Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel).

Jokowi mengatakan, pengelolaan air dilakukan agar air tidak dibiarkan langsung masuk ke sungai dan terus ke laut. Sebab itu, pemerintah menyiapkan pembangunan Bendungan Pamukkulu.

Bendungan ini sudah dibangun sejak 2017, memiliki daya tampung 82 juta m3/detik, dengan luas genangan 460 hektar.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp 1,6 triliun," ujar Jokowi, Jumat (5/7).

Jokowi menambahkan, Bendungan Pamukkulu akan memiliki banyak manfaat. Seperti untuk penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, mengurangi debit banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi persawahan.

Seperti diketahui, Bendungan Pamukkulu mempunyai ketinggian 66,50 meter dan lebar 8 meter yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Daya Mulia Turangga (KSO) untuk paket 1 dan PT Nindya Karya Wilayah V-PT Virama Wilayah untuk paket 2.

Bendungan ini mempunyai daya tampung efektif sebesar 77,62 juta m3/detik, mensuplai air untuk irigasi seluas 6.150 ha yaitu untuk daerah irigasi Pamukkulu dengan indeks pertanian di Kabupaten Takalar dari 150% menjadi 250% dengan pola tanam padi palawija.

Selain itu, bendungan ini juga bisa untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta tak kalah pentingya yaitu untuk mendongkrak Pariwisata di Kabupaten Takalar.

Bendungan Pamukkulu mengalir ke daerah irigasi Pamukkulu yang memiliki 19 saluran terdiri dari irigasi primer sepanjang 16,68 km dengan lebar 1 meter - 7 meter.

Saluran primer tersebut terkoneksi dengan saluran suplesi dan sekunder Cakura, saluran suplesi Jenemarung, dan Saluran primer Jenemarung kanan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN, yang waktunya belum ditentukan meski Presiden Jokowi berniat berkantor di sana pada Juli ini dan menggelar Uparaca HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Nusantara.

Pemerintah masih memfinalisasi skema pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” ujar Anasseperti dikutip dari laman Kemenpan RB..

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” kata Anas.

Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” ujar Anas.

Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. “Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujar Anas.

Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif. “Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Anas.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN bergantung ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. “Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelasnya.

Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

“Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,” ujarnya.

Anas mengatakan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR. “Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” katanya.

Pejabat Eselon I Dapat 1 Aparetemen

Presiden Joko Widodo memutuskan eselon I yang akan pindah ke IKN akan menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersama keluarga. Masing-masing apartemen seluas 98 meter persegi dengan tiga buah kamar.

“Tadi diputuskan apakah 1 unit (apartemen) ini sharing (berbagi) atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga,” kata Azwar Anas.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga November 2024 diperkirakan sudah ada 47 tower/menaraatau gedung apartemen yang siap huni di IKN.

Pembangunan 47 toweritu akan selesai secara bertahap antara lain 8 unit tower di bulan Juli sebagai tahap awal, dan sisanya September hingga Oktober 2024.

Berbeda dengan eselon I, katanya, para pegawai ASN yang belum berkeluarga akan menempati 1 unit apartemen dengan tiga kamar, secara berbagi bersama rekan sesama ASN.

ANTARA

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) menggelar pelatihan dengan metode pendekatan pengalaman individu dalam mendorong keterampilan bagi para karyawannya. Sebagai salah satu pelaku industri kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim), mereka melakukan pelatihan sebagai upaya dalam menjawab kebutuhan operasional di lapangan. Harapannya yakni mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.

Anjar Dwi Nugroho selaku Regional Head Kalimantan Timur DSNG memaparkan bahwa pelatihan melalui pengalaman individur tersebut menjadi sebuah pendekatan yang memungkinkan setiap karyawananya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. sejalan dengan pemenuhan berbagai hak karyawan di tempat kerja.

“Saat ini, Perusahaan telah menerapkan berbagai pelatihan individu seperti pendampingan bagi semua karyawan baru, hingga pelatihan teknis terkait pekerjaan dan keselamatan kerja”, jelas Anjar dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Program pengembangan kompetensi ini difasilitasi oleh perusahaan. Adapun pendekatannya melalui integrase yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu, organisasi, serta sasaran bisnis dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Tiap tahunnya, DSNG diketahui mengadakan 200 pelatihan yang melibatkan lebih dari 4000 karyawan dari berbagai tingkat dan fungsi kerja. Selain memanfaatkan sumber daya manusia yang dianggap unggul, terlatih dan bisa membagikan keterampilannya kepada karyawan lain, perusahaan juga melibatkan pihak penyedia pelatihan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Harapannya, dengan pelatihan ini, perusahaan juga bisa memberikan ruang untuk karyawan bertumbuh dan berkembang. Hal itu juga sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk mendorong produktivitas agar tercipta bisnis yang berkelanjutan.

