PT Pertamina Hulu Energi menyatakan akan terus memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk mencapai target tersebut, PHE, anak usaha Pertamina yang memiliki lini bisnis di bidang hulu minyak dan gas ini, telah menyusun strategi dengan memanfaatkan potensi eksplorasi untuk pertumbuhan jangka panjang.

Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya menjalankan dua strategi eksplorasi. Strategi pertama, eksplorasi di sekitar ladang migas yang dimiliki alias mature area. Karena itu perlu memutakhirkan konsep ekplorasi yang didukung teknologi terbaru untuk menunjang pencapaian target produksi jangka pendek.

“Contoh keberhasilan eksplorasi di mature area adalah pembuktian konsep perangkap stratigrafi melalui temuan sumur eksplorasi Astrea (ATR)-001 di wilayah PHR di Rokan Hilir, Riau,” kata Muharram di kawasan Gunung Puntang, Bandung Selatan, Kamis (29/8/2024). “Dengan uji produksi mencapai 3.064 barrel minyak per hari,”

Pada konsep stratigrafi atau stratigraphic play dijelaskan bahwa proses terjadinya pengendapan dipengaruhi beberapa faktor seperti tektonik, perubahan muka laut, pasokan sedimen, iklim dan geometri fasies sedimen. Karena itu memungkinkan adanyaa pendekatan dalam memahami sejarah pengendapan batuan. Sehingga konsep stratigrafi dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan lingkungan pengendapan, termasuk dalam hal eksplorasi migas.

Strategi kedua, melakukan eksplorasi di area emerging / frontier yang lebih berisiko. Namun strategi ini menjanjikan peluang penemuan sumber daya yang besar guna memenuhi target pertumbuhan produksi migas jangka panjang.

Contoh kegiatan eksplorasi di area frontier yang sedang berjalan yaitu pemboran sumur wildcat Tedong (TDG)-001 di daerah Morowali Utara, Sulawesi Tengah. “Sumur Tedong sudah mencapai kedalaman akhir pada 25 Agustus 2024 dengan indikasi kolom migas yang cukup tebal,” ujar Muharram.

Dua strategi ini diyakini ampuh dalam menjalankan bisnis di sektor hulu migas. PHE berkomitmen untuk mewujudkan tugas dari Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Di sana ada tujuan pengelolaan energi yang terbagi dalam beberapa sektor, yaitu availability, accessibility, acceptability, dan sustainability.

Terkait availability, PHE berkomitmen menyediakan energi yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dan industri. Muharram berkata, “Dalam hal ini PHE agresif melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber minyak dan gas bumi.”

Dalam hal accessibility, PHE gencar membangun infrastruktur energi di seluruh wilayah nusantara sehingga memberikan kemudahan untuk masyarakat dan industri. “Eksplorasi migas di wilayah Indonesia bagian timur masih berpotensi besar untuk mendukung ketahanan energi tanah air,” ujarnya.

Dari sisi acceptability, Pertamina akan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sementara aspek sustainability, perusahaan ini menjamin pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam aspek keberlanjutan ini, PHE memiliki strategi transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi gas yang ramah lingkungan, program dekarbonisasi dan inovasi teknologi carbon capture utilization & storage (CCUS) dan carbon capture storage (CCS). “Proyek CCS/CCUS sudah mulai kami lakukan di sejumlah tempat dan alhamdulillah sudah memberikan hasil positif,” kata Muharram.

PHE juga berkomitmen menjaga praktik bisnis sesuai tren investasi berkelanjutan dan prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta mengutamakan aspek keamanan. PHE berkomitmen pada 10 prinsip universal dari United Nations Global Compact (UNGC) dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG. PHE telah terdaftar dalam UNGC sejak Juni 2022.

Dalam mendukung aspek governance, PHE juga berkomitmen menjalankan zero tolerance on bribery. Misalnya, memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi sistem manajemen anti penyuapan yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

PT Pertamina Energy Terminal melaporkan bahwa pembangunan liquified petroleum gas (LPG) terminal refrigerated di Tuban Jawa Timur telah memasuki tahap kedua.

