Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan belum membuka obrolan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto soal jatah kursi menteri untuk NU pada kabinet pemerintahan 2024-2029.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan dirinya tidak ikut dalam penyusunan komposisi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Meski demikian, dia mengatakan pentingnya keterwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) kegamaan seperti NU dan Muhammadiyah di pemerintahan.

"Kami percaya sepenuhnya presiden akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi-misinya. Jadi kami akan serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Selain menduduki jabatan sebagai Sekjen PBNU, Gus Ipul saat ini juga menduduki jabatan Menteri Sosial sejak 11 September 2024. Mantan Wali Kota Pasuruan itu mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Pada momen tersebut, Gus Ipul menolak pertanyaan wartawan ihwal jumlah ideal kursi menteri untuk NU pada pemerintahan Prabowo kelak. PBNU menyerahkan seluruh keputusan susunan kabinet kepada presiden terpilih.

"Kami tidak mengerti. Saya tidak bisa jawab itu, maka kami serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih," ujar Gus Ipul.

Sebelumnya, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa saat ini ada dua perwakilan PBNU yang menempati jabatan strategis di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Menteri Sosial Gus Ipul dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Yaqut merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Agung mengatakan keberadaan anggota PBNU ini juga disebut sinyal gertakan Jokowi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Ini sebagai kode keras kepada Cak Imin bahwa Istana versi Presiden Jokowi itu berada di pihak Gus Ipul ataupun PBNU," kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (12/9).

PBNU dan PKB belakangan tengah berkonflik karena pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 di DPR. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menduga barang impor ilegal yang masih ditemukan di dalam negeri masuk melalui jalur darat. Dugaan ini muncul lantaran Bea Cukai memastikan telah memperketat pengawasan barang impor di setiap pelabuhan resmi maupun tidak resmi.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal mengatakan, pihaknya fokus menjaga pelabuhan karena panjangnya garis pantai yang dimiliki Indonesia. Namun, ia menekankan perbatasan di dalam negeri bukan hanya dari laut, tetapi juga darat.

"Perbatasan darat itu bisa dari Pulau Kalimantan, pesisir timur Pulau Sumatera, dan juga dari arah utara Sulawesi Utara," kata Rizal di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, Senin (30/9).

Rizal menduga barang impor ilegal dapat berasal dari arah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait negara asal barang impor ilegal sejauh ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang sebelumnya mengatakan, masih mendalami kasus impor barang untuk menemukan aktor-aktor dibaliknya. Kajian pendalaman kasus impor ilegal tersebut ditargetkan terbit sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat pada Oktober 2024.

Moga mengatakan, pihaknya masih mengkaji persentase impor ilegal yang beredar di pasar lokal. Fokus kajian selanjutnya akan membahas modus yang digunakan dalam importasi ilegal tersebut.

"Kami akan mendalami lebih lanjut terkait kegiatan impor ilegal hingga aktor dan negara asal impor tersebut," kata Moga di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Rabu (28/8).

Impor ilegal yang dimaksud adalah pengiriman barang tanpa dokumen resmi. Barang impor tersebut tidak tercatat oleh pemerintah dan tidak membayarkan pajak.

Menurut Moga, pembahasan terkait persentase barang impor ilegal telah dilakukan secara internal di Kemendag. Menurutnya, pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama pemangku kepentingan, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan peneliti dari perguruan tinggi.

Di sisi lain, Moga mengaku pembahasan terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke bagian timur Indonesia belum dilanjutkan. Langkah tersebut masih menunggu hasil penilaian dampak regulasi atau RIA.

"RIA akan menunjukkan apakah pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke timur Indonesia diperlukan atau seperti apa. Jika dampaknya positif, baru bisa jadi kebijakan," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan Puan Maharani merupakan calon tunggal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai berlambang banteng. Keputusan itu menurut Said sudah final.

Bila merujuk Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3), pemenang suara terbanyak di Pemilu Legislatif berhak untuk mengamankan kursi ketua DPR. Untuk kursi wakil ketua berjumlah empat orang yang diurut dari parpol dengan suara terbanyak.

"Kalau melihat UU MD3 paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Sebelumnya, sempat beredar rumor UU MD3 akan direvisi. Namun, pimpinan DPR menegaskan seluruh fraksi satu suara tak mengubah aturan itu.

Berdasarkan perhitungan hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) PDIP memperoleh 25.387.279 suara dari akumulasi 84 daerah pemilihan (Dapil). Jika dipersentasekan partai banteng memperoleh 16,72%. Dengan capaian ini PDIP memperoleh 110 kursi di DPR.

Di urutan kedua ada Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,29%) yang meraih 102 kursi. Selanjutnya ada Partai Gerindra yang merupakan partai asal presiden terpilih Prabowo Subianto 20.071.708 (13,22%) yang meraih 86 kursi.

Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan keempat dengan 16.115.655 suara (10,62%) yang memperoleh 68 kursi. Urutan di bawahnya ada Partai NasDem yang mendapat 14.660.516 suara (9,66%) namun memiliki kursi lebih besar dari PKB yaitu 69.

Tiga partai terbawah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 53 kursi diikuti Partai Amanat Nasional dengan 48 kursi dan Partai Demokrat dengan 44 kursi. Satu partai periode 2019-2024 yang tak lagi meraih kursi di DPR adalah Partai Persatuan Pembangunan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan 415.035 kosmetik impor ilegal senilai Rp 11,4 miliar di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Senin (30/9). Barang impor ilegal hasil sitaan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal ini, antara lain berasal dari Cina, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Zulhas mencatat, pemusnahan barang impor ilegal ini adalah yang kelima sejak Satgas Impor Ilegal terbentuk sejak Juli 2024. Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan dalam tiga bulan terakhir mencapai Rp 122,67 miliar.

"Banyak sekali keluhan di bidang kosmetika. Kira-kira empat sampai lima bulan lalu pengusaha industri kosmetika kewalahan terhadap produk-produk tanpa izin," kata Zulhas di Kantor BPOM, Senin (30/9).

Ia menekankan, penggunaan kosmetik impor ilegal dapat merugikan konsumen. Kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin BPOM umumnya sehingga tidak terjamin keamanannya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kosmetika menjadi barang yang paling banyak diurus BPOM. Ia mencatat, nomor izin edar produk kosmetik yang diterbitkan BPOM pada Januari-September mencapai 530.832 unit atau 57,36% dari total penerbitan nomor izin edar.

Taruna menghitung, sebanyak 70% dari nomor izin edar kosmetik merupakan produk lokal, sedangkan sisanya adalah impor. Menurutnya, semua kosmetik ilegal yang dijaring BPOM pada Juni-September 2024 berasal dari luar negeri. Kosmetik-kosmetik ilegal yang dimusnahkan hari ini, antara lain menggunakan merek Lameila, Brilliant, dan Bale.

"Kenapa kami perlu menjelaskan asal negara dan merek kosmetik impor ilegal ini? Supaya masyarakat tahu bahwa produk tersebut belum teregistrasi di BPOM," kata Taruna.

Zulhas sebelumnya menilai Satgas Impor Ilegal telah efisien menekan masuknya barang impor ilegal. Namun, Zulhas memastikan, kerja Satgas Impor Ilegal akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ia menekankan fungsi Satgas Impor Ilegal sebatas terapi kejut untuk menekan praktik impor ilegal. Walau demikian, Ketua Umum PAN ini mengakui Satgas Impor Ilegal telah berhasil membuat sebagian importir menahan pembelian.

"Artinya, Satgas Impor Ilegal itu berhasil dan sudah cukup efektif menahan impor ilegal," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas Impor Ilegal merupakan keputusan politik. Dengan kata lain, nasib Satgas Impor Ilegal akan ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rusmin mengatakan, banyak cara untuk menangani barang impor ilegal selain dengan pengoperasian Satgas Impor Ilegal. Ia mencontohkan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi pengawasan antardaerah untuk memutus rantai peredaran impor ilegal.

Walau demikian, Rusmin mengakui koordinasi antara daerah terkait pengawasan peredaran barang tersebut belum efektif dilakukan. Karena itu, Rusmin menilai Satgas Impor Ilegal kini lebih efektif daripada pengawasan daerah dalam menekan peredaran impor ilegal.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil lewat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 Keanggotaan DPR 2019-2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto dalam laporan yang disampaikan pada Rapat Paripurna itu mengatakan Pansus RUU Paten telah menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah pada 23 September 2024. Ia juga menyampaikan beberapa perubahan substansi undang-undang.

"Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI," kata Wihadi menyampaikan laporan Pansus RUU Paten.

Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diubah beberapa kali itu perlu diubah dan disempurnakan kembali. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan hukum, baik nasional maupun internasional. Perubahan RUU Paten kali ini dilakukan terhadap 48 pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Perubahan pertama berkaitan dengan upaya mendorong inovasi nasional sehingga invensi yang diimplementasikan pada komputer pengaturannya dikelompokkan ke dalam kategori sistem. Juga ada pengelompokan berdasarkan metode, dan penggunaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis 4.0 dan 5.0.

"Invensi juga mencakup penggunaan baru atau temuan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi obat tradisional, grace period atas publikasi ilmiah atas suatu paten diperpanjang dari 6 bulan menjadi 12 bulan untuk memberikan kesempatan kepada investor di Indonesia untuk mendapat mendaftarkan paten," kata Wihadi.

Perubahan kedua berkaitan dengan mengharmoniskan dengan ketentuan paten internasional. UU ini menentukan pemegang paten untuk membuat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada menteri paling lambat setiap akhir tahun.

Perubahan ketiga berkaitan dengan meningkatkan pelayanan paten. Setelah pengesahan RUU, pemohon selanjutnya cukup membuat surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

"Pemeriksaan substantif dilakukan lebih awal agar waktu penyelesaian permohonan paten menjadi lebih cepat dan efisien," kata Wihadi lagi.

RUU juga mengakomodasi pemeriksaan substantif kembali, perubahan juga terkait biaya tahunan sebagai antisipasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan. Usai Wihadi menyampaikan laporannya, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat pun lalu meminta persetujuan dari anggota.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan diikuti persetujuan anggota.

Pemerintah mencatat, investor asing mulai menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan ini. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan, ekosistem investasi di IKN, Kalimantan Timur sudah mulai terbentuk.

"Ekosistem sudah mulai terbentuk, dan kami mempunyai keyakinan ini akan terus bergulir," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9), seperti dikutip dari Antara.

Ia memastikan, pihaknya akan terus proaktif dalam menarik investasi yang memiliki dampak berkelanjutan dan berkesinambungan ke IKN. "Kita mesti proaktif dari segi peraturan regulasi dan penyediaan lahan," ujarnya.

Rosan sebelumnya menyebut, terdapat tambahan lima perusahaan asing yang berinvestasi di IKN dengan total dana US$ 165 juta dolar Amerika Serikat atau Rp 2,51 triliun. Salah satunya adalah perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities PTe Ltd, yang berinvestasi sebesar US$ 65 juta untuk membangun panel surya bertenaga 50 megawat.

Selain di sektor energi, terdapat investor lain asal Singapura yang bergerak di sektor pendidikan, Raffles Education Limited, juga berminat menanamkan modalnya di IKN.

Rosan menilai, masuknya investasi asing ke IKN tersebut menunjukkan bahwa investor swasta maupun BUMN dapat bekerja sama dan tidak perlu saling bersaing. Dengan besarnya potensi pengembangan ekonomi di Indonesia, ia menilai bahwa hal tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga memerlukan peran BUMN dan swasta untuk merealisasikannya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengecam pembubaran paksa acara diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatan Sabtu (28/9) lalu. Juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan partainya kecewa dengan sikap aparat kepolisian di lokasi yang cenderung membiarkan peristiwa tersebut.

"Kami sangat menyayangkan, mengecam keras terjadinya aksi premanisme brutal dengan mencoba mematikan ide dan gagasan yg akan dibahas dalam diskusi tersebut," kata Chico dalam keterangan tertulis, Senin (30/9).

Chico mengatakan, PDIP mendorong aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar kejadian serupa tak terulang lagi. PDIP menurut Chico menyesalkan aparat kepolisian yang diam dan tidak bertindak.

"Kami berharap dan mendorong aparat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penjamin keamanan bagi semua warga negara yang sedang menjalankan hak-hak konstitusionalnya," kata dia.

Adapun, diskusi yang digelar Sabtu (28/9) pagi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional di antaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, dan Soenarko. Dalam diskusi tersebut membahas isu kebangsaan dan kenegaraan.

Sekelompok orang tiba-tiba merusuh
dan membubarkan paksa diskusi itu. Tak hanya merusak peralatan diskusi, juga mengancam peserta.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan beberapa pelaku telah diringkus petugas. "Telah kami amankan beberapa pelaku, nanti lebih lengkapnya akan disampaikan Polda Metro Jaya," kata Trunoyudo di Jakarta, Minggu (29/9).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menepis adanya kabar penyiapan muktamar luar biasa (MLB) NU.

