Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan konstruksi 47 menara rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN rampung akhir tahun ini. Hingga kini, terdapat 12 unit rusun yang telah rampung.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menargetkan jumlah rusun ASN yang dapat dihuni bertambah delapan unit setiap bulan hingga Januari 2025. Dengan demikian, jumlah rusun ASN yang dapat dihuni pada bulan depan mencapai 20 unit.

"Intinya, penyelesaian konstruksi rusun ASN akan bertahap supaya betul-betul siap dihuni, sebab seluruh rusun ASN akan dilengkapi dengan perabotan," kata Danis di kantornya, Jumat (27/9).

Danis mengakui perkembangan konstruksi rusun ASN di IKN kini tidak dapat diprediksi akibat kondisi cuaca di IKN. Oleh karena itu, ia menilai seluruh konstruksi dapat rampung selambatnya awal Januari 2025.

Sebanyak 47 menara rusun ASN akan memuat ribuan ASN TNI-Polri dengan hitung-hitungan 3.200 orang apabila menggunakan skenario berbagi hunian, dan 1.700 ASN TNI-Polri jika menerapkan skema hunian individu.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase, yakni:

1. Fase pertama, 2020-2024, pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan.
2. Fase kedua, 2025-2029, dilakukan pengembangan shared office di IKN.
3. Fase ketiga, 2030-2039, dilakukan pengembangan agile government
4. Fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0. Adapun fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).
   
   Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto sebelumnya mengatakan, pemerintah masih belum menentukan skema yang akan dikenakan bagi ASN yang tinggal di rusun tersebut. Saat ini ada 12 menara rusun yang dapat beroperasi secara fungsional.

Namun, Iwan memastikan pengelolaan rusun ASN akan diserahkan ke Otorita IKN. Alhasil, status ke-47 rusun hunian tersebut akan menjadi rumah negara atau biasa disebut rumah dinas.

"Rusun ASN dan aparat penegak hukum rencananya diserahkan ke OIKN karena ada pejabat setingkat deputi atau direktur yang menangani hal tersebut," kata Iwan di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8).

Sebanyak 47 menara rusun tersebut baru dapat menampung 7.755 personil ASN dan memakan anggaran negara hingga Rp 9,4 triliun. Artinya, rata-rata harga satu unit rusun tersebut mencapai Rp 1,21 miliar.

Ukuran terkecil dalam unit rusun yang akan didapatkan ASN tersebut adalah 98 meter persegi. Luas tersebut lebih besar jika dibandingkan apartemen kelas menengah bawah atau rumah 36 meter persegi yang ada di Jakarta.

Selain itu, tinggi per rusun akan dibatasi maksimal 12 lantai. Tingkat eselon seorang ASN akan menentukan luas unit rusun yang akan didapatkannya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menutup kemungkinan kader partai banteng bergabung di kabinet Prabowo Subianto-GIbran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Puan menanggapi isu Menteri Kesehatan yang juga merupakan kader PDIP Budi Gunadi Sadikin masuk sebagai salah satu menteri di pemerintahan mendatang.

"Apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Di sisi lain, Puan juga berbicara mengenai wacana pertemuan presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Puan yang juga merupakan putri dari Megawati mengatakan wacana pertemuan tengah dibicarakan secara intensif.

"Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo, seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif," kata dia.

Belakangan, nama Budi diisukan akan menjadi salah satu menteri di kabinet pimpinan Prabowo. Budi mengaku, sering berkomunikasi dengan Prabowo, namun dalam kapasitas sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Adapun Prabowo sebelumnya dikabarkan telah memulai proses penyusunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Sejumlah perangkat hukum juga telah disiapkan untuk mengakomodasi keperluan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian.

Bersamaan itu, sejumlah figur politisi dan pimpinan partai politik digadang-gadang bakal diangkut oleh Prabowo untuk mengisi pos-pos mentari yang tersedia. Nama-nama yang kerap bersinggungan dengan jatah menteri Prabowo yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono.

Selain itu, muncul nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna (Tommy) Djiwandono. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyampaikan kisi-kisi beberapa menteri yang akan duduk di Pemerintahan Prabowo.

Menurut Hashim, ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara bakal menjadi menteri di pemerintahan Prabowo - Gibran nantinya. Hashim pun mengaku telah mengetahui nama-nama kandidat menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Kendati demikian, adik Prabowo tersebut belum mengungkapkan secara gamblang pada publik nama-nama yang dimaksud. Nama Budi pun masuk dalam daftar tokoh potensial jadi menteri Prabowo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah untuk bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024.

“Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/9).

Tessa mengatakan larangan keluar negeri berlaku untuk 6 bulan. Larangan tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan ketiganya dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus yang tengah diusut KPK berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi pada saat Awang Faroek Ishak menjabat sebagai gubernur pada periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Terkait penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Timur, Asep mengungkapkan penyidik menyita sejumlah sejumlah dokumen terkait pengurusan IUP di wilayah tersebut. "Barang bukti yang didapat terkait dengan dokumen pengurusan izin usaha pertambangan. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai gubernur," ujarnya.

Sebelumnya pada 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. KPK pun telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk inisial dan jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini," ujar Tessa.

Dalam perkara ini, Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya mengatakan komisi telah membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, Nawawi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail perkara tersebut demi kelancaran penyidikan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bahwa terjadi kecelakaan kerja di fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) yang merenggut 61 korban jiwa dalam periode 2016-2023. Kecelakaan ini terjadi di lima kawasan smelter yang ada di Pulau Sulawesi.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna mencontohkan salah satu insiden kecelakaan kerja selama 2016-2023 terbanyak ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Berdasarkan catatan Kemnaker, dalam rentang waktu itu telah terjadi 25 insiden kecelakaan yang mengakibatkan 39 korban jiwa dan 82 orang terluka di IMIP.

“Kami tidak melihat jumlahnya, karena tidak boleh ada fatalitas meskipun hanya satu orang. Sebab begitu meninggal, korban jiwa tidak bisa kembali lagi,” kata Yuli saat ditemui di Seminar 'Human Health and Environmental Developments in Indonesia's Value Chain', Kamis (26/9).

Yuli mengatakan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di industri smelter mendatangkan kerugian bagi seluruh pihak. Mulai dari investor, perusahaan, negara, hingga keluarga korban.

Selain korban jiwa dan luka-luka, pada periode tersebut insiden kecelakaan juga mengakibatkan 40 orang pusing dan sesak nafas akibat kebocoran gas di PT Merdeka Tsingshan Indonesia yang masuk dalam kawasan IMIP.

“Banyaknya insiden kecelakaan ini menunjukkan betapa vitalnya penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk lingkungan untuk menekan angka kecelakaan khususnya di industri smelter,” ujarnya.

Berikut daftar insiden kecelakaan di lima kawasan smelter periode 2016-2023:

Indonesia Morowali Industrial Park

• 25 kecelakaan periode 2016-2023
• 39 meninggal
• 82 luka-luka

Huadi Nickel Alloy Indonesia (HDNI)

• 6 kecelakaan periode 2020-2023
• 3 meninggal
• 3 luka-luka

Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI)

• 9 kecelakaan periode 2015-2022
• 7 meninggal

Gunbuster Nickel Industry (GNI)

• 10 kecelakaan periode 2020-2023
• 8 meninggal
• 3 luka-luka

Wedabay Industrial Park (IWIP)

• 9 kecelakaan periode 2021-2022
• 4 meninggal 18 luka-luka

Yuli mengatakan pemerintah saat ini terus mendampingi penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di setiap smelter yang beroperasi. Dia menyebut hal tersebut tidak hanya terbatas untuk smelter yang dimiliki oleh Cina.

“Kami minta laporan secara rutin dan memberikan dorongan agar mereka menyusun peta jalan program kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo meresmikan tiga fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter pada pekan ini, yang terdiri atas dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambanga Bisman Bakhtiar menilai masifnya pembangunan smelter perlu diiringi dengan upaya membangun industri turunannya.

Bisman menjelaskan, tingkat konsumsi produk smelter terutama tembaga di dalam negeri belum maksimal. Menurutnya, hal ini wajar sebab hilirisasi tembaga masih dalam tahap awal. Selain itu, pasar ekspor juga masih cukup besar.

“Untuk itu pemerintah harus mampu percepat menciptakan ekosistem industri tembaga dan mendorong industri turunannya,” kata Bisman saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (26/9).

Menurut Bisman, pembangunan industri turunan butuh waktu panjang. Namun, jika ada dorongan dan kemudahan dari pemerintah terkait dengan investasi, perizinan, dan lahan, waltunya bisa relatif lebih cepat. Membangun industri turunan dari smelter-smelter yang sudah ada saat ini setidaknya membutuhkan tiga tahun untuk tahap awal.

