REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) dan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya institusi.

Penandatanganan MoU ini berlangsung di Gedung Rektorat Universitas BSI pada Kamis, 8 Agustus 2024. Hadir dalam acara ini perwakilin dari Universitas BSI Rektor Universitas BSI, Prof Dr Ir Mochamad Wahyudi, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Diah Puspitasari, Lita Sari Marita selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA). Hadir pula Rachmat Adi Purnama selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika serta Humas Universitas BSI, Mentari Ghaisani Putri.

Sementara itu dari USTI dihadiri oleh Dr Lusiana, selaku Rektor USTI, Rahmaddeni selaku Wakil Rektor 1 dan Edwar Ali selaku Kabag Public Relation dan kerja sama.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Rektor Universitas BSI, dan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI). Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, penelitian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pemagangan mahasiswa, penyelenggaraan training dan sertifikasi, serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Dalam sambutannya, Prof Dr Ir Mochamad Wahyudi mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi kedua institusi dalam menghadapi tantangan global di bidang pendidikan tinggi.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi kedua institusi dalam menghadapi tantangan global di bidang pendidikan tinggi. Kami berharap, melalui MoU ini, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat luas,” ungkap Wahyudi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dr Lusiana selaku Rektor USTI yang berharap dengan terselenggaranya kegiatan kerja sama ini dapat berdampat positif.

"Kami sangat antusias dengan kemitraan ini dan berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa,” ucap Lusiana.

MoU ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan seminar, workshop, konferensi, serta kegiatan ilmiah lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan MoU akan melibatkan koordinasi yang intensif antara Universitas BSI dan USTI serta pihak terkait lainnya untuk memastikan semua program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif.

Dengan penandatanganan MoU ini, Universitas BSI dan USTI berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam berbagai bidang demi tercapainya tujuan bersama dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis telah meluncurkan penyelidikan perundungan siber menyusul pengaduan petinju putri Aljazair, Imane Khelif, yang menjadi pusat kontroversi gender di Olimpiade Paris 2024, AFP melaporkan pada Kamis (15/8/2024). Kontroversi tersebut dengan cepat menjadi isu yang hangat di luar ring, dengan politisi dan selebritas termasuk Donald Trump dan Elon Musk turut memberikan komentar.

Kantor Kejaksaan Umum Paris mengatakan bahwa penyelidikan dibuka pada hari Selasa (13/8/2024) waktu setempat terkait "pelecehan siber" menyusul pertikaian gender yang menjadi sorotan di Olimpiade. Pengacara yang mewakili Khelif, Nabil Boudi, mengatakan pada pekan lalu bahwa peraih medali emas Olimpiade itu telah mengajukan pengaduan atas pelecehan daring.

“Penyelidikan akan menentukan siapa yang berada di balik kampanye misoginis, rasis, dan seksis ini, tetapi juga harus memperhatikan mereka yang memicu hukuman (yang tepat),” katanya.

Kantor Pusat untuk Memerangi Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Kebencian telah ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Menurut media AS, Variety, pengusaha miliarder Elon Musk dan penulis Harry Potter JK Rowling telah disebutkan dalam pengaduan tersebut.

Menurut laporan Variety, mantan Presiden AS Trump, yang merupakan calon presiden dari partai Republik dalam Pemilihan Presiden 2024, juga akan menjadi bagian dari penyelidikan tersebut. Adapun kontroversi gender Khelif mencuat setelah ia menang atas wakil Italia Angela Carini hanya dalam waktu 46 detik dengan dua pukulan keras ke hidungnya.

Trump mengatakan ia akan "menjauhkan pria dari olahraga wanita" dan pasangannya JD Vance menggambarkan pertarungan itu sebagai "seorang pria dewasa menghajar seorang wanita dalam pertandingan tinju".

Rowling juga menanggapi, dengan mengatakan di X bahwa Olimpiade Paris akan "selamanya ternoda oleh ketidakadilan brutal yang dilakukan terhadap Carini".

