JAKARTA - Plt Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ), Amalia A Widyasanti mengungkapkan, terdapat 9 komoditas yang memberikan andil inflasi dominan mulai dari emas perhiasan sampai dengan telur ayam ras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan.

Kemudian secara tahunan dan tahun berjalan, masing-masing terjadi inflasi sebesar 1,71% dan 0,82%. Inflasi inipun mengakhiri tren deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir yaitu sejak Mei 2024.

"7 dari 9 komoditas tersebut masuk dalam golongan kelompok makanan minuman dan tembakau," jelas Amalia dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/11/2024).

Amalia menjelaskan, setelah mengalami deflasi sejak April 2024, kelompok makanan, minuman dan tembakau kembali menglami inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%.

"Hal yang sama ditunjukan dari pola inflasi beberapa komoditas pada kelompok ini. Komoditas bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras mengalami inflasi setelah beberapa bulan sebelumnya menjadi penyumbang utama deflasi," tuturnya.

Berikut 9 komoditas penyumbang utama inflasi Oktober 2024:

1. Emas Perhiasan dengan andil inflasi 0,06%
2. Daging Ayam Ras dengan andil inflasi 0,04%
3. Bawang merah dengan andil inflasi 0,03%
4. Tomat dengan andil inflasi 0,02%
5. Nasi Dengan Lauk dengan andil inflasi 0,02%
6. Kopi Bubuk dengan andil inflasi 0,01%
7. Minyak Goreng dengan andil inflasi 0,01%
8. Sigaret Kretek Mesin dengan andil inflasi 0,01%
9. Telur Ayam Ras dengan andil inflasi 0,01%

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) mengingatkan akan meningkatnya risiko terhadap ekonomi Asia seiring meningkatnya ketegangan perdagangan, keterpurukan sektor properti China, dan potensi gejolak pasar lebih lanjut. Tekanan harga yang terus-menerus turun dari China dinilai dapat memicu ketegangan perdagangan dengan merugikan sektor-sektor di negara-negara tetangga dengan struktur ekspor yang sama.

IMF mendesak Beijing untuk mengambil langkah-langkah guna mencapai pemulihan yang lebih didorong oleh permintaan bagi ekonominya. "Perlambatan yang lebih lama dan lebih besar dari yang diperkirakan di China akan merugikan kawasan dan ekonomi global," kata IMF dalam laporan prospek ekonomi regionalnya untuk Asia, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024).

IMF menyatakan bahwa respons kebijakan China sangat penting dalam konteks ini, dan menyerukan perlunya langkah-langkah untuk memfasilitasi penyesuaian sektor properti dan memperkuat konsumsi swasta. Dalam perkiraan terbarunya, IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 4,6% pada tahun 2024 dan 4,4% pada tahun 2025 dengan kebijakan moneter yang lebih longgar di seluruh dunia yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan swasta tahun depan.

Proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 direvisi naik sebesar 0,1 persenpoin dari perkiraan IMF yang dibuat pada bulan April, tetapi lebih rendah dari ekspansi 5,0% pada tahun 2023. Risiko dinilai condong ke sisi negatif karena langkah-langkah pengetatan moneter sebelumnya dan ketegangan geopolitik dapat merugikan permintaan global, meningkatkan biaya perdagangan, dan mengguncang pasar. "Risiko akut adalah meningkatnya tarif pembalasan antara mitra dagang utama, yang akan memperburuk fragmentasi perdagangan dan merugikan pertumbuhan di kawasan tersebut," kata IMF.

Sementara, pertumbuhan yang rendah, utang yang tinggi, dan perang yang meningkat menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu lalu, para pemimpin keuangan menghabiskan banyak energi mereka untuk mengkhawatirkan dampak potensial dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November. Trump yang berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 10% pada impor dari semua negara, dan bea sebesar 60% pada impor dari China, dinilai akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia.

