JAKARTA - Menjaga daya beli masyarakat kelas menengah merupakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik, bahkan juga perekonomian global. Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam Forum Diskusi Merdeka Barat 9 dengan tema "Satu Dekade Membangun Indonesia Maju", Senin (9/9).

"Kelas menengah merupakan engine pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun global. Kita akan memperhatikan kelas menengah ini dengan serius. Kelas menengah, khususnya di Asia, akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi global," ujar Ferry dalam paparannya.

Ferry menjelaskan, strategi pemerintah dalam menjaga daya beli kelas menengah didasarkan pada pemahaman yang mendalam terkait dua hal, yakni profil konsumsi dan karakteristik pekerjaan. Konsumsi kelas menengah mencakup kebutuhan penting seperti pendidikan, perumahan, bahan makanan, transportasi, hingga hiburan. Oleh karena itu, kata dia, kebijakan yang dirancang tidak hanya bertujuan mendukung kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan sekunder yang menjadi bagian dari gaya hidup kelas menengah.

Sedangkan dari karakteristik pekerjaan, Ferry menjelaskan, kelas menengah di Indonesia sebagian besar bekerja di sektor formal dan wirausaha. Karenanya, pemerintah telah meningkatkan berbagai insentif bagi perusahaan yang awalnya 50% menjadi 100%. Sementara bagi wirausaha, pemerintah memperkuat program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan memperluas akses pembiayaan, seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp280 triliun.

Selain itu, program kompensasi finansial dan dukungan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan juga menjadi fokus utama pemerintah. Dengan subsidi pada beberapa kebutuhan kelas menengah, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli mereka dan menjadikan kelas menengah sebagai pilar utama dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, imbuh Ferry, pemerintah tidak melupakan masyarakat kelas bawah. Berbagai program bantuan sosial terus diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap memiliki daya beli yang cukup.

Pemerintah juga gencar melakukan berbagai strategi dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama untuk menghadapi tantangan eksternal yang silih berganti. Ferry mengingatkan, salah satu tantangan eksternal yang pernah dialami adalah isu perlambatan ekonomi China pada 2016. China merupakan tujuan utama ekspor Indonesia dengan porsi sekitar 20%. Apa yang terjadi di China, kata dia, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi nasional, termasuk dalam hal investasi.

Kemudian, pada periode 2017-2019, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin meningkat juga memberikan tekanan pada perekonomian global. Puncaknya, pada 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia, menyebabkan pembatasan aktivitas yang berdampak besar pada perekonomian.

Kini, lanjut dia, dunia kembali dihadapkan pada konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan kebijakan moneter ketat di negara-negara maju. Namun demikian, di tengah tekanan-tekanan tersebut, tegas Ferry, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5%.

JAKARTA - Dua negara berkembang baru saja berkolaborasi untuk menyelesaikan perdagangan dalam mata uang lokal, bukan dolar AS. Kolaborasi ini muncul ketika negara-negara berkembang berusaha untuk meningkatkan perdagangan regional yang menguntungkan ekonomi mereka. Hal ini memberikan tekanan pada dolar AS karena negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan lebih mengutamakan mata uang lokal daripada dolar AS.

Afghanistan dan Uzbekistan telah berkolaborasi untuk meningkatkan perdagangan regional dengan perjanjian-perjanjian baru yang besar tanpa dolar AS. Kesepakatan-kesepakatan ini mencakup pembangunan Proyek Kereta Api UAP dan Pusat Perdagangan Internasional Termez.

Di bawah Pemerintah Taliban, Afghanistan juga telah meningkatkan perdagangan dengan negara-negara tetangganya, seperti Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Proyek-proyek seperti Pipa Gas TAPI dan Koridor Trans-Afghanistan berkembang pesat.

Baca Juga: 2 Jet Tempur Asing Bawa Bom Nuklir Terpantau di Atas Amerika Serikat

Namun, kesepakatan perdagangan ini memiliki tantangan karena AS telah menekan sanksi terhadap ekonomi Afghanistan, sehingga menyulitkan negara ini untuk menyelesaikan perdagangan dalam dolar. Selain itu, gejolak politik internal, praktik keagamaan yang ketinggalan zaman, dan pendanaan terorisme di seluruh dunia adalah hal yang menghambat pertumbuhan Afghanistan.

Selain itu, Afghanistan telah mengulurkan tangannya ke China untuk membangun infrastruktur utamanya. Baru-baru ini, China membantu Afghanistan menjual minyak mentah senilai USD80 juta dalam 10 hari, membuat Taliban mendapatkan dolar AS.