“Meliputi pembangunan jetty, izin operasi, serta pengembangan fasilitas operasional di darat,” kata Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal, Bayu Prostiyono dikutip dari siaran pers pada Jumat (30/8).

Bayu menyebut proyek ini merupakan wujud nyata komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan efisiensi operasional dan keamanan distribusi LPG di Indonesia.

Proyek ini dirancang untuk menyimpan LPG, menggantikan mekanisme ship-to-ship transfer atau pemindahan kargo dari kapal ke kapal. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko operasi.

Bayu menyebut pada fase pertama, Pertamina telah berhasil mendirikan dua unit tangki refrigerated berkapasitas 44.000 metrik ton (MT). Masing-masing tangki ini digunakan untuk propane dan butane, serta dua unit tangki spherical berkapasitas 2.500 MT untuk LPG mixed.

Pertamina menyebut, kehadiran LPG Terminal Ref Jatim nantinya akan mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

Tidak hanya itu, pembangunan terminal ini juga tercatat menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 1142 orang selama proyek berlangsung, serta penyerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek ini sebesar 33,23%.

Kehadiran infrastruktur strategis ini, ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya membantu menggerakkan perekonomian nasional.

Sebagai upaya peningkatan keandalan operasional, LPG Terminal Ref Jatim ini akan memperkuat throughput LPG Pertamina Energy Terminal.

Selain itu, proyek ini juga memberikan fokus besar pada peningkatan aspek keselamatan, memastikan bahwa distribusi LPG dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi dan andal.

Dengan lokasinya yang strategis, LPG Terminal Ref Jatim akan berperan sebagai hub terminal utama untuk distribusi LPG ke wilayah timur Indonesia.

Terminal ini diproyeksikan akan melayani hingga 40% kebutuhan LPG nasional, menjamin ketersediaan energi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Terminal ini siap mendukung distribusi LPG melalui transportasi darat maupun laut dengan lebih efisien.

Rencana Pembangunan

Pada 2023 PT Pertamina Energy Terminal menandatangani perjanjian kerja sama dan kickoff meeting untuk proyek pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur atau Terminal LPG Tuban.

Proyek kerja sama ini berupa Kerja Sama Operasi (KSO) yang melingkupi pembangunan terminal sisi darat, pipeline, dan jetty.

VP Terminal Operation PET Heri Santika Permana mengatakan dengan terminal LPG Tuban ini, Pertamina Energy Terminal akan mengelola rantai distribusi energi nasional yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Terminal LPG Refrigerated Tuban ini nantinya akan menjadi salah satu terminal energi besar yang melayani dan memenuhi 35% kebutuhan LPG nasional meliputi area Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, serta Sulawesi,” ujar Heri beberapa waktu lalu, Jumat (10/3).

Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur ditargetkan selesai pembangunan pada 2025. Sedangkan operasional diperkirakan bisa dimulai pada 2026. Pembangunan tahap II ini melanjutkan pembangunan terminal tahap I yang telah selesai pada Desember 2022 lalu.

“Kami berharap dengan proyek pembangunan Terminal LPG Tuban dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar,” ujar Heri lagi.

Pemerintah daerah Extremadura, Spanyol menawarkan insentif mencapai 15 ribu euro atau sekitar Rp 250 juta kepada pekerja lepas digital atau digital nomad yang ingin tinggal di daerah mereka setidaknya selama dua tahun. Insentif diberikan untuk meningkatkan jumah penduduk di wilayah populasi terendah di spanyol tersebut.

Mengutip CNBC, wilayah tersebut telah mengalokasikan anggaran mencapai 2 juta euro atau sekitar Rp 34 miliar agar sekitar 200 digital nomad tertarik berpindah ke wilayah itu. pemerintah Extremadura menyatakan bahwa hibah tersebut akan mencakup penyediaan perumahan, lahan, dan semua yang diperlukan untuk mempercepat kedatangan mereka.

Pengumuman skema ini merupakan bagian dari program repopulasi berkelanjutan yang disebut "Live in Ambroz," yang merujuk pada Lembah Ambroz di provinsi Cáceres. Lembah tersebut adalah salah satu daerah yang terus-menerus mengalami penurunan populasi.