Gus Ipul mengatakan upaya untuk mengadakan MLB tidak akan berhasil karena NU dijaga oleh para kiai dan ulama yang tidak tertarik pada perebutan jabatan.

"Tidak ada dalam sejarah di NU itu MLB. Pernah ada digagas, tapi akhirnya hilang begitu saja," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul turut menanggapi pertanyaan wartawan tentang apakah ada kaitan antara upaya persiapan MLB NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski tak menjawab maupun secara gamblang adanya hubungan tersebut, Gus Ipul mengisyaratkan bahwa publik dapat menilai jika melihat orang-orang yang terlibat dalam rencana penyiapan MLB NU.

"Kalau kita lihat figur-figurnya, orang bisa lihat dan bisa ambil kesimpulan lah ya. Tapi kalau saya yakin MLB tidak akan pernah ada di lingkungan NU," ujar Gus Ipul.

Narasi MLB NU kembali menguat setelah Pengasuh Pondok Pesantren Nur Muhammad Ndresmo, Surabaya, K.H. Maftuh mengatakan ada 100 ulama dan kiai NU melakukan bedah Risalah Bangkalan sekaligus konsolidasi kiai se-Jawa Tengah untuk persiapan MLB.

K.H. Maftuh menyebut hasil diskusi para kiai kita namakan Maklumat Sarang yang memuat beberapa keputusan. Keputusan Maklumat Sarang tersebut, antara lain, yang pertama adalah MLB NU digelar dengan berpedoman pada Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU.

Forum Sarang merekomendasikan tempat pelaksanaan MLB NU di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Usulan itu menjadi alternatif dari rancangan sebelumnya, yakni di Cirebon, Jawa Barat.

Berpedoman pada kaidah ushul fiqh, Forum Sarang menyadari bahwa MLB memiliki dampak yang kurang baik. Namun, bila kinerja dan performa PBNU dibiarkan maka potensial menimbulkan keburukan jauh lebih besar, yakni rusaknya tatanan organisasi di semua level dan hilangnya kebanggaan menjadi warga NU.

“Maka MLB harus dilakukan,” ucap K.H. Maftuh di Pondok Pesantren Sarang, Jawa Tengah pada Senin (23/9), dikutip dari Antara.

Maklumat Forum Sarang juga menyepakati membentuk koordinator wilayah Penyelamatan Organisasi dan MLB Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Korwil:

Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Salafiyah Kajen, Pati, Jawa Tengah, K.H. Syaifurrijal Ajib

Anggota:

Gus Borni Kurniawan (Kebumen)
Gus Adib Zaman (PP Walisongo, Pecangaan, Jepara)
Gus Alif Basuki (Boyolali)
Gus Syauqi Taufiqurrahman (PP Jekulo, Kudus)

Penasihat:

PP Al-Anwar, Sarang, Rembang, Gus Idror Maemun Zubair

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan final kabinet yang akan dipimpinnya rampung paling lama 5 hari menjelang pelantikan. Sesuai rencana Prabowo akan resmi menjadi presiden sejak 20 Oktober 2024.

"Mungkin fix final kabinet itu agak lama ya, tetapi tentunya presiden terpilih punya target kemungkinan h-5 sudah selesai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (30/9).

Dasco mengatakan, nomenklatur kabinet yang akan dibentuk masih dinamis. Ia menyebut proporsi pengisi kursi menteri akan diisi lebih banyak oleh kalangan profesional.

"Dari parpol yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional," katanya.

Di sisi lain, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Amzar Simanjuntak mengatakan sejauh ini, Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya. Namun demikian, Prabowo sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, dan relawan.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44. Dahnil menuturkan hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses. Namun, ia memastikan jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.

Lebih jauh Dahanil mengatakan nantinya akan ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ia mengatakan ada pula kementerian yang akan berubah menjadi Badan.

Sejumlah orang membubarkan diskusi masyarakat yang mengatasnamakan diaspora di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9). Akibat kejadian tersebut, kepolisian menjadi sasaran kritik.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi anggotanya. Hal ini agar tindakan serupa tak terulang lagi.

"Masyarakat perlu kehadirian aparat keamanan dan penegak hukum untuk melindungi mereka dari main hakim sendiri," kata Usman dalam keterangan tertulis, Senin (30/9) dikutip dari Antara.

Sedangkan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo mengecam aksi kekerasan tersebut. Benny mengatakan tindakan tersebut merupakan nilai yang menghancurkan Pancasila.

"Negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi," katanya.

Polisi telah menangkap lima orang yang diduga pelaku pembubaran diskusi di Kemang. Lima orang tersebut berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Kami akan mendalami para pelaku, siapa yang menggerakkan, apa motifnya, apa tujuannya," kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy di Jakarta, Minggu (30/9).

Kronologi Versi Polisi

Djati mengatakan pada Sabtu (28/9) terjadi unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang dari 30 orang yang mengaku bernama Forum Cinta Tanah Air. Mereka menuntut pembubaran diskusi sekelompok masyarakat yang bernama Diaspora dengan alasan tak ada izin hingga memecah belah persatuan.

Mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Diaspora dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya.

Djati mengatakan aparat Polsek Mampang sempat mengamankan diskusi tersebut. Sejumlah personel kepolisian dari polsek juga sempat terlibat aksi saling dorong dengan demonstran.

"Kami mencoba mediasi agar seminat dipercepat sehingga petugas fokus mengawal aksi unjuk rasa," katanya.

Namun, sebanyak 10 hingga 15 peserta aksi unjuk rasa merangsek masuk pintu belakang hotel untuk menuju ruang diskusi. Djati mengatakan saat hal itu terjadi, petugas masih fokus mengamankan bagian depan hotel.

Ia mengatakan pada saat itu anggota masih terfokus di depan hotel melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa dan tiba-tiba sekitar 10 hingga 15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung.

Sempat dilakukan upaya pencegahan oleh sekuriti hotel, namun mereka menjadi korban pemukulan. Massa lalu berhasil masuk dan mencabut baliho diskusi di dalam hotel.

Djati mengaku siap dikritik atas kelemahan petugas yang mengamankan acara ytersebut. "Kami mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan kota Jakarta ini," kata dia.

Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bertemu pada pekan lalu difasilitasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, membahas perseteruan dualisme kepemimpinan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Keduanya mengaku sudah berdamai, tetapi tak memberikan pernyataan bersama terkait siapa kini Ketua Umum Kadin yang sah.

Perseteruan terkait dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin berawal dari Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang digelar sejumlah anggota pada Sabtu (14/9) di Hotel St Regis, Jakarta. Munaslub tersebut menggulingkan Arsjad Rasjid dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Arsjad dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Kadin, terutama terkait posisinya dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pemilu 2024.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo yang hadir saat Munaslub menyebut, acara tersebut dihadiri 28 Kadin Provinsi dan 25 Asosiasi. Bambang menyebut kepemiminan Kadin di bawah Anindya sah dan tak menyalahi AD/ART organisasi lantaran pimpinan Kadin daerah mayoritas dan sudah aklamasi.

Anindya usai Munaslub pun menyatakan, penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah upaya perebutan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Di sisi lain, sejumlah anggota Kadin menolak mengakui Munaslub tersebut. Arsjar Rasjid dan sejumlah anggota Kadin mengklaim Munaslub tersebut tidak sah dan siap memperkarakannya di pengadilan.

Dalam konferensi pers sehari setelah Munaslub, Arsjad menghadirkan 21 dari 35 Ketua Kadin Provinsi yang membawa seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Kadin. Dia menyebut seluruh perwakilan Kadin Provinsi yang hadir dalam konferensi pers juga menolak dan tidak mengakui terselenggaranya Munaslub.

Setelah seteru selama dua pekan dengan beberapa konferensi pers dari kedua kubu, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie akhirnya bertemu pada akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Arsjad, Anindya, dan Bahlil mengunggah pertemuan tersebut di akun Instagram masing-masing, memberikan pernyataan terkait menjaga kesatuan Kadin. Namun, tidak ada pernyataan resmi bersama terkait solusi yang akan ditempuh terkait dualisme kepemimpinan tersebut.

"Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin, dan dua-duanya sudah insyaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten sudah kami ketemu dan kami sudah saling memaafkan dan kami pikir Kadin ke depan harus jadi lebih baik dan kami semua akan menjalankannya," kata Bahlil.

