JAKARTA - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum tepat bagi umat Muslim dalam mengenang perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Masjid pun menjadi salah satu simbol perjuangan Rasulullah SAW, karena semasa beliau hidup dijadikan tempat berkumpul dan menyebarkan ajaran Islam.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk turut berkontribusi membangun tempat ibadah umat Muslim tersebut. Ada empat masjid ikonik yang dibangun perseroan, termasuk merenovasi masjid Istiqlal Jakarta.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menuturkan, Masjid Istiqlal dapat menampung sebanyak 120 ribu jemaah. Berbagai fasilitas dibuat modern dan memperhatikan estetika sebagai penunjang ibadah yang aman serta nyaman bagi umat muslim.



?Masjid Istiqlal direnovasi pada tahun 2019 dan rampung pada Januari 2021. Dalam renovasinya, Waskita memperbarui aspek tata pencahayaan yang dilengkapi teknologi kekinian sebagai inovasi green building,? ungkap Ermy.

Selain pencahayaan di dalam bangunan, perseroan membenahi pula pencahayaan di luar Istiqlal. Di antaranya dengan menyinari bagian kubahnya, sehingga masjid ini terlihat lebih bersinar saat malam hari.

Renovasi tersebut merupakan yang pertama dilakukan sejak 42 tahun lalu. Selain merenovasi masjid, Waskita Karya juga membangun terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Selain itu, Waskita Karya merenovasi Masjid Baiturrahman Aceh pada tahun 2015 dan telah selesai pembangunan pada tahun 2017. Masjid yang mampu menampung 24.405 jemaah ini dikembangkan menyerupai Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi.



Masjid ini dihiasi 12 payung raksasa serta pohon kurmadi sekitar halaman masjid. Hingga kini, masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata religi dan budaya di Aceh.

Selanjutnya, Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Alun-alun kota Semarang, Jawa Tengah. Waskita Karya hanya membutuhkan waktu 11 bulan untuk merenovasi masjid yang memiliki kapasitas 10 ribu jamaah ini.



Masjid Baiturrahman Semarang mulai di renovasi pada 24 Agustus 2021 dan selesai pada awal Agustus 2022. Masjid ini diresmikan oleh Wakil Presiden KH Ma?ruf Amin pada 23 September 2022.

?Masjid ini mengusung konsep smart building dan telah menjadi salah satu masterpiece Kota Semarang. Selain itu, menjadi pusat edukasi seni budaya serta pendidikan yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya,? tambah Ermy.

Terakhir Masjid Sheikh Zayed Solo yang dibangun dalam waktu 17 bulan dimulai bulan Mei 2021 hingga selesai pada Oktober 2022. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan pada bulan November 2022.



Masjid Sheikh Zayed Solo dibangun menyerupai miniatur masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Masjid yang memiliki dua lantai ini mampu menampung 10 ribu jamaah.

?Meski memiliki gaya arsitektur Timur Tengah, Waskita Karya tetap memperhatikan ciri khas kota Solo dalam pembangunannya. Terutama dengan penggunaan motif batik kawung pada lantai dan pilar-pilar masjid, serta motif batik solo pada karpet yang terdapat di dalam masjid,? tutur dia.

Keempat masjid yang telah dibangun oleh Waskita Karya kini menjadi ikon sekaligus simbol keberadaan umat Islam di masing-masing daerah tersebut. Waskita Karya telah memperhatikan sejarah dan latar belakang berdirinya masjid-masjid tersebut.

Agar selaras dengan arsitektur bangunan masjid, dalam merenovasinya Waskita Karya tidak mengubah bentuknya secara signifikan. Hal ini dilakukan agar nilai sejarah tetap terlihat pada bangunan masjid. Sebagai infomasi, Waskita Karya turut membangun Masjid Nasional Al Akbar di Surabaya. Juga Masjid Agung di Jawa Tengah.

JAKARTA - Realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) 2024 hingga 14 September, telah mencapai Rp436,74 triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Budi Arie Setiadi menyebut, target belanja produk dalam negeri dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) di 2024 sebesar Rp778 triliun.

