Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum ada komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkaitan dengan porsi menteri di kabinet pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto mendatang.

Kendati demikian, Dasco membenarkan bahwa telah menjalin komunikasi dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Khusus dengan PDIP, belum ada pembicaraanmengenai nama-nama yang akan masuk atau kemudian bagaimana nanti sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang baru secara resmi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dasco mengatakan, saat ini komunikasi dengan PDIP berfokus pada pemenuhan janji politik atau program-program Prabowo sebagai presiden terpilih. Komunikasi serupa juga yang dijalin dengan partai politik lainnya.

"Oleh karena itu kami minta kepada para pihak untuk menunggu saja perkembangannya sambil kita fokus pada pelantikan," kata dia.

Belakangan, beredar rumor sejumlah nama kader PDIP yang diproyeksikan masuk kabinet yang dipimpin Prabowo. Sejumlah nama itu di antaranya Budi Gunawan, Olly, hingga Azwar Anas.

"Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Azwar Anas, baik Bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani tak menutup kemungkinan kader partai banteng bergabung di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan dirinya mendukung penuh proses transisi kepemimpinan ke presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan tidak ingin mengulangi kendala saat dirinya menjabat presiden pada 2014 silam. Saat itu, Jokowi mengaku butuh waktu 1-1,5 tahun untuk mengonsolidasikan pemerintahannya selama masa transisi dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Artinya 1 - 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali karena proses transisi ke pemerintahan yang tinggal 12 hari berjalan baik dan mulus," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).

Jokowi menyakini proses transisi kepemimpinan kali ini akan berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Ia berharap setelah presiden terpilih dan kabinet baru dilantik, mereka bisa segera bekerja menjalankan program-program unggulannya.

"Transisi kepemimpinan kali ini akan berjalan lancar, Insya Allah mulus. Sehingga setelah dilantik, presiden terpilih dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat dan melaksanakan program yang ada. Tanpa ada jeda," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengatakan proses transisi kepemimpinan telah berlangsung sejak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024.

Dia menjelaskan topik rapat terbatas belakangan ini cenderung menyisipkan proses transisi kepemimpinan menuju pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Sejak Pak Prabowo terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program dan transisinya berjalan dengan baik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Prabowo menjadi lebih aktif hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rapat terbatas maupun rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Apapun topiknya Pak Prabowo selalu hadir, kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan. Setelah menjadi presiden terpilih di semua rapat selalu hadir," ujarnya.

Menurut Jokowi, kehadiran Prabowo di setiap rapat kabinet merupakan upaya untuk menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakan di masa pemerintahannya. Inisiatif ini bertujuan agar program Prabowo disiapkan dengan matang bersama para menteri yang saat ini menjabat.

Jokowi mengatakan Prabowo makin sering bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) 2025.

"Pertemuan Prabowo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hampir setiap minggu, setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang proses transisi kepemimpinan telah berlangsung sejak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024.

Jokowi mengatakan topik rapat terbatas belakangan ini cenderung menyisipkan proses dan persiapan transisi kepemimpinan menuju pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Sejak Pak Prabowo terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program dan transisinya berjalan dengan baik," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).

Jokowi mengatakan Prabowo menjadi lebih aktif hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rapat terbatas maupun rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Apapun topiknya Pak Prabowo selalu hadir, kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan. Setelah menjadi presiden terpilih di semua rapat selalu hadir," ujarnya.

Menurut Jokowi, kehadiran Prabowo di setiap rapat kabinet untuk menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakan di masa pemerintahannya. Inisiatif ini bertujuan agar program Prabowo disiapkan dengan matang bersama para menteri yang saat ini menjabat.

"Sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang," kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya mengaku siap berkontribusi untuk memuluskan proses transisi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju kepada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjaga stabilitas politik menjelang transisi kepemimpinan kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Jokowi menyampaikan arahan itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Perekonomian Terkini di Istana Merdeka Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

Ia mengatakan stabilitas politik menjelang transisi kepemimpinan adalah modal penting untuk menjaga basis fundamental ekonomi nasional. Jokowi berharap tak ada turbulensi politik untuk mempertahankan sentimen pasar yang optimistis.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menyatakan Anindya Bakrie melanggar kesepakatan terkait masalah dualisme kepemimpinan Kadin yang sempat dicapai pada akhir bulan lalu saat menggelar pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pada pertemuan tersebut, kubu Arsjad menyebut jalan tengah yang dicapai adalah mempercepat penggelaran Musyawarah Nasional IX Kadin.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Harjono mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan perjanjian tertulis yang diteken di atas materai. Ia menekanan, perjanjian antara Arsjad dan Anindya mengikat secara hukum.

