JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo Subianto adalah dengan menggenjot investasi . Menurutnya, investasi harus didorong, terutama di sektor yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan.

"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54%. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25%. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58%, dan investasi bisa mencapai 30% atau lebih. Sekarang hanya 24-25%," ungkapnya, Jumat (12/10/2024).

Rosan menekankan bahwa peningkatan proporsi investasi harus didorong, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan investasi ke industri berkelanjutan, sesuai dengan permintaan global.

"Kita inginkan investasi yang berorientasi ekspor dan dilakukan secara berkelanjutan. Itu tema yang akan kita usung ke depannya. Karena permintaan global mengarah ke sana, bahwa kita semua harus melakukan ini secara berkelanjutan," tegasnya.

Rosan juga menekankan perlunya mendorong pembangunan kawasan industri yang menggunakan energi bersih. Menurutnya, tuntutan pasar saat ini mengarah pada industri hijau untuk menarik minat investasi internasional, terutama dari sektor-sektor yang berfokus pada dekarbonisasi.

"Kalau kita bicara menarik investasi di sektor EV manufacturing, EV car, EV battery, mereka juga menuntut sumber energi yang digunakan berasal dari energi bersih. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi mereka," ujarnya.

Menurut Rosan, pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih di Indonesia. Ia menilai, investasi di sektor tersebut sudah umum dilakukan oleh investor dari negara maju. "Saya baru dari Singapura, bertemu dengan perusahaan Sembcorp. Mereka telah berinvestasi di 13 kawasan industri hijau di Vietnam, dan akhir tahun ini akan bertambah menjadi 18," tuturnya.

Selain pengembangan industri berbasis ekspor yang berkelanjutan, Rosan juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur.

"Kebetulan saya pernah jadi pengusaha, jadi saya tahu persis apa masalahnya. Kita, pengusaha, paling tidak suka ketidakpastian. Kita ingin semuanya terukur dan terstruktur," terangnya.

Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat, Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan. "Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," cetusnya.

Pemerintah, kata Rosan, ke depan akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Dia mengatakan, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.

"Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," tandasnya.

MOSKOW - Utang pemerintah Rusia dan sektor swasta kepada lembaga keuangan asing mengalami penurunan hingga di bawah USD300 miliar untuk pertama kalinya sejak 2006. Laporan terbaru utang Rusia disampaikan oleh bank sentral pada hari Jumat (11/10) kemarin.

Pada 1 Oktober, utang luar negeri Rusia mencapai angka USD293,4 miliar (yang setara Rp4.528 triliun dengan kurs Rp15.432/USD) atau menyusut sebesar USD24,5 miliar yang setara dengan 7,7% sejak awal 2024, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Utang luar negeri adalah bagian dari utang nasional suatu negara yang dipinjam oleh pemerintah dan sektor swasta dari pemberi pinjaman luar negeri seperti bank, IMF, perusahaan asing dan kreditur lainnya.

"Dinamika ini dipengaruhi oleh pengurangan kewajiban sektor lain terutama pada pinjaman yang dinaikkan, termasuk dalam kerangka hubungan investasi langsung," bunyi pernyataan regulator.

Datanya menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2024, utang luar negeri turun sebesar USD8,5 miliar atau hampir 3%, terutama karena penurunan kewajiban sektor riil.

Selain itu, sektor publik juga mengurangi kewajiban eksternalnya, sebesar USD1,3 miliar atau sebesar 4,2% per kuartal. Volume utang sektor ini berjumlah di bawah USD31 miliar, untuk berada pada level minimum sejak akhir 2015.

Sementara itu sangat kontras, dimana sebaliknya pada bank sental dan lembaga kredit justru meningkatkan utang mereka di luar negeri hampir USD4 miliar. Angka itu setara 4,1% untuk periode Juli hingga September.

Sebagai informasi utang luar negeri Rusia pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan besaran lebih dari USD700 miliar pada tahun 2014. Sejak saat itu tren utang Rusia terus turun, khususnya karena sanksi Barat yang dijatuhkan atas reunifikasi Krimea dan penarikan modal berikutnya oleh non-residen.

Kampanye sanksi baru yang dilancarkan oleh Barat terhadap Moskow sejak 2022 semakin mempercepat penurunan utang luar negeri. Kementerian luar negeri Rusia mengatakan, pada bulan lalu utang nasional berada pada level "aman secara ekonomi" yakni di bawah 20% dari PDB, menempatkan Rusia di antara negara-negara dengan level terendah.

Sebagai perbandingan, utang nasional Inggris baru-baru ini mencapai 100% dari output ekonomi tahunan negara itu. Sedangkan utang AS melebihi 120% dari PDB, sementara Jepang tembus rekor 260%.

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dibilang menjadi salah satu tonggak penting pencapaian pembangunan selama 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak lagi hanya tertumpu di Pulau Jawa.

IKN sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

Merunut aspirasinya, IKN sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia, sejak awal memang dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN Nusantara menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa efek pengganda pemerataan ke wilayah luar Jawa menuju Indonesia Maju 2045.

IKN diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antarwilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah.

Kendati belum sepenuhnya rampung, dampak positif pembangunan IKN telah dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitarnya, khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu yang merasakan berkahnya adalah pengusaha lokal yang menyediakan jasa penyewaan transportasi.

Widya Christina Manalu, pengusaha biro perjalanan wisata dan jasa transportasi, mengaku usahanya meningkat sejak pembangunan IKN dimulai. Keuntungan itu, kata dia, memungkinkan dirinya melakukan pengembangan usaha, membangun aset baru dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Perempuan yang akrab disapa Widya ini mengaku mendapat tambahan pemasukan puluhan juta sejak adanya pembangunan IKN. Jasa travel miliknya yang berada di Kota Balikpapan, sejak IKN dibangun, mengalami peningkatan permintaan secara signifikan. Unit-unit mobil miliknya kerap mondar-mandir dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju IKN.

"Kami sebenarnya melayani jasa perjalanan saja, hanya vendor yang menyediakan kendaraan. Kebetulan ada beberapa unit, beberapa kali saya cek memang sering mengantar ke IKN. Rata-rata yang kami antar adalah pekerja konstruksi di IKN," tuturnya.

Menurut Widya, sejak tahun 2022 saat pertama kalinya Titik 0 dibuka, wisatawan yang datang ke IKN melonjak. Saat pejabat-pejabat dari daerah-daerah lain juga bergantian mengunjungi Kalimantan Timur, lonjakan permintaan jasa transportasi meningkat.

"Kebetulan kami ada unit mobil besar dan kecil, untuk jasa pengantaran kami memanggunakan mobil besar dan kecil. Tapi waktu pejabat-pejabat sering datang, unit-unit ekstra sudah sering disewa semua dan itu sering," ujarnya.

Dia juga bercerita mengenai lonjakan drastis pada tahun 2024 jelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Menurutnya, nyaris semua pengusaha transportasi di Kaltim kejatuhan durian runtuh. "Jelang upacara HUT RI kemarin, itu lonjakan pendapatan sangat drastis. Tidak hanya pejabat dan pengusaha yang mencari unit, tapi warga lokal juga. Sejak awal Bulan Agustus, pendapatan jasa transportasi nonstop," paparnya gembira.

Widya pun bersyukur pemerintahan Jokowi memilih membangun IKN di Kaltim. Tidak hanya pengusaha besar yang mendapat keuntungan, kata dia, semua pedagang menengah kecil juga kebanjiran pekerjaan. Selain pengusaha biro perjalanan, UMKM dan sektor pariwisata pun menurutnya kembali bangkit.

"Tadinya kita pikir IKN itu ya pembangunan kota gitu kan, ternyata pembangunan itu membangkitkan geliat ekonomi di masyarakat. Bahkan pedagang pentol keliling itu ada yang sukses berjualan di IKN. Sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif semua ikut dibangun," cetusnya.

