REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian petitum yang diajukan oleh mantan Ketua MK Anwar Usman. Keputusan tersebut diambil MK setelah mengadakan Rapat Permusyawarahan Hakim (RPH) pada Rabu (14/8/2024).

"Menyepakati mengambil sikap untuk menyatakan banding atas putusan PTUN," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Rabu (14/8/2024).

Walau demikian, Fajar menyebut MK belum menerima salinan putusan dari PTUN tersebut. "Sembari MK menanti salinan utuh Putusan PTUN," ujar Fajar.

Fajar menyampaikan MK belum bisa mengadakan konferensi pers terkait hal ini. Sebab para hakim MK baru saja menuntaskan RPH. Adapun RPH ini tak dihadiri oleh hakim MK Anwar Usman.

"Delapan Hakim Konstitusi baru saja selesai RPH non perkara terkait sikap terhadap amar Putusan PTUN Jakarta, tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman," ucap Fajar.

Diketahui, putusan PTUN Jakarta tak langsung membuat Anwar Usman kembali menduduki jabatan Ketua MK. PTUN Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Salah satu poin yang dikabulkan ialah Suhartoyo tak lagi menjabat Ketua MK.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," tulis bunyi putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT itu yang diterima Republika pada Selasa (13/8/2024).

Putusan PTUN Jakarta ini berpihak pada Anwar Usman selaku penggugat. PTUN sepakat bahwa nama baik paman Gibran itu perlu dipulihkan.

"Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula," tulis putusan itu.

Walau demikian, PTUN Jakarta tak sepakat kalau jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK dikembalikan

"Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula," tulis putusan itu.

PTUN Jakarta juga memutuskan tidak menerima permohonan Anwar Usman agar menghukum MK membayar uang paksa sebesar Rp. 100 perhari, apabila MK lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan tertinggi masa perkuliahan yakni program S3. Program ini sering disebut doktoral. Bila hendak mendapat gelar Pendidikan doktoral, sebelumnya harus mengenyam pendidikan Sarjana dan Magister. Kegiatan utama yang dilakukan saat menjalani pendidikan Doktoral adalah sering membuat penelitian. Para lulusannya harus memberikan sumbangan besar untuk pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Program Doktoral ini, biasanya diikuti oleh banyak kalangan, mulai dari akademisi sampai orang-orang yang memiliki karir di bidang pendidikan atau pengetahuan.

Gelar Doktoral (S3) tidak hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga memiliki berbagai manfaat dan alasan mengapa seseorang memilih untuk mengejarnya. Berikut alasannya mengapa harus bergelar Doktoral (S3):

1. Kepakaran dan Keahlian: Gelar doktoral memungkinkan untuk menjadi ahli dalam bidang studi tertentu. Penelitian mendalam yang dilakukan selama kuliah S3 memberikan pengetahuan dan keahlian yang sangat spesifik.

2. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan: Program doktoral memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian asli dan membuat kontribusi baru pada bidang keilmuan. Ini memungkinkan mahasiswa S3 mampu memecahkan masalah yang belum terpecahkan atau mengembangkan teori baru.

3. Karier Akademik: Jika tertarik untuk menjadi dosen atau peneliti di perguruan tinggi atau lembaga penelitian, gelar doktoral sering kali diperlukan. Ini juga membuka peluang untuk posisi akademik dan administratif di institusi pendidikan.

4. Pengembangan Keterampilan: Selama program doktoral, mahasiswa S3 akan mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan yang sangat berharga. Keterampilan ini dapat diterapkan di berbagai bidang dan sektor.

5. Peluang Karier Lain: Selain karier akademik, gelar doktoral dapat membuka peluang di sektor industri, pemerintahan, dan lembaga non-profit, di mana keahlian dan kemampuan penelitian yang mendalam diperlukan.

6. Prestise dan Kepuasan Pribadi: Mencapai gelar doktoral sering kali diiringi dengan pengakuan dan prestise. Bagi banyak orang, menyelesaikan program doktoral untuk pencapaian pribadi yang besar dan membanggakan.

7. Jaringan Profesional: Selama studi Doktoral, mahasiswa S3 akan berinteraksi dengan para ahli dan profesional di bidang yang ditekuni, membangun jaringan yang dapat berguna untuk kolaborasi di masa depan dan peluang karier.

8. Kemampuan Berpikir Kritis dan Mandiri: Program doktoral mendorong untuk berpikir secara kritis, mandiri, dan inovatif, yang bermanfaat di berbagai aspek kehidupan profesional dan pribadi.