Di sisi lain, Khelif mengatakan ia adalah seorang wanita. “Saya terlahir sebagai perempuan, menjalani hidup sebagai perempuan, dan berkompetisi sebagai perempuan,” katanya.

“Mereka membenci saya dan saya tidak tahu mengapa,” ujar Khelif tentang Asosiasi Tinju Internasional (IBA) yang pernah mendiskualifikasinya di kejuaraan pada tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan uang bonus senilai total Rp 6 miliar yang akan dibagi kepada masing-masing atlet peraih medali emas di Olimpiade XXXIII Paris. "Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar Rp 6 miliar untuk peraih medali emas," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Bonus tersebut diberikan kepada Veddriq Leonardo peraih emas cabang panjat tebing dan Rizki Juniansyah peraih medali emas angkat besi. Selain itu, Presiden juga menyerahkan uang bonus senilai Rp 1,65 miliar untuk Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih, peraih medali perunggu cabang badminton.

Selain para atlet, Presiden juga memberi bonus senilai total Rp 2,75 miliar untuk para pelatih yang atletnya mendapat medali emas. Sedang untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan uang bonus Rp 675 juta.

Dikatakan Presiden Jokowi, pemerintah juga menyiapkan uang bonus senilai Rp 250 juta untuk atlet yang tidak mendapatkan medali, sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. "Bonus ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi, meningkatkan prestasi, dan kemudian kembali mengharumkan nama bangsa dan negara di gelanggang dunia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wanita Syarikat Islam menentang PP Nomor 28 Tahun 2024 yang memuat aturan kontroversial. Yaitu, menyediakan pelayanan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah.

Wanita Syariat Islam (WSI) menilai aturan itu akan menambah deretan persoalan baru terkait masalah seks bebas dan tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Ketua Umum WSI Valina Singka Subekti mengatakan ketentuan pada Pasal 103 ayat (4) huruf (2) tanpa menyertakan penjelasan lebih lanjut dapat membuka penafsiran negara melegalkan penggunaan alat kontrasepsi untuk anak-anak sekolah dan remaja. "Ketentuan ini senyatanya dapat membuka peluang dan akses penyalahgunaan alat kontrasepsi untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya, dalam siaran pers, Kamis (15/8/2024).

WSI berpandangan ketentuan tersebut tidak sejalan dengan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan semestinya mengandung semangat dan tujuan untukmeningkatkan keimanan, ketakwaan serta pembentukan akhlak mulia.

"Penyediaan alat kontrasepsi dapat merusak moral anak-anak usia sekolah dan remaja serta semakin menyulitkan untuk membangun generasi muda Indonsia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi beriman, bertakwa dan berahlakul karimah," kata Valina. Pemerintah didesak membatalkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas.

WSI meminta kepada semua keluarga Indonesia, para orangtua untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada buah hatinya, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, serta memberi edukasi mengenai fungsi reproduksi dan bahaya seks bebas. Para guru dan sekolah diharuskan memberi edukasi kepada anak didik tentang fungsi reproduksi dan bahayanya seks bebas.

Sedang pemerintah wajib melaksanakan amanat konstitusi dengan membuat regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi rakyat dari serbuan nilai-nilai baru yang dapat merusak moral dan akhlak anak-anak sekolah dan remaja. "Pemerintah wajib menyediakan fasilitas infrastruktur supaya guru dan sekolah mempunyai kemampuan menyelenggarakan pendidikan nasional seperti dimaksudkan oleh Pasal 31 UUD 1945," ujar Valina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di Jakarta usai perayaan HUT ke-79 RI. Hal itu karena Heru yang juga menjabat kepala sekretariat presiden (Kasetpres) sedang sibuk menyiapkan perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Setelah 17-an besok (uji coba makan gratis). Saya masih ada 17 Agustus. Nanti begitu selesai mungkin hari Senin," jelas Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, menurut Heru, lokasi pelaksanaan uji coba makan gratis belum dipastikan. Dia akan keliling ke daerah Kalibaru, Cakung, Muara Angke, Cilincing, dan seterusnya untuk memastikan lokasi uji coba yang pas.