"Pengumuman struktur pengurus Kadin yang dilakukan Anindya merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan Kadin yang dimaksud," kata Dhaniswara dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (8/10).

Dhaniswara menjelaskan, Munas IX Kadin rencananya akan dipercepat menjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Munas IX Kadinn seharusnya dilaksanakan setelah masa jabatan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin habis pada tahun depan.

Ia mengatakan, percepatan Munas IX Kadin dilakukan untuk menjaga marwah organisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Menurutnya, Kadin kubu Arsjad sedang mematangkan persiapan Rapat Pimpinan Nasional menuju Munas IX Kadin.

Walau demikian, Dhaniswara belum menjelaskan secara detail jadwal pelaksanaan Munas IX Kadin. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra menekankan, penetapan pengurus organisasi harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia," kata Eka.

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie sebelunya mengumumkan struktur kepengurusan 2024-2029. Nama Arsjad Rasjid muncul sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022, sedangkan Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub 2024.

Meski mengumumkan kepengurusan, Anindya Bakrie enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penunjukkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. "Di luar konteks diskusi hari ini ya, di luar konteks," kata Anindya usai Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin (7/10).

Anindya menyampaikan, struktur kepengurusan yang diumumkan hari ini belum rampung atau hanya 50%. Ia menargetkan melengkapi semua posisi struktur kepengurusan setelah pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa direktur PT Asset Pacific, anak perusahaan PT Duta Palma Group dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Duta Palma. Dalam perkara ini, direktur dengan inisial PA itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (7/10).

Selain PA, penyidik juga memeriksa tiga orang lainnya, yaitu NN selaku Manajer HRD PT Menara Capital Indonusa, MS selaku sopir, dan NP selaku office boy Palma Tower. Sebelumnya, pada Kamis (3/10), penyidik juga memeriksa dua orang saksi terkait kasus yang sama, yaitu TTG selaku Direktur Utama PT Darmex Plantations dan MY selaku pihak swasta.

Harli mengatakan saksi-saksi tersebut diperiksa dalam penyidikan perkara atas nama tersangka korporasi PT Palma Satu (korupsi dan TPPU), PT Siberida Subur (korupsi dan TPPU), PT Banyu Bening Utama (korupsi dan TPPU), PT Panca Agro Lestari (korupsi dan TPPU), PT Kencana Amal Tani (korupsi dan TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU).

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Harli.

PT Asset Pacific berada di bawah naungan PT Duta Palma Group merupakan perusahaan milik Surya Darmadi yang telah berstatus terpidana korupsi lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam proses penyidikan terhadap PT Asset Pacific, Kejagung menyita sejumlah barang bukti, di antaranya berupa uang tunai senilai Rp 450 miliar dan Rp 372 miliar.

Pimpinan Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus menyampaikan ungkapan ‘kegagalan yang memalukan’atas upaya mengakhiri konflik bersenjata di Timur Tengah. Kritik yang ia tujukan kepada komunitas internasional itu disampaikan dalam momen satu tahun serangan Hamas terhadap Israel di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

“Setahun yang lalu, kebencian telah menyala. Kebencian tidak mereda, namun meledak menjadi lingkaran kekerasan,” kata Paus Fransiskus dalam surat terbuka kepada umat Katolik, dikutip dari Reuters pada Senin (7/10).

Tokoh agama dunia yang lahir di Buenos Aires, Argentina itu beranggapan hanya sedikit orang yang peduli terhadap dialog perdamaian sebagai harapan utama masyarakat saat ini. “Kekerasan tidak pernah membawa perdamaian. Sejarah membuktikan hal ini, namun konflik bertahun-tahun tampaknya tidak memberi pelajaran apapun kepada kita,” ujarnya.

