Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.748 per dolar AS pada Selasa (5/11) sore. Mata uang Garuda menguat 4 poin atau 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.766 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang melemah 0,14 persen, baht Thailand menguat 0,30 persen, yuan China melemah 0,10 persen, peso Filipina menguat 0,06 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,19 persen.

Dolar Singapura menguat 0,11 persen dan dolar Hong Kong terpantau melemah 0,01 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,10 persen, poundsterling Inggris menguat 0,13 persen, dan franc Swiss menguat 0,09 persen.

Dolar Australia menguat 0,46 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,12 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan rupiah menguat tipis didukung oleh data PMI China yang lebih kuat dari perkiraan.

"Namun, tertekan oleh data PDB Indonesia Q-3 yang sedikit lebih lemah dari perkiraan. Dolar AS sendiri terpantau range-bound, investor cenderung wait and see menjelang pilpres AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) Irwan Tirtariyadi meninggal dunia pada Minggu (3/11).

Irwan wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada pukul 04.30 WIB.

Head of Corporate Communication Sinar Mas Agribusiness and Food Stephan Sinisuka menyebut Irwan Tirtariyadi bergabung dengan SMART sejak 2020.

Menurutnya, sebagai Bos Sinar Mas Agro, Irwan dikenal ramah dan anutan para karyawan.

"Sebagai Direktur Utama PT SMART Tbk, beliau dikenal sebagai pemimpin yang ramah, inovatif, berdedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh karyawan," kata Stephan dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Ia menjelaskan terkait pergantian posisi jabatan dirut yang ditinggalkan Irwan, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMART Tbk akan diinformasikan lebih lanjut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak sampai 5 persen atau hanya 4,95 persen pada kuartal III 2024. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I dan II yang masing-masing 5,11 persen dan 5,05 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III bila dibandingkan kuartal III-2023 atau yoy tumbuh sebesar 4,95 persen," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Perekonomian yang melemah ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang ikut melambat. Tercermin dari konsumsi rumah tangga yang jadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal II sebesar 4,93 persen.

Menurut Amalia, konsumsi rumah tangga melemah disebabkan oleh faktor musiman. Pasalnya, di kuartal III tidak ada kegiatan besar seperti pada kuartal II ada lebaran dan kuartal IV ada perayaan Natal.

"Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan karena ada efek musiman karena pada kuartal II-2024, terjadi puncak konsumsi yang bertepatan dengan perayaan IdulFitri dan iduladha," pungkasnya.

Meskipun konsumsi rumah tangga melambat, tetapi Amalia melihat masih tumbuh relatif terjaga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada konsumsi untuk restoran dan hotel, yang tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) dan perjalanan wisatawan nusantara.

Selain itu, transportasi dan komunikasi tetap tumbuh tinggi, yang tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Faktor lain yang menopang perekonomian adalah investasi sebesar 5,15 persen, ekspor 9,09 persen, impor 11,47 persen dan konsumsi pemerintah 4,62 persen.

"Ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor nonmigas. Sementara, peningkatan Impor didorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong," pungkas Amalia.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan instansinya hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp277 miliar pada 2025.

Alokasinya adalah Rp78,4 miliar untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN dan operasional kantor sebesar Rp71 miliar. Lalu, dukungan pembinaan senilai Rp47 miliar serta pengembangan dan pengawasan sejumlah Rp80 miliar.

"Ini mengenai pendanaan atau anggaran untuk 2025, kita kemarin sudah digetok di angka Rp277 miliar," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Menurutnya, anggaran tersebut tidak cukup. Terlebih, struktur kepengurusan di kementeriannya ditambah 3 deputi baru oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Memang terus terang dengan anggaran Rp277 miliar ini, dengan kemarin dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kita ditambahkan 3 deputi. Ini yang kita sedang nego juga, tidak mungkin kami dananya cukup karena ada penambahan (deputi)," curhat Erick.

"Ini kita sedang progres ke menpan RB karena kita tahu kemarin semua anggaran (kementerian/lembaga) saya rasa pada saat ini belum bisa diajukan sampai ada keputusan berikutnya," sambungnya.

Erick menawarkan opsi lain. Ia meminta Kementerian BUMN untuk sementara waktu tetap memakai struktur lama. Ini berlaku setidaknya sampai ada anggaran yang cukup dengan struktur organisasi baru, termasuk mengakomodir tambahan 3 deputi Kementerian BUMN.

