JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada bulan Juni 2024 lalu, pemerintah menetapkan 16 PSN ( Proyek Strategis Nasional ) tambahan tahun 2024 akan dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Susi menjelaskan setidaknya ada 5 aspek yang menjadi pertimbangan untuk mempertahankan status PSN untuk tetap dilanjutkan. Seperti memenuhi perizinan dasar, konstruksi, financial close, beroperasi, atau beroperasi sebagian.

"Ada 16 PSN tambahan, sudah di evaluasi, yang penting memenuhi 5 parameter tadi. Intinya kita evaluasi bahwa ini betul-betul bisa dilanjutkan, tanda petik tidak akan mangkrak ," kata Susi usai acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Susi menjelaskan, 1 aspek saja berhasil dipenuhi dari 5 kriteria tersebut, maka sebuah proyek atau program akan tetap menyandang status PSN. Adapun 16 proyek PSN tambahan baru itu seluruhnya telah lolos evaluasi dari 5 kriteria yang ditetapkan.

"Satu saja itu sudah bisa (lanjut) misal perizinan, memang PSN ini ditujukan untuk memudahkan perizinan tadi, kami membantu kemudahannya, dan K/L (Kementerian atau Lembaga) juga tahu kalau status PSN ini akan diprioritaskan, dan memang tujuannya untuk itu," tambahnya.

Sebagai informasi Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terdapat 16 PSN baru pada tahun 2024 ini dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp1.454,15 triliun.

Hal itu seperti yang tertuang dalam Permenko Nomor 6 Tahun 2024 tentang Proyek Strategis Nasional. Terdiri dari 14 proyek konstruksi, dan 2 program.

Daftar 16 PSN baru dan besaran nilai investasinya yang diwariskan ke Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka:

Proyek
1. Pantai Indah Kapuk Tropical Concept kebutuhan investasi Rp65 triliun
2. Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang kebutuhan investasi Rp226 triliun
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur kebutuhan investasi Rp189 triliun
4. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah kebutuhan investasi Rp225 triliun
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang kebutuhan investasi Rp169,5 triliun
6. Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp109 triliun
7. Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp150 triliun
8. Kawasan Industri Stargate ASPIRE, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp2,89 triliun
9. Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront belum diketahui kebutuhan investasi
10. Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah kebutuhan investasi Rp150 triliun
11. Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) kebutuhan investasi Rp18,54 triliun
12. Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau kebutuhan investasi Rp120,5 triliun
13. Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara kebutuhan investasi Rp15,8 triliun
14. Jalan Tol Dalam Kota Bandung kebutuhan investasi Rp7,83 triliun

Program
1. Teknologi Pembayaran Jalan Tol Multi Lane Fee Flow (MLFF) kebutuhan investasi Rp4,49 triliun
2. Program Integrasi Dua Operator Bandara di bawah Holding BUMN InJourney kebutuhan investasi belum diketahui.

Iqbal Dwi Purnama

JAKARTA - Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto cukup optimistis dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8% selama masa kepemimpinannya. Bahkan Prabowo mengaku telah memasang taruhan dengan Menteri Keuangan negara tetangga.

"Ada Menteri Keuangan dari sebuah negara, yang taruhan sama saya, jika kamu bisa mencapai pertumbuhan 1 kali saja mencapai 8%, mereka akan memberikan diner," kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Prabowo mengungkapkan, optimismenya mematok pertumbuhan ekonomi berada di angka 8% itu melihat potensi sumber daya alam di Indonesia yang masih terbuka peluang besar untuk dioptimalkan. Pengolahan SDA itu bisa dioptimalkan dengan cara menarik investasi ke dalam negeri.

"Kalau saya lihat saya optimis, kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, kita harus bertekad memitigasi kebocoran dan penyelewengan, mitigasi yang tidak menguntungkan rakyat," tambahnya.

Sambung Prabowo menambahkan, salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka mempercepat investasi ini salah satunya dengan kebijakan satu peta. Hal itu akan memudahkan investor terutama dalam pemilihan lahan hingga mengurus perizinan sebelum melakukan investasi.

