Dengan dorongan pemerintah untuk pedoman AI yang etis dan minat yang semakin besar dari para pemimpin bisnis, Indonesia bisa mencapai puncak transformasi digital.

"Dengan strategi dan sistem pendukung yang tepat, AI dapat memainkan peran penting dalam mencapai visi yang ambisius terkait transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2045," ungkap Roy.

(KIE)

Jakarta: Tandem Madness, grup progresif rock baru dari Jakarta siap merilis single debut berjudul "Gelisah Semesta" pada 19 Juli 2024. Grup ini beranggotakan dua alumni proyek pencarian bakat anak "Di Atas Rata-Rata" besutan Erwin Gutawa, yaitu Rafi Daeng dan Noni Dju.

"Lagu ini mengeksplorasi tema lingkungan dan peperangan yang menghancurkan ekosistem Bumi, mengingatkan pendengar kan pentingnya menjaga kelestarian Bumi dari kefanaan dan ketamakan manusia," tulis Tandem Madness dalam keterangan pers.

Tandem Madness sendiri terinspirasi dari musik-musik progresif rock era 70-an, dan band seperti Yes, Genesis, dan Emerson, Lake and Palmer (ELP). Dalam mengerjakan single "Gelisah Semesta", Tandem Madness melibatkan Reno Revano sebagai produser, Budi Raharjo dari band Drive untuk mengisi gitar, Galih Galinggis untuk mengisi gitar, Febriansyah Nurrochman dari The Krankers mengisi bass, dan Galih Justdrum mengisi drum.
"'Gelisah Semesta' tidak hanya sekadar single debut, tetapi sebuah pernyataan kuat dari Tandem Madness tentang keseriusan mereka di dunia musik. Nantikan gebrakan mereka dan mari bergabung dalam perjalanan musikal yang penuh dengan kejutan dari Tandem Madness," tulis Tandem Madness meyakinkan.

(ASA)

Warta Ekonomi, Surabaya -

Anak perusahaan dari Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (Pelindo Group) yakni, PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA), secara resmi per 1 juli akan mengelola pemeliharaan peralatan pelabuhan Indonesia Regional 1 wilayah Medan dan Indonesia Regional 2 wilayah Jakarta.

Hal ini, sebagai memperluas jaringan bisnis sebagai perusahaan jasa yang bergerak di di bidang Port Engineering Services, pemeliharaan, jasa perbaikan, procurement spare parts, dan modifikasi port equipment.

Direktur Utama PT BIMA, Paul July Supatrio mengatakan, dalam memperluas jaringan bisnisnya ini. Pihaknya, selalu menekan untuk membuat inovasi dalam memberikan pelayanan dan menanamkan budaya perusahaan yang profesional.

“Dalam ini kami, akan bekerja keras dan konsisten dalam mewujudkan kinerja unggul dengan patuh pada proses bisnis yang benar dan sesuai standar untuk menghasilkan nilai tambah sebagai penggerak dan pengelola pemeliharaan peralatan pelabuhan dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara,” tegas Paul di Surabaya sore kemarin.

Sementara itu Direktur Operasi & Teknik PT BIMA, Arif Maulana menjelaskan, bahwa perluasan area layanan operasi PT BIMA dalam transfer bisnis operasi pemeliharaan Alat Bongkar Muat (BM) dialihkan oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) dan PT Prima Multi Peralatan (PMP) ke PT BIMA memiliki beberapa aspek bisnis diantaranya adalah pengalihan pegawai yang berkaitan dengan proses bisnis pemeliharaan alat atau equipment dan penjualan persediaan (inventory) kepada PT BIMA.

“Perluasan wilayah operasi PT BIMA yang sebelumnya 18 site kini bertambah menjadi 41 site. Populasi Pemeliharaan Alat BIMA yang sebelumnya 1015 alat, kini menjadi 1766 alat, dengan kekuatan SDM BIMA yang sebelumnya sejumlah 1031 kini menjadi 1845,” jelas Arif.

Lebih lanjut Arif mengatakan, dalam standarisasi Layanan Peralatan Pelabuhan High Performance, Digitalisasi dan Komitmen K3 Zero Accident.

“Ini merupakan wujud nyata kami untuk menghadirkan berbagai inovasi dan layanan yang handal dalam mendukung Pelabuhan Indonesia sebagai pintu gerbang arus logistic. Pada proses bisnis yang benar dan sesuai standar untuk menghasilkan nilai tambah sebagai penggerak dan pengelola pemeliharaan peralatan pelabuhan dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara,” pungkas Arif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, Batara Ageng mengaku menggelapkan uang Rp 1,3 miliar milik selebgram Fuji untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Menurut Andri, eks manajer Fuji itu telah menghabiskan uang tersebut dan tak melaporkannya ke sang selebgram.