Sehingga, masih tersisa Rp341,63 triliun yang harus dibelanjakan K/L/D untuk produk dalam negeri. Budi Arie Setiadi memastikan realisasi bisa mencapai 100 persen pada Desember 2024.

?Terkait dengan target pencapaian belanja produk dalam negeri atau PDN dapat dilaporkan bahwa target belanja PDN tahun 2024 untuk K/L/D adalah Rp778 triliun,? ujar Budi dalam gelaran Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD.

?Hingga 14 September 2024, realisasi belanja mencapai Rp436,74 triliun, sehingga tersisa Rp341,63 triliun yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024,? paparnya.

Adapun, potensi belanja PDN dalam gelaran Temu Bisnis P3DN VIII diperkirakan berada di posisi Rp186 triliun. Jumlah tersebut berasal dari lima K/L dan sepuluh provinsi.

?Berdasarkan hasil awal pada lima K/L dan sepuluh provinsi dengan anggaran terbesar total potensi realisasi belanja produk dalam negeri mencapai Rp186 triliun pada Temu Bisnis Tahap ke VIII ini,? beber dia.

?Bapak dan ibu, upaya penguatan produk dalam negeri juga dilakukan oleh sejumlah negara, pada 2021 misalnya Thailand meluncurkan skema Meet in Thailand, sebagai skema untuk memperkuat penggunaan produk lokal, program tersebut mengatur proporsi penggunaan produk lokal sebesar 60 persen dari total produk,? jelas Budi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kisruh dualisme kepemimpinan di kamar dagang industri (Kadin) Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa Kadin bukan organisasi politik, untuk itu masalah tersebut harus dapat diselesaikan secara internal.

"Ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Jokowi mengaku dekat dengan semua pimpinan Kadin saat dirinya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun.

"Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara kadin, dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe terhadap polemik pemilihan ketua umum Kadin.

Diketahui, pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 terpilih secara aklamasi Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Namun, Arsjad Rasjid menyebut munaslub itu dianggap ilegal.

"Tidak ada "cawe-cawe" dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen.

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yg memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART KADIN," jelasnya.

Terkait Menkumham Supratman Andi Agtas yang mengaku menerima hasil pemilihan ketua umum kadin dari munaslub, Ari menyebut bahwa proses awal terkait kepengurusan organisasi ditangani di Kemenkumham.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," ungkapnya.

Sebelumnya, Istana buka suara terkait surat aduan dari
Ketua Kadin Arsjad Rasjid kepada Presiden Jokowi mengenai kisruh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat tersebut.

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari saat dikonfirmasi, Senin (16/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa surat tersebut masih di Kemensetneg belum disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut," jelasnya

SOLO - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) akan menggelar Kongres ISEI XXII di Hotel Alila, Solo, pada tanggal 19 ? 20 September 2024. Agenda utamanya, selain meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PP ISEI periode 2021 ? 2024, juga mencari calon Ketua Umum yang mampu melakukan transformasi ekonomi berkelanjutan .

Menurut Ketua Pelaksana Kongres XXII ISEI 2024, Anggito Abimanyu, Ph.D., Kongres ISEI XXII di Solo ini merupakan pelaksanaan amanat Sidang Pleno XXIII dan Seminar Nasional ISEI 2023 yang diselenggarakan di Bengkulu pada 15 September 2023 silam.

Kongres ISEI XXII mengangkat tema ?Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan?. Diangkatnya tema tersebut berdasarkan pada kompleksitas tantangan yang perlu diantisipasi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas.

Setidaknya, ada lima kompleksitas tantangan yang menjadi perhatian ISEI ke depan. Pertama, perubahan siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan berisiko menimbulkan kerentanan. Kedua, pergeseran pola sumber pertumbuhan ekonomi dunia dari Eropa dan Amerika Serikat (AS) ke Tiongkok, Indonesia dan India.

Ketiga, perubahan demografi yang semakin menua di negara maju (aging population) dan milenial di negara Indonesia. Keempat, digitalisasi yang turut berperan menahan dampak pandemi. Kelima, inklusi dan ekonomi hijau yang perlu direspons dengan baik.