Sementara untuk biaya pemberian makan gratis, Heru menghitung, apabila makanan yang disajikan senilai Rp 15.000 per anak, setidaknya Pemprov DKI membutuhkan dana Rp 8 juta untuk setiap sekolah. "Misalnya untuk tahap pertama saya hitung kurang lebih lima sampai delapan juta, anak SD. Kalau bisa, seminggu dua kali," jelas Heru.

Hanya saja, karena anggaran pasti belum dialokasikan, Heru memilih akan menggunakan tunjangan operasionalnya sebagai gubernur untuk menjalankan uji coba program makan gratis tersebut. Setelah itu, pelaksanaannya nantinya dengan bantuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lewat program CSR.

Adapun makan bergizi gratis merupakan program unggulan pasangan Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024. Uji coba makan bergizi sudah dihelat di Sentul (Kabupaten Bogor), Kota Solo, Surabaya, dan Tangerang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum yang juga mantan hakim agung, Gayus Lumbuun, mengatakan kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusanbebas terdakwa Ronald Tannur, tidak saja untuk kepentingan korban Dini, tapi juga kepentingan umum.

Hal ini dismpaikan Gayus menyikapi langkah kasasi yang ditempuh JPU, usai Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas murni terdakwa jasus pembunuhan Dini Sera Afrianty.

“Jaksa mempunyai dasar hukum untuk menguji murninya putusan itu dengan dasar yurisprudensi yang pernah dilakukan jaksa-jaksa sebelumnya,” kata Gayus, Rabu (15/8/2024).

Walaupun Indonesia bukanlah negara berdasar yurisprudensi, menurut Gayus, tapi sifat yurisprudensinya ada, karena kasus yang sama pernah dikabulkan oleh MA.

Berdasar ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Gayus, memang JPU dilarang melakukan upaya hukum terhadap putusan hukum bebas atau lepas (pasal 244). “Karena bebas murni itu yang bebas murni,” kata Gayus.

Namun, lanjut Gayus, ada pemikiran akademik yang membedakan antara bebas murni dan bebas. Dijelaskannya, yang diujikan ke MA adalah ‘murni’ nya, bukan ‘bebas’ nya.“Apakah betul-betul murni, atau tidak ada sedikitpun dakwaan JPU yang tidak bisa dibuktikan,” ungkapnya.

Dalam kasus Ronald Tannur, menurut Gayus, JPU mengajukan tiga dakwaan, yaitu pasal 334, pasal 331 ayat 2 dan 3, serta pasal 259 KUHP. “Karena ini bukan dakwaan tunggal maka unsur murni agak sulit dipenuhi. Apakah benar tidak ada penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang, apakah benar tidak ada kelalaian,” jelas mantan hakim agung ini.

Karena itulah, lanjut Gayus, untuk membuktikan ini harus MA yang boleh memutus. Sehingga upaya hukum JPU bukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) tapi kasasi ke MA.“Kasasi demi kepentingan umum. Bukan demi kepentingan korban saja, tetapi demi kepentingan umum,” papar mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik tengah dihebohkan oleh polemik pelepasan jilbab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Revisi aturan tentang pakaian, atribut dan tampang Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diduga menjadi penyebab.

Seperti terungkap dalam unggahan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis di X pada Rabu (14/8/2024) malam, BPIP 'menyunat' poin nomor 4 dari Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi, "Ciput warna hitam (untuk putri berhijab) dalam ketentuan kelengkapan dan atribut Paskibraka. Dalam keputusan terbaru yakni keputusan Kepala BPOP Nomor 36 Tahun 2024, aturan ciput warna hitam itu tidak ada.

