ekBis#1

Lulusan Program Doktoral UNM Siap Jadi Profil yang Unggul dan Inovatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program studi Informatika Program Doktoral (S3) Universitas Nusa Mandiri (UNM) resmi dibuka dan akan mulai berkuliah di September 2024. Lulusan program doktoral (S3) Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM) siap menjadi fondasi masa depan sebagai pelopor yang inovatif.

Prof Dwiza Riana, rektor Universitas Nusa Mandiri (UNM) menekankan bahwa lulusan program doktoral (S3) akan mampu melakukan penelitian secara mandiri dan memiliki penelitian di bidang Computer Vision dan Biomedical Informatics yang mampu berkontribusi menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan sejalan dengan perkembangan terkini.

“Lulusan yang memiliki profesi peneliti akan mampu dan sangat berpengalaman melakukan riset di bidang Computer Vision dan Biomedical Informatics secara mandiri dan memimpin jalannya penelitian,” tegas Prof Dwiza dalam keterangan rilis yang diterima, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, inovasi penelitian yang dihasilkan pada bidang Computer Vision dan Biomedical Informatics akan menjadi ciri khas peneliti utama.

“Lulusan ini juga dipersiapkan dapat berkontribusi di lingkungan pemerintah atau industri lainnya dengan kemampuan dan pengetahuan tentang topik penelitian terkini serta melakukan publikasi penelitian di level nasional maupun internasional pada konferensi dan jurnal bereputasi,” tandasnya.

Selanjutnya, kata Prof Dwiza lulusan Program studi Informatika Program Doktoral (S3) Universitas Nusa Mandiri (UNM) juga dapat berprofesi sebagai dosen yang mampu yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Di bidang pengajaran, lulusan akan mampu melakukan transfer pengetahuan kepada mahasiswa. Terutama melakukan integrasi muatan matakuliah dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Computer Vision dan Biomedical Informatics.

“Selain mengajar dan pengabdian masyarakat, lulusan akan mampu melakukan penelitian secara mandiri dan memiliki penelitian di bidang Computer Vision dan Biomedical Informatics yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan sejalan dengan perkembangan terkini. Profesi dosen ini akan memiliki kemampuan melakukan publikasi penelitian di level nasional maupun internasional pada konferensi dan jurnal bereputasi,” tutup Prof Dwiza.

Dosen UNM Ciptakan Aplikasi CYBERSENTINEL untuk Deteksi Cyberbullying

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Tim peneliti dosen dari Kampus Digital Bisnis, Universitas Nusa Mandiri (UNM) berhasil menciptakan aplikasi inovatif bernama CYBERSENTINEL. Aplikasi ini bertujuan untuk mendeteksi cyberbullying di media sosial menggunakan algoritma machine learning. Penelitian diketuai oleh Siti Ernawati bersama anggota tim yaitu Frieyadie dan Eka Rini Yulia.

Bagian dari rangkaian kegiatan Penelitian Hibah Fundamental dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, tim peneliti ini mengadakan FGD pada Sabtu 10 Agustus 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Meeting Sakura, Fave Hotel Margonda Depok, dan dihadiri oleh pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu Dr Foni Agus Setiawan, turut hadir dosen, praktisi dan mahasiswa.

Siti Ernawati selaku ketua mengatakan bahwa aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi untuk membantu memerangi perundungan siber yang kian meningkat di era Big Data.

“Dengan tema penelitian CYBERSENTINEL: Deteksi Cyberbullying di Media Sosial Menggunakan Algoritma Machine Learning di Era Big Data, Forum Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan pandangan dari para ahli guna menyempurnakan aplikasi sebelum dirilis ke masyarakat luas,” terang Siti dalam rilis yang diterima, Jumat (23/8/2024).

Menurut Siti, diskusi ini menyoroti tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi machine learning untuk mendeteksi perilaku bullying yang terjadi di media sosial.

“CYBERSENTINEL dikembangkan untuk memberikan solusi efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik cyberbullying yang semakin umum di media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, big data dan algoritma machine learning, kami berharap dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pengguna, dan mendukung pengguna media sosial dalam menghindari tindakan cyberbullying,” papar Siti.

Sementara itu, Frieyadie, salah satu anggota tim peneliti menyebutkan bahwa Aplikasi CYBERSENTINEL dikembangkan dengan menggunakan teknologi machine learning yang mampu menganalisis konten berbasis teks di media sosial untuk mengidentifikasi potensi cyberbullying. Aplikasi ini dirancang untuk mendeteksi pola-pola perilaku yang berbahaya.

“Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendeteksi segala bentuk cyberbullying, termasuk penghinaan, pelecehan, dan intimidasi, dengan akurasi tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna media sosial,” jelasnya.

Selanjutnya, Eka Rini Yulia yang juga anggota tim peneliti menegaskan melalui kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan lebih lanjut dari CYBERSENTINEL.

“Universitas Nusa Mandiri (UNM) berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya memerangi cyberbullying dan menciptakan ekosistem digital yang lebih positif,” tandas Eka.

Pada kesempatan ini, Dr Foni Agus Setiawan dari BRIN menyampaikan pandangannya tentang pentingnya kerjasama riset akademis dan kebijakan pemerintah untuk memerangi cyberbullying.

“Perlunya kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan,” ungkap Dr Foni Agus Setiawan.

Demo Masih Berlanjut Hari Ini, Massa Mulai Berdatangan ke Depan Gedung KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Poros Jakarta mulai berdatangan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024) pukul 13.10 WB. Di pihak lain, Partai Buruh membatalkan rencana aksi mereka pada hari ini.

"Ayo mari berkumpul untuk melaksanakan doa bersama sesuai kepercayaan agama masing-masing agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nantinya berjalan aman dan lancar demi kebaikan bangsa," kata salah satu peserta aksi.

Demonstrasi ini dilakukan agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Selain itu, massa juga akan mendoakan KPU RI agar bisa menjadi penyelenggara Pilkada 2024 yang baik. Beberapa elemen masyarakat itu mulai tiba pukul 13.15 WIB. Massa langsung menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Sebagai antisipasi aksi, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lapangan pukul 12.20 WIB, arus lalu lintas sepanjang Jalan Imam Bonjol masih lenggang. Kendaraan yang melintas dari arah Bundaran HI dialihkan ke arah Jalan Sumenep atau Jalan H Agus Salim.

Lalu, kendaraan dari arah Jalan Pangeran Diponegoro dialihkan ke Jalan HOS Cokroaminoto. Kawasan sekitar KPU RI juga terus dijaga ketat aparat Kepolisian dan TNI sejak massa aksi belum berdatangan.

Kepolisian memasang barikade beton mengelilingi area depan Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, sejumlah personel Kepolisian maupun TNI bersiaga menjaga sekitar lokasi, mulai dari area luar KPU hingga di dalam gedung.

Kepolisian mengerahkan 1.293 personel gabungan untuk mengantisipasi adanya aksi beberapa elemen masyarakat di depan gedung KPU. "Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung KPU RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro kepada pers di Jakarta, Jumat.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Susatyo menyebutkan, personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tersebut.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung KPU, kata Susatyo, hal itu bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan berdasarkan perkembangan dan dinamika di lapangan.

"Bila di depan KPU massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka kami lakukan penyekatan," kata Susatyo.

Adapun, Partai Buruh menunda aksi yang sebelumnya telah direncanakan akan berlangsung di depan Gedung KPU dan DPR RI pada Jumat. Mereka beralasan, pengesahan RUU Pilkada sudah dibatalkan oleh DPR.

"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Said menyebutkan, aksi ini ditunda sampai adanya perkembangan soal Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "DPR wajib taati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), itu sudah benar. Bila DPR ingkar, maka demo di seluruh Indonesia," tegas Said.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024) sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh, ikut turun dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Dalam tuntutannya, Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Rakyat harus harus bersatu untuk terus mengawal keputusan MK ini. Rakyat harus melawan rezim saat ini. Jangan hanya diam," kata salah seorang orator.

KPU Sahkan 106 Anggota DPRD DKI, PKS Unggul Raih 18 Kursi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta secara resmi menetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024. "Kami tetapkan 106 anggota Dewan terpilih dan nama-nama sudah disampaikan dalam rapat pleno hari ini," kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Menurut dia, setelah nama disahkan, berikutnya disampaikan ke Sekretariat Dewan (Setwan) DKI Jakarta agar dapat dilantik pada 26 Agustus 2024. "Semoga bisa dilantik sesuai jadwal," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, penetapan juga dilakukan setelah sengketa antara Partai Demokrat dan Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 DKI Jakarta selesai dihitung. Sengketa itu dimenangkan Demokrat hingga terjadi perubahan kursi.

Demokrat yang sebelumnya delapan kursi kini mendapatkan sembilan kursi. Nasdem dari 11 kursi turun menjadi 10 kursi. "Perubahan beda satu kursi, berganti kursi Demokrat dengan kursi Nasdem," kata Wahyu.