Pihak berwenang Spanyol memberi tahu Euronews bahwa pengajuan permohonan hibah diharapkan dibuka pada bulan September dan dapat diajukan secara daring setelah tersedia. Untuk mengajukan permohonan hibah, persyaratan berikut harus dipenuhi:

Anda tidak boleh tinggal di Extremadura dalam enam bulan terakhir
Menjadi penduduk resmi di Spanyol dan memiliki nomor identitas asing
Bekerja jarak jauh di industri teknologi
Warga negara non-UE, seperti dari Amerika Serikat, juga dapat mengajukan permohonan tetapi harus sudah memperoleh visa nomaden digital Spanyol.

$16.703 yang ditawarkan akan dibagi menjadi beberapa hibah. Wanita dan mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang memilih untuk tinggal di kota dengan penduduk kurang dari 5.000 akan mendapatkan €10.000 atau $11.135, dan yang lainnya akan mendapatkan €8.000 atau $8.908. Setelah dua tahun, perempuan dan mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang memilih untuk tinggal setahun lagi akan menerima pembayaran kedua sebesar €5.000 atau $5.568, sementara yang lainnya akan diberikan €4.000 atau $4.454.

Pelamar akan mendapat kabar dalam waktu tiga bulan jika terpilih untuk menerima hibah. Setelah terpilih, pelamar harus mendaftar ke kotamadya di Extremadura untuk mendapatkan sertifikat padrón dalam waktu tiga bulan. Setelah langkah tersebut, pelamar akan memiliki waktu satu bulan untuk meminta pembayaran hibah, yang akan dilakukan dalam satu transaksi.
Kirim masukan
Panel samping
Histori
Tersimpan

Dewan Pers melantik 11 orang anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas. Anggota ini terdiri dari unsur Dewan Pers, pakar, dan unsur pemerintah.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan penetapan anggota komite merupakan bagian komitmen Dewan pers memastikan perusahaan platform digital berperan adil dan bertanggungjawab dalam ekosistem media di Indonesia. Menurutnya, langkah ini juga bisa memperkuat keberlanjutan jurnalisme di era digital.

“Kami berharap dengan terbentuknya Komite ini, jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi, smeentara hak jurnalis dan media tetap terjaga,” ujar Ninik seperti dikutip Jumat (30/8).

Selanjutnya komite akan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Februari lalu. Penetapan ini dilakukan lewat sidang pleno Dewan Pers pada Senin (19/8) malam.

Berikut daftar 11 anggota Komite untuk Jurnalisme Berkualitas

Anggota Komite dari Unsur Dewan Pers

• Alexander Carolus Suban
• Fransiskus Surdiasis
• Herik kurniawan
• Sasmito Madrim
• Suprapto

Anggota Komite dari Unsur Pakar

• Ambang Priyonggo (Akademisi Universitas Multimedia Nusantara)
• Damar Juniarto (Eks Direktur SAFENet)
• Guntur Syahputra Saragih (Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
• Indriaswati Dyah Saptaningrum (Akademisi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, pakar hukum dagang internasional)
• Kristiono Setyadi (Akademisi Universitas Gadjah Mada, pakar teknologi algoritma dan iklan)

Anggota Komite dari Unsur pemerintah

• Mediodecci Lustarini (Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Tim seleksi juga menetapkan dua cadangan dari wakil Dewan Pers, yakni Bekti Nugroho dan Pasaoran Simanjuntak. Sementara itu, cadangan dari Kemenko Polhukam adalah Arif Satria dan Didin Muhafidin.

Selain menetapkan anggota komite, pleno Dewan Pers ini juga menyetujui beberapa dokumen penting hasil kerja Gugus Tugas yang bakal jadi pedoman pelaksanaan tugas komite. Dokumen ini berisi kerangka dan mekanisme kerja, tata kelola, SOP mediasi, perjanjian, lisensi kontek dan bagi hasil, serta SOP pengawasan pelaksanaan.

Sentra Edukasi Bambu, yang terletak di lahan seluas 1,9 hektar di Dusun Mligi, Desa Claket, Kabupaten Mojokerto, kini menjadi pusat edukasi yang mempromosikan manfaat tanaman bambu untuk lingkungan dan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Di bawah pengelolaan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) bersama dengan Multi Bintang Indonesia (MBI), tempat ini berfungsi sebagai pusat berbagai inisiatif keberlanjutan sejak 2021.