Widya mengaku sangat senang dengan geliat pembangunan IKN. Investasi yang datang, kata dia, tidak sekadar ke proyek utama, tapi para pelaku usaha di sekitarnya pun ikut naik kelas. "Kami beruntung, dan kami bersyukur sekali dengan usaha Bapak Jokowi ini. Semua berkembang pesat," katanya.

Pembangunan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Menariknya, IKN bahkan berhasil memperkuat sektor UMKM. Puluhan Ribu UMKM terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan kuliner, suvenir, hingga produk fesyen yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

Hal senada diungkapkan salah satu pelaku usaha rental mobil, Awi (50), yang mengaku jasanya sudah digunakan sejak awal pembangunan IKN. Dia mengatakan dia sering mengantar tamu setiap adanya kunjungan dari Kepresidenan maupun dari dinas lainnya.

"Selama di IKN ini sejak mulai pembangunan pertama, jadi sudah dua tahun yang lalu, setiap ada kunjungan mau PUPR, mau Kepresidenan, mau dinas-dinas apapun ya sering kami dipakai, artinya di-rental gitu," kata Awi kepada MNC Portal Indonesia.

Awi mengaku pembangunan IKN ini sangat berdampak bagi dirinya selaku pelaku usaha di bidang transportasi dan pelaku usaha lainnya. "Kalau yang saya lihat dan saya rasakan itu, dampaknya bagi kami masyarakat kecil itu positif sekali, yang jelas pelaku rental mobil berjalan. Terus yang saya lihat di lingkungan warung-warung, rumah kos ataupun guest house itu sangat meningkat dengan adanya IKN ini," sambung dia.

Dia menambahkan, saat sudah ada tol yang memangkas waktu perjalanan, hal itu juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan. "Pembangunan tol ya sangat mendukung sekali dan sangat berarti sekali bagi masyarakat. yang dulu mungkin kita ke Samarinda itu memakan waktu 3 jam, sekarang bisa 1,5 jam. Terus yang kalau ke IKN biasanya kalau kita lewat 38 itu 2,5 jam sekarang bisa 1,5 jam itu sudah sampai IKN. Jadi ya sangat membantu dan mendukung," tuturnya.

Karena itu, Awi berharap, pembangunan IKN terus dilakukan hingga selesai setelah ada peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, pembangunan IKN tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat pelaku usaha di Kalimantan.

"Harapannya ya kalau kami ya maju terus, biar yang jelas maju di Kalimantan, biar pelaku usaha di sini juga maju, itu aja. Yang pertama sudah seperti ini, sayang kalau tidak dilanjutkan, itu aja, harapan kami ya tetap harus dilanjutkan," pungkasnya.

JAKARTA - Porsi negara-negara BRICS dalam produk domestik bruto (PDB) global diukur melalui purchasing power parity (PPP) berhasil tumbuh stabil mencapai 36,7%. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dalam rangkaian pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara BRICS di Rusia, Kamis (10/10/2024).

Para pejabat tersebut bertemu di Moskow untuk mendiskusikan kemungkinan perbaikan pada sistem moneter dan keuangan internasional menjelang KTT BRICS 2024 di Kazan akhir bulan ini. Rusia merupakan ketua BRICS saat ini.

"Negara-negara BRICS adalah mesin pertumbuhan ekonomi global," ujar Anton Siluanov, dilansir dari Russia Today, Jumat (11/10/2024).

Dia mengungkapkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata ekonomi kelompok ini akan mencapai 4,4% pada 2024-2025. "Jika kita melihat negara-negara G7, itu adalah 1,7%. Jelas siapa yang berkembang lebih dinamis," kata Siluanov.

Namun ia menambahkan bahwa ini bukanlah masalah persaingan, melainkan tugasnya adalah untuk memastikan tingkat pertumbuhan negara anggota BRICS yang lebih tinggi dari ekonomi BRICS untuk memastikan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan.

Kelompok negara berkembang BRICS, yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mengalami ekspansi besar-besaran setelah Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) bergabung pada Januari lalu. Lebih dari 30 negara termasuk anggota NATO, Turki, telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi ekonomi ini.

Menurut data dari IMF, pangsa G7, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jepang, Italia, AS, Inggris, dan Uni Eropa dalam PDB global dalam hal PPP telah mengalami penurunan yang stabil selama beberapa tahun terakhir, turun dari 50,42% pada 1982 menjadi 30,39% pada 2022. Lembaga yang berbasis di Washington ini memperkirakan angka tersebut akan turun tipis menjadi 29,44% tahun ini.

JAKARTA - Rusia, yang memimpin kelompok BRICS tahun ini, telah meminta para mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan politik dari negara-negara Barat menjelang KTT BRICS akhir bulan ini.

BRICS, yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China, telah berkembang hingga mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Keanggotaan BRIC diperkirakan bakal bertambah di akhir KTT di Rusia tersebut.

Pejabat tinggi keuangan dan bank sentral BRICS akan bertemu di Moskow minggu ini. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Karena itu, BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.

"IMF dan Bank Dunia tidak menjalankan peran mereka. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS," kata Siluanov dalam sebuah acara pada hari pertama pertemuan seperti dilansir Reuters, Jumat (11/10/2024). "Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi dalam kerangka komunitas kita, dalam kerangka BRICS," tambah Siluanov.

Cadangan devisa Rusia dalam dolar dan euro dibekukan dan sistem keuangannya sangat terpukul oleh sanksi oleh Barat setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Negara tersebut terputus dari pasar modal internasional.

Rusia baru-baru ini juga mengalami penundaan dalam transaksi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS, karena bank-bank di negara-negara ini takut akan tindakan hukuman dari regulator Barat.

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, sebelumnya telah berbicara tentang sistem pembayaran Jembatan BRICS, yang akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota, tetapi kemajuannya berjalan lambat.

Satu-satunya lembaga keuangan yang dimiliki negara-negara BRICS saat ini adalah Bank Pembangunan Baru yang dibentuk pada tahun 2015 untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya.

JAKARTA - Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman diperkirakan tidak akan menghadiri KTT BRICS yang diselenggarakan Rusia akhir bulan ini. Negara eksportir minyak terbesar di dunia itu hanya akan diwakili oleh menteri luar negeri kerajaan.

Kelompok BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dan telah berkembang hingga mencakup Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab, serta negara-negara lainnya. Sempat tertunda, Arab Saudi sebelumnya digadang-gadang juga akan bergabung ke dalam kelompok tersebut.

Dikutip dari Reuters, Jumat (11/10/2024), Asisten kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, Yuri Ushakov, mengatakan bahwa sembilan dari 10 negara anggota BRICS akan mengirimkan pemimpin mereka. Sementara, Arab Saudi akan mengirimkan menteri luar negerinya, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, ke pertemuan puncak di kota Kazan, Rusia.

Ia tidak memberikan alasan atas ketidakhadiran putra mahkota, yang kerap dipanggil MbS ini. Rusia telah mengundang Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut, kata menteri luar negeri Sergei Lavrov bulan lalu.

Dua sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada bulan Januari bahwa Riyadh masih mempertimbangkan undangan untuk bergabung dengan BRICS.

Salah satu dari mereka mengatakan ada manfaat yang kuat untuk bergabung dengan blok tersebut. Seorang sumber resmi Saudi mengatakan kepada Reuters pada bulan Februari bahwa kerajaan tersebut belum menanggapi undangan untuk bergabung dan bahwa hal itu masih dalam pertimbangan.

Hubungan kerajaan yang menghangat dengan Beijing telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, sekutu lamanya, yang hubungannya terkadang tegang dalam beberapa tahun terakhir. Ushakov mengatakan "BRICS adalah struktur yang tidak dapat diabaikan", seraya menambahkan bahwa Barat menekan negara-negara agar tidak bergabung dengan organisasi tersebut.