?Kompleksitas tantangan tersebut membuat kita membutuhkan sosok pimpinan di ISEI yang mampu melakukan transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Siapa sosok tersebut? Itu tugas ketua-ketua cabang ISEI di seluruh Indonesia untuk mencarinya di Kongres,? ujar Anggito Abimanyu.

Rumusan Kebijakan Ekonomi

Menurut Anggito, ada empat ujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan Kongres ISEI XXII dan Seminar Nasional 2024. Pertama, meminta pertanggungjawaban kepengurusan PP ISEI periode 2021 ? 2024 serta pemilihan Ketua Umum PP ISEI periode 2024 ? 2027.

Kedua, meningkatkan silaturahmi antar anggota dan pengurus ISEI di seluruh Nusantara, serta memperkuat basis pengelolaan organisasi ISEI dalam mewujudkan visinya sebagai organisasi yang berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional, yang didukung oleh penguatan sinergi antar pengampu kebijakan di pusat dan daerah.

Ketiga, meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di perguruan-perguruan tinggi. Keempat, mendorong peran serta ISEI di dalam perumusan-perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi di tingkat nasional maupun global, terutama dalam rangka menghadapi tantangan geofragmentasi, serta siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan rentan.

?Hasil perumusan kebijakan ekonomi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah dan stakeholders, sebagai masukan perspektif/pemikiran ISEI,? ujar Anggito Abimanyu.

Sebagai rangkaian acara Kongres dan Seminar Nasional ISEI 2024, digelar juga beberapa kegiatan, yakni (i) undangan penulisan karya ilmiah (call for paper) untuk dipresentasikan dan dipublikasikan di Jurnal Ekonomi Indonesia (JEI) yang dikelola ISEI; (ii) international workshop untuk penulisan jurnal ilmiah berstandar internasional bekerjasama dengan BMEB workshop; (iii) pemaparan Kajian Terapan ISEI Cabang seluruh Indonesia dalam Kongres ISEI XII; dan (iv) pelaksanaan rapat umum anggota (RUA) LAMEMBA.

Menurut rencana, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dijadwalkan akan memberikan arahan pada pembukaan Kongres ISEI XXII di hari pertama, Kamis, 19 September 2024. Selain Presiden Joko Widodo, Walikota Surakarta, Drs. Teguh Prakosa, dan Ketua Umum PP ISEI, Perry Warjiyo, Ph.D. juga dijadwalkan akan memberikan sambutan.

Di hari pertama ini juga akan digelar Call for Paper JEI ISEI, Workshop BMEB di FEB UNS, serta Seminar Nasional 2024. Seminar menghadirkan narasumber Sri Mulyani Indrawati, Ph.D. (Menteri Keuangan RI), Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN RI), Prof. Dr. Eko Prasojo (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia), dan Shinta W. Kamdani (Ketua Umum APINDO), dengan moderator Timothy Marbun (Jurnalis Kompas TV).

Rangkaian kegiatan di hari pertama ini akan ditutup dengan Gala Dinner yang digelar di De Tjolomadoe - Convention & Heritage. Sementara itu, Kongres ISEI XXII akan digelar di hari kedua, Jumat, 20 September 2024. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan Rapat Umum Anggota (RUA) LAMEMBA.

JAKARTA - Serangan terhadap kapal- kapal tanker di Laut Merah oleh militan Houthi yang bersekutu dengan Iran, telah mengganggu rute pelayaran terpenting dalam perdagangan Timur-Barat. Mengalihkan rute pengiriman membuat biaya tarif angkutan barang menjadi lebih mahal, hingga menyebabkan kemacetan di pelabuhan Asia dan Eropa.

Belum lama ini Kapal tanker minyak Delta Atlantica yang berbendera Liberia dan On Phoenix yang dikelola Yunani diserang tiga kali berturut-turut pada hari Selasa (13/8/2024). Dua serangan pertama dikatakan telah menargetkan kapal tanker di lepas pantai kota pelabuhan Yaman, Hodeida (pelabuhan yang sama yang diserang oleh Israel bulan lalu).