"Jelas bahwa tarif, hambatan non-tarif, dan ketentuan konten domestik bukanlah solusi yang tepat, karena hal itu mendistorsi arus investasi perdagangan dan merusak sistem perdagangan multilateral," kata Krishna Srinivasan, direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.

"Pada akhirnya, tindakan semacam ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dibayarkan oleh konsumen dan investor," tambahnya. IMF menyatakan turbulensi pasar baru-baru ini juga dapat menjadi pertanda gelombang volatilitas di masa mendatang karena pasar memperkirakan pemotongan suku bunga besar-besaran oleh Federal Reserve AS dan kenaikan suku bunga bertahap oleh Bank Jepang.

"Perubahan mendadak dalam ekspektasi jalur kebijakan ini dapat menyebabkan nilai tukar menyesuaikan diri secara tajam, dengan dampak ke segmen pasar keuangan lainnya," kata laporan itu. "Meskipun volatilitas itu sendiri tidak akan selalu berbahaya, hal itu dapat merusak kepercayaan konsumen dan investasi," ungkaplaporan tadi.

IMF memperkirakan ekonomiChina akan tumbuh 4,8% pada tahun 2024, naik 0,2 poin dari perkiraannya pada bulan April tetapi lebih lambat dari kenaikan 5,2% tahun lalu. Pertumbuhan negara itu diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

Sementara secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,71% dan inflasi secara tahun kalender sebesar 0,82%. "Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024," jelas Plt Kepala BPS, Amalia A Widyasanti dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/11/2024).

Dikatakan Amalia, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil 0,06%. Komoditas yang dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.

Sementara itu terdapat komoditas yang juga memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil 0,04%, bawang merah dengan andil 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing-masing 0,02%.

Kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras yang memberikan andil inflasi masing sebesar 0,01%.

Kemudian berdasarkan wilayahnya, Amalia menyebutkan, sebanyak 28 dari 38 provinsi di indonesia mengalami inflasi, sedangkan 10 lainnya mengalami deflasi. "Inflasi tertinggi terjadi di Maluku yaitu sebesar 0,65 persen, sementara itu deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara 1,05 persen," pungkas Amalia.

JAKARTA - Venezuela menarik duta besarnya dari Brasil gara-gara kegagalan Caracas baru-baru ini untuk bergabung dengan aliansi BRICS . Keinginan Venezuela untuk bergabung diveto oleh Brasil, salah satu negara pendiri BRICS selain Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Dilansir Al Jazeera, Kamis (31/10/2024), Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan balasan diplomatik tersebut pada Rabu (30/10), serta mengecam pejabat Brasil karena dinilai menghalangi keanggotaan negara tersebut di BRICS. Venezuela juga menuduh pejabat Brasil membuat pernyataan intervensionis dan kasar.

Tindakan tersebut meningkatkan ketegangan antara negara yang saling bertetangga di Amerika Selatan tersebut. Hubungan kedua negara juga telah memburuk sejak Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya terpilih kembali pada bulan Juli meskipun ada penyimpangan besar dalam penghitungan suara.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, sekutu sosialis dekat pendahulu Maduro, Hugo Chavez, belum mengakui Maduro sebagai pemenang sah pemungutan suara 28 Juli, dan meminta otoritas pemilu Venezuela untuk terlebih dahulu menerbitkan penghitungan resmi.

Langkah Brasil untuk menggagalkan ambisi lama Venezuela untuk menjadi anggota BRICS pada pertemuan puncak kelompok tersebut baru-baru ini di Kazan, Rusia, semakin memanaskan situasi.

BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kini telah diperluas dengan masuknya pendatang baru yakni Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, yang bergabung dengan blok tersebut pada Januari 2024.

Dalam pernyataan terbarunya, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam penasihat kebijakan luar negeri utama Brasil, Celso Amorim, yang mengatakan Brasil telah memveto aplikasi BRICS karena Caracas "melanggar kepercayaan" para mitranya.