Ia menekankan, keberadaan industri turunan ini yang nantinya akan berdampak besar untuk ekonomi serta menciptakan efek berganda.

Tiga smelter yang sudah diresmikan ini terdiri atas smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur dan smelter milik PT Amman Mineral Internasional di Nusa Tenggara Barat. Kedua smelter ini telah resmi memproduksi produk turunan tembaga.

Sementara smelter bauksit milik konsorsium PT Antam Tbk dan PT Inalum di Mempawah, Kalimantan Barat baru secara resmi menginjeksikan bauksit ke dalam smelter tersebut.

“Daripada hanya mengandalkan produk langsung hasil smelter tembaga yang nilai tambahnya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Smelter tembaga PTFI mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga menjadi 900 ribu ton katoda per tahunnya. Sementara untuk smelter Amman berkapasitas 900 ribu ton tembaga yang dapat memproduksi konsentrat sebanyak 220 ribu ton per tahun.

Tidak hanya Bisman, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi juga mendorong penciptaan industri turunan. Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak sumber daya yang bisa dimurnikan di smelter.

“Jangan sampai hilirisasi ini berhenti di pemurnian saja, katoda itu kan masih tergolong bahan baku. Kalau bisa diolah lebih lanjut oleh industri dalam negeri tentu dapat menghasilkan banyak produk seperti kabel, peralatan mobil listrik,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id pada Kamis (26/9).

Fahmy menyebut, penciptaan industri turunan ini juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar hingga membuka lapangan pekerjaan.

Ia menekankan perlunya keseriusan pemerintah untuk menciptakan industri turunan. Hal ini untuk menghindari nasib sama seperti komoditas nikel yang hanya dihilirisasi hingga menghasilkan produk turunan kedua kemudian diekspor ke luar negeri.

“Smelter nikel itu kan banyak dimiliki oleh Cina, sehingga nilai tambah hilirisasinya lebih banyak dinikmati mereka,” ujarnya.

Dampak Ekonomi Hilirisasi Jokowi

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan penjelasan terkait pemecatan Tia Rahmania dari calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Banten I. Pemecatan Tia sebelumnya ramai disorot lantaran dianggap melontarkan sindiran kepada Nurul Ghufron selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP Ronny Talapessy mengatakan putusan memecat Tia berdasarkan putusan Mahkamah Partai. Menurut Ronny PDIP sengaja merekrut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan untuk menyidangkan sengketa pemilu di internal partai.

Ronny menjelaskan selama pemilu 2024, Mahkamah Partai PDIP menyidangkan 135 kasus di tingkat pemilihan calon anggota DPRD hingga DPRD, salah satunya gugatan Bonnie Triyana. Majelis Partai kata Ronny pada 13 Mei sudah memutus delapan PPK di delapan kecamatan di Dapil Banten I, Lebak dan Pandeglang.

“Terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudari Tia Rahmania," ujar Ronny.

Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDI Perjuangan menyidangkan kasus Tia Rahmania. Mahkamah Partai memutus Tia Rahmania terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai. Selanjutnya pada 30 Agustus 2024, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU.

Menurut Ronny, selanjutnya Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutus Tia bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian.

Surat pemberhentian dilayangkan pada 13 September 2024. Selanjutnya KPU merilis Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI

"Jadi, teman-teman, rekan-rekan, masyarakat bahwa ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di acara Lemhamnas, kemudian partai memecat saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar. Jadi, ini prosesnya sudah panjang," jelas Ronny.

Pergantian nama Tia dari caleg terpilih PDIP mendapat sorotan. Tia sebelumnya sempat melayangkan kritik pada pimpinan KPK Nurul Ghufron. Dalam salah satu sesi diskusi, Tia langsung menanyakan bagaimana komitmen KPK dalam pemberantasan rasuah di tengah banyaknya kasus yang menyeret pejabat negara.

KPU Batal Lantik Tia Rahmania

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal melantik calon anggota legislatif terpilih Tia Rahmania sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober 2024. Keputusan itu diambil setelah KPU mendapat pemberitahuan dari PDIP tentang pemecatan Nia sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan surat Keputusan KPU nomor 1368 Tahun 2024 yang diteken Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 23 September 2024, Tia digantikan Bonnie Triyana. Bonnie merupakan peraih suara terbesar kedua setelahnya di daerah pemilihan atau Dapil Banten I.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan penggantian caleg terpilih dapat dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Menurutnya, tidak ada aturan yang membatasi waktu penggantian caleg terpilih.