Project Officer YBLL untuk Jawa Timur, Sahlan Juanedy, mengatakan bahwa sejak program ini diluncurkan, sekitar 265 ribu bibit bambu telah berhasil dibudidayakan. Ia juga menjelaskan bahwa sebelum ini, banyak petani menganggap bambu sebagai tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomi.

Namun, setelah memahami manfaat dan potensi keuntungan dari budidaya bambu, para petani mulai beralih untuk menanam bambu. Selain potensi ekonomi, bambu juga memiliki kemampuan dalam menjaga kesehatan daerah aliran sungai.

"Ketika kami datang pada tahun 2021, kami memperkenalkan konsep adaptasi iklim dengan bambu sebagai modal utama. Budidaya bambu ini berdampak pada kearifan lokal, budaya, dan ekonomi,” kata Sahlan di Mojokerto, Kamis (28/8/24).

Kemudian, Head of Program YBLL, Nurul, menambahkan bahwa sebuah riset dari Belanda menunjukkan satu rumpun bambu dapat menyimpan hingga 3.600 liter air. Karena itu, riset ini menegaskan bahwa bambu memiliki peran dalam konservasi air.

“Program ini dirancang untuk mendukung keseimbangan air atau water balance, sehingga air yang digunakan oleh MBI dapat dikembalikan ke alam melalui upaya konservasi ini," ujar Nurul.

Kemudian, Sustainability and Partnership Manager MBI, Jeffry Christon, mengungkapkan bahwa 95% komponen utama dalam produk MBI adalah air. Oleh karena itu, penting bagi MBI untuk mengembalikan air yang telah gunakan.

“Melalui kemitraan dengan YBLL, kami dapat menciptakan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi ekonomi masyarakat melalui pengolahan produk bambu," jelasnya.

Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah nyata dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya bambu dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Indonesian Business Council (IBC) menyerahkan buku putih bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029.

Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil kepada tim Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam acara serah terima yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (22/8).

Sofyan Djalil mengatakan buku putih ini memetakan tantangan pembangunan di berbagai fokus area dan mengusulkan paket rekomendasi kebijakan sebagai alat bantu bagi pemimpin terpilih dalam menjalankan pemerintahan.

“Melalui dokumen ini, kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang. Lalu IBC menyusun rekomendasi paket kebijakan strategis yang menawarkan solusi atas tantangan tersebut demi kelancaran dan kesuksesan pemerintah baru,” kata Sofyan dalam pernyataan tertulis, Jumat (30/8).

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah mengapresiasi usulan dan masukan IBC yang dituangkan dalam 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029.

Paket rekomendasi ini diharapkan akan membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 yakni Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

“Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Rekomendasi kebijakan ini penting untuk bisa mengantisipasi tantangan tersebut dan mendukung pemerintahan terpilih dalam menjalankan 8 Misi Asta Cita dan program kerja presiden dan wakil presiden terpilih lainnya,” ujar Burhanuddin Abdullah.

Sofyan Djalil menjelaskan IBC didirikan sebagai platform bagi para pemimpin bisnis dan pelopor industri di Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama dan mendorong daya saing Indonesia.

IBC berupaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna membangun Indonesia yang lebih kompetitif dan sejahtera melalui kebijakan publik yang transparan dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, IBC berkomitmen menjembatani kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dengan dunia bisnis, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang bisa dioptimalkan.

Melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan, IBC mendukung terwujudnya kebijakan publik yang lebih baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Buku putih dan rekomendasi ini disusun melalui serangkaian focus group discussion (FGD) yang intensif dan komprehensif bersama berbagai ahli dan praktisi terkemuka, berikut masukan dari Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Dalam 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029, IBC menyajikan usulan kebijakan yang dapat diadopsi pemerintah; beberapa diantaranya merealisasikan potensi penambahan 6-9 juta hektar lahan pertanian baru, melakukan terobosan dalam eksekusi pembangunan menggunakan APBN, meningkatkan ketahanan energi menggunakan biodiesel, mempercepat realisasi potensi ekonomi dari pengelolaan karbon, serta memastikan agenda prioritas presiden dan wakil presiden terpilih terealisasi.