Amorim, kata kementerian Venezuela, "bertindak lebih seperti pembawa pesan imperialisme Amerika Utara" dan "secara tidak sopan mendedikasikan dirinya untuk mengeluarkan penilaian nilai pada proses yang hanya sesuai dengan rakyat Venezuela dan lembaga-lembaga demokrasi mereka."

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan memungut pajak judi online (judol) tidak pantas. Apabila pemerintah memungut pajak atas judi online sama artinya dengan pemerintah melegalisasi perjudian online.

"Judol yang harusnya diberantas sampai akarnya bukan malah dipunguti pajak karena dengan dipungut pajak berarti menteri keuangan sedang berencana untuk melegalisasi judi online," ujar dia dalam pernyataannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

Menurutnya rencana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan dan kepentingan masyarakat. Sebab itu, rencana tersebut perlu dipertimbangkan.

"Mengapa judol itu harus di berantas bukan di legalisasi karena lebih dahsyat memberikan mudharat ketimbang hasil pungutan pajak. Pemerintah dan kita semua tidak akan mampu merehabilitasi kerusakan yang besar yang ditimbulkan oleh judi online. Dampaknya luar biasa," ujar dia.

Dia menandaskan, saat ini judi online tumbuh pesat dan negara tidak mampu mengontrol. Apalagi jika dipungut pajak pertumbuhannya akan sangat pesat.

"Bisa di prediksi kehancuran moral dan nilai-nilai sosial akan lebih cepat terjadi dan negara tidak akan dapat untuk mengatasinya," jelasnya.

Pihaknya meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih kreatif untuk menggali sumber dana untuk menambah pemasukan negara, tidak hanya mengandalkan pungutan pajak dari masyarakat yang saat ini sudah sangat berat, apalagi dari judi online. Pertama, pemerintah harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan masyarakat, menguatkan perekonomian masyarakat agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

Kedua, penikmat fasilitas keringanan pajak (tax allowance) yang selama ini dinikmati oleh para pengusaha besar segera di akhiri dan mereka bisa dipersamakan dengan pembayar pajak seperti rakyat biasa. Sehingga perlakuan equal atau keadilan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

"Jangan sampai terjadi satu anggapan yang saat ini tercipta di masyarakat, yaitu bahwa pengusaha besar membayar pajak lebih kecil ketimbang rakyat biasa. Sehingga rakyat yang jumlahnya besar merasa ada perlakuan yang tidak adil, sehingga menurunkan kesadaran rakyat untuk membayar pajak," ujar Ikhsan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar pemberian subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat miskin tepat sasaran saat rapat terbatas (ratas), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran tepat penerima dan tepat alokasinya," tegas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya kepada awak media.

Lebih lanjut, Hasan juga mengatakan dalam ratas juga dibahas mengenai kelanjutan kebijakan subsidi energi. "Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan subsidi energi."

"Segala macam subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Hasan.

Hasan pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini akan mensinkronkan data-data penerima subsidi termasuk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga data dari Bappenas.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," paparnya

Hasan mengatakan data penerima subsidi tepat sasaran tersebut masih dikaji dan ditargetkan selesai dalam dua Minggu. "Masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan."

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa pemberian subsidi nantinya akan sesuai dengan by name by address yang datanya sinkronisasi Kemensos hingga Bappenas di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat dan leading sektor BPS," pungkasnya.

JAKARTA - Agenda dedolarisasi dengan menolak dolar AS untuk perdagangan terus menguat di sejumlah negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa 85% perdagangan dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka ( CIS ) berhasil diselesaikan dalam mata uang lokal.

Perkembangan ini memberikan kemandirian finansial yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing Barat. CIS terdiri dari 12 negara di antaranya, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Satu-satunya anggota BRICS di blok CIS adalah Rusia dan negara ini mendorong dedolarisasi ke negara-negara tetangganya. Anggota BRICS membuat lebih banyak negara berkembang membayar dengan mata uang lokal untuk perdagangan dan mengesampingkan dolar AS.