Memilih untuk mengejar gelar doktoral menjadi keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang mengenai tujuan karier, minat penelitian, dan komitmen waktu. Anda tertarik kuliah S3, ayo segera daftar di Universitas Nusa Mandiri program studi Informatika, informasi lebih lanjut silahkan buka laman https://nusamandiri.info/.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Suami dari Selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador akhirnya menyandang status sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Armor melakukan KDRT terhadap istrinya.

Kapolres Bogor AKBP Rio Hanggoro menyampaikan Armor Toreador sudah ditetapkan sebagai tersangka seusai serangkaian pemeriksaan. Armor ditangkap polisi pada Selasa (13/8/2024) malam di Jakarta Selatan.

"Penyelidikan sudah dinaikkan ke penyidikan dan kami telah melakukan penagihan terhadap ATG ini dengan pasal berlapis," kata Rio pada Rabu (14/8/2024).

Saat ditangkap, Armor sedang bersama teman-temannya. Mereka masih diperiksa oleh polisi. Polisi tak menutup kemungkinan menahan teman-teman Armor kalau terlibat dalam perkara ini.

"Temen-temennya masih kami periksa sebagai saksi, apabila temen-temennya terlibat dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka," ujar Rio.

Rio menyebut Armor Toreador dijerat dengan pasal berlapis atas kelakuannya terhadap istrinya yang merupakan mantan atlet anggar.

"Satu, pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT Pasal 44 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Lalu pasal kekerasan terhadap anak dan penganiayaan Pasal 351 KUHP," ujar Armor.

Sebelumnya, Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan oleh suaminya, Armor Toreador. Tindakan Armor terekam kamera CCTV dan diunggah Intan di akun Instagramnya, @cut.intannabila. Dalam video itu, Intan, suami, dan bayinya padahal sedang berada di kasur.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Suami dari Selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador akhirnya menyandang status sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Armor melakukan KDRT terhadap istrinya.

Kapolres Bogor AKBP Rio Hanggoro menyampaikan Armor Toreador sudah ditetapkan sebagai tersangka seusai serangkaian pemeriksaan. Armor ditangkap polisi pada Selasa (13/8/2024) malam di Jakarta Selatan.

"Penyelidikan sudah dinaikkan ke penyidikan dan kami telah melakukan penagihan terhadap ATG ini dengan pasal berlapis," kata Rio pada Rabu (14/8/2024).

Saat ditangkap, Armor sedang bersama teman-temannya. Mereka masih diperiksa oleh polisi. Polisi tak menutup kemungkinan menahan teman-teman Armor kalau terlibat dalam perkara ini.

"Temen-temennya masih kami periksa sebagai saksi, apabila temen-temennya terlibat dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka," ujar Rio.

Rio menyebut Armor Toreador dijerat dengan pasal berlapis atas kelakuannya terhadap istrinya yang merupakan mantan atlet anggar.

"Satu, pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT Pasal 44 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Lalu pasal kekerasan terhadap anak dan penganiayaan Pasal 351 KUHP," ujar Armor.

Sebelumnya, Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan oleh suaminya, Armor Toreador. Tindakan Armor terekam kamera CCTV dan diunggah Intan di akun Instagramnya, @cut.intannabila. Dalam video itu, Intan, suami, dan bayinya padahal sedang berada di kasur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka 2024 perempuan yang bertugas di IKN. Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, tidak ada satu pun Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Padahal dalam keseharian 18 Paskibraka putri dari berbagai provinsi mengenakan jilbab, khususnya dari Aceh. Kurniasih menyebut, pelepasan jilbab Paskibraka putri yang akan bertugas tahun ini kontradiktif dengan semangat Muslimah Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai style. Hal itu terbukti tidak menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka," ujar Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih menyebut, pelarangan jilbab di Paskibraka 2024 adalah kemunduran di Indonesia. Apalagi, pada saat yang sama, sambung dia, banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional.

"Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat Orde Baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," ucap Kurniasih.

Dia pun meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka Muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian tatap mengenakan hijab saat bertugas. Jangan sampai gara-gara upacara 17 Agustus 2024, Paskibra putri tidak bisa mengenakan seragam yang menutup aurat.

"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pernah nggak sih, ngerasa hidupmu kayak sinetron yang kebanyakan drama? Tugas menumpuk, deadline kayak lomba lari, dan waktu luang cuma mimpi? Tenang, kamu nggak sendirian! Ada satu jurus ampuh yang bisa bikin kamu jadi pahlawan produktivitas yakni mengatur prioritas! Yuk, simak tips nyeleneh tapi mujarab buat bikin hidupmu lebih teratur dan seru!