“Selain itu, hal tersebut juga selaras dengan penerapan prinsip-prinsip International Labour Organisation (ILO) dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kesempatan bagi para bekerja untuk terus bertumbuh,” kata Anjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE) Dinas Perhubungan Jakarta Zulkifli mengatakan, regulasi berbentuk peraturan daerah (perda) itu ditargetkan rampung tahun ini.

"Targetnya tahun ini selesai perdanya, kemudian diusulkan tahun depan ke DPRD," ujarnya setelah acara diskusi Instran di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia menyebut, isi perda tersebut tidak hanya mengatur jumlah penggunaan kendaraan pribadi tetapi juga mengatur Electronic Road Pricing (ERP), Low Emission Zone, manajemen parkir, dan pembatasan usia kendaraan.

"Perdanya itu isinya push strategy semua, namanya perda manajemen lalu lintas isinya 4 utama salah satunya ERP. Ini sekarang kami proses," ucapnya.

Dia mengungkapkan, regulasi tersebut dibuat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang disebut disebabkan oleh minimnya penggunaan transportasi umum dan banyaknya jumlah kendaraan pribadi di wilayah ini.

Pasalnya, pada 2023 hanya 18,86 persen penduduk Jakarta yang menggunakan tranportasi umum.

Padahal sebanyak 87,5 persen penduduk Jakarta sudah bisa mengakses transportasi umum baik KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta maupun yang feeder, mikrotrans, non-BRT di dekat lokasi asalnya.

Dia bilang, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sebesar Rp 100 triliun. Nilai kerugian itu berasal dari Rp 40 triliun biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar minyak (BBM), oli, dan sebagainya yang terbuang akibat kemacetan.

Kemudian Rp 60 triliunnya berasal dari kerugian atas waktu yang dihabiskan selama perjalanan akibat macet, polusi udara, hingga kesehatan warga Jakarta.

"Kerugian Rp 100 triliun dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang menyebabkan kesehatan terganggu, dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung. Itu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, kemudian waktu tempuh," tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya. Hal ini diperlukan agar satgas dapat melanjutkan dalam penyelesaian masalah terkait sisa aset yang belum tuntas.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, karena masih banyak aset-aset yang harus diselesaikan.

“Tentunya kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan yaitu terhadap obligor atau debitur," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Presiden Jokowi sebelumnya telah memperpanjang masa kerja Satgas BLBI sampai dengan 31 Desember 2024. Menko Polhukam Hadi juga menuturkan tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden terkait hal ini.

"Saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," kata Menko Hadi.

"Di samping itu saya tadi juga meminta Satgas BLBI melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," tambahnya.

Satgas terus melakukan upaya penyelesaian terkait pengembalian aset secara bertahap. Hingga saat ini perolehan Satgas BLBI mencapai 38,2 triliun.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terang Menko Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menerima piagam penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendesa PDTT yang diterima Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendesa PDTT Andi Nita Arie.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/7/2024), Kemendesa PDTT disebut menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang memiliki kematangan sangat baik, khususnya dalam penilaian Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3.

Untuk diketahui, Kemendesa PDTT telah berhasil mempertahankan pencapaian Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) sejak 18 Oktober 2022.

Kemendesa PDTT memenuhi kelengkapan atribut untuk dapat dinyatakan mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ.

Pada level tersebut, UKPBJ mensyaratkan instansi pemerintah memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, melakukan pembelajaran yang berkelanjutan, dan kolaboratif dengan stakeholder.

Pada Februari 2024, dari total 628 UKPBJ di Indonesia, sebanyak 145 UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan 9/9 atau berstatus proaktif.

Pencapaian tersebut merupakan kerja keras dan komitmen kuat dari pimpinan tinggi madya maupun pratama di lingkungan Kemendesa PDTT.

Salah satu komitmen itu ditunjukkan melalui dukungan anggaran sehingga target kebijakan yang diinginkan dapat tercapai.

Penghargaan itu diharapkan dapat meningkatkan peran aktif UKPBJ Kemendesa PDTT dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Lewat penghargaan itu pula, Kemendesa PDTT diharapkan bisa memberi dampak positif dalam mewujudkan misi pembangunan nasional guna menciptakan regulasi dan tata kelola yang terintegrasi serta adaptif bagi keberlanjutan sistem pemerintahan yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Satuan tugas pemberantasan judi online (judol) telah menyerahkan nama-nama yang terlibat judi online ke pemerintahan daerah (pemda) di Indonesia.

Kasatgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto menyampaikan pemberian nama tersebut lantaran terdapat sejumlah permintaan dari pemerintahan lembaga terkait

"Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah. Kita berikan," ujarnya di Kemenkopolhukam, Kamis (5/7/2024).

Dia menambahkan, judi online merupakan persoalan yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya memastikan bakal memberantas judi online hingga ke akarnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan 4.000-5.000 rekening yang terindikasi judi online. Dalam hal ini, Satgas Pemberantasan Judi Online bakal menyita rekening tersebut ke kas negara jika tidak ada uang mengakui rekening tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, Hadi mengaku bahwa pihaknya masih belum menyerahkan sepenuhnya ribuan rekening yang terindikasi judi online ke Bareskrim Polri.

"Maka uang ini sesuai dengan keputusan pengadilan, sekali lagi akan kita ambil, dan prosesnya terus kita akan berkirim penyidik di Bareskrim. Belum semuanya, namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim," pungkasnya.

Sebagai informasi, satgas pemberantasan judi online sebelumnya telah mencatat wilayah paling banyak yang melakukan praktik judi online adalah Jawa Barat sebanyak 535.644 pelaku dengan nilai transaksinya Rp3,8 triliun.

Kemudian, DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan pemain yang mencapai 238.568 orang dan total transaksinya mencapai Rp2,3 triliun. Disusul, Jawa Tengah 201.963 orang dengan transaksi Rp1,3 triliun.

Adapun, Jawa Timur di urutan keempat dengan pemain sebanyak 135.227 orang dan transaksi Rp1,051 triliun. Sementara, Banten di posisi paling buncit dengan pemain 150.302 orang dan transaksi mencapro Rp1,022 triliun.

Jakarta: Artis Barbie Kumalasari menduga suaminya, Tri Mulyo Bagus Saputra, telah kabur dari rumah. Tak hanya membawa barang pribadi, pria tersebut juga membawa pergi perhiasan milik istrinya.

Barbie Kumalasari mengatakan bahwa suaminya itu telah meninggalkan rumah pada Kamis pagi, 4 Juli 2024. Saat itu ia mendengar suara pintu yang terbuka dan berpikir bahwa suaminya hanya merokok saja.

"Dari pagi, dia pergi itu jam 9. Aku dengar ada yang buka pintu karena di rumahkan cuma berdua aja, aku pikir dia udah bangun ngerokok," kata Barbie Kumalasari, dikutip dari saluran YouTube Intens Investigasi, pada Jumat, 5 Juli 2024.
Setelah lima belas menit, ia ingin memeriksa suaminya. Namun ternyata Bagus Saputra tidak ada di rumahnya itu.

"Terus sekitar 15 menit aku bangun dari kamar, pas aku lihat dia udah nggak ada," lanjut Barbie Kumalasari.

Menurutnya, berbagai barang milik suaminya itu sudah tidak ada. Termasuk dengan perhiasan milik Barbie Kumalasari.

baca juga: Barbie Kumalasari Umumkan Pernikahan, Ada yang Pindah Agama

"Perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk celananya, pakaiannya, sepatunya, jam tangannya, semuanya sudah ludes nggak ada semua," ucap Barbie Kumalasari.

Kemudian, ia mencoba menghubungi suaminya untuk menanyakan perhiasan miliknya. Namun ternyata tidak ada tanggapan sama sekali.

"Aku coba menghubungi, telepon masih nyambung. Tapi udah ada 100 kali lebih aku teleponin terus," ujar Barbie Kumalasari.

Diketahui bahwa sebelumnya, Barbie Kumalasari sempat ada konflik suaminya. Hal itu karena Bagus Saputra merasa cemburu dengan istrinya dengan alasan tidak wajar.

Sebagai informasi, Barbie Kumalasari dan Tri Mulyo Bagus Saputra menikah pertama kali pada 2013 dan bercerai. Kemudian mereka kembali menikah di Bandung, Jawa Barat, pada 31 Mei 2024.

(ELG)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Turun 13,35%, pengamat berpendapat target penerimaan dari CHT yang dicanangkan pemerintah tahun ini seperti pedang bermata dua

Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan dari rokok Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun.