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan gagal berlaga di Pilkada serentak 2024 usai tak diusung satupun partai politik di daerah manapun. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sebelumnya sempat digadang-gadang akan kembali dicalonkan di PIlgub Jakarta maupun Jawa Barat.

Usai dipastikan tak maju di PIlgub, Anies berpesan agar semua saling menjaga suasana teduh dan tenang dalam iklim demokrasi. Ia juga berharap agar proses demokrasi bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Kita ingin ada proses demokrasi ini berujung kepada manfaat untuk rakyat, bukan manfaat untuk segelintir orang, bukan bermanfaat untuk elite," kata Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Pada kesempatan sama, Anies juga menyampaikan selamat pada para kandidat yang saat ini telah memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan. "Mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik," katanya.

Di sisi lain, Anies belum mengungkapkan rencananya ke depan setelah dipastikan tak maju di Pilkada 2024. Ia mengatakan akan menyampaikan secara khusus berkaitan dengan rencana-rencananya ke depan.

"Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan nanti saya sampaikan secara khusus," kata dia.

Dalam dinamika Pilkada 2024, Anies sempat dirumorkan akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi Cagub Jakarta. Namun ternyata partai banteng mengusung kader internal yakni Pramono Anung-Rano Karno.

Sehari setelah Pramono-Rano karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta, kembali beredar isu Anies akan didaftarkan PDIP sebagai Cagub di Jawa Barat berpasangan dengan Ono Surono. Namun, partai banteng ternyata mencalonkan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja.

Sebelumnya Anies pun sempat mengantongi dukungan dari PKS, Nasdem, dan PKB untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Dukungan itu kandas setelah tiga partai itu mengalihkan dukungannya pada kandidat lain yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus yakni Ridwan Kamil-Suswono.

Beredar dugaan video doorstop atau wawancara cegat yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di akun Instagram merupakan rekayasa atau palsu. Dewan Pers belum mengetahui tentang hal ini.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu belum mengetahui fakta kegiatan doorstop itu, apakah memang dilakukan oleh ASN Biro Pers dan Media Istana atau benar-benar dari wartawan.

Kendati demikian, dalam menjalankan tugasnya, jurnalis perlu mendapat transparansi dari seluruh lembaga negara. Pers wajib dilayani sebaik-baiknya karena dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Hal ini supaya kawan-kawan media bisa menyampaikan pada masyarakat. Sebab, publik berhak tahu. Tidak bisa diganti dan diambil negara, sekalipun dan hak ini diwakili kawan-kawan jurnalis,” kata Ninik di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (30/8).

Ia pun berharap seluruh lembaga pemerintahan tidak membatasi akses dan informasi bagi wartawan. “Misalnya, ada aktivitas yang ditutupi, dihambat, dihalangi, Dewan Pers yang menaungi perusahaan pers dan media untuk kepentingan warga, tentu kami menyesalkan itu,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, tidak ada gimmick ataupun settingan dalam video doorstop Presiden Jokowi.

“Bukan kah itu dalam rangka memberikan keterangan pers,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (30/8).

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Jokowi membagikan dua pernyataan pers berupa video dalam sepekan terakhir. Keduanya yakni:

• 21 Agustus: Presiden Jokowi berkomentar terkait dinamika revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada.

Jokowi mengatakan dirinya menghormati keputusan dari masing-masing lembaga, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi alias MK maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki," kata Jokowi dalam siaran pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (21/8).

• 27 Agustus: Jokowi kembali mengunggah video keterangan soal aksi demonstrasi revisi Undang-Undang Pilkada. Ia menyinggung DPR yang tidak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Saya mengapresiasi langkah cepat DPR dalam merespons situasi yang sedang berkembang. Semoga kecepatan ini juga bisa diterapkan pada RUU Perampasan Aset yang juga penting untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air,” ujarnya dilansir dari Instagram resmi Jokowi.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, kedua video itu menampilkan tiga hingga empat gawai. Selain itu, hanya ada satu mikrofon untuk menangkap suara Kepala Negara, namun tidak ada cube yang kerap dipasang pada mikrofon sebagai penanda saluran televisi.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep menjadi sorotan karena diduga menggunakan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena. Garena merupakan perusahaan asal Singapura di bawah naungan Sea Limited.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mendorong Kaesang Pangarep memberikan klarifikasi atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi tersebut.