1. Bikin Daftar Tugas, Jangan Cuma di Angan!

Langkah pertama, catat semua tugas yang menjerat hidupmu dalam sebuah daftar. Iya, yang rapi ya, jangan cuma di otak. Tuliskan dengan lengkap, termasuk deadline dan estimasi waktu yang dibutuhkan. Ini mirip kayak bikin daftar belanja, tapi versi tugas. Dengan cara ini, kamu bisa melihat seluruh tugas dengan jelas dan nggak ada yang kelewat.

2. Eisenhower Matrix, Ini Bukan Nama Satelit!

Pernah dengar tentang Eisenhower Matrix? Jangan bingung dulu, ini bukan alat untuk meluncurkan roket, tapi teknik keren buat menyusun prioritas. Bagi tugas-tugasmu ke dalam empat kuadran ajaib:

- Kuadran 1: Mendesak dan Penting, yaitu tugas yang kudu diselesaikan sekarang juga.

- Kuadran 2: Tidak Mendesak tapi Penting, yaitu tugas yang perlu direncanakan dan dikerjakan.

- Kuadran 3: Mendesak tapi Tidak Penting, yaitu tugas yang bisa didelegasikan atau dikerjakan belakangan.

- Kuadran 4: Tidak Mendesak dan Tidak Penting, yaitu ugas yang sebaiknya dilupakan atau ditunda.

3. Fokus Itu Perlu!

Oke, setelah tahu mana yang penting dan mana yang bisa dilewatkan, saatnya buat rencana harian. Prioritaskan energi untuk tugas dari Kuadran 1 dan 2. Kamu bisa pake teknik Pomodoro atau bagi waktu jadi beberapa sesi pendek buat ningkatin produktivitas. Tapi, jangan lupa sisihkan waktu buat istirahat. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat juga penting!

4. Evaluasi dan Sesuaikan, Jangan Asal Jalan!

Jangan lupa untuk rutin mengevaluasi apa yang sudah kamu lakukan. Tanyakan pada diri sendiri, "Apakah daftar tugas masih relevan? Apakah ada yang perlu diubah?" Evaluasi ini penting biar kamu tetap on track dan nggak nyasar ke mana-mana. Jangan takut buat menyesuaikan strategi kalau diperlukan.

5. Jangan Jadi Raja Penunda, Yuk Lawan Prokrastinasi!

Penundaan itu musuh besar produktivitas! Daripada ngelamun, coba pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang dikelola. Ada juga teknik 2-Minute Rule: kalau sebuah tugas bisa selesai dalam dua menit, langsung kerjain! Ini bisa bikin beban kerja jadi lebih ringan dan tugas terasa lebih terjangkau.

6. Alat Bantu, Si Teman Setia Pengatur Waktu!

Manfaatkan teknologi buat membantu manajemen waktu. Gunakan aplikasi kalender, pengingat, dan to-do list yang bisa bantu kamu memantau tugas-tugas. Ada banyak aplikasi yang menawarkan fitur untuk menetapkan prioritas, sehingga kamu bisa menjaga fokus dan nggak keblinger sama tugas-tugas yang nggak penting.

7. Belajar Mengatakan Tidak! Bukan Nggak Sopan, Tapi Bijaksana!

Jangan takut buat bilang “tidak” kalau tugas yang datang bertubi-tubi sudah melebihi kapasitasmu. Ingat, kamu bukan superhero yang bisa ngelakuin semuanya. Jika tugas itu nggak sesuai dengan prioritas utama, lebih baik ditolak daripada menambah beban. Ini adalah bagian penting dari manajemen waktu yang efektif, supaya hidupmu tetap seimbang.

Menurut Kepala Kampus Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Cibitung, Nicodias Palasara mengatakan, dengan langkah-langkah di atas, kamu bisa jadi raja produktivitas dan mengatasi masalah manajemen waktu.

“Ingat, kemampuan mengatur prioritas adalah kunci untuk mencapai produktivitas maksimal dan hidup yang lebih sehat. Kalau kamu merasa artikel ini berguna, coba praktikkan dan rasakan perbedaannya!,” tegasnya.