Setidaknya satu dari serangan Houthi dikatakan telah melibatkan kapal nirawak pembawa bom, yang terjadi setelah satu kapal kecil yang "mencurigakan menyalakan lampu" ke kapal tanker tersebut, yang memicu ledakan di dekatnya.

Alasan di balik obsesi nyata kaum Houthi terhadap Delta Atlantica tidak jelas, meskipun pejuang Yaman diketahui menaruh minat khusus pada kapal tanker minyak yang diduga menuju pelabuhan Israel untuk mengisi bahan bakar ekonomi dan mesin perang Tel Aviv.

Berikut respons dan tindakan 11 perusahaan pelayaran besar dan pengiriman barang terkait gejolak di Laut Merah:

1. CMA CGM

Grup pelayaran Prancis menangguhkan sebagian besar pelayaran lewat Laut Merah, meskipun CEO CMA CGM, Rodolphe Saade mengatakan, pada bulan Februari lalu, bahwa pihaknya masih mengirim beberapa kargo berdasarkan kasus per kasus ketika pengawalan angkatan laut Prancis dimungkinkan.

2. DIANA SHIPPING (DSX.N)

Membuka babak baru, transit Terusan Suez berjalan sekitar di bawah 40% pada sepanjang paruh pertama Desember tahun lalu. " Hal ini sebagian besar disebabkan karena hasil dari beberapa operator, termasuk kami sendiri yang menghindari daerah tersebut," kata President Anastasios Margaronis said in February.

3. DSV (DSV.CO)

Perusahaan pengiriman barang terbesar ketiga di dunia DSV (DSV.CO), mengatakan, pada bulan Juli bahwa volume pengiriman yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan pada kuartal kedua. Hal ini seiring dampak dari harapan positif terkait gangguan laut merah pada paruh kedua tahun ini.

4. EVERGREEN (2603.TW)

Perusahaan transportasi dan pengapalan peti kemas asal Taiwan mengatakan, pada bulan Desember bahwa kapal-kapal yang melayani regional ke pelabuhan Laut Merah akan berlayar ke perairan aman di dekatnya. Sedangankan kapal yang dijadwalkan melewati Laut Merah akan dialihkan rute di sekitar Afrika.

5. HAPAG-LLOYD (HLAG.DE)

Perusahan pelayaran peti kemas Jerman memutuskan, pada bulan Januari untuk mengalihkan kapalnya melewati jalur di sekitar Afrika sampai pemberitahuan lebih lanjut. "Untuk saat ini, kami berencana untuk memutar lewat Tanjung Harapan hingga akhir tahun," kata CEO ,Rolf Habben Jansen pada 14 Agustus.

Perusahaan mengatakan pada bulan Juni bahwa mereka tidak ingin industri melanjutkan pelayaran di Laut Merah, bahkan jika gencatan senjata antara Hamas dan Israel segera tercapai. Dikatakan juga bahwa gangguan dan kelebihan pasokan kapal global akan memaksanya untuk memangkas pengeluaran pada tahun 2024, termasuk mengadaptasi pelayaran.

6. KUEHNE + NAGEL (KNIN. S)

Grup logistik asal Swiss mengatakan, pada bulan Maret pihaknya memperkirakan dampak dari gangguan di Laut Merah akan berlangsung hingga kuartal mendatang.

Pada 23 Juli lalu, dijelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan pada bisnisnya tidak terlalu besar. Lalu perusahaan bersiap menghadapi permintaan yang lebih tinggi pada paruh kedua bulan ini, setelah adanya peningkatan penggunaan layanan Logistik Laut hingga Udara.

7. MAERSK (MAERSKb.CO)

Maersk memperkirakan gangguan akan berlanjut setidaknya hingga akhir 2024, dan selama satu tahun penuh masih akan dibayangi oleh krisis.

Kelompok pelayaran asal Denmark, yang telah menangguhkan lalu lintas logistiknya melalui Laut Merah, mengatakan pada bulan Juli, bahwa mereka mengalami dampak berjenjang dari gangguan di wilayah tersebut, dengan kemacetan di seluruh jaringan lautnya.

8. MSC

Mediterranean Shipping Company (MSC) mengutarakan, pada bulan Desember bahwa kapal-kapalnya tidak akan transit melalui Terusan Suez.