Paus dalam beberapa pekan terakhir cenderung lebih terbuka menyuarakan konflik Hamas-Israel. Dia juga menjadi lebih vokal dalam melancarkan kritik terhadap kampanye militer Israel.

Dalam suratnya kali ini, Paus Fransiskus secara langsung menyampaikan dukungannya kepada warga Gaza. "Saya bersama Anda, rakyat Gaza, yang telah lama diperangi dan berada dalam kesulitan. Anda ada dalam pikiran dan doa saya setiap hari," tulisnya.

Ia melanjutkan, “Aku bersamamu, yang terpaksa meninggalkan rumahmu, meninggalkan sekolah dan bekerja serta mencari tempat perlindungan dari pemboman. … Aku bersamamu, yang takut untuk melihat ke atas karena takut akan hujan api. turun dari langit.”

Lebih jauh, Paus juga melontarkan kritik terhadap serangan udara Israel ke Lebanon yang menewaskan pimpinan Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah dan warga sipil lainnya. Dia menyebut serangan udara Israel kala itu sebagai tindakan di luar batas moral yang tidak beretika.

Paus juga mendesak komunitas internasional untuk melakukan segala hal untuk menghentikan pertempuran. Serangan militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina, telah berlangsung selama setahun.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) mencatat korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan Israel mencapai 41.600 jiwa dan korban luka 96.600 orang dalam satu tahun belakangan sejak 7 Oktober 2023—7 Oktober 2024.

Di sisi lain, korban tewas dari pihak Israel sekitar 1.200 jiwa dan korban luka 5.500 orang, mayoritasnya akibat serangan kelompok militan Hamas Palestina yang dilancarkan pada 7 Oktober 2023.

OCHA menyatakan, dalam setahun terakhir Israel memblokir akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sehingga warga yang tersisa di sana harus berjuang melawan penyakit, kelaparan, dan kematian.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah memiliki rumah di Jakarta tetap akan diberikan tunjangan rumah dinas. Tunjangan ini diberikan setelah rumah dinas DPR di Kalibata tak akan lagi ditinggali anggota dewan.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan semua wakil rakyat diperlakukan sama mengenai tunjangan. Uang tersebut akan diterima bersamaan dengan gaji.

"Semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra di RJA DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10) dikutip dari Antara.

Indra mengatakan lebih dari separuh rumah yang ada di Komples Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tak layak dihuni. Ia menjelaskan, dari 569 rumah, hanya 45% yang masih dalam kategori layak.

Dari angka tersebut, para penghuni rumah yang berkategori layak kerap menyampaikan keluhan lewat aplikasi khusus. "Kalau dibuat klasifikasi, ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah," kata Indra

Indra mengatakan sejumlah masalah yang muncul antara lain rembok rembes, atap bocor, hingga tikus. Ia menduga, keberadaan tikus karena posisi rumah dinas yang dekat dengan sungai dan tempat pembuangan sampah.

"Kalau musim hujan, baru ketahuan tak nyaman," katanya.

Tak hanya itu, Indra mengatakan sebagian rumah dinas ditempati tim ahli dan bukan anggota dewan. Ini karena Anggota DPR sudah punya tempat tinggal di kawasan lain.

Sebelumnya, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Terdapat tiga poin dalam surat tersebut yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga menyatakan dengan diberikan tunjangan perumahan maka anggota DPR tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Dini Purwono menanggapi gugatan perdata yang dilayangkan Rizieq Shihab kepada Presiden Joko Widodo. Gugatan itu dilayangkan Rizieq melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam gugatan itu Rizieq yang merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Markaz Syariah Megamendung Rizieq menggugat Jokowi Rp 5.246 triliun. Merujuk informasi yang tercantum di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang bakal digelar mulai pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan legal standing para pihak pada Selasa (8/10).

Atas gugatan yang dilayangkan Rizieq, Dini menyampaikan istana tidak akan melakukan langkah khusus, Menurut Dini istana termasuk Presiden Jokowi menghormati hak setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum.

“Namun sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab,” ujar Dini dalam keterangan yang dikutip Senin (7/10).

Dia menyampaikan setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum tersebut, kata dia, harus selalu dikedepankan. “Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi,” ujar Dini.