Nah, kalau kamu pengen upgrade kemampuan manajemen waktu dan skill lainnya, gabung aja di Universitas BSI Kampus Cibitung. Di sini, kamu bakal menemukan banyak sumber daya dan dukungan buat memaksimalkan potensi akademis dan pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari dua dekade Pemerintah Indonesia telah menjalankan komitmennya melakukan transformasi digital sistem pemerintahan dalam kerangka SPBE dengan tujuan untuk membangun kembali kualitas, akuntabilitas, efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Hal tersebut diimplementasikan dan dimulai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Namun, seiring dengan berjalannya upaya besar tersebut, menimbulkan tantangan baru yaitu tersebarnya layanan publik digital yang tidak terstandar dan terfragmentasi di banyak portal maupun aplikasi pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik tidak sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab hal tersebut, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Melalui kedua peraturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

Tidak cukup sampai di situ. Diperlukan upaya lebih untuk mengakselerasi upaya keterpaduan tersebut. Maka, diterbitkanlah Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 27 Mei 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan INA DIGITAL bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu. Sesuai arahan Presiden, tidak boleh lagi ada proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” ujar Menteri PANRB.

Sebagai bagian dari Peruri, INA DIGITAL dibentuk dari hasil sinergi dan kolaborasi antara Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

INA DIGITAL sendiri dimotori oleh talenta terbaik bangsa dengan pengalaman membangun layanan digital berskala nasional dan internasional. Serta menjadi titik awal dari upaya untuk memadukan seluruh layanan publik dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital.

Bersamaan dengan diresmikannya INA DIGITAL pada 27 Mei 2024, ada 15 kementerian dan lembaga yang juga menandatangani komitmen untuk menjadi pionir dalam melaksanakan percepatan keterpaduan ekosistem layanan digital di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui upaya keterpaduan akses, integrasi, dan interoperabilitas data yang memperhatikan kebutuhan dan kemudahan akses masyarakat sebagai pengguna.

Merujuk pada Perpres No. 82 Tahun 2023, 9 dari 15 kementerian/kembaga tersebut termasuk ke dalam sektor Aplikasi SPBE Prioritas. Sembilan sektor tersebut dipilih untuk diprioritaskan keterpaduannya karena merupakan sistem pemerintahan dan layanan dasar masyarakat.

Anas mengatakan, selama ini ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.

Aplikasi SPBE Prioritas ini dipadukan dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. Dengan adanya keterpaduan layanan digital ini diharapkan masyarakat tidak perlu mengisi data secara berulang. “Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA DIGITAL bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujar Anas.

Sektor Aplikasi SPBE Prioritas tersebut di antaranya merupakan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, aparatur negara, keuangan negara, kepolisian, dan lain sebagainya. Sedangkan enam lainnya termasuk ke dalam sektor Aplikasi SPBE Nasional. Integrasi tersebut pun dilaksanakan secara bertahap hingga di masa mendatang seluruh sektor sistem pemerintahan dan layanan publik di semua kementerian/kembaga dapat saling terpadu.

Di sisi lain, melalui penandatanganan komitmen serta berdirinya INA DIGITAL, Presiden RI Joko Widodo juga mengimbau kepada seluruh kementerian/kembaga, baik di pusat maupun daerah, untuk tidak kembali melahirkan portal hingga aplikasi baru dan dapat turut mendukung keterpaduan layanan digital di Indonesia.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA DIGITAL sedang mengejar pengembangan tiga inovasi digital yang nantinya akan saling terintegrasi. Inovasi tersebut penggunaannya akan berbentuk portal dan aplikasi yang penggunaannya menyasar kepada dua segmen yang berbeda.

“Portal dan aplikasi yang akan dikembangkan menyasar dua segmen, yaitu yang pertama untuk masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kedua, untuk instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” kata Dwina.

Di sisi lain, INA DIGITAL menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antar seluruh sistem dan aplikasi tersebut. Untuk menyediakan kemudahan serta keamanan saat mengakses layanan, INA DIGITAL mengembangkan inovasi ketiga yang berfungsi sebagai ‘kunci akses tunggal’ otentikasi melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Sehingga, pengguna tidak perlu melakukan pembuatan akun atau menginput data berulang saat mengakses layanan yang berbeda atau single sign-on. Untuk memperkuat keamanan, proses enkripsi data yang berlapis juga diterapkan, dimulai dari in-transit hingga at-rest,” kata dia.

Dwina menjelaskan, penerapan multi-factor authentication (MFA) juga memungkinkan verifikasi data dan identitas dapat berjalan secara aman, serta pengguna memiliki otoritas penuh dalam menggunakan data pribadinya saat mengakses layanan publik secara elektronik.