Putin mengungkapkan bahwa negara-negara CIS mengedepankan mata uang lokal. Penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal di antara para anggota telah melampaui 85%.

"Penggunaan mata uang lokal semakin meluas dalam pembayaran timbal balik. Pangsa mereka dalam operasi komersil di antara para peserta CIS telah di atas 85%," katanya dilansir dari Watcher Guru, Selasa (29/10/2024). Setelah BRICS, CIS sekarang membuat mata uang nasional berkembang karena ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

Putin menegaskan bahwa tren dedolarisasi akan terus berlanjut dengan BRICS dan CIS akan memajukan agenda ini.

"Proses penghapusan impor bergerak dengan cepat dan dengan demikian kedaulatan teknologi negara kita sedang diperkuat," katanya.

Dedolarisasi merupakan sebuah kekhawatiran bagi perekonomian AS karena dolar berpotensi menghadapi defisit yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan hiperinflasi di dalam negeri yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan membuat harga-harga kebutuhan sehari-hari meroket.

AS perlu mengimpor dolar ke negara lain untuk menjaga ekonominya agar tidak merosot. BRICS memutuskan hubungan dengan dolar AS melalui dedolarisasi dan juga mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya.

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

MOSKOW - Tingkat pengangguran di Rusia tetap pada rekor terendah 2,4% untuk bulan ketiga secara berturut-turut di bulan Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin pada awal pekan kemarin dalam pertemuan yang membahas tentang masalah ekonomi Rusia .

Kepala negara secara khusus memberikan catatan, bahwa pengangguran di kalangan pemuda (mereka yang berusia di bawah 25 tahun) terus menurun dengan cepat. "Sekarang kurang dari 9%, setelah menurun lebih dari 1 poin persentase selama setahun," kata Putin, yang juga menambahkan pada tahun lalu telah mencapai 11,6%.

Badan statistik negara Rosstat mengatakan, pada bulan ini bahwa tingkat pengangguran di Rusia pada bulan Agustus tetap pada level terendah sepanjang masa untuk bulan ketiga berturut-turut. Minimum historis 2,4% tercapai pada Juni 2024.

Menurut Rosstat, 1,8 juta orang berusia 15 tahun ke atas diklasifikasikan sebagai pengangguran pada Agustus.

Berbicara tentang ekonomi Rusia secara keseluruhan, presiden mengatakan bahwa terus tumbuh. Pertumbuhan industri Rusia selama delapan bulan pertama tahun ini adalah 4,5%, katanya; sektor manufaktur bertambah 8,1%, sementara teknik mesin tumbuh hampir 20%.

Pada saat yang sama, Putin mencatat beberapa ketidakseimbangan dalam ekonomi karena "sanksi eksternal dan keterbatasan struktural kami sendiri, termasuk kekurangan personel dan teknologi, logistik." Faktor-faktor ini tercermin, antara lain, dalam dinamika harga konsumen, katanya.

Pemerintah diinstruksikan untuk mengembangkan ekonomi dari sisi penawaran, untuk membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meluncurkan proyek investasi baru, dan menciptakan lapangan kerja modern di semua industri.

Mengutip perkiraan pada akhir tahun, PDB Rusia akan tumbuh sebesar 3,9% atau lebih tinggi dari rata-rata global. IMF memperkirakan pertumbuhan PDB global akan mencapai 3,2% tahun ini, ungkap presiden Rusia menunjukkan.

JAKARTA - Sebuah foto Presiden Rusia Vladimir Putin memegang uang kertas BRICS yang berwarna-warni selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) baru-baru ini di Kazan menarik perhatian dunia, sehingga menciptakan spekulasi yang meluas mengenai mata uang BRICS yang baru. Mata uang simbolis BRICS itu menampilkan bendera anggota resmi dan negara mitra BRICS.