Negara Komunis ini membantu Afghanistan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar USD500 juta dengan mengebor sumur-sumur minyak baru. Hal ini memungkinkan Afghanistan untuk mengizinkan China memasuki negara mereka dan membangun tambang tembaga untuk produksi di wilayah Mes Aynak. Kedua negara telah mempercepat pembangunan untuk memanfaatkan deposit tembaga yang sangat besar di bawah waduk.

Baca Juga: China Timbun Dolar AS Rp7.729 Triliun, Apa Artinya bagi Yuan?

Perkembangan ini dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian China dan Afghanistan karena deposito diperkirakan bernilai miliaran dolar AS.

?Hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara menjadi semakin erat,? kata duta besar China untuk Afghanistan, Zhao Xing, dilansir dari WatcherGuru, Selasa (9/9/2024).

JAKARTA - Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengumumkan strategi baru yang berani untuk menjaga dominasi dolar AS secara global selama kampanyenya di Wisconsin pada hari Sabtu. Trump berjanji untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang dari negara-negara yang tidak lagi menggunakan dolar dalam perdagangan internasional.

?Anda meninggalkan dolar dan Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat karena kami akan mengenakan tarif 100 persen pada barang-barang Anda,? Trump menyatakan, menggarisbawahi sikap proteksionisnya

Pernyataan ini menyusul diskusi panjang antara Trump dan para penasihat ekonominya, yang telah mempertimbangkan berbagai tindakan untuk menghukum negara-negara yang memperdagangkan mata uang selain dolar. Ini termasuk kontrol ekspor, tuduhan manipulasi mata uang, dan tarif, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg News.

Mempertahankan dominasi dolar adalah isu utama bagi Trump. Seperti diketahui, aliansi ekonomi BRICS yaitu China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan sedang menjajaki de-dolarisasi.

Hal ini tentu menambah urgensi pada pesan ekonomi kampanye Trump. Meskipun dominasi dolar perlahan menurun, dolar masih menyumbang 59% dari cadangan devisa resmi pada awal 2024, menurut International Monetary Fund (IMF). Euro adalah mata uang terdekat berikutnya, yang menguasai hampir 20%, sebagaimana dilaporkan oleh TOI.

Dalam beberapa tahun terakhir, dari Brasil hingga Asia Tenggara, negara-negara telah menyerukan agar perdagangan dilakukan dalam mata uang selain dolar AS.

Sementara itu, Partner and Chief Economist at GROW Investment Hao Hong menilai penerapan tarif 100% itu akan sama-sama berdampak buruk bagi AS dan saingan ekonomi terbesarnya, China.

"Karena sektor ekspor Tiongkok sangat kompetitif, sektor ini menjadi kekuatan pendorong dalam menurunkan inflasi global," kata Hong dilansir dari CNBC

"Jika Anda mengenakan tarif 100% pada ekspor Tiongkok, misalnya, orang hanya dapat membayangkan seberapa tinggi inflasi AS nantinya," katanya, seraya menambahkan bahwa sebagian besar defisit perdagangan AS akan beralih ke sekutu seperti Meksiko dan Kanada.

Sementara itu, bagi China kata Hong, tarif yang tinggi tersebut akan merugikan ekspornya pada saat pertumbuhan ekspor sudah tersendat, dan sektor manufaktur negara tersebut telah mengalami kelebihan kapasitas.

Awal tahun ini, Trump telah mengusulkan peningkatan tarif pada semua impor China sebesar 60% atau lebih jika Ia terpilih, berdasarkan perang dagang AS-China yang dimulai pada masa jabatan pertamanya. Secara terpisah, Ia mengatakan akan mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10% pada semua impor AS.

Pada bulan Juli, ekonom Stephen Roach mengatakan kepada "Squawk Box Asia" di CNBC bahwa tarif China tersebut pastinya akan meningkatkan inflasi di AS.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Sebagai gantinya, pemegang saham mengangkat Wahyu Suparyono untuk mengisi posisi tersebut.

Bayu Krisnamurthi diketahui belum lama memimpin BUMN di sektor pangan tersebut. Dimana, dia diangkat sebagai orang nomor satu Bulog pada Desember 2023, menggantikan Budi Waseso alias Buwas.

Dalam perubahan Dewan Direksi Bulog, Kementerian BUMN juga menambah satu jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Marga Taufik.