“Seandainya Kaesang sendiri pergi ke KPK itu akan jauh lebih baik biar bisa lebih jelas semua,” kata Laode dikutip Jumat (30/8).

Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) perlu mendeklarasikan dugaan gratifikasi karena menduduki jabatan publik meskipun bukan pejabat publik.

“Dia ini kan ketua partai sekarang ya, belum pejabat publik, tetapi ketua partai itu kan sebenarnya jabatan publik ya," kata dia.

Ketua partai perlu menjelaskan berbagai sumbangan yang diterimanya. "Baik itu dalam bentuk cash (tunai) maupun in-kind (fasilitas), itu seharusnya memang di-declare (dideklarasikan agar bisa lebih jelas,” kata dia.

Sementara itu Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyelidikan dugaan gratifikasi yang menyeret Kaesang perlu kehati-hatian.

Tessa mengatakan Kaesang yang bukan merupakan penyelenggara negara tidak wajib melaporkan dugaan gratifikasi. Ia juga mengatakan, keluarga penyelenggara negara yang memperoleh fasilitas atau pemberian dari pihak lain tidak punya kewajiban melapor ke KPK.

"Berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2022 tentang KPK pasal 16, kewajiban melapor gratifikasi itu dibebankan kepada Pegawai Negeri dalam artian luas dan juga penyelenggara negara. Ini tidak mencakup keluarga yang tidak berstatus dua itu," kata Tessa.

Tessa menyebut keluarga penyelenggara negara yang menerima fasilitas ataupun pemberian yang diduga ada kaitan dengan conflict of interest bisa melapor ke lembaga antirasuah, meskipun sifatnya tak wajib dengan batasan waktu 30 hari setelah menerima pemberian itu.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menandatangani kontrak dengan Pertamina Internasional Shipping (PIS) untuk pengangkutan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Kargo dari Lapangan Donggi Senoro menuju Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Lampung.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan saat ini terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan gas untuk kebutuhan pelanggan yang berada di Jawa Bagian Barat, Sumatera Selatan dan Lampung.

“PGN memerlukan solusi alternatif pemenuhan gas bumi yaitu melalui LNG dari Donggi Senoro. Dengan sumber LNG tersebut berlokasi di Indonesia Timur, dibutuhkan kapal carrier LNG untuk mengangkut LNG menuju fasilitas FSRU Lampung,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Jumat (30/8).

Kontrak tersebut ditandatangani oleh Group Head Gas and LNG System Management PGN Tatit Sri Jayendra dan VP Gas PIS I Ketut Permadi Aryakumara pada Rabu, (28/8). Penandatanganan turut disaksikan oleh Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini serta Direktur Gas, Petrokimia dan Bisnis Baru PIS Arief Sukmara.

Rencananya, LNG akan diangkut ke FSRU Lampung pada pertengahan September 2024. Adapun kapal yang digunakan adalah Kapal Lady Eva, dengan total volume LNG yang diangkut sekitar 135.000 m3 atau setara dengan 3.159.000 MMBTU.

Ratih melanjutkan, LNG akan diregasifikasi di FSRU Lampung. Kemudian gas hasil regasifikasi akan dimasukkan ke dalam sistem Pipa Transmisi SSWJ yang menyalurkan gas menuju jaringan distribusi PGN dan selanjutnya disalurkan ke pelanggan.

“PGN terus berupaya dalam rangka mengamankan pasokan termasuk didalamnya menggandeng pihak-pihak potensial dan seluruh stakeholder, karena PGN tidak sepenuhnya bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Ratih menyebut PGN sangat berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, yang dalam kesempatan ini adalah PIS, sehingga alternatif yang memungkinkan untuk mendatangkan tambahan LNG dari Indonesia Timur bisa segera diwujudkan,” tutup Ratih.

Layanan Pasokan LNG

Sebelumnya, PGN meluncurkan layanan pemanfaatan LNG domestik untuk memenuhi kebutuhan industri di tanah air, yang terus meningkat. Permintaan pasar LNG tersebut cukup baik, yang terbukti dengan penyerapan industri pada tahap awal sebesar 15 BBTUD dan akan terus meningkat sesuai kebutuhan yang ada.

“Layanan beyond pipeline ini akan memperkuat integrasi infrastruktur sebagai modal untuk melayani seluruh sektor pelanggan termasuk industri,” ujarnya pada Rabu (22/5).

LNG dapat menjadi pertimbangan bagi industri dan ritel, apabila ada kebutuhan gas industri yang tidak terpenuhi melalui gas pipa.

PGN berkomitmen untuk tetap membantu pemenuhan kebutuhan energi sektor industri, sehingga industri diharapkan bisa terus tumbuh untuk memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.

PGN ingin merealisasikan komitmen untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke wilayah-wilayah baru, terutama di wilayah yang belum mendapatkan jaringan infrastruktur maupun layanan gas pipa.

“Kami memahami kondisi geografis Indonesia, sehingga memang harus ada model penyaluran gas bumi yang lain yaitu beyond pipeline. Maka, LNG sangat feasible untuk keberlanjutan dan menjaga reliabilitas pasokan,” kata Ratih.

Menurut Ratih, PGN mendapatkan tambahan pasokan gas dari hasil regasifikasi LNG mulai Mei 2024. “Pasokan gas hasil regasifikasi ini didistribusikan PGN kepada pelanggan eksisting maupun baru,” ujarnya.

Sejak lama, gas hasil regasifikasi LNG FSRU Lampung telah disalurkan untuk sektor kelistrikan. Tercatat, volume penyaluran LNG FSRU Lampung pada periode Januari-April 2024 yakni sebesar 70.075 m3 pada 13 Februari 2024, 134.006 m3 pada 12 Maret 2024, dan 133.990 m3 pada 18 April 2024.

Kemudian, atas kerja sama dengan seluruh stakeholder, gas FSRU Lampung mulai dialirkan untuk industri yang kebutuhannya makin meningkat. FSRU Lampung memiliki kapabilitas untuk menjaga reabilitas dan permintaan kebutuhan gas.

Bersama infrastruktur terintegrasi pipa transmisi South Sumatera East Java (SSWJ), pemrosesan LNG di FSRU Lampung terus meningkat dalam melayani kebutuhan pelanggan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, rata-rata penyaluran LNG FSRU Lampung sebesar 54,07 BBTUD dan sepanjang Januari-April 2024 naik menjadi 56,03 BBTUD.

“PGN sudah mengalirkan gas hasil regasifikasi LNG FSRU Lampung yang terintegrasi dengan SSWJ. Ketika kondisi pasokan fluktuatif, FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat menjadi backbone kestabilan layanan dan enabler supply point yang bersumber dari LNG,” kata Ratih.

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Idham Holik mengatakan bahwa terdapat 48 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Dari 37 provinsi hanya ada satu provinsi yang memiliki satu pasangan calon yaitu Papua Barat.

Idham menjelaskan bahwa hampir seluruh partai politik di Papua Barat, mencalonkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dominggus Mandacan dan Mochamad Lakotani. Pasangan tersebut didukung oleh 17 partai politik, dan hanya satu parpol yang tidak memberikan dukungan.

"Calon gubernur Ketua DPW Partai NasDem, sedangkan wakilnya Ketua DPD Partai Gerindra," ujar Idham seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/8).

Merujuk aturan Pasal 54C Ayat 1 Undang-Undang tentang Pilkada memungkinkan pasangan tunggal melawan kotak kosong bila hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar. Sementara Ayat 2 pasal ini menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan pasangan tunggal melawan kotak kosong.

Pada hari pencoblosan, pemilih akan mencoblos kertas suara yang terdiri dari dua kolom. Satu kolom memuat foto pasangan calon dan satu lainnya memuat kolom kosong yang tidak bergambar. Adapun pemenang akan ditentukan bila calon tunggal bisa meraih 50% lebih suara.