"Uang sejumlah Rp. 1.312.997.100 saat ini sudah tidak ada dan sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya," kata Andri saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024).

Kata Andri, uang itu juga digunakan untuk keperluan entertainment saat Batara masih menjadi manajer Fuji.

"Dan keperluan entertaint selama dia masih menjadi manajer dari korban," sambung Andri.

Andri melanjutkan, uang tersebut adalah hasil pembayaran dari 21 agensi iklan yang Fuji kerjakan sejak September 2023.

Menurutnya, uang masuk ke rekening pribadi milik Batara dan tidak diberikan, bahkan dilaporkan ke Fuji.

"Uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak diberikan kepada saudari Fujianti Utami Putri," kata Andri.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Batara karena diduga menggelapkan uang Fuji. Batara ditangkap pada Sabtu (29/6/2024).

"Benar kami menangkap saudara BA," kata Andri.

Akibat perbuatannya, Batara terancam dijerat pasal 374 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa pada Pilkada 2024, batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak waktu pelantikan pasangan terpilih dilakukan.

Namun, penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 tetap harus menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sedang berkonsolidasi, diskusi dengan teman-teman Kemendagri yang secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan di teknis pelantikan dari kepala daerah,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Namun, Afifuddin belum menjelaskan secara terperinci hasil diskusi yang dilakukan pihaknya dengan Kemendagri.

Dia hanya mengatakan bahwa informasi lebih lanjut soal waktu pelantikan akan segera disampaikan kepada publik.

“Nanti kelanjutan dari hasil yang kita diskusikan, komunikasikan dengan para pihak akan kita sampaikan,” sambungnya.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menambahkan, waktu pelantikan yang akan menjadi dasar penghitungan soal terpenuhi atau tidaknya batas usia minimum calon kepala daerah, bukan menjadi kewenangan KPU.

“Soal kemudian batas waktu pelantikan segala macam itu bukan wilayah KPU. Makanya tadi hari ini, ada koordinasi antara kami KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengakomodasi putusan MA yang mengabulkan perubahan tafsir penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan ketika penetapan pasangan calon usai pendaftaran seperti sebelumnya.

Hal itu diakomodasi KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” demikian bunyi Pasal 15 beleid tersebut.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menilai langkah KPU mengakomodir putusan MA tak sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan MA hanya membatalkan aturan di PKPU soal perubahan penghitungan minimum usia calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU semestinya mengikuti ketentuan syarat usia calon kepala daerah di Undang-Undang Pilkada yang tak berubah.

“KPU seharusnya membuat aturan teknis atau PKPU merujuk pada UU pilkada. Sementara di UU pilkada disebut bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi, Senin (1/7/2024).

Publik pun mencurigai putusan MA dan langkah KPU menindaklanjutinya sarat dengan kepentingan. Pasalnya, Ketentuan itu membuka pintu bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Putra bungsu Jokowi itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 ketika calon kepala daerah sudah ditetapkan. Dengan demikian, Kaesang belum dapat berlaga pada Pilkada 2024 apabila mengikuti aturan yang lama.

Sementara aturan baru, membuat Kaesang memenuhi syarat usia calon kepala daerah, karena sudah berusia 30 tahun apabila pelantikan digelar 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri menyindir Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang juga kader partainya.

Ia mengaku belakangan kerap menasihati Yasonna ihwal beberapa proses hukum terhadap partainya.

Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di hadapan kader-kader PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Yasonna turut hadir di acara ini.

"Saya suka ngamuk sama dia (Yasonna). Lu jadi menteri Kumham ngapain lho? Hah? Lha, anak buah kita maunya ditarget melulu. Nanti datang lagi hehehe," ucap Megawati seraya tertawa.

Presiden Kelima RI ini lantas bercerita bagaimana pengalamannya memenuhi panggilan polisi dan kejaksaan sebanyak tiga kali.

Namun, bukannya ketakutan, Megawati malah keheranan melihat aparat yang memanggilnya itu menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti.

"Tiga kali, zaman dulu saya dipanggil polisi. Kejaksaan sekali. Kan orangnya tampang seram-seram. Yang dipanggil jadi mau ketawa bukannya takut," ucap Megawati.

Setelah itu, Megawati pun berkelakar menantang Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk tidak takut jika dipanggil polisi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Aku bilang sama Hasto. Lu berani datang enggak, To? Masa malah sama aku. Aku saja datang sampai tiga kali loh, To. 'Yo, datang, Bu," ujar Megawati.

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto memang sedang dibelit aparat penegak hukum. Politikus asal Yogyakarta itu satu bulan terakhir dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK.

Pemanggilan oleh Polda, Hasto diminta keterangan terkait dugaan menyebarkan berita bohon yang membuat kericuhan massa beberapa waktu lalu.

Sementara di KPK, Hasto dipanggil untuk memberikan keterangan dan informasi seputar Harun Masiku.