Namun, kemudian diklarifikasi bahwa uang kertas tersebut bukanlah uang kertas resmi melainkan sebuah simbolis yang diberikan oleh para penggemarnya kepada pemimpin Rusia tersebut. Gambar Putin memegang uang kertas BRICS membuat banyak orang percaya bahwa BRICS telah secara resmi meluncurkan mata uang bersama. Namun, para pejabat dengan cepat menepis anggapan ini.

"Mata uang yang dipegang Presiden Putin adalah tiruan dari uang kertas BRICS di KTT Kazan yang diberikan oleh para penggemarnya dan bukan uang kertas BRICS yang diadopsi secara resmi," kata para pejabat yang dikonfirmasi Financial Express, dikutip Senin (28/10/2024).

Insiden ini menyoroti antisipasi global terhadap mata uang BRICS yang potensial, tetapi juga menggarisbawahi kenyataan bahwa perkembangan seperti itu belum terjadi. Gagasan untuk menciptakan mata uang BRICS yang terpadu telah didiskusikan di dalam blok ini selama beberapa waktu didorong oleh keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Namun, ada beberapa tantangan signifikan yang membuat langkah ini sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Pertama, negara-negara pendiri BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memiliki struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang beragam. Menetapkan mata uang tunggal di berbagai negara dengan ekonomi yang beragam akan membutuhkan koordinasi dan kompromi yang ekstensif. Setiap negara memiliki kepentingan nasional, kebijakan fiskal, dan mekanisme kontrol inflasi sendiri, yang memperumit ide mata uang bersama.

Kedua, lanskap geopolitik telah menjadi semakin kompleks. Meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian global telah membuat negara-negara BRICS lebih berhati-hati dalam meluncurkan mata uang bersama yang dapat mengganggu sistem keuangan yang ada.


FOTO/Sputnik

Meskipun para pemimpin di dalam blok ini sepakat tentang perlunya beralih dari ketergantungan pada mata uang Barat, mereka menyadari bahwa mata uang bersama mungkin bukan solusi yang paling cepat atau praktis.

Presiden Putin telah menyarankan agar blok ini fokus pada penguatan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan lintas batas daripada terburu-buru untuk menciptakan mata uang baru. "Mengembangkan instrumen-instrumen keuangan baru yang bekerja dalam kerangka kerja saat ini akan lebih praktis untuk saat ini," katanya dalam KTT tersebut.

Meskipun mata uang resmi BRICS mungkin tertunda, diskusi tentang menciptakan sistem keuangan digital telah mendapatkan daya tarik. Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok ini untuk memotong jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Beberapa proposal menyarankan untuk mendukung mata uang tersebut dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat. Namun, tidak ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk pembuatan mata uang digital ini dan diskusi-diskusi yang ada masih bersifat spekulatif untuk saat ini.

Rancangan undang-undang yang memicu kegembiraan di KTT BRICS mencerminkan meningkatnya minat terhadap alternatif selain dolar AS, tetapi juga menyoroti rintangan signifikan yang masih ada sebelum mata uang BRICS yang terpadu dapat diluncurkan. Untuk saat ini, para pemimpin tampaknya mengambil pendekatan yang hati-hati dengan fokus pada penguatan sistem keuangan yang ada sambil mengeksplorasi alternatif digital untuk masa depan.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global dan membuat Indonesia tidak hanya tergabung dalam blok tertentu. Prabowo menyebut bahwa negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, Indonesia juga perlu hadir dalam organisasi tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu.

"BRICS kita lihat ekonomi- ekonomi besar , India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, UEA Mesir," kata Prabowo dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal, Senin (28/10/2024).

"Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana," sambungnya.

Perlu diketahui, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat, 25 Oktober 2024, Indonesia menyampaikan keinginan bergabung dengan BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 23-24 Oktober 2024. Dengan pengumuman tersebut, maka proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.