Bukan hanya memiliki, menjual kendaraan juga harus dilaporkan. Pasalnya, pelaporan jual kendaraan dapat menghindarkan penjual dari pajak progresif saat akan menambah kendaraan baru di kemudian hari.

Pelaporan tersebut disebut sebagai Lapor Jual Kendaraan Bermotor, yang harus dilakukan pemilik setelah mengadakan penjualan kepada pihak ketiga, maupun secara langsung.

Adapun lapor jual kendaraan itu dapat dilakukan di kantor Sistem Manunggal Satu Atap atau Samsat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyampaikan, kini Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas lapor jual kendaraan secara online melalui aplikasi Pajak Online Jakarta pada situs https://pajakonline.jakarta.go.id.

"Pemilik kendaraan bermotor langsung bisa mengunjungi website tersebut lewat browser smartphone atau juga pada PC komputer," ujar Morris.

Berikut adalah cara melaporkan juak kendaraan lewat aplikasi pajak online:

1. Login ke akun https://pajakonline.jakarta.go.id/

2. Pilih Menu PKB. Seluruh Nopol yang terdaftar atas NIK kamu akan muncul pada Tab Objek Pajak, lalu pilih Tab Pelayanan, dan pilih Jenis Pelayanan Permohonan Lapor Jual

3. Klik Ajukan Lapor Jual untuk Nopol yang dikehendaki

4. Isi formulir Lapor Jual Online

5. Upload Dokumen yang diminta

6. Centang pada kolom persetujuan syarat dan ketentuan, klik Simpan untuk mengirimkan permohonan. Setelah berhasil simpan, klik gambar pesawat kertas dan masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email terdaftar atau kotak masuk pesan layanan pajak online.

7. Klik Kirim.

Nantinya, permohonan yang berhasil terkirim akan diproses oleh petugas UPPPKB. Jika verifikasi sudah selesai dan permohonan disetujui, maka Nopol tersebut tidak akan terhubung dengan NIK pemohon dan hilang dari Daftar di Tab Objek Pajak.

Dengan penyampaian informasi di atas oleh Bapenda DKI, Morris Danny kembali mengingatkan bahwa pemilik yang menjual kendaraannya tak perlu mendatangi Samsat, tetapi cukup dengan membuka Pajak Online dari ponsel atau komputer agar terhindari dari pajak progresif jika membeli kendaraan baru.

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (4/11).

Simon sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, posisi yang ia tempati sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2024.

Lantas, berapa gaji yang diterima Simon sebagai direktur utama baru Pertamina?

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020, gaji Dirut BUMN, termasuk Pertamina, ditetapkan berdasarkan pedoman internal yang diatur oleh Menteri BUMN.

Besaran gaji ini diatur untuk mencerminkan tanggung jawab dan kewajaran posisi strategis tersebut.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi Pertamina lainnya ditentukan dengan persentase dari gaji Dirut. Wakil Dirut, misalnya, menerima 95 persen dari gaji Dirut, sementara anggota direksi lainnya mendapatkan 85 persen dari gaji Dirut.

Namun, RUPS atau Menteri BUMN berwenang mengubah faktor jabatan tersebut jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kondisi keuangan perusahaan.

Selain gaji pokok, Dirut Pertamina juga berhak atas berbagai insentif, mulai dari tantiem atau insentif kinerja hingga tunjangan dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2023, total kompensasi manajemen kunci yang mencakup direksi dan personil berpengaruh lainnya mencapai US$21,7 juta atau sekitar Rp343,6 miliar (asumsi kurs Rp15.770 per dolar AS).

Jika dibagi rata untuk enam anggota direksi, masing-masing direksi menerima sekitar Rp57,3 miliar per tahun, atau Rp4,7 miliar per bulan. Kompensasi yang diterima Dirut umumnya di atas rata-rata ini.

Besaran kompensasi manajemen kunci pada tahun ini bisa saja berbeda, tergantung pada kinerja perusahaan dan penilaian dari pemegang saham.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pembangunan megaproyek IKN di Kalimantan Timur selesai dalam waktu empat tahun.

Pernyataan itu juga Basuki sampaikan guna merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan proses pembangunan IKN akan lebih lambat daripada sebelumnya.

"Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Basuki mengatakan dalam empat tahun ke depan pemerintahan Prabowo akan berupaya menyelesaikan seluruh ekosistem di IKN, baik itu prasarana dasar, hunian, hingga perkantoran untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Basuki juga memastikan dalam kurun waktu empat tahun itu, pemerintah tidak hanya fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan juga untuk area lainnya.