9. NIPPON YUSEN (9101.T)

Perusahaan pengiriman terbesar Jepang berdasarkan penjualan menangguhkan navigasi melalui Laut Merah untuk semua kapal, kata seorang juru bicara kepada Reuters pada bulan Januari.

10. OCEAN NETWORK EXPRESS

Usaha patungan antara Kawasaki Kisen Kaisha (9107.T) Jepang, Mitsui O.S.K. Lines (9104.T), dan Nippon Yusen mengatakan, pada bulan Desember akan mengalihkan kapal ke sekitar Tanjung Harapan atau menghentikan sementara perjalanan dan pindah ke daerah yang lebih aman.

11. OOCL

Grup kontainer yang berkantor pusat di Hong Kong mengutarakan, pada bulan Desember bahwa mereka telah menginstruksikan kapal untuk mengalihkan rute dari Laut Merah atau menangguhkan pelayaran. Mereka juga berhenti, menerima kargo ke dan dari Israel sampai pemberitahuan lebih lanjut.

JAKARTA - Pelaku usaha ritel khawatir dengan adanya polemik kebijakan terkait standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Aturan ini dinilai akan semakin membebani penjualan produk tembakau yang selama ini telah menjadi salah satu kontribusi pendapatan utama bagi peritel.

Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan produk kebijakan Kemenkes belakangan ini lahir dari minimnya partisipasi publik yang bermakna, sehingga banyak menimbulkan pertentangan serta penolakan dari berbagai pihak terdampak dari berbagai sektor.

"Peraturan ini mendapat banyak penolakan, pada dasarnya karena banyaknya keberatan dari berbagai pihak yang memang dirugikan atas aturan tersebut. Kalau tidak dirugikan, tidak mungkin ada pertentangan. Ini yang perlu digarisbawahi pembuat kebijakan," ungkapnya, belum lama ini.

Baca Juga: Menelisik di Balik Bahaya Rokok Ilegal

Terkait kemasan rokok polos tanpa merek, Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain yang semakin merugikan masyarakat maupun pemerintah ke depannya. Salah satu faktor yang paling dikhawatirkan adalah berjamurnya rokok ilegal.

Di samping itu, usulan aturan kemasan rokok polos tanpa merek juga bertentangan dengan perlindungan konsumen karena melanggar hak konsumen utk mengetahui informasi yang tepat terkait produk, serta kebebasan untuk memilih.

Padahal, peritel sudah konsisten mencegah akses penjualan rokok bagi anak-anak sejalan dengan tujuan pemerintah. Terkait dengan pencegahan anak-anak membeli rokok ini, peritel mengakui tidak ada dukungan dari Kemenkes untuk melakukan sosialisasi. Alih-alih, komitmen peritel membatasi akses penjualan hanya bagi pembeli dewasa ini muncul dari kesadaran hingga dukungan inisiatif dari industri tembakau.

Selain itu, Tutum menyoroti tantangan terbesar yang akan dialami pelaku usaha akibat kebijakan rokok polos tanpa merek, seperti sulitnya membedakan produk yang dijual di pasaran. ?Padahal pembeli butuh untuk mengetahui perbedaan suatu barang dari kualitas yang dibutuhkan individu,? imbuhnya.

Tutum memandang kebijakan rokok polos tanpa merek akan semakin menghimpit peritel usai diberlakukannya pelarangan zonasi penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Di mana, proses implementasi beleid ini diyakini akan menemui banyak masalah.

"Aturannya sendiri bagi kami rancu karena belum didefinisikan secara detail. Tempat yang bisa dijadikan tempat bermain anak pun beragam, bisa saja di pusat perbelanjaan, atau apartemen, yang sebetulnya juga rancu karena pemerintah belum memfasilitasi tempat bermain anak dengan baik," jelas dia.

Baca Juga: Penyelundupan 16 Kontainer Rokok Ilegal Asal Uni Emirat Arab Digagalkan Bea Cukai

Tutum mengaku merasa sulit mengikuti peraturan anyar ini karena penjualan produk tembakau yang selama ini telah dijalankan sesuai aturan terancam mengalami banyak perubahan. Menurutnya, implementasi aturan ini di lapangan tidak memungkinkan. Hingga saat ini, pihaknya bersama asosiasi lainnya masih mengikuti proses penyusunan RPMK, kendati Kemenkes masih belum membuka keterlibatan industri hasil tembakau secara berimbang.

"Dengan adanya aturan-aturan ini, saya pikir sangat sulit untuk kami sebagai industri hilir, karena sampai saat ini pun masih marak sekali rokok ilegal. Semestinya pemerintah memikirkan keberlangsungan produk tembakau sebagai penyumbang terbesar pembangunan negara kita, bukan malah menekan," tegasnya.

SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) menggelar diskusi panel bersama Badan Intelijen Negara ( BIN ) Jatim. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan penerapan good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data .

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. "Saat ini, Bank Jatim telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional," katanya, Senin (16/9/2024).

Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh. "Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data," ujarnya.

Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan minim responsivitas.

?Nah, apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan,? paparnya.

Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM. "Kemudian keadilan dan kepastian hukum," terangnya.

Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia," jelasnya.

Rudy menyarankan agar perbankan tidak terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, dan membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.

Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan. ?Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,? tegasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2021 ? 2026 Arsjad Rasjid buka suara terkait ambil alih paksa Kantor Kadin Indonesia di Gedung Menara Kadin. Adapun sejak Minggu (15/9/2024), Kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Arsjad menjelaskan, sejak pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

"Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29," terang Arsjad dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Seyogyanya, status Gedung Menara Kadin dan kantor di kedua lantai tersebut menjadi milik bersama semua anggota Kadin dan bukan milik Grup atau Keluarga Bakrie. Untuk kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.

"Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tidak diperbolehkan masuk,? katanya.

Arsjad menambahkan, karena ketidakjelasan status kantor di lantai 24 dan 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

"Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut," imbuhnya.

Seperti diketahui, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021 ? 2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keppres No 18 tahun 2022, khususnya pada Pasal 18.

:Dalil yang diajukan untuk menyelenggarakan Munaslub tidak bisa diterima, sedangkan penyelenggaraan Munaslub tidak sesuai dengan tahapan dalam AD ART. Munaslub tersebut juga tidak kuorum karena setidaknya harus dihadiri setengah plus satu dari total 124 jumlah ALB," tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Munaslub yang digelar bukan saja illegal, tapi juga telah mengusik keharmonisan organisasi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

"Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan Munas VIII Kadin Indonesia. Hasil itu disepakati termasuk oleh pihak-pihak yang sekarang menjadi inisiator Munaslub. Ini sebuah ironi. Ini ibarat menenggelamkan kapal sendiri," katanya.

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) turut menyoroti polemik kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dan regulasi PP Nomor 28 Tahun 2024. Indef memandang dua kebijakan inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut telah memunculkan tantangan dan kontroversi.

Kepala Pusat Industri Indef, Andry Satrio Nugroho menilai regulasi ini belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak terhadap para pengusaha dan industri secara keseluruhan. Ironisnya, PP 28/2024 dan RMPK yang seharusnya fokus mengatur aspek kesehatan, justru berimbas kepada perekonomian, bahkan sebelum manfaat dari sisi kesehatan dirasakan oleh khalayak luas.

"Kebijakan ini, yang tampaknya terburu-buru diterapkan, malah menambah beban bagi sektor tembakau yang sudah menghadapi kesulitan," ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga: Gudang Garam 'Batuk-batuk' Buntut Kenaikan Cukai, Pendapatan Turun 10,54%

Salah satu isu utama adalah penerapan kemasan rokok polos tanpa merek melalui draft RPMK yang tengah didorong oleh Kemenkes untuk segera disahkan. Kebijakan ini diniatkan dan bertujuan untuk menstandarkan kemasan produk tembakau, namun memicu kontroversi karena menghilangkan unsur merek atau hak kekayaan intelektual pada produk. Di samping itu, beleid ini dianggap belum terkoordinasi dengan baik antara Kemenkes dan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Andy mencatat kurangnya transparansi dari pihak Kemenkes juga menjadi sumber kekhawatiran, apalagi dengan adanya penolakan publik yang signifikan. Selain itu, dampak dari kebijakan kemasan polos tanpa merek diperkirakan bakal menghantam industri tembakau.