Untuk perolehan suara di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, PKB 10 kursi, Partai Gerindra 14 kursi, PDIP 15 kursi, Partai Golkar 10 kursi, Partai Nasdem 10 kursi, PKS 18 kursi, PAN 10 kursi Partai Demokrat 9 kursi, PSI 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan PPP 1 kursi.

Wahyu menjelaskan, sebanyak 106 anggota dewan terdiri dari 79 pria atau 74,5 persen dan 27 wanita atau 25,5 persen. Sementara untuk latar belakang pendidikan 29 orang SMA, satu orang D3, 44 orang strata satu, 29 orang S2 dan tiga orang S3.

Berikut daftar 106 anggota DPRD DKI Jakarta:

Dapil Jakarta 1 1. Basri Basco dari Partai Golkar (21.823 suara) 2. Nuchbatillah dari Gerindra dengan (19.543 suara) 3. Muhammad Hasan Abdillah dari PKS (19.363 suara) 4. Dian Pratama dari Gerindra (15.236 suara) 5. Ismail dari PKS (14.480 suara) 6. Wa Ode Herlina dari PDI Perjuangan (14.013 suara) 7. Desie Christhyana Sari dari Partai Demokrat (13.279 suara) 8. Alwi Moehamad Ali dari PAN (9.293 suara) 9. Pandapotan Sinaga dari PDI Perjuangan (9.212 suara) 10. Riano P Ahmad dari Partai Nasdem (8.878 suara) 11. Elva Farhi Qolbina dari PSI (7.613 suara) 12. Heriu Kustanto dari PKB (5.402 suara)

Dapil Jakarta 2 1. Agustina H (Tina Toon) dari PDI Perjuangan (36.156 suara) 2. Dimaz Raditya dari Golkar (27.693 suara) 3. Ramly HI Muhammad (Golkar 23.320 suara) 4. Muhammad Idris dari Partai NasDem (17.263 suara) 5. Oman Rohman Rakinda dari PAN (17.050 suara) 6. Anggi Arando Siregar dari Gerindra (13.775 suara) 7. Suhud Alnudin dari PKS (12.336 suara) 8. Jhonny Simanjuntak dari PDI Perjuangan (10.845 suara) 9. Neneng Hasanah dari Partai Demokrat (8.631 suara)

Dapil Jakarta 3 1. Hengky Wijaya dari PKB (17.768 suara) 2. Tri Waluyo dari PKB (17.590 suara) 3. Bebizie Sri Mulyati dari PAN (15.521 suara) 4. Imamuddin dari Partai NasDem (12.815 suara) 5. M Subki dari PKS (12.378 suara) 6. Ida Mahmudah dari PDI Perjuangan (11.780 suara) 7. Brando Susanto fati PDI Perjuangan (11.506 suara) 8. Alief Bintang Haryadi dari Gerindra (11.364 suara) 9. Bun Joi Phiau dari PSI (9.451 suara)

Dapil Jakarta 4 1. M Taufik Zoelkifli dari PKS (28.531 suara) 2. Mayjen TNI Purn Ferrial Sofyan dari Demokrat (25.829 suara) 3. Muhammad Lefy dari PKB (19.159 suara) 4. Adnan Taufiq dari Gerindra (16.603 suara) 5. Syahroni dari PAN (16.230 suara) 6. Dwi Rio Sambodo dari Gerindra (14.645 suara) 7. Judistira Hermawan dari Golkar (13.919 suara) 8. Ghozi Zulasmi dari PKS (13.329 suara) 9. Muhammad Ongen Sangaji dari Nasdem (12.533 suara) 10. Josephine Simanjuntak dari PSI (5.154 suara)

Dapil Jakarta 5 1. Mujiyono dari Demokrat (20.454 suara) 2. Abdurrahman Suhaimi daru PKS (19.721 suara) 3. Nasdiyanto daru PKS (19.596 suara) 4. Zita Anjani dari PAN (18.544 suara) 5. Fuadi Luthfi dari PKB (14.309 suara) 6. Pantas Nainggolan dari PDI Perjuangan (13.214 suara) 7. Alia Noorayu Laksono dari Golkar (12.381 suara) 8. Ali Hakim Lubis dari Gerindra (9.619 suara) 9. Justin Adrian dari PSI (8.643 suara) 10. Fatimah Tania Nadira Alatas dari Nasdem (8.481 suara)