Selain itu, pemegang saham mencopot Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital. Jabatan ini kemudian dipegang oleh Sudarsono Hardjosoekarto

?Direktur Human Capital, iya betul. Nanti kami akan siapkan siaran pers,? ujar Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Adapun, Ketua Dewan Pengawas Bulog sekaligus Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi enggan membeberkan alasan pergantian Direktur Utama Bulog, meski dirinya membenarkan adanya perubahan tersebut.

Menurutnya, wewenang untuk menjelaskan alasan pergantian nahkoda Bulog ada di tangan Kementerian BUMN.

?Wewenang Kementerian BUMN untuk menjelaskan Mas,? ucap Arief ketika dikonfirmasi.

JAKARTA - Jumlah kelas menengah di Indonesia kian merosot yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Setidaknya, ada lima aspek yang mendorong kelompok menengah turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut, lemahnya industri manufaktur menjadi faktor utama. Hampir sebagian besar kinerja manufaktur pada kuartal ke II/2024 mengalami tekanan, terutama padat karya.

Anjloknya kinerja industri manufaktur di dalam negeri membuat banyak perusahaan di bidang ini melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

?Deindustrialisasi prematur atau menurunnya porsi industri terhadap PDB juga berimbas ke PHK massal,? ujar Bhima kepada MNC Portal, Senin (9/9/2024).

Kedua, tingginya suku bunga perbankan yang mempengaruhi cicilan rumah, kendaraan bermotor, dan kredit konsumsi lainnya. Saat ini, Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen.

Ketiga, booming harga komoditas sudah lewat sehingga pekerja di sektor sawit, nikel dan batu bara tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan dibanding tahun 2021.

Keempat, kebijakan pajak pemerintah, khususnya penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dinilai ikut berkontribusi terhadap naiknya harga barang di tingkat ritel.

Bhima menyebut, tren ini menunjukkan berkurangnya disposable income per kapita karena berbagai pungutan dan iuran, termasuk pajak yang agresif menyasar kelas menengah.

Kelima, belanja infrastruktur dan investasi kurang berkualitas sehingga serapan kerjanya kecil dibanding nominal uang yang dikeluarkan.

Menurutnya, sejauh ini antara beban kenaikan biaya pangan, perumahan, pendidikan, suku bunga dan kesempatan kerja belum sebanding dengan insentif yang diberikan pemerintah ke kelas menengah.

?Bansos (bantuan sosial) yang naik tinggi saat pemilu kemarin juga hanya menyasar kelompok di bawah garis kemiskinan. Sementara insentif pajak yang diberikan saat pandemi kan sudah dicabut seperti PPH 21 karyawan DTP,? beber dia.

?Kelas menengah bahkan harus menanggung kenaikan tarif ppn 11 persen yang membuat harga barang ritel naik,? lanjutnya.

JAKARTA - Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, ingin mencabut semua sanksi terhadap Rusia untuk menyelamatkan dolar AS.

"Saya sendiri telah menggunakan sanksi, tetapi saya mencabutnya secepat mungkin agar tidak membunuh dolar. Dolar harus tetap menjadi mata uang cadangan internasional. Jika gagal, itu sama saja dengan kalah perang. Kita akan menjadi negara dunia ketiga. Kita tidak bisa membiarkannya," ujar Trump dalam sebuah deklarasi, dikutip dari Contribune, Senin (9/9/2024).

Baca Juga: China Timbun Dolar AS Rp7.729 Triliun, Apa Artinya bagi Yuan?

Trump menyadari, dunia sedang berupaya untuk menghindari sistem moneter Barat. Hal ini bahkan menjadi prioritas bagi negara-negara BRICS yang segera melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kazan, Rusia pada Oktober mendatang.

"Anda kehilangan Iran, Anda kehilangan Rusia. China sedang berusaha untuk membuat mata uangnya menjadi mata uang yang dominan. Anda akan kehilangan dominasi dolar. Hal ini sedang berlangsung. Kita akan kehilangan begitu banyak negara," tambahnya.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin lebih memilih untuk mendukung Kamala Harris dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden. Para menteri luar negeri di seluruh dunia tahu bahwa kudeta AS di Ukraina pada 2014 adalah asal muasal perang yang sebenarnya.

Baca Juga: 6 Sinyal Kekalahan Ukraina, dari Banyak Tentara Disersi hingga Moral yang Rendah

Mereka juga tahu bahwa utusan AS, Boris Johnson menggagalkan perundingan Istanbul yang seharusnya membawa perdamaian hanya dua bulan setelah permusuhan dimulai. Lebih buruk lagi, Barat membekukan setengah dari cadangan devisa Rusia sebesar 300 miliar euro, memutus hubungan bank-bank dari jaringan SWIFT, dan menghentikan impor gas dan minyak.

Dari sana, Vladimir Putin memutuskan untuk menyeberangi Laut Rubicon dengan harapan dapat memicu pemberontakan global melawan Kekaisaran. Seruannya untuk menjatuhkan instrumen utama kekuatan AS, yakni dolar tidak luput dari perhatian.

JAKARTA - Eksportir China telah menimbun USD500 miliar setara Rp7.729 triliun pada 2024 setelah menyelesaikan pembayaran perdagangan dengan negara lain. Mata uang lokal dapat menguat signifikan jika eksportir memutuskan untuk mengonversi simpanan tersebut ke dalam yuan.

Baca Juga: Kisah Raja Faisal Arab Saudi Lakukan Embargo Minyak yang Cekik Ekonomi AS karena Amerika Pro-Israel

Hal tesebut membuat anggota BRICS ini menjadi sorotan karena dapat mendikte arah pasar valas dan menantang dolar AS. BRICS sedang berusaha untuk meninggalkan dolar AS dan mendorong yuan untuk melakukan transaksi lintas batas.

Namun, para eksportir di China mungkin tidak akan mengonversi USD500 miliar ke dalam yuan karena mata uang ini memberikan imbal hasil yang relatif lebih rendah.

Bisnis di China mendapatkan keuntungan dari memegang dolar AS karena mata uang ini telah memberikan keuntungan yang layak bahkan selama penurunan.

Baca Juga: Hubungan China-Rusia Mulai Retak, Tolak 80% Pembayaran dalam Rubel

Melansir WatcherGuru, Yuan tidak dapat bertahan dari penurunan seperti dolar AS dan para eksportir tetap skeptis melakukan konversi mata uang.

Hal ini membuat China tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan dolar AS berkembang di antara para pelaku bisnis. Namun, jika para eksportir mengonversi USD500 miliar ke dalam yuan, mata uang lokal dapat menguat sinfikan.

JAKARTA - Ekonom senior Indef, Dradjad Wibowo menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi 8% masih bisa dicapai (attainable growth). Hal itu dikatakan Dradjad saat memberikan studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu (7/9/2024).

Angka tersebut menurutnya, bukanlah angka pertumbuhan rata-rata selama kepemimpinan Prabowo-Gibran . Dijelaskan oleh Dradjad bahwa, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22%).

?Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,? ujar Dradjad.

Sambung Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.

?Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,? kata Dradjad.

Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dradjad menjelaskan, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.

Yang pertama adalah kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi. Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.

"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi,? ujarnya.

Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja. Tapi, untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah.

?Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktivitas pekerja melalui standardisasi,? ujar Dradjad.

Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menjelaskan dari mana sumber dananya. Menurutnya, berasal dari pendapatan negara yang bersifat ad hoc.

?Sudah dicoba waktu saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan. Ad hoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci,? pungkasnya.

JAKARTA - Deflasi selama 4 bulan beturut-turut sejak Mei hingga Agustus 2024 mengancam target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Deflasi secara beruntun tersebut dinilai menunjukkan melemahnya sisi permintaan.

"Implikasi deflasi berakibat ke pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan ada di level 5% atau di bawah target 5,2%," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Menurutnya, deflasi yang terjadi selama 4 bulan berturut-turut ini diakibatkan oleh sisi permintaan yang rendah, bukan sekadar turunnya harga pangan. Hal ini menurutnya terlihat dari inflasi inti yang cukup rendah pada bulan Agustus yaitu 0,20% (mtm).

Bhima mengatakan, kondisi ini selanjutnya akan menyebabkan dunia usaha enggan melakukan ekspansi. Hal itu lantas berdampak pada terhentinya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal itu menyebabkan banyak pengangguran dan semakin menggerus konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2024 lalu, terjadi deflasi sebesar 0,03%. Hal itu berarti terjadi deflasi selama empat bulan berturut dimulai sejak Mei 2024. Pada Agustus, terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06.

"Kondisi deflasi ini ada kaitan dengan jumlah kelas menengah yang jumlahnya menurun dan perubahan pola menahan belanja yang bukan kebutuhan pokok. Upah kenaikannya terlalu kecil, investasi yang masuk semakin tidak berkualitas, serapan kerja terbatas sehingga banyak beralih ke pekerjaan sektor informal," lanjut Bhima.