"Poin ini dihilangkan, BPIP melanggar peraturan dan konstitusi tentang kebebasan menjalankan agama," kata Cholil Nafis.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya sudah membantah tudingan bahwa lembaganya memaksa para Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Ia menjelaskan bahwasanya pelepasan jilbab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman.

Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Yudi kembali menegaskan bahwa pelepasan jilbab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025. Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Paskibraka putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana disebut telah berkoordinasi dengan BPIP terkait polemik tersebut.

Heru mengaku sudah berkoordinasi dengan BPIP tentang masalah pelepasan jilbab para Paskibraka putri. Menurut dia, para Paskibraka putri tetap diperbolehkan menggunakan jilbab, sebagaimana penggunaan pakaian mereka ketika melakukan pendaftaran sebagai anggota Paskibraka.

"Adik-adik putri harus, sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab, ya tetap mengunakan," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ihwal adanya tindakan pelepasan jilbab saat proses pengukuhan Paskibraka, Heru mengaku tidak mengetahuinya. Setahunya, ada sejumlah Paskibraka putri yang tetap menggunakan jilbab ketika pelaksanaan gladi bersih upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kendati demikian, Istana telah memberikan perintah agar tetap memperbolehkan Paskibraka putri yang menggunakan jilbab tetap memakainya. "Perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," ujar Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengusut tuntas dugaan paksaan membuka hijab bagi Paskibraka. Illiza sudah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito. Ia mempertanyakan kebenaran dugaan paksaan membuka hijab tersebut.

"Sudah saya hubungi Menpora, Mas Dito, sedang cek kebenaran pemberitaan Paskibraka putri dipaksa buka hijab," kata Illiza pada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Seorang personel Paskibraka tingkat nasional 2024 ada siswi asal Aceh, Dzawata Maghfura Zukhri. Ia siswi kelas X SMAN Modal Bangsa, dan selama ini berhijab dalam keseharian. "Sangat disayangkan jika siswi berhijab dipaksa melawan perintah agamanya," kata Illiza.

"Tak ada toleransi untuk kebijakan semacam itu (diskriminatif) di Indonesia, yang mayoritas mayarakatnya Islam," ujar mantan wali kota Banda Aceh tersebut.

Paksaan buka hijab itu diberitakan sejumlah media, setelah viral lewat akun media sosial Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra.

Ia menulis, “Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latar belakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut Illiza, harus bertanggung jawab sebagai pengelola Paskibraka setelah diambil alih dari Kemenpora. "Presiden harus bersikap sebelum Paskibraka bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang," ujar Illiza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya belum mengumumkan bakal calon gubernur di Jakarta dan Banten untuk diusung pada Pilkada serentak 2024. Hasto mengatakan PDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal PDIP yang belum juga mengumumkan calon gubernur di Jakarta dan Banten.

"Kita lihat permainan dulu karena masih ada yang mau mengatur-ngatur," kata Hasto saat ditemui usai pengumuman calon kepala daerah dari PDIP geombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jalan, Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, politisi asal Yogyakarta ini enggan menyebutkan sosok yang mengatur tersebut. Sehingga, Hasto menyebut jajaran partainya masih melakukan pemantauan sejauh mana pihak tersebut melakukan pengaturan.

"Sampai ke mana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik," ujar Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menjelaskan, masih ada tersisa beberapa waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Pilkada di 27 Agustus 2024, mendatang. Sehingga, pengumuman gelombang kedua bagi calon kepala daerah dari PDIP masih menyisakan waktu.

Apalagi, Hasto mengungkapkan bahwa untuk mengumumkan nama kandidat yang diusung oleh PDIP, akan melihat momentum historis. "PDIP itu melihat momentum historisnya juga dan aspek-aspek energi positif bagi kemajuan bangsa," ujar Hasto.

Diketahui, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. Sebelum mencapai hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan.