Dapil Jakarta 6 1. Muhammad Thamrin dari PKS (36.274 suara) 2. Matnoor Tindoan dari PKB (30.541 suara) 3. Ryan Kurnia Ar Rahman dari Gerindra (19.956 suara) 4. Misan Samsuri dari Demokrat (15.585 suara) 5. Ahmad Moetaba dari PKB (15.121 suara) 6. Muhammad Al Fatih dari PKS (12.844 suara) 7. Sardy Wahab Sadri dari Golkar (12.803 suara) 8. Bambang Kusumanto dari PAN (9.593 suara) 9. Manuara Siahaan dari PDI Perjuangan (9.037 suara) 10. Raden Gusti Arief dari Nasdem (5.300 suara)

Dapil Jakarta 7 1. Sutikno dari PKB (34.403 suara) 2. Wibi Andriono dari Nasdem (23.925 suara) 3. Khoirudin dari PKS (23.377 suara) 4. Dadiyono dari Golkar (21.619 suara) 5. Setyoko dari Gerindra (20.527 suara) 6. Ali Muhammad Johan dari Demokrat (16.828 suara) 7. Chica Koeswoyo dari Demokrat (15.578 suara) 8. Zahrina Nurbaiti dari PKS dengan 14.197 suara 9. Astrid Kuya dari PAN (13.404 suara) 10. Francine Eustacia dari PSI (10.000 suara)

Dapil 8 1. Nabillah Aboe Bakar Al Habsyi dari PKS (26.344 suara) 2. Yusuf dari PKB (22.718 suara) 3. Achmad Yani dari PKS (18.865 suara) 4. Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari PAN (17.332 suara) 5. Ade Suherman dari PKS (16.490 suara) 6. Nova Harivan Paloh dari Nasdem (15.441 suara) 7. Wahyu Dewanto dari Gerindra (14.831 suara) 8. Yuke Yurike dari PDI Perjuangan (12.302 suara) 9. Nurhasan dari Gerindra (11.631 suara) 10. Lazarus Simon Ishakdari Demokrat (10.506 suara) 11. Farah Savira dari Golkar (8.998 suara) 12. August Hamonangan dari PSI (8.275 suara)

Dapil 9 1. William Aditya Sarana dari PSI (39.720 suara) 2. Inggard Joshua dari Gerindra (29.295 suara) 3. Lukmanul Hakim dari PAN (23.023 suara) 4. Lauw Siegvrieda dari PDI Perjuangan (21.019 suara) 5. Gias Kumari Putra dari Nasdem (19.525 suara) 6. Nur Afni Sajim dari Demokrat (19.169 suara) 7. Sholikhah dari PKS (18.958 suara) 8. Ahmad Ruslan dari PKB (13.762 suara) 9. Dina Masyusin dari Partai Perindo dengan 12.019 10. Andri Santosa dari Golkar (11.615 suara) 11. Hilda Kusuma dari PDI Perjuangan (11.420 suara) 12. Rany Mauliani dari Gerindra dengan 11.152 suara

Dapil 10 1. Ima Mahdiah dari PDI Perjuangan (28.479 suara) 2. Hardiyanto Kenneth dari PDI Perjuangan (26.168 suara) 3. Jupiter dari Nasdem (25.765 suara) 4. Abdul Aziz dari PKS (22.006 suara) 5. Yudha Permana dari Gerindra dengan 20.107 suara 6. Jamilah Abdul Gani dari Gerindra (16.664 suara) 7. Wita Susilowaty dari Demokrat (15.887 suara) 8. Inad Luciawaty dari PKS (12.331 suara) 9. Syafi Fabio Djohan dari Golkar (12.060 suara) 10. Kevin Wu dari PSI (12.033 suara) 11. Husen dari PAN (11.694 suara) 12. Uwais El Qoroni dari PKB (6.549 suara)

KPU Enggan Langsung Buat PKPU Tindak Lanjuti Putusan MK, Kaesang Jadi Masih Punya Peluang

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Bayu Adji P, Antara

Meski DPR telah membatalkan pengesahan RUU Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 terkait aturan syarat pencalonan di Pilkada 2024. Ketua KPU Mochammad Afifuddin berdalih, pihaknya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan pemerintah.

Menurut Afifuddin, KPU akan berkonsultasi lewat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang dijadwalkan pada Senin (26/8/2024). Dalam rapat konsultasi itu, KPU akan menyorongkan draf revisi PKPU 8/2024 yang berkaitan langsung dengan putusan MK 60/2024 dan 70/2024.

Konsultasi dengan Komisi II DPR tersebut, bersifat wajib, karena tanpa RDP dengan dewan itu, menurut Afifuddin, lembaganya bisa terancam sanksi dari dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Akan tetapi, meskipun konsultasi terkait PKPU itu wajib, KPU kata Afifuddin, tetap memastikan putusan MK 60/2024 dan 70/2024 sebagai dasar hukum yang sah bagi partai politik (parpol), ataupun gabungan parpol untuk mendaftarkan para calon kepala daerahnya pada 27 sampai 29 Agustus 2024.