Karena Jika harga tembakau naik, perusahaan-perusahaan pada sektor ini mungkin akan merespons dengan merampingkan produksi, dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal ekosistem industri tembakau sendiri telah membuka lapangan pekerjaan mencapai 6 juta jiwa.

"Kebijakan ini bisa memperburuk situasi di lapangan kerja, apalagi dengan adanya penurunan pendapatan nasional yang sudah berlangsung," tambahnya.

Sementara itu, kebijakan restriktif ini juga dapat memperburuk masalah pendapatan negara. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat bisa mendorong meningkatnya peredaran produk tembakau ilegal, yang justru mengurangi pendapatan dari penjualan tembakau legal.

"Pemerintah perlu memperhatikan bahwa regulasi yang dimaksudkan untuk menekan produk ilegal malah dapat membuat masalah semakin rumit," ungkapnya.

Baca Juga: Peredaran Rokok Ilegal di Jateng Rugikan Negara Rp121,77 Miliar

Andy juga menyoroti potensi dampak kebijakan terhadap ekonomi secara lebih luas. Jika suku bunga tetap tinggi dan PPN meningkat, hal ini bisa semakin memperburuk keadaan ekonomi dan memicu peningkatan rokok ilegal mengingat tidak bisa lagi dibedakan dengan yang asli jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan, hingga potensi penyebaran narkoba.

"Kenaikan suku bunga dan PPN dapat menyebabkan eskalasi permintaan terhadap barang-barang ilegal," tegasnya, sambil mencatat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran narkoba masih belum efektif.

Secara keseluruhan, ia berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali RPMK yang memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek dan PP 28/2024 secara mendalam. "Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada tujuan kesehatan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan," tutupnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan pihaknya tidak akan terganggu dengan perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, yang aklamasi memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua yang baru. Arsjad mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum guna menggugat Munaslub Anindya yang disebut ilegal dan tidak sah.

Arsjad menjelaskan, Kadin Indonesia yang dipimpinnya periode 2021-2026, tetap solid dengan keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum, untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," jelas Arsjad dalam konferensi persnya di Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY) itu mengatakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia tengah melakukan investigasi atas perhelatan munaslub tersebut. Investigasi tersebut dilaksanakan yang bertujuan memastikan langkah-langkah hukum dan penyelesaian secara Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) terhadap anggota Kadin yang terlibat dalam Munaslub.

"Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia saat ini sedang melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART," katanya.

Melalui hasil investigasi tersebut, Arsjad melanjutkan, Kadin Indonesia meyakini adanya bukti sah dan meyakinkan atas persiapan Munaslub yang ilegal tersebut.

"Kami yakin akan suatu hal, terungkapnya bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub, yang menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia," jelas Arsjad.

Sebelumnya, Arsjad mengatakan, pihaknya tetap berpegang teguh dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. AD/ART Kadin, lanjut Arsjad, sudah berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.

?Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022," jelas Arsjad dalam jumpa persnya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menegaskan, atas dasar keputusan Kadin Indonesia yang menyatakan Munaslub Anindya Bakrie tersebut sebagai ilegal karena tidak berlandaskan AD/ART.

"Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART,? ujarnya.

JAKARTA - Anindya Novyan Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (15/9/2024). Penunjukan Anindya pun menuai polemik.

Anindya telah dianggap secara paksa melengserkan posisi Ketua Umum sebelumnya Arsjad Rasjid, sehingga menyebabkan Kadin terbelah dua, yakni kelompok pro Anindya dan kelompok pro Arsjad.

Namun, menanggapi pecahnya kubu Kadin antara dirinya dengan Arsjad, Anindya mengaku mengerti dan menegaskan tetap akan terbuka untuk kubu lainnya. Ia menekankan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum bukan hanya untuk kelompok yang mendukungnya saja tapi juga yang lainnya.