Ia juga mengatakan anggota BRICS mencakup 45% populasi dunia, sekitar 40% produksi minyak, dan sekitar seperempat ekspor barang global.

Istilah BRIC dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill pada tahun 2003 untuk menggambarkan bagaimana keempat negara ekonomi yang sedang naik daun, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina, kemungkinan akan menyaingi dan menyalip banyak ekonomi terkemuka di Barat selama setengah abad mendatang.

Dalam dua dekade sejak saat itu, kelompok tersebut telah terbentuk menjadi struktur resmi meskipun bobot ekonominya sebagian besar terdiri dari China, ekonomi terbesar kedua di dunia, dan para kritikus mengatakan anggota utama kelompok tersebut memiliki tujuan yang saling bertentangan.

JAKARTA - Sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah meresmikan sebanyak 45 bendungan untuk mengantisipasi kekeringan. Bendungan-bendungan ini sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air nasional.

Umumnya, bendungan yang dibangun memiliki banyak fungsi, antara lain, sebagai sumber air irigasi, penyedia air baku, pembangkit energi listrik terbarukan, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengembangan pariwisata. Bendungan teranyar yang diresmikan ialah Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Kita harapkan Bendungan manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, air irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi, besar sekali manfaatnya bagi petani," kata Presiden Jokowi. dilansir dari laman Kementerian PUPR, Senin (23/9/2024).

Presiden Jokowi mengatakan air adalah sumber kehidupan, air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bencana. Tanpa air tidak ada kehidupan dan makanan. Oleh karena itu, air harus dikelola dengan baik dan salah satunya melalui pembangunan Bendungan.

Menurut Presiden Jokowi, air sangat penting bagi kehidupan dan memiliki banyak manfaat. Oleh sebab itu, manajemen pengelolaan sumber daya air di seluruh provinsi di Indonesia akan menjadi fokus pemerintah.

"(Manfaat) yang pertama sebagai air baku untuk kehidupan kita, kedua irigasi bagi sawah-sawah yang kita miliki, dan ketiga untuk mereduksi banjir kalau memang di daerah itu masih ada banjir," tambah Presiden Jokowi.

Pembangunan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA) terus digencarkan Presiden Jokowi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.

Saat ini Presiden Jokowi telah meresmikan 45 bendungan dari 61 bendungan yang dibangun selama periode 2015-2024. Ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.

Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat.

Berikut Bendungan yang Sudah Diresmikan Jokowi selama 1 dekade:
1. Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur
2. Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur
3. Bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur
4. Bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur
5. Bendungan Gongseng di Bojonegoro, Jawa Timur
6. Bendungan Nipah di Sampang, Madura
7. Bendungan Bajulmati di Banyuwangi, Jawa Timur
8. Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan
9. Bendungan Napun Gete di Sikka, NTT
10. Bendungan Sindang Heula di Serang, Banten
11. Bendungan Kuningan di Kuningan, Jawa Barat
12. Bendungan Way Sekampung di Pringsewu, Lampung
13. Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan
14. Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan
15. Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
16. Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah
17. Bendungan Ciawi di Bogor, Jawa Barat
18. Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat
19. Bendungan Margatiga di Lampung
20. Bendungan Sadawarna di Subang, Jawa Barat
21. Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara
22. Bendungan Danu Kerthi di Bali
23. Bendungan Tamblang di Buleleng, Bali
24. Bendungan Beringin Sila di Sumbawa, NTB
25. Bendungan Bintang Bano di Sumbawa, NTB
26. Bendungan Rajui di Aceh
27. Bendungan Payaseunara di Aceh
28. Bendungan Jatigede di Jawa Barat
29. Bendungan Teritip di Kalimantan Timur
30. Bendungan Raknamo di NTT
31. Bendungan Rotiklot di NTT
32. Bendungan Tanju di NTB
33. Bendungan Mila di NTB
34. Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau
35. Bendungan Logung di Jawa Tengah
36. Bendungan Gondang di Jawa Tengah
37. Bendungan Pamukkulu, Sulawesi Selatan
38. Bendungan Lolak di Sulawesi Utara
39. Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara
40. Bendungan Karian di Banten
41. Bendungan Tiu Suntuk di NTB
42. Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur
43. Bendungan Cipanas di Jawa Barat
44. Bendungan Margatiga di Lampung Timur
45. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.

?Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai sisa 5 bendungan selesai awal 2025,? kata Abdul Muis.

Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7.5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.

?Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),? kata Abdul Muis.

Pembangunan bendungan tidak akan berhenti pada akhir jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116,23 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.

Total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp116,23 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni di Sekretariat Jenderal sebesar Rp528,44 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp37,41 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp33,82 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp4,78 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp148,96 miliar, BPIW sebesar Rp92,79 miliar, dan BPSDM sebesar Rp347,32 miliar.

Anggaran PUPR tahun 2025 khususnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada pemanfaatan bendungan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Program TA 2025 dengan Pagu Anggaran Ditjen SDA sementara sebesar Rp26,53 triliun difokuskan pada pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dalam tahapan konstruksi (on-going) sebanyak 17 unit bendungan, 2.000 ha Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi, dan 15.000 ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi," kata Bob.

Dikatakan Bob, 17 bendungan tersebut yakni Bendungan Rukoh (Aceh), Tigadihaji (Sumsel), Cibeet (Jabar), Cijurey (Jabar), Cabean (Jateng), Karangnongko (Jateng), Bener (Jateng), Jragung (Jateng), Bagong (Jatim), Riam Kiwa (Kalsel), Bulango Ulu (Gorontalo), Budong-Budong (Sulbar), Jenelata (Sulsel), Pelosika (Sultra), Mbay (NTT), Manikin (NTT), dan Way Apu (Maluku).

"Program TA 2025 juga difokuskan pada penanganan pasca bencana dan lokasi rawan bencana di kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perbatasan, dan lain-lain melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai dengan total panjang rencana penanganan sepanjang 32,5 km," kata Bob.

Selain itu menurut Bob, pada tahun 2025 Ditjen SDA Kementerian PUPR juga akan berfokus pada penyediaan air baku di kawasan strategis untuk mendukung swasembada air melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan intake dan jaringan air baku, pembangunan embung dan sumur air tanah, serta antisipasi kekeringan.

"Program penyediaan air baku tersebut akan dilakukan merata untuk di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Bob.

JAKARTA - Oktober akan menjadi bulan monumental bagi aliansi BRICS , yang kemungkinan akan berkembang menjadi 20 negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2024 di Kazan, Rusia. Gelaran internasional tahunan ini telah terbukti menjadi titik penekanan utama bagi kelompok ini.

Sistem BRICS Pay kemungkinan akan diluncurkan bulan ini dan ada banyak pengumuman menarik datang dari aliansi ini. Banyaknya negara yang ingin bergabung dapat membuat blok ini mengulangi upaya ekspansi seperti tahun sebelumnya. Namun, kali ini mungkin akan ada sedikit perubahan.

Sejak 2022, blok BRICS telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Aliansi ini telah melihat perannya dalam ekonomi global berkembang pesat di tengah inisiatif yang sedang berlangsung. Selain itu, BRICS telah memperluas jumlah keanggotaannya untuk pertama kalinya lebih dari dua dekade terakhir dengan menerima empat negara pada 2023.

Secara khusus, blok ini menyambut Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Ethiopia, dan Iran ke dalam anggotanya tahun lalu. Dengan semakin dekatnya iterasi berikutnya dari acara ini, beberapa pihak memproyeksikan blok BRICS akan berkembang menjadi 20 negara pada akhir KTT 2024.

Menurut laporan terbaru, blok ini akan secara resmi menyambut Arab Saudi. Meskipun negara ini telah menerima undangan menjadi negara yang diperluas tahun lalu, mereka belum meresmikannya. Hal ini diperkirakan akan berubah bulan ini.