Sehari setelah pertemuan tersebut, Anindya usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad mengaku akan mengakomidasi semua masukan yang diterimanya. Ia pun menawarkan posisi Dewan Pertimbangan kepada Arsjad.

"Karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," kata Anindya, Sabtu (28/9).

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id dari sejumlah sumber, kedua pihak bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional yang semula dijadwalkan pada 2026. Dalam Munas itu, nantinya disepakati untuk mengesahkan Anindya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin.

Namun, Arsjad pada Minggu (29/9) menyatakan, hanya ada dua solusi terkait permasalahan dualisme di Kadin, yakni melalui pengadilan atau musyawarah. Jika melalui pengadilan, menurut Arsjad, akan dibahas satu per satu terkait pasal, pelanggaran, dan sanksi.

"Kedua, melalui musyawarah, seperti nilai bangsa kita, musyawarah mufakat. Kumpul, silaturahmi, diskusi, mendengarkan aspirasi, dan tentu sesuai aturan." ujar Arsjad dalam video yang diunggah melalui akun Instagramnya, Minggu (28/9).

Ia menekankan, pengusaha harus solutif dan bijak, serta tidak saling menyalahkan dalam menyelesaikan dinamikan ini. Ia juga mengingatkan penyelesaian persoalan ini harus taat pada hukum dan aturan.

Riwayat Perebutan Kursi Ketua Umum Kadin Arsjad vs Anindya

Prebutan kursi kepemimpinan Kadin antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid bermula pada 2021. Saat itu, kedua nama tersebut muncul sebagai kandidat utama menggantikan Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin periode 2015-2020. Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, setelah perwakilan Kadin Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan mengumumkan hasil musyawarah mufakat yang menunjuk Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin, sementara Anindya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Hasil musyawarah ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi, yang kemudian memberikan apresiasi atas keputusan tersebut.

Penunjukan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin bukanlah tanpa gejolak. Sempat muncul rumor bahwa jika kongres Kadin yang direncanakan di Bali pada awalnya terlaksana sesuai jadwal, Anindya Bakrie diperkirakan akan keluar sebagai pemenang. Munas yang awalnya direncanakan di Bali pada Juni 2021 itu sempat ditunda dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Penundaan ini diklaim atas pertimbangan risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, meski beberapa pihak menduga ada motif politis di balik perubahan tersebut.

Anindya Bakrie, yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun, dianggap sebagai figur yang memahami dinamika internal Kadin dan memiliki dukungan yang kuat dari kalangan pengusaha. Meskipun ia tidak berhasil mendapatkan kursi Ketua Umum, Anindya masih memainkan peran penting di Kadin dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Di sisi lain, Arsjad Rasjid, yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, baru aktif di Kadin selama dua tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski begitu, Arsjad cepat menunjukkan kedekatannya dengan pemerintah, terutama melalui berbagai kegiatan bersama pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk penutupan masa sidang I Tahun Sidang 2024—2025 Keanggotaan DPR 2019—2024 menyetujui lima rancangan undang-undang (RUU) tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan menjadi undang-undang. Kelima negara yang bakal bekerja sama di bidang pertahanan tersebut adalah India, Prancis, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil.

"Apakah lima RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9). Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna.

Ketua Komisi I DPR yang membidangi persoalan pertahanan Meutya Hafid dalam laporannya menjelaskan sebelumnya Komisi I bersama Pemerintah telah menyetujui lima RUU tersebut. Pembahasan dan persetujuan diambil dalam Pembicaraan Tingkat I pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (25/9).

Meutya menyebutkan kerja sama internasional di bidang pertahanan ini diperlukan guna meminimalisasi potensi ancaman. Kerja sama juga dibuat untuk mendorong kemampuan industri pertahanan suatu negara hingga diplomasi.

"Wujud dari diplomasi pertahanan tersebut adalah terjadinya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, yaitu India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil," ujar Meutya.

Komisi I DPR berharap disetujuinya RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan dengan India, Prancis, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil dapat mendukung peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antarkedua negara. Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan, serta integritas wilayah kedua negara saudara.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden menyatakan persetujuan atas lima RUU kerja sama bidang pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Ia meyakini persetujuan pada 5 RUU akan memuluskan kerja sama antarnegara.

Kelima RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Berikutnya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya ada RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Ada pula RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Rancangan terakhir yang disetujui adalah RUU tentang Pengesahan Persediaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.