Disamping itu, dengan terpusatnya satu data calon investor yang akan melakukan investasi itu juga akan memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal yang efektif sesuai dengan kebutuhan investor. Harapannya bisa memperbaiki iklim investasi di RI.

"Dengan program semacam ini, one map policy, dengan e-katalog, teknologi, kita bisa mengurangi ketidak efisienan, saya percaya kebijakan semacam ini akan membuahkan hasil, dengan tadi KEK dan beberapa program dan proyek PSN kita bisa mempercepat pembangunan," kata Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Panjang) yang disusun pemerintah untuk tahun 2025 target investasi yang masuk ke Indonesia tembus Rp1.900 triliun.

"Pada RPJM target investasi Rp1.900 triliun, target ini memang yang cukup menantang, karena ini menjadi bagian target pencapaian income perkapita yang tahun 2025 ditargetkan sekitar USD5.000 dan tahun 2030 USD12.000," tutup Airlangga.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan target RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Panjang) target penerimaan investasi pada tahun 2025 tembus Rp1.900 triliun.

Airlangga menjelaskan, target penerimaan investasi itu dalam rangka mengejar pendapatan perkapita yang ditargetkan tembus USD5.000 setara Rp80,4 juta (kurs Rp16.096/USD) pada tahun 2025, bisa tembus USD12.000 pada tahun 2030, dan tahun 2045 diharapkan bisa tembus USD30 ribu.

"Pada RPJM target investasi Rp1.900 triliun, target ini memang yang cukup menantang, karena ini menjadi bagian target pencapaian income perkapita yang tahun 2025 ditargetkan sekitar USD5.000 dan tahun 2030 USD12.000," kata Menko Airlangga dalam sambutannya pada acara acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Airlangga menjelaskan, dalam mengejar target investasi yang tidak kecil itu memang diperlukan kebijakan satu peta yang telah disusun oleh Pemerintah. Hal itu diharapkan mampu mempermudah investor untuk memilih lahan yang tepat sebelum melangsungkan investasi.

"Mencapai target tersebut, kebijakan satu peta menjadi penting, karena kaitannya dengan perizinan dan tata ruang," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinannya akan dipatok berada di angka 8%. Jika rerata pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5% pada tahun ini, maka butuh tambahan 3% lagi untuk mencapai target.

"Kita harus berani, menaruh sasaran yang lebih tinggi, saya optimis bisa mencapai 8%," kata Prabowo.

JAKARTA - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode Prabowo Subianto menggantikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam memberikan pidato pada acara Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Saya di instruksikan mewakili presiden Jokowi, dalam hal ini apa yang saya sampaikan adalah catatan dari beliau," kata Prabowo saat membuka sambutannya.

Prabowo mengaku memang sengaja diminta Presiden untuk menggantikan posisinya pada acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 untuk latihan berpidato di hadapan audience.

"Presiden ternyata sedang melatih saya, untuk supaya nanti tidak terlalu kaget setelah dilantik (Presiden)," kata Prabowo.

"Itulah cara beliau (Presiden Jokowi), salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima, seorang pemimpin yang baik adalah yang legowo. Kemudian yang menyiapkan penggantinya, jadi ini yang saya rasakan," tambahnya.

Bahkan, Prabowo mengaku saat ini juga telah beberapa kali diminta Presiden Jokowi untuk turut ikut dalam seluruh rabat kabinet terbatas yang diselenggarakan. Bukan hanya itu, Prabowo juga ditempatkan untuk duduk disamping Presiden Jokowi.

"Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikutsertakan, dan duduknya sebelah presiden sekarang, maaf pak Menko," pungkasnya.

JAKARTA - Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy resmi menduduki jabatan Wakil Menteri Keuangan II atau Wamenkeu hari ini, Kamis (18/7/2024). Tommy merupakan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan saat Pilpres 2024.

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan para pejabat Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menerima Tommy di kantornya usai resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

?Sebagai Menteri Keuangan II Mas Tommy akan semakin memperkuat di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini pemerintahan ini,? ujar Sri Mulyani saat sambutan.

Menkeu melanjutkan, dengan demikian Kemenkeu mengharapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar baik dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan latar tata kelola yang baik prudent akuntabel disiplin dan kredibel.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Thomas dilantik bersama dua Wakil Menteri lainnya, yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM.

JAKARTA - Bertekad mempercepat pembangunan dengan menggelar program infrastruktur ambisius yang didanai dari utang, Negara tetangga Indonesia,Laos, kini menghadapi masalah ekonomi serius. Salah satu negara anggota ASEAN itu kini menghadapi krisis utang dan inflasi.

Negara berkembang di Asia Tenggara ini diketahui meminjam banyak uang, terutama dari China melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and RoadInitiative/BRI) untuk mendanai program infrastrukturnya yang ambisius. Bertujuan menjadi "baterai" di kawasan Asia Tenggara, Laos membangun sekitar 80 bendungan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mekong dan anak-anak sungainya. Namun, pendapatan dari infrastruktur tersebut belum mengalir, sementara kewajiban pembayaran utang terus meningkat.

Mengutip abc.net.au, total utang domestik dan internasional Laos yang dijamin pemerintah mencapai USD13,8 miliar, sekitar Rp220,8 triliun pada kurs Rp16.000/USD, atau 108% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut, tahun lalu. Sekitar setengah dari USD10,5 miliar yang terutang ke negara lain adalah utang ke China - meski rincian pinjaman tersebut masih belum jelas.

Awalnya, kondisi ekonomi bekas protektorat Prancis yang telah menjadi republik sosialis sejak Partai Revolusioner Rakyat Laos berkuasa pada akhir Perang Vietnam tahun 1975 itu cukup baik. Dengan penduduk berjumlah sekitar 8 juta orang, yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perekonomian Laos terus mengalami pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2010-an, dengan uang pinjaman mengalir masuk untuk mendanai program infrastruktur.

Namun, keadaan memburuk selama pandemi, di mana mata uang negara itu, yang dikenal sebagai kip, terdepresiasi drastis, yang pada gilirannya memicu inflasi yang merajalela. Menurut Bank Dunia, inflasi utama Laos mencapai rata-rata 31% selama tahun 2023.

"Faktor utama dalam jatuhnya nilai mata uang kip adalah kurangnya mata uang asing yang tersedia di negara tersebut, akibat dari kebutuhan untuk membayar utang luar negeri yang besar, meskipun ada beberapa penangguhan, dan terbatasnya arus masuk modal," ungkap Bank Dunia dalam sebuah laporan tahun lalu.

Akar masalah yang dihadapi negara itu, menurut dosen senior tambahan dalam studi pembangunan di Universitas James Cook, Kearrin Sims, karena Laos telah berutang dalam jumlah besar, namun tidak berkelanjutan. Sementara infrastruktur baru tersebut mencakup proyek transportasi seperti jalan raya dan jalur kereta api patungan dengan China, menurutnya proyek pembangkit listrik tenaga air merupakan kontributor terbesar terhadap masalah utang negara.

Ia menambahkan bahwa masalah tersebut diperparah oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi selama pandemi. "Namun, jika Anda melihat tren jangka panjang terkait utang Laos, jelas bahwa ini adalah masalah yang sudah dimulai jauh sebelum pandemi," katanya, seperti dilansir abc.net.au, Kamis (18/7/2024).

Menurut dia, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui proyek infrastruktur berskala besar merupakan pendekatan yang keliru. "Infrastruktur berskala besar dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan, tapi juga kerap memerlukan pinjaman dalam jumlah besar untuk membiayainya," katanya.