Menyitir dari Watcher Guru, BRICS dilaporkan akan menyambut 10 anggota baru ke dalam blok ini. Sementara, negara mitra BRICS yang belum secara resmi bergabung diharapkan mampu mengimplementasikan inisiatif perluasan baru tahun ini.

Negara-negara seperti Kuba, Venezuela, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung. Mereka dilaporkan akan menjadi yang pertama diumumkan bergabung dalam pertemuan puncak KTT BRICS di Rusia bulan ini.

VIENTIANE - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Novyan Bakrie memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2024 di Vientiane, Laos, pada Kamis (10/10/2024). Dalam kesempatan itu, Anin -sapaan akrabnya- menyampaikan optimisme terhadap masa depan kawasan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan global.

" ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia," kata Anindya dalam sambutannya di depan pengusaha regional di Vientiane, Kamis (10/10/2025).

Anin menambahkan, ASEAN telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia, seiring jumlah penduduk yang mencapai 671 juta jiwa, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,6 triliun pada 2022. Anindya juga menyoroti ketahanan ekonomi ASEAN yang tangguh menghadapi tantangan global yang terus bermunculan.

"Pada tahun 2022, ASEAN mencatat tingkat pertumbuhan yang solid sebesar 5,7 persen. Ini menunjukkan daya tahan kawasan kita," ujarnya

Tak hanya itu, penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan ini juga mencatat angka yang mengesankan. "FDI mencapai USD 224,2 miliar pada tahun 2022, dan ini tidak lepas dari peran perusahaan multinasional yang terus mendiversifikasi rantai pasokan mereka ke Asia Tenggara," jelas Anin.

Daya tarik ASEAN sebagai pusat investasi strategis, terang Anin, semakin kuat. Menurutnya, kawasan ini bukan hanya penting bagi Asia Pasifik, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan yang semakin signifikan bagi ekonomi global di masa mendatang.

"Dalam dekade mendatang, ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama, khususnya bagi kawasan Asia Pasifik," katanya.

Sebagai informasi, ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2024 merupakan konferensi tingkat tinggi (KTT) pengusaha yang diselenggarakan oleh ASEAN Business Advisory Council (BAC).

Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin bisnis, perwakilan pemerintah, dan organisasi internasional yang membahas berbagai isu terkait investasi, perdagangan, dan penguatan ekonomi kawasan ASEAN.

JAKARTA - Program Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra modern, membuat China menanamkan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya ambisi tersebut akan menghubungkan Asia ke Eropa, untuk kemudian diperluas ke seluruh dunia, terutama pada negara-negara berkembang.

Satu dekade kemudian, China menjadi penagih utang resmi terbesar di dunia dan jumlah penunggak utang China melonjak pada saat Beijing masih bergulat dengan masalah keuangannya sendiri.

Organisasi riset AidData memperkirakan bahwa sebanyak 80% dari portofolio pinjaman luar negeri China saat ini mendukung negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, dengan total utang mencapai lebih dari USD1 triliun.Melihat angka besaran utang berdasarkan data AidData dan memperhitungkan total utang dari tahun 2000 hingga 2021.

Berikut 30 negara yang paling banyak berutang kepada China

30. Belarusia: Total utang ke China USD11 miliar

Banyak pinjaman yang dikeluarkan oleh China selama periode Belt and Road Initiative (BRI) untuk proyek infrastruktur besar. Namun tidak memiliki praktik manajemen risiko yang tepat untuk membantu memastikan pembayaran.



Salah satu contohnya adalah penerbitan pinjaman berdenominasi dolar dan euro ke negara-negara seperti Belarusia, yang akan menghadapi sanksi internasional yang mencegah mereka melakukan transaksi dalam mata uang tersebut.

Negara Eropa Timur itu sekarang berutang kepada China sebesar USD11 miliar yangsetara Rp171,6 triliun (kurs Rp15.606 per USD) . Sebagian besar uang ini telah diinvestasikan dalam logistik dan manufaktur, termasuk Great Stone Industrial Park, yang telah menarik perusahaan China dengan insentif pajak.

29. Turkmenistan, dengan total utang Utang China USD12,2 miliar

China menggelontorkan sejumlah pinjaman besar ke Turkmenistan yang terletak di Asia Tengah. Negara yang satu ini juga diketahui mempunyai cadangan gas dan minyak yang melimpah.

China membayar sekitar 4.000 mil (6.430 km) untuk infrastruktur pipa yang membawa gas alam dari Turkmenistan melintasi benua itu hingga ke provinsi Xinjiang barat.



Proyek ini diselesaikan pada tahun 2009, dan pejabat pemerintah Turkmenistan melaporkan bahwa mereka telah melunasi utang pipa secara penuh di 2021. Namun, biaya pastinya tidak pernah dirilis ke publik, dengan perkiraan berkisar antara USD8 miliar hingga USD10 miliar.

28. Kenya: total utang USD12,7 miliar dari China

Kenya meminjam sekitar USD5 miliar untuk pembangunan proyek Kereta Api Mombasa-Nairobi yang mulai mengangkut penumpang pada tahun 2017 dan secara luas dianggap sukses karena mampu memangkas waktu perjalanan jadi lebih singkat.

Namun beberapa kritikus menyoroti soal dampak lingkungan dan sosial dari proyek kereta api tersebut, karena mengurangi Taman Nasional Nairobi. Sementara lainnya menyoroti jadwal pembayaran pinjaman yang terbilang ketat.

Pada rencana awalnya jalur tersebut bakal terhubung ke negara tetangga Uganda, meski akhirnya agenda itu kemudian dibatalkan. Tanpa opsi untuk perdagangan lintas batas, kereta api bisa terbukti tidak berkelanjutan secara finansial.



Pada Oktober 2023, Presiden Kenya William Ruto kabarnya bakal meminta China untuk menyetujui opsi pinjaman dalam proyek kereta api yang lebih lambat. Ia juga dilaporkan berencana meminta tambahan USD1 miliar dalam bentuk pinjaman untuk proyek jalan.

Pada tahun 2021, negara Afrika Timur itu berutang kepada China mencapai USD12,7 miliar. AP melaporkan bahwa pemerintah Kenya telah menahan gaji pegawai negeri dalam upaya untuk menghemat uang demi membayar kembali pinjaman luar negerinya.

27. Republik Demokratik Kongo: kelilit utang China hingga USD13,1 miliar

Utang China yang menjerat Republik Demokratik Kongo (DRC) diperkirakan telah menumpuk mencapai lebih dari USD13 selama dua dekade terakhir. Sebagian besar utang China tersebut terkait dengan investasi pertambangan dan infrastruktur.

Sebagai bagian dari pinjaman the Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra modern, Kongo menjadi salah satu dari banyak negara yang, menurut laporan AidData, diharuskan untuk "menyimpan saldo kas minimum yang setara dengan 20% dari total utang yang belum dibayar di bawah beberapa perjanjian pinjaman China Eximbank di rekening escrow lepas pantai yang dikendalikan pemberi pinjaman".



Dalam periode pelemahan ekonomi atau krisis keuangan yang terjadi di Kongo, membuat semakin sulit bagi peminjam untuk memenuhi persyaratan utang China. Kondisi ini menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu membayar kembali pinjaman dan menghasilkan siklus yang tidak pernah berakhir.

Pada saat yang sama, pemberi pinjaman lain ragu-ragu untuk menawarkan dana talangan imbas rekening escrow, karena menempatkan China di urutan pertama untuk pembayaran jika negara tersebut gagal membayar pinjamannya. Akibatnya, banyak kritikus menyebut BRI sebagai "jebakan utang".

Awal tahun ini, dilaporkan bahwa cadangan uang asing mengalami penurunan lebih dari dari 50% di Kongo, saat kekhawatiran hanya masalah waktu sebelum negara miskin itu kehabisan uang untuk impor penting seperti makanan dan bahan bakar.