Menurut Dini, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Meski begitu ia mengatakan presiden akan membiarkan publik yang pada akhirnya menilai kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas, apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi,” kata Dini.

Gugatan yang diajukan Rizieq Shihab dan sejumlah pihak kepada Jokowi terdaftar dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Dalam petitumnya Rizieq meminta gugatan diterima dan dikabulkan sepenuhnya, menyatakan Tergugat melanggar hukum, hingga meminta penggantian kerugian negara senilai Rp5.246 triliun untuk disetorkan kepada kas negara.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus Temu dari toko aplikasi, Apps Store dan Play Store. Keberadaan aplikasi asal Cina ini dikhawatirkan dapat menganggu bisnis UMKM.

"Temu hari ini sudah ada di App Store dan Play Store. Walaupun belum beroperasi, tapi sudah ada di App Store dan Play Store. Kami akan upayakan di take down karena menganggu UMKM," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari dalam pertemuan Forum Redaktur di Kantor Kemenkop UKM, Senin (7/10).

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan terkait kehadiran Temu. Pertemuan lintas kementerian rencananya akan dilakukan pada pekan ini.

Plt. Deputi Bidang UKM Temmy Satya Permana sebelumnya menjelaskan, Temu memiliki potensi ancaman luar biasa karena dapat menyuplai produk langsung dari pabrik ke konsumen. Temmy sempat membuka aplikasi tersebut dan melihat barang yang dijual di sana berpotensi merusak pasar Indonesia.

“Agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau sampai betul-betul bisa jual secara langsung ke konsumen,” kata Temmy saat konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/3).

Temmy juga melihat bahwa ada website atau laman serupa Temu yang memiliki potensi mengancam pasar Indonesia, yakni Titip Beli. Ia menilai, aplikasi tersebut merupakan modus yang dilancarkan oknum-oknum untuk memfasilitasi pembelian barang dari luar negeri ke Indonesia.

Kementerian Perdagangan sebelumnya memastikan spabila Temu belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi di Indonesia. Salah satu syaratnya adalah, harga barang litas negara minimal harus US$ 100.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi semacam Temu. “Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, tetapi terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada pemerintahan baru dapat mencapai 9%. Angka tersebut lebih tinggi dari target semula yang sebesar 7% sampai 8%.

Penambahan 1% akan berasal dari program 3 juta rumah per tahun. "Bukan hanya industri perumahan yang cerah pada pemerintahan selanjutnya, tapi juga industri penunjang perumahan. Jadi, multiplier effect-nya besar," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Industri penunjang konstruksi terdiri dari 175 jenis. Karena itu, ia optimistis peningkatan produksi rumah dapat menambah pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1% per tahun.

Pembangunan tiga juta rumah per tahun menjadi jawaban kebutuhan hunian yang tinggi di dalam negeri. Hashim mengatakan, saat ini ada 10,7 juta keluarga sedang mengantri ketersediaan rumah terjangkau dan 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.

Di samping itu, Badan Pusat Statistik mendata total kebutuhan atau backlog rumah mencapai 9,9 juta unit pada akhir tahun lalu. Dengan demikian, pasar perumahan nasional mencapai 47,6 juta unit.

"Prabowo menargetkan dapat membangun 10 juta unit apartemen di kawasan perkotaan dan 20 juta rumah di pedesaan. Totalnya 30 juta rumah. Impiannya kan dia memerintah dua periode," kata Hashim.

Bangun Apartemen di Perkotaan

Hashim berpendapat, program tiga juta rumah akan menjaga pertumbuhan populasi nasional di tengah kondisi generasi milenial dan Z yang enggan memiliki anak. Pilihan ini terjadi karena harga rumah di kawasan perkotaan sangat mahal.

"Ada anekdot generasi milenial dan Z hanya mampu membeli rumah di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka sudah tidak bergairah saat bertemu pasangan di malam hari karena capek berjalan jauh dari Jakarta (untuk bekerja)," katanya.

Karena itu, pembangunan satu juta unit apartemen per tahun di kawasan perkotaan menjadi penting. Pengembang akan melakukannya harus memiliki kemampuan modal tinggi.

Untuk pembangunan dua juta unit rumah per tahun di pedesanaan, Hashim menyebut, akan dikerjakan oleh koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis target pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat tercapai di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Optimisme ini muncul seiring rencana Prabowo memecah Kementerian PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan paparan Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan anggaran hingga Rp 53 triliun pada tahun depan. Angka tersebut diyakini dapat mengurangi backlog rumah yang mencapai 9,9 juta unit.

"Saya kira pemisahan antara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu bagus sekali. Jadi, Kementerian Perumahan dapat lebih fokus menekan angka backlog rumah," kata Basuki di kantornya,Jumat (4/10).

Presiden Jokowi memiliki program 1 juta unit rumah selama pemerintahannya. Kementerian PUPR mendata, total rumah yang terbangun pada 2015-2024 mencapai 10,2 juta unit. Dengan kata lain, rata-rata rumah yang terbangun pada periode tersebut adalah 1,02 juta rumah.

Namun, pemerintah membangun 1,6 juta unit rumah atau 15,68% dari total rumah terbangun 2015-2024 dengan anggaran negara. Mayoritas atau lebih dari 93% rumah yang dibangun pemerintah dilakukan melalui program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Mayoritas pembangunan rumah tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan tunai senilai Rp 35 juta per unit. Secara rinci, Rp 30 juta dipakai sebagai komponen pembangunan rumah, sementara itu Rp 5 juta digunakan sebagai upah pekerja konstruksi program tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpar RB Abdullah Azwar Anas belum dapat memastikan pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Azwar Anas mengaku belum dapat memastikan apakah pemindahan tugas ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat terlaksana sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi khusus dari Presiden Jokowi terkait hal tersebut. “Sampai saat ini belum ada arahan. Kami masih menunggu arahan dari Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan itu,” kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin (7/10).

Anas mengatakan, Jokowi meminta penyempurnaan ekosistem dan infrastruktur digital untuk menunjang kerja-kerja ASN di ibu kota baru. Meski demikian, ia menjamin bahwa fasilitas perumahan dan tempat tidur ASN di IKN sudah siap dihuni sebelum pergantian presiden.

“Sebenarnya sebelum 20 Oktober di IKN sudah siap terkait dengan beberapa unit apartemen dan perkantoran sudah selesai. Tapi kami menunggu arahan,” ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan proyeksi jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN. Anas mengatakan angka tersebut kian menyusut dari awalnya sekira 6.000 ASN menjadi di 1.200 ASN sebagai kloter awal yang pindah ke IKN.

“Jadi semua sudah siap dan ini sudah rapat koordinasi teknis bersama para sekretaris jenderal di setiap kementerian dan lembaga," kata Anas.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengakui pemerintah terlambat dalam memulai prosesi pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

Keterlambatan program migrasi pegawai pemerintah ke ibu kota baru ini disebabkan oleh belum siapnya infrastruktur primer seperti perumahan dan kantor ASN. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.

“Sebenarnya rencananya kan sudah dimulai bulan Agustus, September, lalu Oktober. Tapi memang, ini ada keterlambatan,” kata Suharso saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (4/10).

Selain infrastruktur utama seperti perumahan dan kantor ASN, pemerintah saat ini juga sedang berupaya menyediakan fasilitas pendukung. Beberapa yang tengah dikebut adalah rumah sakit, sekolah, dan layanan publik seperti jaringan internet.

Jokowi juga sempat menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Menurut Jokowi, masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.

Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya.

"Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Fly over Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. “Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Dasco, saat ini Prabowo tengah disibukkan dengan rencana menyusun serta mengkaji Keppres tentang kementerian yang tak lama lagi akan diumumkan. Hal itu menurut Dasco membuat Prabowo belum terlalu berkonsentrasi pada IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Keppres pemindahan ibu kota sepatutnya diteken oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Jokowi menyebut Keppres bisa ditekan ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

“Seharusnya begitu. Presiden baru Prabowo yang menandatangani," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Senada dengan Jokowi, Dasco menyampaikan bahwa Prabowo yang akan menandatangani Keppres tersebut. “Oh iya, itu kan memang begitu,” kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi, termasuk pemindahan ibu kota ke IKN. Alasannya, pemindahan ibu kota ke IKN terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik dan ekosistem.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung. Oleh karena itu, menurut dia semestinya Keppres ditandatangani saat semua hal itu siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.