“Semua yang berkaitan dengan putusan MK, yang katakanlah beririsan dengan PKPU kita, ini akan kita terapkan,” ujar Afifuddin dalam keterangan persnya, Kamis (22/8/2024).

Putusan MK 60/2024 dan 70/2024 itu, kata Afifuddin, bukan cuma menjadi pedoman dalam pendaftaran para calon kepala daerah. Akan tetapi, juga akan menjadi dasar hukum yang tetap pada saat KPU mengumumkan penetapan pasangan cakada yang sudah didaftarkan sebelumnya. KPU menjadwalkan penetapan paslon itu, pada 22 September 2024. Adapun gelaran pilkada serempak tahun ini akan digelar pada November 2024 mendatang.

Putusan MK 60/2024 dan 70/2024 diundangkan Selasa (20/8/2024). MK 60/2024 terkait perbaikan dalam Pasal 40 UU Pilkada 2016. Putusan itu, menyangkut rasionalitas baru dalam penentuan ambang batas minimal bagi parpol atau gabungan parpol untuk pengusungan calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut, mengubah ambang batas sebelumnya dari 20 persen penguasaan kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan suara sah pemilu, menjadi di bawah 10 persen. Adapun putusan MK 70/2024 terkait dengan pengembalian syarat batas usia cakada pada saat pendafataran di Komisi Pemilihan Umum.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyebut usai batalnya pengesahan RUU Pilkada, hal paling krusial saat ini adalah PKPU. "Yang paling krusial itu memang PKPU kalau dalam konteks yang kita bicarakan hari ini," kata Aditya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Sebab, kata dia, KPU perlu berkonsultasi dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI untuk merevisi PKPU guna menindaklanjuti putusan MK. "PKPU kan harus ada persetujuan dari RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPR, jadi itu yang disampaikan oleh Ketua KPU," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta publik menunggu hasil akhir KPU memutuskan PKPU terkait putusan MK setelah lembaga penyelenggara pemilu itu berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat.

"Cuma masalahnya ini kita menunggu keputusan KPU-nya bagaimana merespons ini, meskipun KPU sendiri juga merespons bahwa iya akan mengikuti putusan MK," ucapnya.

Ia lantas berkata, "Jadi kita tunggu saja besok apakah memang ada persetujuan itu sehingga kemudian kita akan bisa lihat bahwa putusan MK yang dimaksud itu diakomodir semuanya atau memang ada dinamika tersendiri yang terjadi."

Pada Jumat (23/8/2024), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Kaesang Pangarep telah mengurus surat belum pernah dipidana untuk menjadi calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah (Jateng) 2024. Ada tiga surat yang diurus Kaesang.

"Betul Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel. Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Djuyamto mengatakan permohonan surat keterangan itu benar atas nama Kaesang yang dikeluarkan pada 20 Agustus. Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa itu juga dimohonkan beserta keterangan lainnya.

"Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum," ujarnya.

Dia menyatakan surat yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan telah sesuai aturan terkait layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat. "Memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga," ujarnya.

KPU Jakarta Tetapkan 106 Anggota DPRD, Kursi Demokrat Tambah Satu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Umum Legislatif 14 Februari 2024. Mereka akan mengabdi selama periode 2024 sampai 2029.

"Hari ini kami tetapkan 106 anggota Dewan terpilih dan nama-nama sudah disampaikan dalam rapat pleno hari ini," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan setelah dilakukan pengesahan maka nama-nama ini akan disampaikan ke Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta agar dapat dilantik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yakni 26 Agustus 2024. "Semoga bisa dilantik sesuai jadwal," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, setelah sengketa antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 DKI Jakarta membuat terjadi perubahan kursi. KPU Jakarta pun akhirnya mengesahkannya melalui rapat pleno pada Jumat ini. Kursi Demokrat pun menjadi sembilan dari sebelumnya delapan.

Adapun kursi Nasdem dari 11 menjadi 10. "Perubahan beda satu kursi, berganti kursi Demokrat dengan kursi Nasdem," kata Wahyu.

Sebanyak 106 anggota Dewan ini terdiri dari 79 pria atau 74,5 persen dan 27 wanita atau 25,5 persen. Sementara untuk latar belakang pendidikan 29 orang SMA, satu orang D3, 44 orang strata satu, 29 orang S2 dan tiga orang S3.

Ke-106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, yakni: