JAKARTA - Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat apresiasi.

Apresiasi itu datang dari Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong. Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik.

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya tersebut, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.

Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu, ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.

"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.

Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

"Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia," ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).

Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

JAKARTA - Indonesia membutuhkan yang namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital , terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T).

Upaya pemerintahan Jokowi dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.

Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. "Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Sedianya, Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.

Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.

"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.

Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

?Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,? ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).

Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

Kecepatan Internet Makin Melesat

Kecepatan internet Indonesia sudah meningkat 10 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerangkan, Kecepatan internet di Indonesia telah meningkat sepuluh kali lebih cepat.

Pada tahun 2014, kecepatan internet rata-rata mencapai 2,5 Mbps. Satu dekade kemudian pada tahun 2024, kecepatan internet rata-rata telah meningkat menjadi 25 Mbps.

Hal ini ditandai oleh peluncuran layanan telekomunikasi 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional pada 2015 lalu. Peluncuran layanan 4G dinilai menjadi langkah krusial dan tonggak penting dalam evolusi teknologi digital di Indonesia.

Lima penyelenggara layanan telekomunikasi besar yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3, dan Smartfren, mulai mengoperasikan layanan 4G. Ditambah layanan 4G juga mendorong revolusi digital yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

JAKARTA - Alat berat memegang peranan penting dalam industri konstruksi, pertambangan, dan infrastruktur. Namun, pengadaan alat berat seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan karena membutuhkan investasi besar yang dapat memengaruhi arus kas. Di sinilah MNC Leasing hadir dengan solusi pembiayaan fleksibel yang membantu perusahaan memperoleh alat berat tanpa harus khawatir akan stabilitas keuangan.

Salah satu keunggulan MNC Leasing adalah fleksibilitas pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berbagai opsi pembiayaan yang dapat diatur sesuai kemampuan, perusahaan dapat mengoptimalkan cashflow, sehingga tetap fokus pada pengembangan proyek jangka panjang.

Selain itu, MNC Leasing juga menawarkan pembiayaan dengan prinsip syariah bagi perusahaan yang membutuhkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. MNC Leasing siap memberikan dukungan pembiayaan, sehingga perusahaan dapat mengakses produk pembiayaan.

Sebagai perusahaan pembiayaan produktif dan inovatif, MNC Leasing tidak hanya menyediakan solusi pembiayaan, tetapi juga menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan menjalankan operasional dengan lebih efisien.

Dengan pendekatan yang disesuaikan, perusahaan dapat mengelola kebutuhan finansialnya. Sehingga tetap fokus pada pencapaian tujuan dan pengembangan proyek-proyek yang sedang berjalan.

JAKARTA - Platform ekosistem logistik terintegrasi, muatmuat menyelenggarakan Muat Talks Vol. 1: Logistik Halal dan Aman yang berlangsung secara hybrid di Hotel Fave Rungkut Surabaya dan melalui webinar daring.

Acara ini bertujuan untuk membahas isu penting terkait logistik halal serta mendorong kepercayaan konsumen melalui distribusi halal yang efisien. Acara dihadiri oleh 157 peserta online dari berbagai pelaku industri logistik dan tamu undangan offline dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, POS, dan Logistik Indonesia).

Acara ini juga menjadi wadah untuk menyuarakan program pemerintah terkait pentingnya logistik halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menekankan bahwa seluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi, harus memenuhi standar halal.Pemerintah kini semakin fokus untuk memastikan bahwa logistik halal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem logistik nasional.

Saat ini, kebutuhan akan sertifikasi halal dalam industri logistik semakin mendesak, terutama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk dan layanan halal.

Sertifikat halal logistik memastikan bahwa setiap tahap dalam pengiriman dan penyimpanan barang telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal, sehingga tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak diizinkan menurut hukum syariah.

Chief Marketing Officer (CMO) muatmuat, Yosua Handoko menyadari bahwa penerapan logistik halal tidak hanya soal kepatuhan pada regulasi, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang mereka konsumsi.

?Dengan adanya logistik halal, kami percaya industri ini akan lebih efisien dan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar global,? katanya, Rabu (16/10/2024).

Dalam sesi diskusi, Ketua Umum Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI), Rizky menjelaskan, industri logistik harus mulai mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai standar utama. Ini bukan sekadar tren, tetapi merupakan kebutuhan untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikirim tidak terkontaminasi oleh bahan non-halal.

?Sertifikasi halal logistik akan menjadi bagian integral dari rantai pasok halal yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan global,? katanya.

Untuk mendukung hal ini, muatmuat berkolaborasi dengan AHLI untuk memudahkan pelaku logistik dalam mendapatkan sertifikat halal logistik. Melalui platform muatmuat, kini sertifikasi halal logistik bisa didapatkan dengan mudah dan sederhana.

Dengan adanya kemudahan ini, pelaku industri logistik dapat lebih cepat dan efisien memperoleh sertifikat halal logistik. ?Sehingga dapat segera meningkatkan standar dan daya saing bisnis mereka di pasar halal yang semakin berkembang,? ujarnya.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih penghargaan di bidang Human Capital (HC). Apresiasi diberikan kepada Direktur Human Capital BRI Agus Winardono sebagai Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Economic Review yang bekerja sama dengan NBO dan Thomas International, Perbanas Institute di ajang IHCA-Indonesia Human Capital Award-X-2024. Aspek penilaian dilakukan terhadap kinerja human capital, leaders capabilities, dan impact terhadap komunitas dan pengembangan human capital di Indonesia.

Tak hanya itu, aspek penilaian dilengkapi pula dengan survey 360 Thomas International dari UK yang memotret aspek character, competence, dan commitment dari Leadership Direktur Human Capital.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi pembuktian dan wujud nyata komitmen BRI menjadiHome to The Best Talent.

?Pencapaian ini saya dedikasikan untuk seluruh Insan BRILiaN sekaligus menjadi apresiasi atas keberhasilan transformasi human capital yang sedang dijalankan perusahaan,? ujarnya.

Melalui optimalisasi fungsi human capital sebagai strategic enabler, dia percaya bahwa berinvestasi pada karyawan sama dengan berinvestasi pada masa depan. Selama ini, BRI senantiasa mempersiapkan talenta terbaik untuk menjadi profesional yang kompeten, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

Di samping itu, peluang dan jenjang karier yang luas juga terbuka untuk seluruh Insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance. Penghargaan ini pun sejalan dengan visi dan aspirasi BRI sebagaiThe Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion.

BRI pun telah menyusun strategi pengelolaan HC yang selaras dengan strategi korporasi. Insan BRILiaN di BRI terus semakin dikembangkan untuk menghasilkan talenta yang unggul dan menyediakan, serta terus membangun lingkungan kerja nyaman sekaligus produktif.

BRI juga telah melakukan DeklarasiRespectful Workplace Policy (RWP)sebagai bentuk dukunganhuman capitalterhadap ESG (Environmental, Social and Governance). RWP merupakan pedoman yang mengatur tentang lingkungan kerja aman serta mengedepankan sikap saling menghargai bebas diskriminasi, pengucilan, hingga pembatasan.

Di samping itu, BRI terus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai aplikasi human capital untuk mendukung employee experience serta semakin mengoptimalkan people analytics untuk mendukung kajian pengambilan keputusan.

Alhasil, berbagai penghargaan di bidang HC diraih oleh BRI, antara lain empat tahun berturut-turut dinobatkan sebagai Best Companies to work for in Asia dan penghargaan khusus di DEI, HR Sustainable Workplace Awards dari HR Asia.

Kemudian, 21 awards dari Brandon Hall, di mana 12 di antaranya adalah penghargaan tertinggi (Gold) di berbagai bidang pengelollan HC, seperti Talent Development, Performance Management, Workforce Planning, Learning, dan lain-lain. Lalu, ada pula Stellar Workplace Award 2021 dan 2023, serta Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within.

JAKARTA - Terhitung sejak mengambil alih pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Offshore South East Sumatera dari perusahaan migas CNOOC pada 2018, PHE OSES aktif melakukan berbagai inisiatif demi penguatan keandalan fasilitas operasi dan penambahan produksi migas.

Pada 2023 lalu, PHE OSES menuntaskan penggantian jalur pipa utama yang menghubungkan anjungan lepas pantai, antara lain jalur pipa di Anjungan Krisna P ke Anjungan Cinta P1 sepanjang 30 kilometer. Pekerjaan penggantian instalasi jaringan pipa lainnya, di antaranya meliputi Anjungan Sundari-A ke Anjungan Yvone-A sepanjang 6,5 kilometer, serta dari Anjungan Karmila-A ke Anjungan Titi-A dan dari Anjungan Titi-A ke Anjungan Zelda PC sejauh masing-masing 11,5 dan 3,5 kilometer.

Total penggantian jalur pipa yang rampung mencapai 51,5 kilometer. Selain instalasi jalur pipa, PHE OSES juga melakukan penggantian segmen jalur pipa di dua wilayah, dari Wanda B ke Wanda A, dan dari Pabelokan ke Rama F. Sedangkan penggantian pipa riser dilakukan pada delapan jalur.

"Semua program penggantian pipa ini guna mendukung keberlanjutan produksi migas," kata General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Mengelola wilayah kerja seluas 5.851 kilometer persegi, yang membentang dari perairan utara Kepulauan Seribu hingga Lampung Timur, memberikan tantangan tersendiri bagi PHE OSES. Tahun ini, PHE OSES mengupayakan strategi pengeboran untuk mencapai target produksi, yang meliputi target pengeboran sumur pengembangan baru.

"Selain upaya peningkatan produksi minyak dan gas dari Anjungan Cinta, mulai pertengahan Oktober ini, kami menjadwalkan pengeboran Sumur Ambar-4 yang berada di dekat perairan Lampung Timur, dan sekitar 150 kilometer dari pesisir utara Jakarta. Sumur Ambar-4 ini berpotensi memiliki sumberdaya hidrokarbon sebesar 41,35 juta barel minyak. Harapan kami, sumur ini dapat berproduksi pada 2029," kata dia.

Sementara, VP Exploration Regional 2 Indra Yuliandri mengatakan pengeboran sumur eksplorasi Ambar-4 dimaksudkan untuk menguji dan mengevaluasi potensi kandungan migas yang terdapat pada Fractured Carbonate Reservoir. Sumur ini akan dibor secara berarah (directional) dengan rencana kedalaman akhir sumur di 6423ftMD dan diperkirakan akan dilaksanakan hingga 2 bulan ke depan.

PHE OSES melakukan program pengeboran sumur eksplorasi ini karena dari aspek subsurface memiliki potensi minyak dan gas yang bernilai ekonomis untuk di kembangkan dan di produksikan sehingga dapat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional kedepannya. Adapun aktivitas pengeboran direncanakan pada awal 2025.

"PHE OSES juga akan melakukan pengeboran Sumur Widuri, awal tahun depan. Sumur Widuri berlokasi di area North Business Unit. Potensi kenaikan kinerja produksi dari Sumur Widuri diperkirakan sebesar 875 barel minyak per hari," jelasnya.

SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) menyelenggarakan Trade Connect Summit 2024 di Balai Pemuda Surabaya, pada 14-15 Oktober 2024. Kegiatan ini salah satu upaya Bank Jatim mengembangkan UMKM dan meningkatkan perekonomian bangsa.

Opening ceremony kegiatan tersebut dihadiri Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto, dan Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Muhammad Suaib Sulaiman. Turut hadir juga dalam pembukaan Trade Connect Summit 2024 Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin dan Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono.

Kegiatan ini diikuti 41 booth UMKM binaan Bank Jatim orientasi ekspor. Selain itu, juga ada booth-booth layanan dari instansi terkait kegiatan ekspor seperti Disperindag Jatim, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Dinas Kehutanan Jatim, dan beberapa perangkat daerah lainnya di Jatim.

?Kami berharap melalui kegiatan ini dapat melahirkan eksportir baru dari kalangan UMKM,? kata Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto, Rabu (16/10/2024).

Dalam Trade Connect Summit 2024, pelaku UMKM diberikan edukasi yang komprehensif tentang dunia ekspor serta wadah pemasaran yang efektif. Tujuan program ini agar UMKM mampu mengoptimalkan produk lokal mereka dan bersaing di pasar global.

?Trade Connect Summit 2024 merupakan bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan UMKM dalam memasuki dunia ekspor,? ungkapnya.

Banyak kegiatan menarik yang dihadirkan di dalam event ini. Mulai dari exhibition, business matching, hingga business talkshow. Beragam topik menarik juga dibahas dalam business matching dan sekaligus menghadirkan pembicara ekspert di bidangnya.

Seperti market review Dubai, sinergitas pemerintah dengan perbankan dalam mendukung ekspor nasional, peran logistic dalam kegiatan ekspor, dan masih banyak lagi. Dalam Trade Connect Summit 2024, Bank Jatim tidak hanya menyelenggarakan pameran atau talkshow saja, tetapi juga menghadirkan atase perdagangan atau ITPC (Indonesia Trade Promotion Center) dan potential buyer beberapa negara.

?Sehingga pelaku UMKM yang tergabung dalam acara ini juga bisa menggaet konsumen seluas-luasnya untuk kemajuan usahanya,? terangnya.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono optimistis Bank Jatim dapat mengantarkan UMKM Jatim naik kelas hingga ke kancah internasional melalui Trade Connect Summit 2024 ini. ?Kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk mengkoneksikan UMKM dengan dunia internasional dan sekaligus jadi ajang pertemuan antara pelaku usaha dengan mitra buyer dari luar negeri,? katanya.

Menurut Adhy, peran perbankan apalagi bank daerah sangat penting untuk melatih pelaku UMKM. Terlebih, Jatim mempunyai potensi UMKM dan Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa menopang ekspor. ?Kegiatan ini juga sebagai komitmen Bank Jatim sebagai BUMD yang terus konsisten memberikan kontribusi yang langsung dirasakan masyarakat utamanya bagi UMKM,? jelasnya.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staff di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari 8 bulan terakhir.

Dengan nada haru, ia mengucapkan rasa syukur dan rasa terimakasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN serta mengaku tidak akan melupakan kebersamaan di Hari Agraria dan Tata Ruang yang digelar pada Selasa (15/10/2024) malam tadi.

"Patut bagi kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia dan saya bangga menjadi bagian ini semua dan tentunya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," kata AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, dimana pun nanti pada saatnya penugasan baru dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," lanjutnya.

Namun begitu, meski sinyal perpisahan telah diberikan, anak sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masih enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era pemerintahan Prabowo Subianto . Ia meminta agar menunggu pengumuman oleh presiden terpilih.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimana pun dan dalam posisi peran apapun dan saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR BPN ini dan sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," pungkasnya.

JAKARTA - Serikat pekerja rokok tembakau mengingatkan bahwa aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan berdampak pada menjamurnya produk rokok ilegal yang tersebar di masyarakat. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap penurunan pemasukan negara melalui cukai hasil tembakau.

Imbasnya lagi antara lain ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja yang sebelumnya ada di lingkup industri tembakau . Karena itu pada pekan lalu, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tepatnya pada Kamis (10/9/2024).

"Sehingga peraturan menyengsarakan para buruh, saat ini lapangan pekerjaan sulit, Kedua akibat rokok ditekan terlalu mahal karena setiap tahun cukai naik dan produksi harus dibatasi,penjualan dibatasi, yang akhirnya yang berkembang adalah rokok ilegal," kata Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI, Sudarto AS.

Ia juga mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh pihaknya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal restriktif inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

Sudarto mengatakan, PP 28/2024 merupakan kebijakan yang membuat industri rokok beserta usaha masyarakat yang terkait di dalamnya akan semakin terancam. Pasalnya saat ini saja industri rokok sudah terlalu banyak tekanannya. Ditambah lagi kata Sudarto dalam aturan tersebut terdapat aturan kemasan rokok polos tanpa merek, dirancang melalui RPMK yang penuh kejanggalan.

Setelah beberapa jam menyuarakan aspirasinya dengan lantang di jalan Rasuna Said, akhirnya pihak Kemenkes yang diwakili oleh Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih membuka ruang untuk audiensi saat massa melakukan aksi.

Benget mengatakan, pihaknya akan melibatkan buruh dalam menyusun RPMK, khususnya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama. kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu dalam penyusunan RPMK yang mana yang terdampak adalah buruh ya pak. Kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sudarto mengatakan bahwa terkait dengan aturan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri. Terkait dengan zonasi larangan penjualan dan iklan rokok nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Tadi soal kemasan polos sudah nggak, mereka udah bilang nggak kok pak, kita juga mikir lah pak, itu kan cek ombak katanya. Nah itu kebiasaan, jadinya ngaku tadi. Ada beberapa yang juga diakui seperti larangan zonasi penjualan produk tembakau dengan radius 200 meter itu nanti katanya akan dibicarakan. Terpenting adalah kita akan dilibatkan," tutup Sudarto.

Kemenkes menyatakan, bakal melibatkan FP RTMM-SPSI dan organisasi terkait lainnya dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Permenkes mengenai pengamanan produk tembakau, rokok elektronik, serta makanan dan minuman.

Sudarto mengatakan, pihaknya akan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya. Jika pihaknya tidak dilibatkan, maka akan ada aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat lagi.

JAKARTA - Tantangan bagi UMKM semakin tinggi karena para pelaku usaha dituntut tidak hanya unggul dalam persaingan lokal, tetapi juga dalam tingkat nasional maupun internasional, apalagi di era digital yang semakin kompetitif.

Penanggung Jawab Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri, Aris Wibowo mengatakan, branding yang kuat merupakan faktor utama dalam pengelolaan bisnis UMKM untuk tampil lebih profesional dan menarik perhatian lebih banyak konsumen.

?Kali ini, para UMKM yang dikurasi bersama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, dibekali pelatihan branding khususnya terkait teknik copywriting yang baik dan foto produk. Copywriting akan membantu UMKM menyampaikan pesan yang relevan dan menarik kepada target audiens, sementara pelatihan foto produk dapat meningkatkan kualitas visual produk yang dipasarkan, sehingga mampu bersaing dengan brand besar,? katanya saat memberikan materi pelatihan.

Dengan semakin banyaknya UMKM yang beralih ke platform digital , paparnya visual dan pesan yang disampaikan menjadi aspek penting untuk menarik konsumen. Copywriting yang tepat dapat mengomunikasikan manfaat produk dengan jelas, sedangkan foto produk yang menarik akan meningkatkan daya tarik visual di marketplace atau media sosial, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penjualan.

Saat ini lanjutnya, Peruri sebagai BUMN yang memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan salah satu program prioritasnya adalah pengembangan UMKM, telah menggelar pelatihan kepada 40 pelaku UMKM terkurasi dengan tema branding untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Pelatihan ini dilaksanakan di Neo Hotels Bandung pada Selasa, 8 Oktober 2024.

?Sebagai komitmen kami dalam memajukan usaha UMKM, PERURI secara konsisten memberikan berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Tujuan utamanya membuat para UMKM menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat bersaing di pasar nasional maupun global. Melalui pelatihan ini, kami berharap dapat membantu UMKM memperkuat fondasi bisnisnya, menghadapi tantangan digitalisasi, dan mengoptimalkan peluang yang ada di pasar internasional,? katanya.

Pelatihan ini menghadirkan pemateri yang ahli di bidangnya, di antaranya dosen tetap dan praktisi marketing kampus vokasi Institut STIAMI, Elfa Setiawan, S.S., M.M., dan fotografer Karina Nurul Islami.

Rahmat Bainur, salah seorang peserta pelatihan yang merupakan owner dari R&A Food mengungkapkan betapa pentingnya kegiatan ini untuk membuka cakrawala pengetahuan dan skill yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Sebagai informasi, PERURI memiliki program Peruri Digital Entrepreneur Academy yang bertujuan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemanfaatan digitalisasi hingga menembus pasar global. Program inkubasi intensif untuk UMKM ini telah sukses dilaksanakan sejak tahun 2022 dan akan terus dilaksanakan setiap tahun.

Dari program tersebut, lima UMKM dengan kinerja terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program inkubasi lanjutan dan berkesempatan untuk mengikuti pameran internasional. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM memperluas jaringan bisnisnya dan membuka peluang ekspor yang lebih besar.

JAKARTA - Dua peserta lari Maybank Marathon 2024, yaitu Polniwati Salim dan Suwandi, berhasil mendapatkan slot lari pada event marathon terkemuka di dunia Boston Marathon. Event ini akan diselenggarakan pada April 2025 mendatang di Boston, Amerika Serikat.

Pada ajang Maybank Marathon 2024 yang lalu, Polniwati Salim dan Suwandi adalah pelari Maybank Marathon pada program Indonesia Fast Runner yang mengikuti Maybank Marathon 2024 #BaliBeatsBoston. Keduanya telah memenuhi syarat yakni, menyelesaikan lari kategori lari marathon dengan kriteria waktu dan kelompok usia yang ditetapkan Boston Marathon.

Pada 12 September lalu, Komite Maybank Marathon telah mengumumkan empat pelari program #BaliBeatsBoston yang berkesempatan mengikuti Boston Marathon yang ke-129 yaitu, Suwandi dengan catatan waktu 2:40:40 dan Bui Phin Tjhin dengan catatan waktu 3:22:13 untuk kategori putra serta Steffi Audynia dengan catatan waktu 3:29:50 dan Polniwati Salim dengan catatan waktu 3:37:51 untuk kategori putri. Namun berdasarkan hasil ballot Boston Marathon, Polniwati Salim dan Suwandi siap bertanding di Boston Marathon 2025.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) sebagai penyelenggara Elite Label Road Race dari World Athletics yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, Maybank Marathon, telah terus mengeluarkan inovasinya.

Dengan mengusung tema ?Discover a New you? pada Maybank Marathon 2024, Maybank Indonesia berupaya untuk membangun persepsi Maybank Marathon bukan hanya ajang lomba lari biasa, tetapi sebagai wadah bagi para pelari memulai perjalanan baru dalam mengeksplorasi diri.

Hal ini diwujudkan di antaranya dengan membuka special entries untuk ikut lomba di Maybank Marathon 2024, program Maybank Marathon Indonesian Fast Runner 2024 (MMIFR24) dan Maybank Marathon 2024 #BaliBeatsBoston pada Road to Maybank Marathon 2024, yang pembukaannya diumumkan pada 12 Mei lalu.

MMIFR24 ini merupakan program yang dirancang untuk mewadahi dan mengapresiasi semua pelari marathon Indonesia berperforma tinggi yang tidak berasal dari undangan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). ?Program ini diperuntukkan khusus bagi pelari yang berhasil menorehkan waktu di garis akhir pada perhelatan Maybank Marathon 2022 atau 2023 dengan kriteria catatan waktu pada dan kelompok usia yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara,? jelas Project Director Maybank Marathon Widya Permana.

Sebanyak 78 peserta yang memenuhi kualifikasi telah diundang oleh Komite dan sebanyak 21 peserta MMIFR24 tersebut telah berlari di Maybank Marathon 2024 pada 25 Agustus yang lalu, untuk memperebutkan empat quota pada program Maybank Marathon 2024 #BaliBeatsBoston.

Sementara itu, Maybank Marathon 2024 #BaliBeatsBoston adalah fase lanjutan perjalanan dari MMIFR24 yang mana merupakan program yang diperuntukkan khusus bagi pelari yang terdaftar pada program MMIFR24, serta yang berhasil menyelesaikan lomba dengan kriteria waktu dan kelompok usia yang ditetapkan panitia penyelenggara Boston Marathon 2025. Selain itu, peserta nantinya juga harus lolos dalam sistem pengundian yang akan diumumkan secara resmi oleh penyelenggara Maybank Marathon 2024 dan selanjutnya juga harus lolos dalam pendaftaran Boston Marathon 2025 melalui jalur qualifying time.

Project Director Maybank Marathon Widya Permana mengucapkan selamat kepada para pemenang Maybank Marathon 2024 #BaliBeatsBoston. Dia meminta Polniwati Salim dan Suwandi untuk fokus saja ke persiapan dan latihan hingga April 2025 nanti.

"Kami yang akan mengatur kebutuhan baik selama training serta fasilitas keberangkatan ke Boston, Amerika Serikat. Demikian juga, keikutsertaan Polniwati Salim dan Suwandi ini setidaknya merupakan salah satu upaya kami dalam mendorong pengembangan olahraga atletik khususnya cabang lari marathon di Indonesia dan memotivasi pelari lainnya untuk terus bersemangat dalam mencapai catatan waktu terbaiknya,? tutur Widya menutup keterangan.

JAKARTA - Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyebut bahwa PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terhadap Industri Hasil Tembakau secara nyata dapat mematikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional. Dikatakan Sudarto, saat ini ada 143 ribu anggota FSP RTMM-SPSI yang menggantungkan nasibnya pada sektor IHT sebagai tenaga kerja pabrikan.

"Kebijakan ini secara terang-terangan akan mematikan industri hasil tembakau nasional. Ada kurang lebih 226 ribu tenaga kerja anggota organisasi dari industri terkait yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut," ujar dia, dikutip Selasa (15/10/2024).

Pihaknya menyesalkan karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak pernah melibatkan RTMM-SPSI dalam pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan.

"Padahal, produk tembakau adalah produk legal yang diakui negara. Dan sektor IHT juga telah menjadi sumber pendapatan besar bagi negara dan menyerap jutaan tenaga kerja," ungkapnya.

Sebeb itu meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan. Menurutnya banyaknya larangan terhadap produk tembakau dalam RPP Kesehatan dinilai telah mengkhianati amanah UU Kesehatan yang sama sekali tidak melarang produk tembakau.

Sudarto menilai menilai aturan produk yang telah berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau.

"Aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Dirinya menilai kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPMK, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Menurutnya, jika aturan ini dilaksanakan maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5% dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional.

"Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6% dari total penduduk bekerja," katanya.

Dijelaskan Tauhid, kebijakan PP 28/2024 serta RPMK perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian dan lembaga yang terlibat.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana negara-negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah.

Tauhid mengungkapkan bahwa Indef memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan RPMK terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Selain itu, Indef juga mendorong terjadinya dialog antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkepentingan dengan IHT, seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

"Jika kebijakan dan regulasi tersebut tetap diberlakukan, pemerintah diharapkan dapat mencari sumber alternatif penerimaan negara yang hilang serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak," katanya.