"Saya kira enggak [hanya fokus KIPP], karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah II juga sudah ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Basuki juga mengungkap progres groundbreaking alias peletakan pertama pembangunan di IKN. Ia mengatakan hingga groundbreaking terakhir sudah ada investasi senilai Rp58 triliun.

Pun dengan target konstruksi IKN, Basuki menyebut sampai saat ini untuk batch 1 sudah 94 persen dan diprediksi mencapai 98 persen di akhir tahun. Kemudian untuk batch 2 ada sekitar 60 persen, dan batch 3 sekitar 36 persen.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut berdasarkan hasil diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10).

Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.

Adapun saat ini yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo adalah terwujudnya swasembada pangan.

"Dan kita masih butuh beras sana-sini. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," tutur dia lebih lanjut.

Dody menyampaikan pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun atau bahkan sebelumnya.

Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 menyebutkan alokasi anggaran IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya Rp143,1 miliar. Ini jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tercatat telah mengucurkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN. Rinciannya, Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.

Prabowo juga sebelumnya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya," ujar Prabowo di IKN, Senin (12/8).

Ia bakal melanjutkan pembangunan di periode pemerintahannya. Tak hanya itu, ia juga mengklaim akan berkontribusi secara pribadi sebagai investor.

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo.

Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang dalam RUPS ini juga resmi diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

Mengemban posisi penting di salah satu BUMN paling bergengsi, Iwan Bule pun mengantongi gaji yang tak sedikit. Nilainya tembus hingga ratusan juta per bulan.

Besaran gaji komisaris Pertamina tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa gaji komisaris utama adalah sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Sedangkan, untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Namun, sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat posisi Komisaris Utama Pertamina hingga Februari 2024 mengungkapkan bahwa gajinya sebagai komut tembus hingga Rp170 juta per bulan.

"Rp170 juta lah kira-kira," ujar Ahok kala itu.

Selain gaji, Ahok juga menyebut Komut Pertamina mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Meski tidak tahu pastinya, tapi ia mendengar nilainya tembus hingga puluhan miliar.

Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, terutama melalui dukungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam rangka memperluas cakupan program Mandiri Sahabatku, perseroan kini menyasar para PMI yang bekerja di Jepang.

Program ini merupakan langkah konkret Bank Mandiri untuk membantu para pekerja migran dalam mengelola keuangan mereka, sekaligus memberikan keterampilan kewirausahaan yang relevan agar mereka siap menghadapi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan keuangan bagi lebih dari 140 orang PMI di Shinjuku Sumitomo Skyroom Building, Tokyo, Jepang. Dengan keterampilan baru dalam mengatur keuangan dan berwirausaha, para peserta diharapkan dapat mencapai kemandirian finansial dan memiliki bekal usaha ketika kembali ke tanah air.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri, Hendrianto Setiawan, menyatakan bahwa program Mandiri Sahabatku bagian integral dari upaya berkelanjutan perseroan untuk mendorong inklusi ekonomi yang bermanfaat bagi PMI.

"Kami ingin memastikan bahwa PMI di Jepang memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian finansial dan siap membuka peluang usaha saat pulang ke Indonesia. Melalui pelatihan yang sesuai minat mereka, kami berharap program ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup serta persiapan masa depan yang lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11).

Ia menambahkan, terdapat beberapa materi kunci Mandiri Sahabatku yang relevan dengan kebutuhan PMI di Tokyo.

Pertama, Growth Mindset yang bertujuan untuk mengubah pola pikir PMI agar memiliki hidup yang tetap berkualitas setelah pulang dari negara penempatan serta memiliki mindset entrepreneurship.

Kedua, Pengelolaan Keuangan & Investasi Masa Depan di mana, peserta mendapatkan wawasan untuk pengelolaan keuangan pribadi dan strategi investasi jangka panjang.

Ketiga, Peluang Usaha Peternakan dengan memperkenalkan bisnis peternakan yang berpotensi besar dan langkah-langkah awal yang dapat diterapkan oleh PMI untuk bisa memulai usahanya.

Hendrianto menjelaskan bahwa melalui program Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi para PMI, mendampingi mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga.

"Inisiatif ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sambil terus mendukung kiprah PMI sebagai pahlawan devisa dan penggerak ekonomi nasional," tutur dia.