Adapun realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target tahun ini sebesar Rp 230,4 triliun.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menjelaskan target penerimaan dari CHT yang dicanangkan pemerintah tahun ini seperti pedang bermata dua. Sebab, jika CHT turun maka ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok bisa dikendalikan melalui cukai tersebut.

Namun, disisi lain, jika target CHT tercapai, maka dana pajak dari CHT tersebut akan digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi rokok.

Oleh karenanya, Ia melihat masih ada optimisme untuk mencapai CHT sesuai UU APBN 2024, di mana pemerintah masih punya waktu 5,5 bulan hingga Desember 2024 untuk mengejar target tersebut.

"Pemerintah bisa intensifkan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal agar produk tersebut terkena CHT," kata Prianto kepada Kontan, Jumat (5/7).

Selain itu, Prianto berpendapat bahwa pengenaan pajak berupa CHT tersebut memiliki dua dimensi. Pertama, berkaitan dengan fungsi pengaturan berupa kontrol terhadap peredaran atau regurelend hasil tembakau yang punya dampak negatif.

"Dimensi ini lebih dominan karena untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi produk tembakau dan turunannya, termasuk konsumsi rokok," ujarnya.

Ia menerangkan dampak kesehatan dari rokok cukup signifikan di masyarakat. Oleh karenanya, muncul dimensi kedua yang berkaitan dengan fungsi anggaran atau budgeter. CHT juga menyumbang penambahan penerimaan pajak.

Akan tetapi, pemerintah menerapkan konsep earmarking. Artinya, hasil penerimaan cukai digunakan untuk mengatasi dampak negatif rokok di masyarakat.

Jadi, apabila dilihat dua dimensi tersebut, pemerintah tentu senang jika CHT turun dengan pertimbangan bahwa mereka mampu mengendalikan konsumsi hasil tembakau di masyarakat.

"Akan tetapi, karena pajak itu bersifat distortif, pemerintah perlu waspada terhadap pergeseran konsumsi dari rokok legal yang terkena CHT dan rokok ilegal yang tidak terkena CHT," tutupnya.

Bandung: Persib Bandung dipastikan sebagai pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) mulai 2024 ini. Persib memiliki kontrak dari Pemerintah Kota Bandung untuk kelola Stadion GBLA selama 30 tahun kedepan.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, penanda tanganan pengelolaan GBLA sudah dilakukan oleh PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) selaku perusahaan yang menaungi Persib. Hal itu pun, lanjutnya, sekaligus jawaban setelah dilakukan proses lelang yang panjang sejak 2022 silam.

"Jadi GBLA sudah ditanda tangani tanggal 3 (Juli). Jadi tentunya ini sudah bisa dioperasionalkan," ujar Bambang di Balai Kota Bandung, Jumat, 5 April 2024.
Bambang menuturkan, bahwa dalam perjanjian tersebut, Persib ditetapkan sebagai pengelola setelah memenangkan proses lelang dan berhak untuk menggunakan stadion tersebut selama 30 tahun. Namun Bambang tak menyebutkan nilai kerjasama yang disepakati antara Pemkot Bandung dengan Persib dalam pengelolaan GBLA tersebut.

"Kedua belah pihak saling melengkapi, jadi biaya pemeliharaan dibebankan ke pihak kedua. Terus revenue dari pihak kedua masuk ke pendapatan dari daerah Kota Bandung," sahutnya.

Sementara itu, Operations & Human Capital Director PT Persib Bandung Bermartabat, Muhammad Iskandar, pengelolaan GBLA merupakan capaian yang ditunggu-tunggu selama ini. Terlebih dibangunnya GBLA pun di jaman mantan Wali Kota Dada Rosada, diperuntukkan bagi tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

"Untuk itu, PERSIB memohon doa restu dan dukungan masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat untuk menjadikan Stadion GBLA kebanggaan kita semua," ujar Iskandar saat ditemui di kantor PT PBB, Jalan Sulanjana, Kota Bandung.

(ALB)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) resmi meluncurkan superapss terbarunya bernama Wondr by BNI. Aplikasi tersebut diharapkan bisa mendorong transaksi digital banking yang dimiliki salah satu bank pelat merah ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, aplikasi Wondr by BNI dibuat dengan beberapa fitur yang memang dibutuhkan oleh nasabah. Bahkan, ia mengklaim aplikasi ini bisa membuat nasabah bertransaksi dengan cepat.

“kami menargetkan pertumbuhan pengguna yang bertransaksi, volume transaksi dan tabungan yang signifikan dan berkelanjutan,” ujar Royke, Jumat (5/7).