26. Zambia: total utang dari China tembus USD13,5 miliar

Situasi serupa terjadi di Zambia, yang telah meminjam dari China hingga USD13,5 miliar untuk membangun jalan, kereta api, dan bendungan. Namun kewajiban utang ke China memakan sebagian besar pendapatan pajak negara itu sehingga gagal membayar pinjamannya.



Inflasi sejak saat itu meroket 50% dan mata uang lokal sudah kehilangan 30% dari nilainya. Pengangguran berada pada rekor tertinggi dan proyeksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa sekitar 3,5 juta warga tidak mampu membeli makanan. Sebagai konteks, Worldometer memperkirakan ukuran populasi negara saat ini mendekati 20 juta.

25. Myanmar: meminjam uang dari China hingga USD13,7 miliar

China menjadi andalan Myanmar sebagai sumber investasi utamanya selama bertahun-tahun, di tengah banyaknya sanksi dari pemberi pinjaman terkemuka di dunia. Rangkaian pendanaan terbaru yang disepakati yakni pada tahun 2018, di dalamnya mencakup utang untuk tambang tembaga, proyek kereta api, dan pelabuhan.

Namun ironisnya kucuran utang dari China tersebut mendapatkan pertentangan dari warga setempat. Selama kudeta pada Februari 2021 lalu yang membuat negara Asia Tenggara itu jatuh ke dalam periode ketidakstabilan politik, sentimen anti-China menjadi sorotan ketika banyak pabrik Negeri Tirai Bambu -julukan China- hancur.



Namun sejak kudeta, Myanmar kembali melanjutkan banyak proyek yang direncanakan sebelumnya. Mereka juga menjangkau negara-negara lain, seperti Singapura dan India, untuk mengurangi ketergantungannya pada China.

24. Nigeria: Total utang USD14,5 miliar

Nigeria tercatat telah meminjam utang mencapai USD14,5 miliar pada tahun 2021. Menghadapi kesulitan ekonomi, negara Afrika barat itu mengambil pinjaman darurat ydari China.



Dilaporkan beban bunga utang tersebut lebih tinggi sekitar 5%, dibandingkan dengan 2% yang biasanya dibebankan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Miliaran dolar China telah dituangkan ke segala hal, mulai dari Pelabuhan Laut Dalam Lekki hingga jalur kereta api, bandara, dan jalur metro pertama Lagos.

23. Mesir: total utang dari China USD15 miliar

Perusahaan konstruksi China membangun sebagian besar infrastruktur Mesir baru-baru ini, termasuk pembangkit listrik dan Ibu Kota Administratif Baru (NAC). Terletak 27 mil (45 km) sebelah timur dari Kairo, yang akan menjadi rumah bagi kantor-kantor pemerintah dan, akhirnya bakal dihuni lebih dari lima juta penduduk.

Rumah bagi Menara Ikonik, gedung tertinggi di Afrika, kota baru yang belum disebutkan namanya ini sebagian besar tidak berpenghuni dan sering dikritik sebagai proyek kesombongan. China membantu membiayai proyek tersebut, yang diperkirakan akan menelan biaya total mencapai USD40 miliar.



Saat ekonomi Mesir masih mencari pemulihan pada 2022, pemerintah mencari pinjaman dan paket bantuan dari IMF, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Pada Oktober 2023, Mesir menandatangani perjanjian pertukaran utang dengan China untuk lebih banyak proyek pembangunan.

22. Malaysia: Total utang USD15,9 miliar

Dari semua negara yang berpartisipasi dalam BRI, Malaysia menjadi salah satu yang memiliki proyek cukup ambisius di antaranya East Coast Rail Link sepanjang 400 mil (640 km).

Meskipun demikian, Malaysia berhasil menghindari "jebakan utang" yang dihadapi negara-negara lain dalam daftar. Sebagian besar disebabkan karena proyek-proyek tersebut diprakarsai oleh pemangku kepentingan lokal daripada oleh Beijing.



Sayang kurangnya uji tuntas dari investor China, berarti bahwa membangun infrastruktur Malaysia jauh dari kata mulus. Penggelapan, masalah hukum, dan penundaan jadwal semuanya telah mengganggu proyek.

21. Kamboja: total utang China capai USD16,3 miliar

Kamboja menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang utangnya kepada China melebihi 20% dari PDB. Sementara itu beberapa praktisi politik khawatir ketergantungan yang berlebihan pada China dapat membuat Kamboja rentan terhadap efek jebakan utang.

Selain itu yang lain lebih mengkhawatirkan tentang kualitas infrastruktur yang sedang dibangun, serta janji-janji yang terlalu digembar-gemborkan oleh politisi tentang manfaat BRI.

Namun, salah satu proyek investasi terbesar China di Kamboja, Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville, sebagian besar dianggap berhasil. Semua itu mencakup ratusan pabrik dan infrastruktur lainnya, termasuk proyek jalan senilai miliaran dolar yang menghubungkan zona tersebut ke kota pelabuhan terdekat Sihanoukville.

20. Peru: total utang USD16,9 miliar

Ambisi membangun jalur sutra modern atau BRI pada awalnya hanya menargetkan kawasan Eurasia, namun China telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia dengan meminjamkan uang ke negara-negara seperti Peru, yang saat ini berutang kepada China mencapai USD16,9 miliar.

China sudah menjelma menjadi investor terkemuka di negara Amerika Selatan, terutama untik sektor pertambangan. Karena bahan baku Peru sangat diminati di China, ia mendiversifikasi investasinya untuk memasukkan infrastruktur pelabuhan, dimana perusahaan-perusahaan China membangun proyek pelabuhan besar di kota Chancay.

Pada tahun 2020, China mengakhiri pinjaman kepada pemerintah Amerika Latin. Dalam sebuah laporan dari Mei 2022, situs berita VOA mencatat bahwa negara itu sudah beralih fokus pada pembiayaan swasta yang dialokasikan untuk proyek pertambangan dan energi, karena khawatir soal kemampuan bayar peminjam.

19. Sudan: utang dari China tembus USD18 miliar

China sudah lama berinvestasi di sektor pertanian, transportasi, dan energi Sudan, dengan beberapa perkiraan menunjukkan sebanyak USD3 miliar dipakai untuk mengembangkan ladang minyak dan pipa ke Port Sudan.

Menghadapi sanksi ekonomi dari Barat, negara Afrika Utara itu tidak dapat melunasi pinjaman yang dikeluarkan dalam denominasi dolar dan euro. Pemerintah Sudan sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka berutang bunga penalti USD127 juta kepada kreditur China pada Maret 2022.

Utang yang terus meningkat membuat negara ini berada dalam bahaya, terlebih ketika terjadi migrasi besar-besaran warga sipil dari Sudan setelah kekerasan dan ketidakstabilan politik meningkat menjadi perang saudara.

18. Uzbekistan: total utang USD18 miliar

Karena cadangan gas alamnya yang cukup besar, energi menjadi sektor prioritas bagi China, jika terkait dengan Uzbekistan. Salah satu skema terbesarnya di negara Eurasia itu adalah pabrik pengolahan Oltin Yo'l GTL (gas-to-liquid), yang dibuka pada tahun 2021 dan menelan biaya USD3,4 miliar untuk membangunnya.

Perusahaan-perusahaan China juga telah mendanai pabrik tekstil dan keramik, yang ditujukan untuk konsumen dan importir lokal di China.

Infrastruktur transportasi dan logistik juga ditingkatkan untuk memfasilitasi perdagangan. Namun biaya besar dibutuhkan seiring dengan pembangunan yang masif, dan akhirnya selama dua dekade terakhir, Uzbekistan telah kejebak utang yang totalnya mencapai USD18 miliar.

17. Sri Lanka: total utang USD19,5 miliar

Bersama dengan Zambia, Sri Lanka juga gagal membayar pinjamannya dari China, mencapai puncaknya pada musim semi 2022 di mana mereka bahkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga atas utang tersebut.

Sejak saat itu, Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk yang pernah ada, dimana ada ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan mereka, inflasi merajalela (bahkan mencapai 50%), dan sebagian besar penduduk jatuh ke dalam kemiskinan.

Kenaikan pajak memicu protes ekstensif di semua sektor, mulai dari dokter dan profesor universitas hingga pekerja pelabuhan dan ekstraksi minyak bumi.

Sementara itu IMF setuju untuk memberikan dana talangan kepada Sri Lanka pada awal tahun ini, tidak jelas apakah negara ini bakal memenuhi syarat untuk putaran pembayaran berikutnya. Seperti beberapa negara lainnya, negara Asia Selatan itu mengandalkan China sebagai pemberi pinjaman darurat, dengan syarat lebih mudah tetapi punya suku bunga yang lebih tinggi.

16. Bangladesh: keseluruhan utang dari China USD20 miliar

Belt and Road Initiative (BRI) mencakup lebih dari sekadar perdagangan dan infrastruktur: BRI juga dimaksudkan untuk membuat negara berkembang disayangi China dan "(menyiarkan) pesan positif tentang kegiatan luar negerinya", mengutip dari AidData.

Hal itu tampaknya terjadi pada investasi China di Bangladesh. Ketika persepsi publik China membaik, Negeri berjuluk Tirai Bambu meningkatkan komitmen keuangan tahunannya kepada negara dari USD994 juta pada awal program menjadi hampir USD3,5 miliar di awal dekade ini.

Uang yang mengalir ke Bangladesh memiliki dampak yang menguntungkan, mulai dari membantu mengurangi kemiskinan hingga mengembangkan infrastruktur utama, seperti pembangkit listrik dan jembatan. Pada periode yang hampir sama, China menyalip India sebagai mitra dagang terbesar Bangladesh.

15. Ethiopia: total utang USD20,4 miliar

Dalam hal pendanaan dan pembangunan infrastruktur, para pejabat Ethiopia lebih memilih bekerja sama dengan China daripada mengandalkan sumber dukungan lain, seperti Bank Dunia. Meski mengakui bahwa utang China lebih mahal, namun mereka menyukai kecepatan dan kemudahan bekerja sama dengan Beijing.

Perusahaan-perusahaan China mendapatkan kontrak untuk proyek multi-fase, termasuk Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Addis-Afrika (AAICEC). Konstruksi AAICEC dimulai pada tahun 2017 dan sedang berlangsung.

Namun, Ethiopia terpaksa mencari keringanan utang dari China dan kreditur lainnya. Seperti negara-negara lain dalam daftar yang berjuang untuk membayar kembali utang mereka ke China, cadangan uang tunai luar negeri Ethiopia, yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan makanan, terpantau sangat rendah.

14. Laos: terjerat utang China USD20,6 miliar

Investigasi Bank Dunia terhadap utang dari China mengungkap, ada ratusan pinjaman yang dirahasiakan. Ketika negara-negara mengambil keuntungan dari pembiayaan BRI untuk mengembangkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, mereka dengan cepat menjadi sangat berutang, mengakibatkan kekhawatiran bahwa lembaga pemeringkat kredit melihat lonjakan utang sebagai masalah.

Sebagai solusinya, China menciptakan perusahaan cangkang untuk banyak proyek infrastruktur besar di tempat-tempat seperti Laos. Hal ini memungkinkan peminjam untuk mengumpulkan private utang, bahkan jika didukung oleh pemerintah.

Hasil investigasi menunjukkan utang China yang tersembunyi atau tidak dilaporkan mencapai USD385 miliar di 88 negara, banyak di antaranya berada dalam kesulitan untuk membayar. Laos contohnya, sistem kereta api dibiayai oleh pinjaman USD3,5 miliar yang menurut para peneliti akan membutuhkan sekitar 25% dari output tahunan negara itu untuk melunasinya.

13. Afrika Selatan: total utang USD21,3 miliar

Afrika Selatan menjadi salah satu peminjam terbesar di benua itu, dengan total utang China dari dua dekade terakhir mencapai sekitar USD21,3 miliar.

Meskipun demikian, Afrika Selatan bukan salah satu dari banyak negara yang berjuang untuk mengatasi utang China mereka. Para peneliti memperkirakan, Afrika Selatan memiliki kondisi perdagangan dan logistik yang baik yang ditetapkan sebelum BRI, yang berarti setiap investasi dalam infrastruktur baru menawarkan pengembalian yang lebih tinggi, membuat pemerintah tidak kesulitan untuk membayar utang.

Para peneliti juga menyoroti bahwa Afrika Selatan memiliki lebih sedikit pekerja China selama program ini dibandingkan dengan negara-negara lain.

12. Ekuador: total utang USD26,3 miliar

Utang Ekuador ke China kebanyakan terkait dengan kontrak minyak mentah, yang dinilai jauh dari menguntungkan. Selanjutnya China menanamkan duitnya pada sektor pertambangan dan infrastruktur lainnya, dimana pemerintah Ekuador tercatat berutang sebanyak 160 juta barel minyak.

Pada tahun 2022, Ekuador merestrukturisasi utangnya dengan China yang memungkinkan untuk menjual lebih banyak minyak ke pasar. Di sisi lain AS menyadari dampak bola salju dari utang China, salah satunya membuka jalan buat Beijing mengakses mineral berharga dan sumber daya lainnya.

Pada tahun 2021, AS mencapai kesepakatan senilai USD2,8 milia dengan Ekuador untuk membantu negara Amerika Selatan itu membayar sebagian utangnya kepada China. "Dengan imbalan menendang perusahaan China dari jaringan telekomunikasi negara itu", seperti dilansir Financial Times.

11. Iran: total utangnya USD28 miliar

Menurut Tim AidData dilaporkan, bahwa Iran sudah mengumpulkan utang dari China mencapai USD28 miliar selama 20 tahun terakhir. Namun sangat sedikit dari hal ini yang dibeberkan kepada publik, atau bahkan terkait dengan BRI.

Selama satu dekade terakhir, China dilaporkan menyediakan USD350 juta untuk proyek baja di Iran, serta USD2,3 miliar untuk jalur kereta penumpang yang menghubungkan Qom dan Esfahan. Namun hal ini mendapatkan kritik, dimana disebutkan proyek kereta api baru tidak berpotensi besar secara ekonomi.

Sementara proyek kereta api Iran lainnya yang lebih mungkin menghasilkan secara pendapatan, justru dilaporkan belum selesai. Selain itu proyek jalur kereta baru itu diyakini sangat bergantung pada tenaga kerja dan bahan baku dari Cina, menyisakan sedikit keuntungan bagi Iran.

10. Turki: Pinjaman dari China tembus USD28,3 miliar

T�rkiye dan China sudah lama berkolaborasi dalam banyak proyek pembangunan infrastruktur, yang didominasi sektor transportasi dan energi, untuk menjadi agenda bersama mereka setelah BRI diluncurkan pada tahun 2013.

Maju cepat hingga hari ini, Turki dan China mempelopori skema besar-besaran untuk menciptakan rute perdagangan yang akan menghubungkan negara-negara di Asia Tengah dan Kaukasus. Gagasan "Koridor Tengah", akan mencakup Azerbaijan, Georgia, dan Kazakhstan, serta telah dibahas selama beberapa dekade.

Gagasan tersebut kembali dihidupkan belum lama ini dengan harapan memanfaatkan minat internasional dalam rute perdagangan alternatif yang dapat menghindari Rusia.

Sementara itu T�rkiye termasuk di antara 10 negara teratas dengan utang China terbanyak menurut AidData. Namun tampaknya negara yang satu ini menikmati hasil yang lebih baik dari program BRI dibandingkan dengan banyak negara lain dalam daftar.