“Tapi, tentunya ada faktor administrasi penerbitan keputusan tentang pelantikan Anggota DPR dan DPD yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan,” kata Idham.

Tia sebelumnya terpilih menjadi caleg DPR dari daerah pemilihan Banten I dengan meraih 37.359 suara. Ia menjadi satu-satunya kader PDIP yang meraih kursi DPR di dapil tersebut.

Dalam surat Keputusan KPU nomor 1368 tak hanya Tia yang diganti. Adapula nama Rahmad Handoyo yang digantikan oleh Didik Haryadi yang juga merupakan caleg PDIP di Dapil Jawa Tengah V.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama (RMH). Rachmat diperiksa sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PGN dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada 2017-2021.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (26/9).

Selain memeriksa Rachmat, KPK juga memanggil Head of Marketing Direktorat Komersial PT. PGN (Persero) Tbk 2015-2018 Ade Munandir (ADM). Meski demikian KPK belum mengumumkan soal informasi apa saja yang akan dikonfirmasi kepada kedua pejabat PGN tersebut.

KPK pada 13 Mei 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT PGN Tbk untuk tahun anggaran 2018—2020. Penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dan perusahaan yang berinisial PT IG pada tahun 2018—2020. Tindakan itu disebut-sebut telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Sesuai dengan kebijakan KPK, konstruksi perkara beserta pasal dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dan utuh ketika penyidikan telah rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Berdasarkan perkembangan penyidikan perkara tersebut, tim penyidik KPK memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap dua orang terkait dengan perkara tersebut. Dua orang tersebut terdiri atas satu orang penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

Israel menolak usulan gencatan senjata dengan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Usulan penghentian konflik selama 21 hari itu sebelumnya diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Prancis dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 25 September.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa negaranya menolak usulan gencatan senjata dengan Hizbullah. Malahan, Israel berniat untuk mengerahkan operasi militer darat ke wilayah perbatasan Lebanon.

“Kami akan terus berperang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan segenap kekuatan kami hingga meraih kemenangan dan memastikan kembalinya penduduk utara ke rumah mereka dengan aman,” ujar Katz dalam sebuah pernyataan di kanal media sosial X, dikutip dari Reuters pada Kamis (26/9).

Serangan udara Israel terbaru menghantam 75 target yang terafiliasi dengan Hizbullah di Lembah Bekaa dan selatan Lebanon. Objek-objek itu termasuk fasilitas penyimpanan senjata dan peluncur siap-tembak.

Agresi terbaru ke sebuah bangunan tiga lantai di kota Younine, Lebanon, itu menewaskan 23 warga Suriah yang kebanyakan wanita dan anak-anak. Wali Kota Younine, Ali Qusas menyampaikan bahwa Lebanon saat ini merupakan negara suaka bagi sekitar 1,5 juta warga Suriah yang melarikan diri dari perang saudara.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz dan rangkaian serangan udara Israel ke Lebanon memupuskan harapan akan penyelesaian damai dua negara. Harapan itu sebelumnya muncul ketika Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyatakan gencatan senjata dapat segera tercapai.

Mikati menyambut positif adanya seruan untuk gencatan senjata yang diserukan oleh AS dan Prancis, namun ia mengatakan kunci keberhasilan damai sementara tergantung pada komitmen Israel. Ketika ditanya apakah gencatan senjata dapat segera dicapai, Mikati mengatakan kepada Reuters, “Semoga.”

Israel Bersiap Serang Lebanon

Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengatakan negaranya sedang bersiap untuk melancarkan serangan darat ke Lebanon di tengah tekanan internasional untuk gencatan senjata.

“Sepatu militer kalian akan memasuki wilayah musuh, memasuki desa-desa yang telah disiapkan Hizbullah sebagai pos militer besar, dengan infrastruktur bawah tanah, titik kumpul, dan landasan peluncuran ke wilayah kita,” kata Halevi, dikutip dari The Guardian, Kamis (26/9).

Meskipun Halevi telah menyampaikan pernyataannya tersebut, Juru Bicara Markas Besar Pertahanan AS Pentagon, Sabrina Singh, menyatakan bahwa operasi militer darat tampaknya belum akan terjadi.

Di sisi lain, Hizbullah berkukuh bahwa penghentian serangan mereka bergantung pada berakhirnya operasi Israel di Jalur Gaza, Palestina. Hizbullah mencoba menyerang Tel Aviv untuk pertama kalinya pada hari Rabu (25/9), malam.

Serangan rudal Lebanon dapat dilumpuhkan oleh Israel melalui pengerahan pertahanan udara. Israel mengklaim tidak ada kerusakan atas upaya serangan tersebut. Militer Israel juga menyatakan telah menggagalkan serangan udara 45 rudal yang ditembakkan dari Lebanon menuju wilayah Galilea Barat.

Lebanon mencatat jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel dalam tiga hari terakhir menewaskan lebih dari 600 orang, dengan ribuan lainnya terluka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sekira 90.000 orang telah mengungsi sejak awal pekan.

Selain itu, lebih dari 200.000 orang telah meninggalkan rumah mereka di Lebanon selatan selama setahun terakhir karena bentrokan antara Hizbullah dan Israel.

Juru Bicara Parlemen Lebanon, Nabih Berri, mengatakan bahwa dia sedang melakukan ‘upaya besar’dengan berkoordinasi dengan AS untuk mencapai solusi diplomatik antara Israel dan Hizbullah.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) menyampaikan kecaman keras terhadap serangan militer Israel yang dilancarkan ke wilayah Lebanon pada Selasa, 24 September 2024. Serangan ini memperburuk krisis keamanan yang telah berlangsung di kawasan Palestina dan Lebanon.

Dalam pernyataan resminya, PPI Dunia menegaskan keprihatinan mendalam terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI), terutama para pelajar dan diaspora Indonesia yang berada di Lebanon.

Serangan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Lebanon dan menciptakan ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

"PPI Dunia mengecam keras agresi Israel terhadap Lebanon. Kami mendukung penuh perjuangan rakyat Lebanon dan Palestina dalam menghadapi tindakan yang tidak bisa dinormalisasi ini," ujar Marhadi, Koordinator PPI Dunia, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Lebih lanjut, PPI Dunia juga menyatakan solidaritasnya kepada semua pihak yang terdampak akibat ketidakstabilan ini dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut untuk memastikan keselamatan WNI.

PPI Dunia mengimbau agar seluruh WNI di Lebanon tetap waspada, mengikuti arahan KBRI, dan mempertimbangkan opsi evakuasi yang telah disediakan.

Terakhir, surat pernyataan sikap ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan komitmen dalam mendukung keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Lebanon.

PPI Dunia berharap situasi segera membaik, dan semua pihak yang berada di wilayah konflik senantiasa dalam keadaan aman. Sekaligus juga mengecam keras atas serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Lebanon yang mengakibatkan ketidakstabilan kawasan semakin memburuk.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan belum ada jadwal pasti terkait pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kendala utama adalah menyesuaikan waktu yang cocok antar dua sosok politisi tersebut.

"Belum ada penjadwalan yang pasti, namun tentunya kendalanya hanya terkait dengan mencocokkan waktu saja di antara kedua sosok tesebut," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim lewat pesan suara WhatsApp pada Kamis (26/9).

Meski belum ada kepastian terkait jadwal pertemuan antara Mega dan Prabowo. PDIP berharap pertemuan keduanya bisa terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Jadi tunggu saja. Mudah-mudahan segera bisa dilakukan sebelum pelantikan. Update-nya baru sebatas itu," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga telah menyampaikan bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah disusun. "Insya Allah akan terjadi," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (9/9).

Muzani mengatakan hal tersebut seusai MPR bertemu dengan Megawati menyangkut pencabutan TAP XXXIII/MPRS/1967. Ia mengatakan [ertemuan antara dua Ketua Umun partai itu akan terlaksana dalam waktu dekat.

"Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," ujar Muzani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPDIP Puan Maharani mengungkapkan kabar terbaru rencana pertemuan Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Puan belum menjelaskan di mana pertemuan akan digelar. Namun, ia memastikan pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di tempat yang disetujui kedua pihak.

"Di tempat yang asyik. Tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9).

Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan pendapatan petani naik 333,61% atau lebih dari empat kali lipat menjadi Rp 66,82 juta per tahun pada 2023 dibandingkan 2021 Rp 15,41 juta per tahun. Pendapatan bulanan petani saat ini hampir dua kali lipat rata-rata Upah Minimum Provinsi 2023 senilai Rp 2,92 juta.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan data pendapatan petani tersebut diperoleh berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II besutan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, peningkatan pendapatan tersebut salah satunya didorong oleh program bantuan pangan yang dimulai pada 2022.

"Bapanas bersama Perum Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian kami salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan," kata Arief dalam keterangan resmi, Kamis (26/9).

Peningkatan pendapatan tersebut tercermin dari perkembangan Nilai Tukar Petani ada 2022 sampai 2024. BPS mendata Indeks Harga Diterima Petani pada Agustus 2024 mencapai 144,73 poin. Angka tersebut lebih besar dari capaian Agustus 2022 sekitar 120 poin.

Arief mendata Bulog berhasil menyerap beras lokal sejumlah 994.000 ton pada 2022. Angka tersebut naik menjadi 1 juta ton pada tahun lalu dan ditargetkan mencapai 1,03 juta ton tahun ini.

Karena itu, Arief menilai ekosistem pangan dari hulu sampai hilir berjalan cukup baik. Mantan Direktur Utama ID Food ini optimistis petani bersemangat untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan domestik.

"Alhasil, kemandirian pangan nasional kian kokoh dengan semangat petani," ujarnya.

Di sisi lain, BPS memproyeksikan neraca produksi beras Agustus-Oktober 2024 mencatatkan surplus 1,07 juta ton. Ia menyampaikan, proyeksi tersebut berpotensi menekan ketergantungan beras impor selama tiga bulan ke depan.

Proyeksi produksi beras per Agustus 2024 mencapai 2,84 juta ton atau tertinggi selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, produksi Oktober 2024 mencapai 2,59 juta ton menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Arief sebelumnya memastikan, akan terus mengawasi realisasi produksi beras hingga Oktober 2024. Namun, Arief belum berencana menambah kuota impor beras dari posisi saat ini sejumlah 3,6 juta tahun.

Ia mendata, Perum Bulog saat ini telah merealisasikan kuota beras impor sekitar 2,7 juta ton. Ia menekankan, seluruh beras impor dikelola Bulog dan di luar jenis beras khusus maupun beras pecah.

Mayoritas negara asal beras yang diimpor Bulog adalah Vietnam dan Thailand. "Tidak mudah untuk mencari dan memasukkan beras impor saat ini," kata Arief.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal melantik calon anggota legislatif terpilih Tia Rahmania sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober 2024. Keputusan itu diambil setelah KPU mendapat pemberitahuan dari PDIP tentang pemecatan Nia sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan surat Keputusan KPU nomor 1368 Tahun 2024 yang diteken Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 23 September 2024, Tia digantikan Bonnie Triyana. Bonnie merupakan peraih suara terbesar kedua setelahnya di daerah pemilihan atau Dapil Banten I.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan penggantian caleg terpilih dapat dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Menurutnya, tidak ada aturan yang membatasi waktu penggantian caleg terpilih.

“Tapi, tentunya ada faktor administrasi penerbitan keputusan tentang pelantikan Anggota DPR dan DPD yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum pelantikan dilaksanakan,” kata Idham.

Tia sebelumnya terpilih menjadi caleg DPR dari daerah pemilihan Banten I dengan meraih 37.359 suara. Ia menjadi satu-satunya kader PDIP yang meraih kursi DPR di dapil tersebut.

Dalam surat Keputusan KPU nomor 1368 tak hanya Tia yang diganti. Adapula nama Rahmad Handoyo yang digantikan oleh Didik Haryadi yang juga merupakan caleg PDIP di Dapil Jawa Tengah V.

Sebelumnya, pergantian nama Tia dari caleg terpilih PDIP mendapat sorotan. Tia sebelumnya sempat melayangkan kritik pada Nurul Ghufron yang merupakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sesi diskusi, Tia langsung menanyakan bagaimana komitmen KPK dalam pemberantasan rasuah di tengah banyaknya kasus yang menyeret pejabat negara.

Aturan Penggantian Caleg DPR

Merujuk ketentuan, penggantian caleg terpilih dimungkinkan berdasarkan Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Berikut ketentuannya:

Pasal 425 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
4. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
4. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.

(7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.

(8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.

(9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).