Seperti diketahui, sampai dengan Mei 2024, transaksi mobile banking bank berlogo 46 ini mengalami peningkatan jumlah transaksi sebesar 51% secara tahunan (YoY) dan volume transaksi juga turut meningkat sebesar 31% YoY.

Di sisi lain, Royke bilang langkah inovasi yang dilakukan tidak akan berhenti. Sebab, selain segmen consumer retail yang disasar, BNI juga telah menyiapkan inovasi untuk sektor wholesale, corporate dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan aplikasi ini dirancang dengan mengikuti standar keunggulan di industri yang tidak hanya di Indonesia, tapi mengikuti standar global. Harapannya, aplikasi ini menjadi game changer bagi BNI maupun di industri perbankan di Indonesia.

Ia bilang pihaknya telah melakukan riset yang mendalam terhadap ekspektasi dan kebutuhan nasabah, mengadopsi teknologi terkini dan pembangunan social security, serta melakukan validasi langsung kepada target segmen nasabah secara menyeluruh.

“Kami yakin Wondr by BNI adalah pilihan yang tepat dan terbaik bagi seluruh nasabah setia BNI,” tandasnya.

Manado: Hasil survei yang dilakukan Warna Research Center menunjukkan elektabilitas Jan Samuel Maringka menjelang Pilkada Gubernur Sulawesi Utara mulai menempel Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut.

Direktur Eksekutive WRC, Hilman Firmansyah, mengatakan kinerja Jan Maringka selama menjabat sebagai Jaksa Muda Intelejen dan Inspektur Jenderal Kementan menarik perhatian masyarakat Sulawesi Utara dalam memilihnya sebagai calon gubernur.

"Program dan capaian di institusi Kejaksaan dan Kementan telah dilakukan Jan Maringka menjadi kekuatannya dalam mendapatkan dukungan elektabilitas dirinya," kata Hilman dalam keterangan pers, Jumat, 5 Juli 2024.
Dalam survei ini, Jan Maringka diapresiasi positif dalam pilihan top of mind dengan elektabilitas 24,7 persen. Hasil ini hanya berselisih 1,1 persen dengan Elly Lasut yang memperoleh 25,8 persen.
Tokoh lainnya, Steven Kandau menyusul dengan 15,8 persen, Yulius Komaling 5,1 persen, Tetty Paruntu 3,2 persen Carlo Tewu 2,4 persen, dan tokoh lainnya di bawah 2 persen.

Elektabilitas Jan Maringka berbanding lurus dengan rekam jejak serta kesukaan dan ketertarikan masyarakat Sulawesi Utara terhadap sosok Jan Maringka. Di mana, tingkat kesukaan dan ketertarikan masyarakat Sulawesi Utara terhadap Jan Maringka mencapai 78,9 persen, sedangkan Elly Lasut hanya di angka 63,3 persen, Steven Kandow 62,7 persen, Yulius Komaling 47,8 persen, Tetty Paruntu 40,2 persen lalu Carlo Tewu 38,9 persen.

WRC juga melakukan simulasi Pilkada dengan pertanyaan tertutup, untuk menentukan tingkat keterpilihan nama-nama bakal calon gubernur Sulawesi Utara. Hasilnya Jan Maringka dipilih sebanyak 27,3 persen, beda tipis dengan Elly Lasut yang dipilih sebanyak 27,1 persen.

Tingkat keterpilihan Steven Kandau 14,3 persen, Tetty Paruntu 6,2 persen, Yulius Komaling 5,1 persen, Tatong Bara 4,2 persen, Carlo Tewu 2,1 persen, dan responden tidak memilih 13,7 persen.

Menurut Hilman, apabila melihat hasil survei, jika Elly Lasut berpasangan Jan Maringka atau sebaliknya sebagai Cagub-Cawagub akan menang telak. Tingkat keterpilihan gabungan keduanya bahkan di atas 50 persen.

Survei ini dilakukan pada 23 Juni hingga 3 Juli 2024 terhadap 1.200 responden. Para responden survei merupakan pemilih yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulut, menggunakan metode random sampling.

Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei sebesar 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara Pengamat Politik, Muhammad Adlan Nawawi, menilai jika ingin memperbesar peluang kemenangan tersebut sebaiknya peraih elektabilitas pertama dan kedua bergabung.

"Iya bergabung lebih memudahkan upaya meraih kemenangan apalagi perbedaan angka elektabilitas tipis, berdekatan. Manfaatnya juga dapat meminimalisir potensi sengketa pemilu antara peraih elektabilitas pertama dan kedua," ujarnya.





(DEN)