9. Vietnam: Total utang China USD28,8 miliar

Pada tahun 2017, AidData memperkirakan bahwa Vietnam berutang lebih dari USD16 miliar hanya untuk membiayai proyek pada pekerjaan konstruksi, termasuk jalur trem Cat Linh-Ha Dong.

Ketika total utang meningkat, negara itu berusaha untuk memisahkan diri dari pengaruh China. Namun upaya tersebut tertunda oleh tingkat bunga yang tinggi dan beberapa kondisi yang kurang menguntungkan, termasuk penggunaan tenaga kerja China. Tidak ada proyek baru yang secara resmi terkait dengan BRI yang diumumkan sejak saat itu.

Vietnam diperkirakan telah menghindari jebakan utang China, dengan membayar kembali pinjamannya secara teratur. Namun, negara ini tumbuh dengan cepat, dan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mempertahankan pembangunan ini, sementara modal lokal semakin kekurangan pasokan.

8. Argentina: Berutang ke China dengan total USD37,7 miliar

China secara historis telah mengirim dana ke Argentina, akan tetapi baru setelah Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra modern diluncurkan, uang tersebut benar-benar mulai mengalir. Utang dari China membiayai banyak proyek, mulai dari pembangkit listrik dan sistem irigasi, jalan raya, kereta api, dan bahkan hingga stasiun pemantauan ruang angkasa.

Ketika Argentina memasuki resesi dan gagal membayar pinjaman pada tahun 2014, Beijing turun tangan dengan pertukaran utang untuk membantu mengamankan ekonomi tanpa intervensi Barat.

Kemurahan hati ini disertai ikatan serius, dengan biaya dsan asuransi kredit yang dihasilkan menjadi masalah bagi banyak negara dalam daftar ini.

Argentina pernah meminjam USD4,7 miliar dari bank-bank China untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Ditambah polis asuransi dari perusahaan China Sinosure yang bernilai 7% dari pinjaman, atau USD503 juta.

Akumulasi secara total, Argentina mengumpulkan total utang sebesar USD37,7 miliar selama 20 tahun terakhir. Lalu di tengah krisis ekonomi, Argentina berjuang agar bisa membayar utangnya dan terus menjangkau China untuk dana talangan.

7. Brasil: Total utang USD54,3 miliar

Di seluruh Amerika Selatan, Brasil dengan mudah menjadi penerima pendanaan BRI terbesar dan memegang total utang terbanyak ke China. Perusahaan-perusahaan China telah menggelontorkan uang ke industri listrik negara ? hampir setengah dari pendanaan dialokasikan untuk proyek-proyek di sektor ini ? sementara minyak dan pertambangan juga menerima investasi yang signifikan.

Pejabat AS telah memperingatkan Amerika Latin tentang jebakan utang yang telah menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Sementara itu mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro secara vokal menentang pengaruh China. Namun, Brasil sudah memulai lebih banyak hubungan perdagangan dengan China.

6. Indonesia: Total utang ke China tembus USD55 miliar

Sama seperti Vietnam, pinjaman Indonesia ke China senilai USD4 miliar dipakai untuk program infrastruktur kereta api berkecepatan tinggi. Lonjakan utang terjadi ketika anggaran konstruksi membengkak melebihi USD1,5 miliar dan memaksa pemerintah Indonesia harus menggunakan anggaran negara untuk menyelamatkan proyek kereta cepat.



Pada April 2023, Indonesia mengambil pinjaman sebesar USD560 juta dari China Development Bank, untuk memastikan kereta api cepat dapat diluncurkan pada bulan Oktober. Para peneliti memperingatkan Indonesia bisa menjadi korban terbaru jebakan utang, terutama mengingat negara Asia Tenggara itu sekarang memiliki perkiraan total utang kepada China sebesar USD55 miliar setara Rp858,3 triliun.

5. Kazakhstan: keseluruhan utang ke China USD64,2 miliar

Hubungan antara Beijing dan Kazakhstan sudah terbentuk selama 20 tahun terakhir, selama itu negara ini menumpuk utang hingga menyentuh angka USD64,2 miliar.

Akibatnya Kazakhstan kesulitan membayar kembali pinjamannya, hingga China telah mengambil bagian yang lebih besar dalam industri minyak negara tersebut. Ketika krisis ekonomi melanda, China menyediakan dana sebesar USD5 miliar, serta mengalokasikan sekitar USD3,5 miliar untuk melunasi utangnya yang dipakai untuk membeli peralatan dari China.

Betapapun tegangnya hubungan kedua negara, Kazakhstan terus bermitra dengan China untuk memperluas kapasitas kereta api di wilayah perbatasan.

4. Angola: Total utang USD64,8 miliar

Salah satu risiko besar yang diambil China adalah mengandalkan negara-negara peminjam untuk membayar utang mereka dari hasil ekspor sumber daya alam, seperti Angola yang kaya minyak.

Pada tahun 2015, China Development Bank memberikan pinjaman USD15 miliar yang mengharuskan pemerintah Angola untuk menyimpan saldo minimum USD1,5 miliar di rekening escrow sebagai jaminan. Namun ketika harga minyak turun, pemerintah tidak bisa lagi membayar utang.

China setuju untuk menjadwal ulang pinjaman, menunda sebagian besar pembayaran sambil menggunakan uang escrow untuk menutupi bunga, meskipun khawatir uang itu akan habis. Namun, pada Maret 2024, kedua negara sepakat untuk menurunkan pembayaran utang bulanan dan lembaga pemeringkat S&P Global melaporkan Angola memiliki eskro sebesar USD2,5 miliar pada Februari 2023.

3. Pakistan: Utang ke China mencapai USD68,9 miliar

Pakistan sebelumnya mendapat manfaat dari program BRI, setelah membuka 200.000 pekerjaan dan membangun jalan sepanjang 900 mil (1.400 km), serta perluasan pelabuhan dan peningkatan listrik ke dalam jaringan nasional. Namun, sebagian besar investasi yang memungkinkan pencapaian infrastruktur ini berasal dari pinjaman.

Saat ini utang luar negeri melumpuhkan Pakistan dan cadangan kasnya hampir habis. Hasilnya? Tekanan ekonomi yang melumpuhkan, menghancurkan jutaan pekerjaan dan menjerumuskan orang ke dalam jurang kemiskinan.

Negara ini juga bergantung pada pinjaman darurat berbunga tinggi dari China, membuat bank-bank milik negara khawatir akan dampak ekonomi dari gagal membayar utang mereka.

Dan untuk alasan yang bagus. Awal tahun 2023, Pakistan mulai membayar atas pinjaman China senilai USD15 miliar untuk pembangkit listrik, dan terus berusaha untuk merestrukturisasi utang.

2. Venezuela: Total utang USD112,8 miliar

Di Venezuela, China bertaruh besar pada pinjaman minyak di mana pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk ekspor minyak jika peminjam gagal bayar. Pinjaman tersebut termasuk perjanjian untuk meminjamkan uang, serta perjanjian komersial bagi importir China untuk membeli minyak dari perusahaan minyak dan gas alam milik negara Venezuela, PDVSA, yang juga menjadi jaminan dalam kesepakatan.

Hasil minyak semakin masuk ke China daripada yang diinvestasikan kembali di PDVSA, yang kemudian berjuang untuk membiayai operasi. Hal ini pada gilirannya membahayakan produksinya dan, pada akhirnya menggerus kemampuan Venezuela untuk membayar utang.

Analis dari Wilson Center di Kissinger Institute telah menyarankan bahwa alih-alih menciptakan jebakan utang, China telah "terjerat dalam jebakan kreditur" di Venezuela.

1. Rusia: total utang USD169,3 miliar

Penerima dana terbesar dalam program BRI, sejauh ini dipegang Rusia sebagai peminjam terbesar dari China, dimana mengumpulkan total utang sebesar USD169,3 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp2.642 triliun selama 20 tahun terakhir. Namun, angka AidData hanya memperhitungkan pinjaman yang terjadi antara tahun 2000 dan 2021 dan, secara realistis, angka ini kemungkinan akan lebih tinggi setelah pecahnya perang Rusia ke Ukraina.