Menurut Idham, secara keseluruhan baik tingkat kota/kabupaten dan provinsi jumlah pasangan calon tunggal terdapat di 48 daerah. Jumlah itu tersebar di 42 kabupaten, 5 kota dan 1 provinsi.

Idham menambahkan, selama tiga hari dibukanya pendaftaran yaitu dari tanggal 27-29 Agustus terdapat sebanyak 1.518 bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024. Untuk Pilkada di 37 provinsi terdapat berkas pendaftar sebanyak 101 pasangan calon.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten lanjut Idham, dari 415 daerah penyelenggara pilkada totalnya terdapat 1.133 pasangan calon. Sementara untuk tingkat kota terdapat 93 dengan jumlah 277 pasangan.

Idham memastikan, selama proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung tiga hari berjalan dengan lancar dan tanpa ada gesekan yang berarti. "Semua dapat tertangani walaupun memang di beberapa daerah sempat ada kendala. Terutama persoalan administrasi misalnya formulir model B parpol datangnya terlambat," katanya.

Sebelumnya, KPU RI memonitor pelaksanaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, dan semua dipastikan telah siap. Idham menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukan ke daerah itu untuk memastikan semua proses penyelenggaraan pilkada serentak berjalan sesuai ketentuan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi gagalnya Anies Baswedan untuk berlaga di Pemilihan Gubernur 2024. Anies sebelumnya sempat dirumorkan akan diusung partai banteng di PIlkada Jakarta atau Jawa Barat.

Hingga akhir masa penutupan calon di pemilihan kepala daerah, Anies tak dicalonkan di manapun. Hasto mengatakan, masyarakat dapat menilai bahwa bukan PDIP yang mencoba menghalangi Anies untuk maju di Pilgub.

"Rakyat tahu yang mencoba menghalangi Pak Anies kan bukan dari PDI Perjuangan. Ada kekuasaan yang sampai konstitusi pun mau dilanggar, sampai kemudian digalang diciptakan benteng-benteng kekuasaan untuk mengepung PDI Perjuangan termasuk Pak Anies," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (30/8) dini hari.

Hasto mengatakan, pendukung Anies pasti dapat menilai bahwa bukan PDIP yang menghambat jalan Anies. PDIP, kata Hasto, telah membangun komunikasi dengan Anies untuk menjalin kesepahaman di Pilkada 2024, setelah sekian lama tak menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta itu, terutama setelah 2015.

"Rakyat memahami siapa yang mencoba untuk menciptakan political barrier bagi PDI Perjuangan dan Pak Anies, itu mereka yang punya kuasa," kata Hasto.

PDIP resmi mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja di Pilkada Jawa barat. Namun sebelumnya PDIP disebut menyiapkan pasangan Anies - Ono Surono untuk maju. Ono adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat.

Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Folmer Silalahi, pun sempat menyebut kepastian Anies-Ono untuk dicalonkan mencapai 95 %. Hasto menilai, isu Anies dicalonkan PDIP itu lantaran sama-sama dipersepsikan sebagai korban keadaan, sama dengan partainya. Namun ia membantah partainya telah memberikan dukungan pada Anies untuk maju di Pilkada Jabar.

Anies Tolak Pinangan Maju Pilgub Jabar

Berbeda dengan pernyataan Hasto, Anies Baswedan menyatakan tak menerima pinangan PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024. Staf Anies Sahrin Hamid mengungkap, alasan Anies tak menerima tawaran tersebut.

"Ada perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi dari warga dan partai politik, sedangkan untuk Jawa Barat memang baru kali ini, kurang lebih baru hari ini, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan ," ujar Sahrin dalam konferensi pers yang ditayangkan KompasTV, Kamis (29/8).

Sahrin menjelaskan, aspirasi masyarakat yang meminta Anies untuk maju di Pilgub Jakarta sempat terefleksi dari keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah, hingga pusat. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Barat. "Tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, Anies berterima kasih dan mengapresiasi tawaran dari partai yang memintanya maju di Pilgub Jabar. Sahrin pun menginformasikan bahwa Anies kemungkinan akan menyampaikan pertimbangan lainnya tak maju dalam Pilgub Jabar hari ini, Jumat (30/8).