Berikut adalah rincian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024:

- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024.

- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024.

- Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024.

- Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024.

- Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024.

- Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024.

- Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024.

- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024.

-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Nuruddin Amin-Purwanto meramaikan bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) Jepara 2024. Nuruddin Amin alias Gus Nung sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Jepara digadang-gadang berpasangan dengan Purwanto selaku ketua desk Pilkada DPC Gerindra Kabupaten Jepara.

Adalah Relawan Tataning Bumi yang mendorong pasangan tersebut maju Pilgub Jepara. Koordinator Utama Relawan Tataning Bumi, Titis Yona menilai, Gus Nung dan Purwanto bakal menjadi pasangan ideal karena kombinasi religius nasionalis. "Kombinasi ini bisa mewakili masyarakat mayoritas di Jepara," kata Titis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Untuk itu, Relawan Tataning Bumi akan segera membuat gerakan untuk mengkampanyekan pasangan Gus Nung-Purwanto dari akar rumput hingga ke pusat. "Kami akan memulai pergerakan dari desa-desa dan kalau di perlukan kami juga akan berkirim surat dukungan kepada para ketum partai," ucap Titis.

Direktur Eksekutif Pusat Informasi Jaringan Rakyat (Pijar) Indaru Setyo Nurprojo menyebut, Partai Gerindra sebagai partai nasionalis saat ini punya pengaruh kuat di pusat dan daerah. Karena faktor Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih. Karena itu, sangat pas jika PKB berkoalisi dengan Gerindra.

"Pak Prabowo menjadi presiden terpilih akan cocok disandingkan dengan PKB yang punya jaringan kuat di masyarakat agamis. Sehingga pasangan Gus Nung-Purwanto ini akan mampu mendulang suara yang signifikan untuk memenangkan Pilbub Jepara," ujar Setyo.

Menurut dia, gabungan keduanya memiliki ketokohan dan didukung mesin partai yang kuat di Jepang. "Sehingga akan sangat logis bila Gerindra dan PKB nantinya sepakat untuk mengusung pasangan ini karena potensi kemenangannya bakal besar," ujar dosen ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diana Dewi terpilih sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta periode 2024-2029 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV KADIN, di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa, Jl. Darmawangsa III, No. 2, RT 02/RW 01, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Senin, (12/82024). Diana terpilih melalui musyawarah mufakat setelah terjadi komunikasi dengan calon Ketum KADIN DKI lainnya, Andi Anzhar Cakra Wijaya.

Meskipun tidak menjadi Ketum KADIN DKI, Andi ditetapkan sebagai ketua dewan pertimbangan KADIN DKI Jakarta. Musyawarah mufakat tersebut sebagai solusi agar suasana berjalan kondusif.

"Alhamdulillah, Musprov XIV KADIN DKI Jakarta berjalan tertib, lancar dan aman. Kita menempuh win-win solution musyawarah mufakat," ujar Andi Anzhar dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Ia melanjutkan, win-win solution itu ditempuh sebagai upaya menjaga keutuhan KADIN DKI Jakarta. Maka dari itu, ia bersedia berkolaborasi dengan pesaingnya, Diana Dewi.

"Kita berkolaborasi. Bu Diana Dewi sebagai ketua umum KADIN DKI Jakarta masa bakti 2024-2029, saya ketua dewan pertimbangan. Kemarin langsung dilantik oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organsasi, Hukum dan Komunikasi KADIN, Bapak Yukki Nugrahawan," kata Andi Anzhar.

Ia mengatakan kolaborasi tersebut semata-semata untuk bersama-sama menyongsong Jakarta sebagai kota global. Ia juga menginginkan melalui kolaborasi tersebut demi menjadikan KADIN DKI Jakarta semakin baik ke depannya.

"Itu benar sekali. Kita semua ingin menjadikan KADIN DKI Jakarta ke depan semakin baik. Kontestasi usai, kita semua tetap utuh, bersatu bersama-sama memajukan KADIN DKI Jakarta di masa akan datang," tuturnya.