"Selalu terbuka. Karena bukan saja menjadi Ketua Umum, untuk yang hadir pada Munaslub itu, baik Kadin Daerah maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Karena tujuan Kadin untuk mempersatukan dunia usaha bukan sebaliknya, tentu kita akan membuka diri untuk tema teman yang belum ada di sini," terangnya dalam dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).

Anindya sendiri optimis bahwa Kadin di bawah kepemimpinannya bisa membuat perekonomian Indonesia lebih manu dan rakyat lebih sejahtera. Ia juga yakin dengan dirinya menjabat bisa membuat iklim politik menjadi lebih stabil sehingga memudahkan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

"Kami melihat kemarin waktu kami diskusi ada banyak harapan, bukan hanya Kadin yang ada di sini (kelompok pro Anindya). Kita mesti merangkul sebanyak mungkin teman-teman di dunia usaha," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah anggota legislatif ikut ambil suara terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang belakangan disebut mempunyai dampak merugikan bagi masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupannya pada sektor industri hasil tembakau, seperti petani dan peritel. Kebijakan restriktif ini ialah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) yang masih menuai polemik dalam beberapa waktu terakhir.

Legislator menyoroti ketidakpatuhan Kemenkes dalam proses pembuatan peraturan yang tidak transparan dan minim pelibatan sektor terdampak, sekaligus perlunya perlindungan sektor tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah menyoroti masalah dalam proses pembuatan peraturan yang dianggap tidak melibatkan parlemen sama sekali. RPMK dan PP 28/2024 tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara Komisi IX dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada saat pembahasan UU Omnibus Kesehatan. Di samping itu, Kemenkes sudah melewati batas kewenangan dengan mengatur hal-hal yang terkait dengan wewenang kementerian lainnya.

Belum lagi, RPMK dan PP inisiatif Kemenkes ini bertentangan dengan banyak aspek dan aturan lainnya, seperti melanggar perlindungan hak kekayaan intelektual hingga Perpres No. 68/2021 yang mengamanatkan Peraturan Menteri perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, serta tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha.

"Kami mendapat banyak masukan dari konstituen mengenai rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sudah melewati batas wewenang Kemenkes dan PP 28/2024 yang bermasalah untuk berbagai industri," tutur Nadlifah, baru-baru ini.

Baca Juga: Bus Harapan Jaya Tabrak Truk di Tol Batang-Semarang, 6 Orang Luka-luka

Ia menambahkan, usulan Kemenkes untuk mendorong kemasan rokok polos tanpa merek tersebut berpotensi semakin meningkatkan peredaran rokok ilegal menjadi semakin marak.

"Hal ini sangat berbahaya karena membuka peluang beredarnya rokok ilegal di masyarakat dan sulitnya pemerintah mengatur penerimaan cukai sebagai pemasukan negara," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tindakan ini bertentangan dengan UU dan konstitusi, karena Komisi IX sendiri belum dilibatkan dalam konsultasi mengenai peraturan tersebut. Sebaliknya justru berkiblat pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang mana tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Kritik ini pun menyoroti ketidakpuasan terhadap transparansi dan keterlibatan dalam pembuatan peraturan yang mempengaruhi sektor industri dan kesehatan. DPR menekankan perlunya keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya melindungi sektor strategis seperti industri hasil tembakau, tetapi juga sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi.

Baca Juga: Enam Unit Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api di Pasar Comboran Malang

Tak pelak, Nadlifah pun meminta pemerintah untuk memperhatikan lebih dalam dampak dari aturan yang dibuat, sekaligus lebih seimbang dalam memandang kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang tidak kalah penting, memastikan proses pembuatan peraturan yang inklusif serta transparan. Kemenkes diminta mengakomodir aspirasi dari masyarakat kecil yang sudah lantang menyuarakan penolakannya terhadap RPMK dan berbagai pasal pada PP 28/2024.

"Sejak UU Omnibus Kesehatan, Komisi IX dan Kemenkes sudah bersepakat untuk sama-sama mengawal pembuatan kebijakan termasuk berbagai aturan turunannya. Namun pembuatan PP 28/2024 dan RPMK tidak konsultasi dengan Komisi IX," paparnya.