Di sisi lain, PMI asal Jawa Tengah sebagai salah satu peserta Mandiri Sahabatku Tokyo, M. Anis Syafii, mengungkapkan kegiatan Mandiri Sahabatku ini sangat bermanfaat bagi PMI.

"Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan peluang usaha di bidang peternakan. Banyak wawasan dan kesempatan yang terbuka, dan kami juga mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk memulai usaha ketika pulang ke tanah air," jelasnya.

Sebagai informasi, program Mandiri Sahabatku menjadi wujud nyata dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri dalam memberdayakan komunitas PMI sesuai prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

Sejak diluncurkan pada 2011, program ini telah menjangkau lebih dari 19.000 PMI di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia.

Bank Mandiri juga memperluas akses dengan memperkenalkan aplikasi Livin' by Mandiri, yang memungkinkan PMI di Jepang untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, termasuk transaksi dan pembukaan rekening dengan nomor SIM lokal.

Aplikasi ini memberikan fleksibilitas finansial yang mendukung kebutuhan transaksi harian hingga layanan investasi.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga menyediakan dukungan lanjutan melalui grup Facebook 'Mandiri Sahabatku', yang menjadi ruang komunitas bagi para PMI untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, serta mendapatkan informasi terbaru seputar program pelatihan dan pendampingan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan urgensi produksi dalam negeri saat merespons larangan penjualan produk Apple iPhone 16 di Indonesia.

Luhut mengatakan sebenarnya Indonesia terbuka terhadap semua. Namun, Indonesia juga punya kebijakan mendorong produksi di dalam negeri.

"Apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Luhut menyampaikan pemerintah mendorong agar perusahaan-perusahaan luar negeri berinvestasi dengan membangun pabrik di Indonesia. Pemerintah pun mendorong investasi dalam bentuk proyek padat karya.

Dia mencontohkan beberapa investasi bidang tekstil yang sudah masuk di Kertajati dan sekitar Solo. Pemerintah menyambut baik investasi itu karena mengedepankan industri padat karya.

"Jadi kita tidak bicara high tech saja, tapi kita juga bicara mengenai labor intensive," ujarnya.

Pemerintah Indonesia melarang penjualan produk Apple iPhone 16. Keputusan itu dibuat karena Apple dinilai belum mematuhi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pemerintah hendak menagih kekurangan investasi Apple di Indonesia. Apple menjanjikan investasi Rp1,71 triliun, tetapi baru terpenuhi Rp1,48 triliun.

Merujuk laporan Bloomberg yang dilansir CNBC Indonesia, Apple berencana menambah investasi melalui pembangunan pabrik di Bandung.

Pelita Air bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi untuk menmgembangkan Bandara Pondok Cabe menjadi bandara berkonsep ramah lingkungan. Rencana pengembangan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.

Proyek Pondok Cabe menjadi Eco-Friendly Airport ini akan dijalankan oleh organisasi asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Ditjen EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan dan Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service. Turut hadir Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Bagus Agung Rahadiansyah.

Eniya menjelaskan, kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif. Di antaranya meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe, penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe, pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport, serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Ditjen EBTKE dan Pelita Air

"Diharapkan agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama serta memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca," kata Eniya.

Sementara itu, Bagus juga menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Ditjen EBTKE melalui GIZ. Dia berharap agar proyek ini dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelas Bagus Agung Rahadiansyah.

Pun demikian Dendy menyatakan bahwa implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan Pelita Air untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, langkah nyata yang dilakukan Pelita Air ini merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung Pertamina mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

"Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi tanah air," ujar Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Johannes Anhorn, Project Coordinator untuk SETI, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Karena itu, SETI menyambut baik kolaborasi dengan Ditjen EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu Bandara Pondok Cabe menjadi percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia.

"Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," kata Johannes.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tutup Fadjar.

Sejumlah nama masuk dalam jajaran anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan.

Mereka yakni; Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.

Enam anggota DEN itu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/11). Pelantikan para pejabat itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/P tentang pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Selain enam anggota, Prabowo juga melantik satu wakil ketua DEN yakni Mari Elka Pangestu.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Dewan Ekonomi Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Saat itu, Kepala Dewan Ekonomi Nasional dijabat oleh Emil Salim. Sedangkan posisi Sekretaris diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun anggotanya di antaranya Boediono dan Anggito Abimanyu.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

Sementara itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun instagramnya tak lama setelah ia dilantik sebagai ketua DEN. Lembaga yang ia pimpin itu katanya bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.