Sementara itu, Diana Dewi berterimakasih kepada seluruh stakeholder karena masih mempercayai dirinya memimpin KADIN DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan. Ia tidak menyangka dipilih kembali sebagai Ketum KADIN DKI Jakarta.

“Padahal sebagai petahana saya berusaha selalu netral. Karena saya tidak mau terjadinya perpecahan di organisasi KADIN DKI Jakarta," kata Diana.

Ia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ia akan melanjutkan program yang sudah baik serta memperbaiki yang masih ada kekurangan.

“Saya siap melanjutkan program yang sudah baik dan akan memperbaiki program yang kurang,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Ponpes Ribath Nurul Anwar di Kabupaten Sragen, KH Wafi Maimun Zubair mengkritik keras kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri, untuk mengenakan jilbab. Para Paskibraka yang bertugas di IKN, Kalimantan Timur itu wajib mencopot jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

Kiai Wafi mengajak seluruh umat Islam dan tokoh agama untuk protes kepada BPIP. Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan BPIP tidak termaafkan.

"Seluruh elemen umat Islam, ulama, habaib, kiai, santri, mengecam keras kebijakan pelarangan jilbab anggota Paskibraka dalam peringatan HUT RI di IKN. Pelarangan jilbab Paskibraka merupakan kesalahan fatal yang tidak semestinya dilakukan oleh BPIP," ujar Kiai Wafi saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut Mursyid Thoriqoh Syadziliyah tersebut, BPIP seharusnya memfasilitasi setiap anak bangsa untuk mengamalkan ajaran agamanya, bukan malah menghapus pengamalan ajaran agama dalam ruang bernegara. Kiai Wafi menyentil pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tentang tidak ada pemaksaan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri. Tetapi, di sisi lain, tidak ada aturan berseragam yang membolehkan peserta untuk menggunakan jilbab.

"Artinya sama saja BPIP melarang menggunakan jilbab. Di sini sudah sangat jelas kepala BPIP mempertontonkan kedunguan yang akut," ucap Kiai Wafi.

Dia menilai, kepala BPIP hanya meminta maaf karena kegaduhan yang timbul, bukan karena kebijakan keliru yang dibuatnya. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri baginya, karena sampai sekarang kepala BPIP tidak merasa bersalah atas aturan diskriminasi yang dibuat.

"Mengingat BPIP sudah terlanjur membuat kesalahan besar dan melukai umat Islam. BPIP lebih baik dibubarkan karena negara rugi besar membiayai lembaga yang sepak terjangnya selalu memprovokasi kerukunan umat. Tidak cukup kalau hanya mencopot kepala BPIP," kata Kiai Wafi.

Tidak hanya itu, Kiai Wafi berpesan kepada anggota Paskibraka putri yang berhijab agar sebaiknya pulang ke daerah masing-masing jika tidak bisa menjalankan keyakinan agama yang dianuat. Jika seandainya dalam pelaksanaan upacara HUT RI masih dilarang menggunakan jilbab, sambung dia, lebih baik kembali ke orangtuanya.

"Kehormatan sebagai seorang Muslimah lebih berharga dari apapun termasuk menjadi anggota Paskibraka yang dipaksa membuka jilbab," kata putra almarhum KH Maimun Zubair alias Mbah Moen tersebut.

Balikkan ke Kemenpora...

Melihat kontroversi yang terjadi di BPIP, Kiai Wafi mendorong pemerintah agar pembinaan Paskibraka sebaiknya dikembalikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI seperti sebelumnya. Pasalnya, selama berada dalam naungan Kemenpora, tidak pernah ada kontroversi terkait Paskibraka putri. "Daripada di bawah BPIP yang sarat polemik," ucap Kiai Wafi.

Sebelumnya, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menegaskan, tidak memaksa Paskibra putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Yudian dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.