Bagi negara berkembang dengan populasi usia produktif yang besar, tegas dia, kondisi deflasi ini merupakan anomali. "Apalagi masih terjadi bonus demografi sampai 2036. Artinya ada yang bermasalah secara struktural ekonomi," tandasnya.

MOSKOW - Kepemilikan emas Rusia sudah mencapai level tertinggi terbaru di angka USD188,8 miliar atau setara Rp2.883 triliun (Kurs Rp15.270 per USD) dan porsi emas batangan dalam cadangan internasional negara itu saat ini melebihi 30% untuk pertama kalinya dalam hampir seperempat abad. Data terbaru ini disampaikan oleh bank sentral.

Bank of Russia melaporkan bahwa nilai emas moneter dalam cadangan internasional mengalami peningkatan lebih dari USD9 miliar, atau 5,1% sejak awal Agustus. Harga emas naik 3,6% pada bulan Agustus dan mengakhiri bulan pada posisi USD2.513/oz, yang berarti bahwa sebagian besar peningkatan nilai kepemilikan Rusia disebabkan oleh efek revaluasi.

Sebagai informasi Revaluasi adalah suatu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil.

Angka ini masih merupakan pangsa emas moneter tertinggi dalam aset internasional Rusia sejak Januari 2000, ketika mencapai 31,2%. Tingkat tertinggi dalam sejarah modern negara itu sempat tercatat pada Januari 1993, sebesar 56,9%.

Menurut bank sentral, cadangan internasional Rusia terus tumbuh mencapai USD613,7 miliar pada 1 September 2024. Terjadi kenaikan lebih dari USD11 miliar dari bulan sebelumnya.

Cadangan internasional Rusia secara resmi didefinisikan sebagai aset asing yang sangat likuid dan dipegang oleh Bank of Russia serta pemerintah negara tersebut, yang terdiri dari mata uang asing, hak penarikan khusus dengan IMF, dan emas moneter.

Sebagai informasi hampir setengah dari cadangan internasional Rusia dibekukan oleh Barat pada awal 2022 sebagai bagian dari sanksi terkait Ukraina. Meski begitu Bank of Russia belum memberikan rincian terkait soal apa saja yang dilumpuhkan sanksi.

Bagian cadangan Rusia yang tidak dibekukan terdiri dari emas dan mata uang asing yang disimpan di dalam negeri, serta kepemilikan yuan China.

Gubernur Bank of Russia, Elvira Nabiullina mengatakan, stabilitas keuangan negara itu tidak akan terpengaruh jika Barat menyita aset yang dibekukan. Regulator telah mendiversifikasi cadangan valasnya selama beberapa tahun, dan saat ini memakai cadangan yang tidak terpengaruh oleh sanksi, menurut Nabiullina.

Moskow berulang kali melayangkan kecaman terhadap pembekuan aset bank sentral, yang dinilai Kremlin sebagai tindakan ilegal, dengan mengatakan hal itu telah "mengikis kredibilitas" negara-negara Barat. Rusia berulang kali sudah memperingatkan pembalasan jika dana mereka disita.

JAKARTA - Turki secara resmi telah mengajukan permintaan untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Jika disetujui, keanggotaan Turki akan menjadi kabar baik bagi BRICS mengingat besarnya ekonomi serta pengaruh negara tersebut di kancah internasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2023 menempatkan Turki sebagai perekonomian terbesar ke-17 di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut pada tahun lalu diperkirakan berjumlah sedikit di atas USD1 triliun atau sekitar Rp15.500 triliun (kurs Rp15.500 per USD).

Mengutip Sputnikglobe, Minggu (8/9/2024), Bank Dunia menyebutkan Turki menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB riil yang stabil (rata-rata 5,4%) dari tahun 2002 hingga 2022. Negara ini juga sukses menurunkan tingkat kemiskinan dari di atas 20% pada tahun 2007 menjadi 7,6% pada tahun 2021.

Salah satu potensi kontribusi penting lainnya Turki bagi BRICS adalah lokasi geografisnya yang strategis. Turki tepat berada di perbatasan antara Eropa dan Asia, serta memegang kendali atas Selat Bosporus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Mediterania. Hal ini menjadikan Turki sebagai pusat logistik alami untuk memindahkan barang antara Dunia Selatan dan Dunia Utara.

Selain itu, pengaruh besar Ankara dalam urusan Timur Tengah, yang telah lama menjadi salah satu pemain utama, dan pengaruhnya di benua Afrika juga dapat menguntungkan Turki yang menjadi anggota BRICS di masa depan.

Pada saat yang sama, akses yang lebih baik ke pasar negara-negara anggota BRICS dapat membantu Turki mengatasi masalah ekonominya seperti misalnya, inflasi yang merajalela yang kini masih menjadi kekhawatiran Ankara.

Industri Turki juga diyakini akan memperoleh keuntungan dari keanggotaannya di BRICS. Diketahui, Bank Dunia mencatat bahwa ketergantungan industri Turki pada "proses intensif karbon dan bahan bakar fosil" memicu tantangan dalam kerja sama negara itu dengan Uni Eropa (UE). Pasalnya, UE tengah berfokus pada teknologi hijau dan perubahan iklim, yang tak menguntungkan status industri Turki.

Sementara itu, anggota BRICS lebih fleksibel dan tidak ingin mengambil risiko menghancurkan perekonomian mereka demi agenda lingkungan hidup. Dengan demikian, negara-negara anggota BRICS mungkin bisa menjadi mitra bisnis yang lebih baik bagi Turki dibandingkan Uni Eropa.

JAKARTA - Banyak negara meninggalkan dolar AS (Amerika Serikat/USD), karena mata uang utama ini semakin digunakan sebagai alat dalam sektor keuangan. Hal ini disampaikan oleh Profesor Universitas Sichuan, Huang Yunsong dalam Eastern Economic Forum (EEF) di Vladivostok.

Saat pusat-pusat ekonomi global mulai bergeser ke Timur, diversifikasi mata uang menjadi diperlukan, kata Huang Yunsong dalam sebuah panel diskusi tentang kerja sama Rusia dengan India dan China.

Tren global untuk menggunakan mata uang nasional dalam perdagangan, mendapatkan momentum di tengah sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia yang diperkenalkan oleh AS dan sekutunya setelah dimulainya perang Ukraina.

Usai secara efektif diblokir dari sistem keuangan Barat, Rusia beralih ke opsi alternatif dalam transaksi keuangan, yang kemudian diikuti oleh mitra asing Moskow.

Menurut Huang, banyak negara saat ini berusaha untuk mendiversifikasi mata uang mereka, dan motivasi mereka didasarkan pada tiga faktor utama: tindakan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana menurut Huang, apa yang dilakukan "memiliki dampak negatif pada ekonomi banyak negara,".

Lalu praktik yang diterapkan oleh AS, dan pergeseran global yang luas dalam kebijakan ekonomi.

"AS sering merebut hubungan perdagangan dan keuangan dengan memaksakan ketergantungan pada dolar pada semua negara yang berpartisipasi," kata Huang.

Menurut catatannya bahwa sebagian besar negara menganggap praktik ini tidak dapat ditoleransi.

Dia menambahkan, bahwa "pergeseran dalam pembangunan ekonomi" global dan "pergeseran pusat ekonomi ke Timur, ke China dan Rusia" juga mendorong negara-negara untuk beralih menggunakan mata uang nasional dalam bisnis dan perdagangan.

Gagasan Huang digaungkan oleh sesama akademisi dari Rusia, yakni Profesor Stanislav Tkachenko dari Universitas Negeri St. Petersburg, yang mengatakan dedolarisasi "adalah kunci untuk membongkar sistem hegemoni Amerika."

Berbicara pada sesi pleno EEF pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dolar telah menjadi mata uang global yang dominan sejak Perang Dunia II, namun sekarang dengan cepat kehilangan posisinya. Putin menjelaskan bahwa Rusia tidak memilih untuk membuang dolar, tetapi terpaksa melakukannya setelah secara efektif dilarang menggunakannya.

"Kami tidak mengejar kebijakan de-dolarisasi. Kami tidak menolak untuk menyelesaikan transaksi dalam dolar. Sebaliknya, kami ditolak, dan hanya dipaksa untuk mencari opsi lain," kata Putin.

Apa yang disampaikan Putin mengacu pada sanksi yang dikenakan AS terhadap Rusia pada tahun 2022, termasuk memotong bank sentral Rusia dari transaksi dolar dan melarang ekspor uang kertas dolar ke negara itu. Putin mencatat bahwa Rusia dan mitranya dalam kelompok BRICS sekarang menggunakan mata uang nasional dalam 65% penyelesaian perdagangan secara timbal balik.