Menghadapi sanksi Barat, Moskow beralih ke Beijing untuk mengamankan sejumlah transaksi, dengan empat bank terbesar China dilaporkan telah melipatgandakan eksposur mereka ke sektor perbankan Rusia sejak Februari 2022. Konon, ada bank lain yang telah memutuskan untuk tidak meminjamkan uang karena sanksi internasional, menurut Newsweek.

JAKARTA - BRICS belakangan ini gencar mengkampanyekan gerakan dedolarisasi dan bahkan siap untuk menciptakan mata uang saingan dolar Amerika Serikat (USD). Namun India yang merupakan salah satu pendiri BRICS masih enggan untuk meninggalkan dolar AS .

Pada awal Oktober 2024, India menegaskan jika mereka hanya ingin mencari solusi tanpa bermaksud untuk beralih dari penggunaan dolar AS, tidak seperti beberapa negara lain menurut Indian Express.

Menteri Urusan Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar mengatakan, bahwa meskipun India sedang mengejar kepentingan perdagangannya, menghindari penggunaan dolar AS bukanlah bagian dari kebijakan ekonomi India.

Lantas mengapa India kini justru enggan melepaskan dolar AS, padahal tahun lalu India menjadi salah satu negara BRICS yang mendukung gerakan dedolarisasi dan menciptakan mata uang sendiri demi memutus dominasi AS.

Alasan India Sebagai Anggota BRICS Masih Membutuhkan Dolar AS

Subrahmanyam Jaishankar menyebutkan jika kebijakan AS sering kali mempersulit perdagangan dengan negara-negara tertentu, dan India mencari "solusi" tanpa bermaksud untuk menjauh dari penggunaan dolar.

Pernyataan menteri tersebut disampaikan pada saat beberapa mitra dagang dekat India, seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal, menghadapi kekurangan dolar yang parah. Efeknya membatasi kemampuan mereka untuk mengimpor komoditas penting.

Baik Bangladesh maupun Sri Lanka mengalami kerusuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena nilai dolar AS melonjak tajam. Dolar AS pada bulan Juli 2024, juga sempat memberikan tekanan besar pada pasar mata uang negara-negara BRICS. Hal itu terjadi di tengah aliansi BRICS memulai kampanye dedolarisasi untuk mencampakkan dolar AS dari mata uang cadangan dunia.

Mata uang lokal India, rupee jatuh tersungkur ke level terendah sepanjang masa di 83,74 pada penutupan perdagangan, Jumat (26/7) lalu. Bahkan yuan China, baru-baru ini merosot ke level terendah dalam tujuh bulan, sementara yen Jepang berada di level terendah sejak 1990-an.

Selain itu, sanksi AS terhadap Iran telah menimbulkan masalah bagi eksportir teh dan beras India yang pernah menikmati pangsa pasar yang besar di pasar Iran. Impor minyak India dari Rusia juga telah menimbulkan reaksi keras dari Barat meskipun menjadi salah satu importir utama minyak olahan dari India.

Sementara itu, calon presiden AS Donald Trump bulan lalu mengatakan, jika terpilih, ia akan mengenakan tarif 100% pada impor dari negara-negara yang menghindari dolar.

Hal itu terjadi setelah Rusia dan China secara aktif mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan bilateral setelah AS mengeluarkan Rusia dari sistem pembayaran internasional 'SWIFT' menyusul invasi Ukraina.

Itulah penyebab mengapa India yang merupakan anggota BRICS masih membutuhkan dolar AS sebagai mata uang cadangan. Sebab jika tidak, nilai mata uang negara tersebut akan turun drastis.

JAKARTA - Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) selama 10 tahun sangat masif khususnya pembangunan jalan tol berdampak pada peningkatan daya saing hingga penurunan biaya logistik. Pertumbuhan ekonomi juga mampu dijaga di atas 5% sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.

"Beton tidak bisa dimakan," kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala pertama yang harus diatasi ketika muncul ketimpangan di berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya ada di kota besar, biaya logistik mahal dan memakan waktu, kriminalitas pun muncul karena kesempatan berusaha sangat terbatas.

Untuk bisa memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap karena infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia. "Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi.

"Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan. Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma?ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.

Hasil pembangunan infrastruktur bisa dilihat dari data waktu tempuh dan kemantapan jalan dari 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. - Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,36% pada 2015 - Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,38% pada 2016 - Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km dan kemantapan jalan 90,35% pada 2017 - Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,9% pada 2018 - Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,61% pada 2019 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,3% pada 2020 - Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,81% pada 2021 - Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,2% pada 2022 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 94,18% pada 2023.

Bahkan ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.

Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat. Capaian Pembangunan Jalan Tol Presiden Jokowi melaporkan capaian pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol selama 10 tahun.

Capaian tersebut dinilai Kepala Negara sebagai pondasi dan peradaban baru bagi bangsa. Pasalnya, mampu membangun Indonesia Sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. "Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR RI 2024, Jumat (16/8/2024). Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.

"Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan Pada 2024 Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%.

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis dilansir laman PUPR Sejak 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 km jalan tol saja yang dibangun dan beroperasi di Indonesia.

Bila dihitung selisihnya, ada tambahan hingga 2.103 km tol yang beroperasi selama 10 tahun ke belakang. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun selama masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini. Jumlah itu masih bisa jadi bertambah, pasalnya masih ada beberapa tol yang sedang tahap penyelesaian dan siap diresmikan.

Saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47km yang sudah dibangun dan dioperasikan. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 km, dan di Sumatera ada 941,75 km. Lebih lanjut di Pulau Kalimantan sudah ada 97,27 km tol yang dibangun dan dioperasikan. Terakhir, di Sulawesi panjang tolnya 61,46 km. BPJT menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia.

Tol diyakini menjadi salah satu infrastruktur penting pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BPJT menyebut jalan tol dapat meningkatkan konektivitas hingga memangkas waktu tempuh. Koneksi antar wilayah yang dihubungkan jalan tol diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tol Era Jokowi Diapresiasi

Pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat, khususnya warga Jakarta. Seperti halnya, Maya, seorang karyawan swasta yang sehari-hari mengendarai mobil untuk menerobos deru kemacetan Jakarta.

Maya mengatakan, pembangunan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading yang diresmikan Jokowi memudahkan akses menuju tempatnya bekerja. ?Sebagai pengendara, sangat membantu, dan lebih baik. Banyak jalan yang tadinya enggak kebuka, akses kini makin cepat.? kata Maya saat ditemui iNews Media Group saat Car Free Day (CFD) di Summarecon, Bekasi, Minggu (22/9/2024). Sebelum adanya tol tersebut, perempuan 40 tahun ini mengaku jenuh merasakan kemacetan luar biasa di lingkar luar Jakarta. Sehingga hal ini sempat membuatnya resah karena waktu yang terbuang percuma di jalan raya.

"Kayak mau ke kantor, sebelumnya saya tinggal di Cakung, ini bisa macet 1 jam lewat. Nah dengan adanya tol Cakung, Kelapa Gading, Bekasi, itu bisa jadi short-cut," ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading pada akhir Agustus 2021. Jalan tol sepanjang 9,3 kilometer ini melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek, bagian dari lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta. Jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading juga adalah satu dari enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang direncanakan dibangun sepanjang 69,78 kilometer.

Tak hanya tol dalam kota, Maya juga menyebut infrastruktur di Indonesia sangat berkembang pesat selama 10 tahun terakhir. Pemerataan pembangunan dan kemacetan, terangnya, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin berikutnya. "Dari zaman saya dulu, semakin ke sini, malah semakin baik, semakin maju. Meskipun masih macet ya," ujarnya.