Bagai lingkaran setan, besarnya kewajiban utang Laos kemudian menyebabkan lebih sedikitnya dana dalam anggaran untuk hal-hal seperti pendidikan dan layanan sosial. Sims mengatakan, uang yang digunakan untuk membayar utang adalah uang yang tidak digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan, perawatan kesehatan, layanan sosial, dan jenis barang publik lainnya. "Dalam konteks Laos, ekonomi berpendapatan menengah ke bawah, hal itu berdampak nyata pada upaya pengentasan kemiskinan, terhadap kemampuan Laos untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Direktur Pusat Pengembangan Indo-Pasifik Institut Lowy, Roland Rajah, mengatakan depresiasi mata uang kip dan inflasi telah menghancurkan rumah tangga di Laos. "Harga konsumen yang terukur telah meningkat sekitar dua kali lipat, termasuk untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan," ujarnya. "Orang-orang di daerah perkotaan adalah yang paling terdampak karena mereka lebih bergantung pada pendapatan tunai dan makanan impor," tambahnya.

Keith Barney, profesor madya di Sekolah Kebijakan Publik Crawford ANU, mengatakan penduduk pedesaan dapat bergantung pada pasokan makanan yang ditanam atau dipetik dari alam sampai batas tertentu. "Namun, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan dan kelas menengah ke bawah, daya beli mereka telah berkurang secara signifikan," jelasnya.

Hal ini memengaruhi kemampuan masyarakat miskin perkotaan untuk membeli makanan sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta hal-hal seperti pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. "Krisis ekonomi telah menjadi bencana bagi pemuda Laos yang putus sekolah dengan jumlah yang sangat tinggi, dengan ribuan orang menyeberangi perbatasan ke Thailand atau tempat yang lebih jauh, untuk mencari pekerjaan dengan mata uang asing," tambahnya.

Rajah mengatakan masalah-masalah tersebut "hampir tidak bisa dihindari". "Laos meminjam terlalu banyak untuk proyek-proyek yang hanya bisa memberikan hasil dalam jangka panjang, namun negara ini harus mulai memberikan pembayaran besar ke China sekarang," katanya.

Krisis yang dihadapi Laos ini kemudian memunculkan tuduhan dari sejumlah pihak bahwa China melakukan "diplomasi perangkap utang" dengan sengaja memikat Laos agar mengambil pinjaman dalam jumlah besar, sehingga Beijing dapat menyita asetnya atau meningkatkan pengaruh geopolitiknya.

Namun, tuduhan itu dibantah keras oleh China. Kementerian Luar Negeri China baru-baru ini mengatakan kepada Bloomberg bahwa negara itu telah melakukan "kerja sama yang saling menguntungkan" dengan negara-negara berkembang, termasuk Laos yang melibatkan dukungan kuat untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Kementerian tersebut mengatakan tuduhan "perangkap utang" tersebut merupakan bagian dari upaya AS untuk mengganggu kerja sama Beijing dengan negara-negara berkembang. "China tidak dapat menipu sebagian besar negara berkembang," tegas kementerian tersebut.

Terkait tudingan itu, Sims menilai bahwa ada perdebatan terbuka tentang istilah "diplomasi perangkap utang China". Dia menunjukkan bahwa mitra pembangunan lain seperti Bank Pembangunan Asia juga telah meminta Laos untuk berinvestasi dalam infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga air.

Namun, imbuh dia, jelas meminjamkan uang ke negara lain juga mendatangkan pengaruh politik. "Saya pikir kita dapat mengatakan dengan yakin jika kita memiliki utang yang sangat tinggi, seperti dalam kasus Laos, ke negara lain maka negara itu memiliki pengaruh secara politik dan ekonomi," cetusnya.

Mengenai kondisi negara itu saat ini, Rajah menilai pemerintah Laos pada dasarnya kini tengah berusaha mengumpulkan uang, terutama mata uang asing, dengan cara apa pun, termasuk meminjam dalam negeri dan menjual aset negara.

"Hal utama yang membuat Laos tetap bertahan saat ini adalah bahwa Laos diizinkan untuk menunda pembayaran utangnya ke China, yang jumlahnya sangat besar. Tetapi setiap tahun Laos harus bernegosiasi dengan China untuk mengamankan hal ini, dan ini bukanlah solusi yang berkelanjutan," tandasnya. Dia menambahkan, Laos masih tetap perlu mencari lebih banyak uang karena masih harus melakukan pembayaran utang lain dan memenuhi kebutuhan impornya.

Kondisi ekonomi negara itu diprediksi masih cenderung akan terus memburuk. Menurut Barney, langkah-langkah yang diambil Laos tampaknya tidak mampu menurunkan inflasi, atau membuat mata uang Laos bergerak ke arah yang benar. "Inflasi bertahan di kisaran 25%, dan kip perlahan-lahan kehilangan nilainya setelah terdepresiasi sebesar 60% sejak 2019. Pada akhir tahun 2024, Laos kemungkinan akan memenuhi satu definisi 'hiperinflasi', yang didefinisikan sebagai 100% inflasi yang bertambah selama tiga tahun," ujarnya.

Hal ini, tegas dia, hanya menambah tekanan untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri. Laos,kata dia, perlu mencari jalan keluar lain dari krisis ekonominya saat ini.

Gagal bayar, atau menyatakan tidak mampu membayar debiturnya menurut dia merupakan salah satu pilihan bagi Laos. Ini akan menjadi peluang untuk merestrukturisasi utangnya dan mengajukan pinjaman lunak dengan suku bunga rendah dari lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Namun gagal bayar juga dapat membuat pinjaman di masa depan menjadi lebih sulit dan mahal.

Mengenai seberapa dekat negara tetangga Indonesia ini mengalami gagal bayar, Sims menilai, kurangnya transparansi di Laos ? terutama dalam kaitannya dengan pinjaman dengan China ? menyulitkan penilaian. "Apakah suatu negara mengalami gagal bayar atau tidak, sangat bergantung, bukan pada negara itu sendiri, namun juga pada peminjamnya," jelasnya.

Pemberi pinjaman mempunyai sarana untuk mencegah gagal bayar dengan menawarkan keringanan utang. Dengan lebih dari separuh utang luar negeri Laos berasal dari China, maka gagal bayar atau tidak, bergantung pada apakah China akan memilih untuk memberikan dana talangan kepada Laos, atau menawarkan penundaan pembayaran utang.

Sementara itu, Rajah mengatakan pada akhirnya Laos membutuhkan penghapusan utang dalam jumlah besar dibandingkan hanya melanjutkan penangguhan jangka pendek dari China. "Saat ini tampaknya Laos dan China sama-sama berharap bahwa negara itu bisa keluar dari utangnya," kata dia.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi Kementerian Investasi/BKPM pada Kamis (18/7/2024). Lalu siapakah sosok Wamen Investasi Yuliot Tanjung?

Lahir di Padang Panjang, 7 Oktober 1963, Yuliot merupakan lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Yuliot merupakan orang lama di Kementerian Investasi/BKPM.

Sebelum dilantik Wamen, Yuliot mengisi kursi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama di Kementerian Investasi atau BKPM. Dalam rentang September 2023 hingga Juni 2024, Ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan fokus pada pencapaian target investasi dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan.

?Sebelumnya, sejak Oktober 2020 hingga September 2023, Yuliot menduduki posisi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal,? kata Staf Khusus Kementerian Investasi atau BKPM, Tina Talisa di Jakarta hari ini.

Karier di BKPM

Tina memaparkan Yuliot memulai karirnya di Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 1988. Sepanjang karirnya, Yuliot telah memegang berbagai posisi strategis, termasuk Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri.

"Yuliot juga pernah menjabat Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi BKPM," terang Tina.

JAKARTA - Di tengah gencarnya aksi boikot produk Israel maupun yang terafiliasi dengannya, ternyata Indonesia masih terus mengimpor sejumlah produk asal Israel. Berikut adalah 6 komoditas asal Israel yang diimpor oleh Indonesia per Juni 2024.

Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, akan tetapi kedua pihak tetap memiliki hubungan dagang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia dan Israel tetap terlibat kegiatan ekspor impor.

Impor komoditas dari Israel untuk lima komoditas mengalami kenaikan yang tajam terkhusus untuk peralatan dan suku cadang pemanas dan pendingin, boiler dan suku cadang pembangkit uap atau pembangkit lainnya, pompa untuk cairan dan suku cadangnya, Alat untuk digunakan dengan tangan atau mesin, dan Peralatan dan suku cadang telekomunikasi.

Lebih lanjut, data dari Kementerian Perdagangan dan BPS menunjukkan bahwa impor dari Israel ke Indonesia hingga sepanjang semester I-2024 ini pada dasarnya sudah hampir menyentuh angka USD38 juta (Rp614,65 miliar). Angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan sepanjang 2023 yang hanya sebesar USD21,9 juta (Rp354,23 miliar).

Berikut 6 Barang Paling Banyak Diimpor Indonesia dari Israel

1. Mesin atau perlengkapan elektrik

Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai USD889,2 ribu. Angka itu turun 77% dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi naik 202,99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

2. Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis

Instrumen optik, fotografi, sinematografi dan medis senilai USD616.468. Angka tersebut naik 171,68% secara bulanan dan naik 43,6% secara tahunan.

3. Mesin/peralatan mekanis

Mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, dengan nilai mencapai USD374.527. Jumlah tersebut turun 71,28% dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi naik 79,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

4. Perkakas dan peralatan

Peralatan dari logam tidak mulia senilai USD352.258. Angka tersebut naik 5,75% secara bulanan dan naik 8,35% secara tahunan.

5. Bahan kimia organik

Bahan kimia organik senilai USD114.690. Jumlah tersebut turun 23,82% secara bulanan tetapi naik 20,41% secara tahunan.

6. Barang Lainnya

Impor barang lainnya senilai USD403.892 yang naik 326,39% secara bulanan dan naik 153,91% secara tahunan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melantik tiga figur wakil menteri (wamen) yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Ketiga figur yang dilantik yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi.

Pelantikan ketiganya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

?Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,? ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

JAKARTA - Profil Thomas Djiwandono yang dikabarkan bakal dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II hari ini. Thomas atau yang akrab disapa Tommy merupakan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan saat Pilpres 2024. Adapun Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Thomas adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ayah Tommy merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra.

Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Thomas sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Thomas sekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sementara kuliahnya di luar negeri.

Ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat. Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Sementara di politik, dia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Selama Pilpres 2014, Tommy juga berperan sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) yang kala itu mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan II di Istana Presiden, Jakarta, hari ini, Kamis (18/7/2024).

"Iya benar nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro ketika ditemui di Semarang.

SEMARANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Adapun Politikus Partai Gerindra Thomas Djiwandono dikabarkan akan dilantik menjadi Wamenkeu II.

"Iya benar nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat ditemui di Semarang, Jateng, Kamis (18/7/2024).

Melansir dari Reuters, Thomas yang merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengisi posisi Wamenkeu II yang akan bermitra dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Thomas atau biasa dipanggil Tommy dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis sore nanti di Istana Negara, Jakarta. Saat ini, Thomas adalah Anggota Bidang Keuangan Satuan Tugas (Satgas) Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan II di Istana Presiden, hari ini. Berdasarkan kabar yang beredar, Politikus Partai Gerindra Thomas Djiwandono , yang akan dilantik menjadi Wamenkeu II.

"Iya benar nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat ditemui di Semarang, Jateng, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan laporan Reuters, Thomas yang merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengisi posisi Wamenkeu II yang akan bermitra dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kabar sejauh ini, Thomas atau biasa dipanggil Tommy akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis sore nanti di Istana Negara, Jakarta. Saat ini, Thomas adalah Anggota Bidang Keuangan Satuan Tugas (Satgas) Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.