Tiga inovasi ini juga dikembangkan melalui tahapan audit keamanan yang berlapis dan dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan Peruri dan Pemerintah Indonesia melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, proses pengembangan ini juga melibatkan pengawasan dan pendampingan secara aktif oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Sampai saat ini, koordinasi intens masih terus dilakukan bersama 15 kementerian/kembaga untuk menyukseskan upaya keterpaduan ini. Adapun ketiga inovasi tersebut ditargetkan mulai diuji coba secara bertahap pada triwulan III tahun ini,” ujarnya.

Dwina mengaku bahwa pengembangan teknologi dan digitalisasi pada layanan pemerintah bukanlah hal baru bagi Peruri. Sejak 2019, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security dengan berbagai portofolio dan capaian yang telah diraih hingga hari ini.

“Kami menyambut baik atas penugasan dan kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada PERURI untuk menjalankan misi besar pemerintah dalam memadukan seluruh layanan dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital,” kata Dwina.

REPUBLIKA.CO.ID, MOROWALI UTARA -- Orang tua petugas Paskibraka dari Sulawesi Tengah (Sulteng) menuturkan kesedihan dan kekecewaannya melihat sang putri tak berjilbab saat pengukuhan pada 13 Agustus lalu. Ia merasa upaya membesarkan anaknya dengan nilai-nilai keagamaan disepelekan.

"Jadi kemarin saya nonton YouTube, saya kaget. Perasaan saya hitung video pelatihan ada sekitar 17 atau 18 yang pakai jilbab. Tapi kali ini di barisan perempuan tak ada pakai jilbab termasuk anak saya," kata Gatot Susilo Eko Budiyanto, kepada Republika, Rabu (14/8/2024). Ia merupakan ayahanda dari petugas Paskibraka 2024 dari Sulteng, Zahra Aisyah Aplizya.

Zaza, panggilan akrabnya, dinyatakan lolos verifikasi Calon Paskibraka Nasional tahun 2024 pada Juni lalu. Ia merupakan siswi kelas 1 SMA 2 Bungku Morowali. Usianya baru 16 tahun, namun sudah menguasai tiga bahasa asing. Perjalanannya dimulai dari seleksi di Kabupaten Morowali, kemudian di tingkat provinsi.

"Dia senang sekali begitu dinyatakan lolos kemarin itu. Memang cita-citanya jadi Paskibra dan mau lanjut ke sekolah kedinasan," tutur Gatot yang juga merupakan kepala Dinas Kominfo Kabupaten Morowali Utara tersebut.

Namun kebanggaannya sebagai orang tua bercampur kesedihan saat menyaksikan pengukuhan kemarin. "Seharusnya dan memang saya bangga, tetapi melihat begitu saya juga jadi miris dan sedih sekali, Mas," kata dia.

Ia menerangkan, Zaza sudah sejak sekolah dasar menggunakan jilbab. "Itu memang kemauannya sendiri, alhamdulillah. Jadi kami sedih, kenapa untuk acara ini harus lepas jilbab."

Ia menuturkan, sang anak sudah mengikuti seleksi online sejak Kabupaten, dan pihak penyeleksi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah mengetahui bahwa anaknya berjilbab. "Makanya saya bingung, padahal pada 2019 dan 2021 juga pembawa baki bendera pusaka berjilbab," ujar Gatot.

Gatot mengatakan, terpukul sebagai orang tua atas insiden dilepasnya jilbab anaknya saat acara pengukuhan. "Kami terpukul, bagaimana kami sebagai orang tua mencoba menanamkan pondasi, dasar agama untuk anak kami," kata dia. Sejauh ini, ia belum bisa menghubungi anaknya yang sedang dalam karantina. "Saya mengerti karena dulu juga pernah jadi Paskibra provinsi pada 1993," ujar Gatot.

Rabu ini, ia sudah menerima rilis video terbaru dari BPIP bahwa pada latihan gladi bersih para Paskibraka Muslimah sudah kembai berjilbab. Hal ini juga membuatnya bertanya-tanya. "Jadi kami bingung lagi. Ini berarti dianggap main-main itu jilbab, ini kan syariatnya kita umat Islam," ia menegaskan.

Ia sebagai pihak orang tua mendesak ada permohonan maaf dari pihak-pihak yang terkait insiden pencopotan jilbab tersebut. "Kami secara khusus dari orang tua minta ada permohonan maaf dari pihak yang terkait. Siapa yang yang memerintahkan dan mengapa harus begitu?" kata dia. Ia sangat menyayangkan langkah BPIP terkait polemik pencopotan jilbab ini. "Ini artinya BPIP tak mengindahkan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPIP terkait polemik pencopotan jilbab tersebut. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP, Mahnan Marbawi, hanya melampirkan video terkait gladi bersih hari ini yang menunjukkan sejumlah petugas Paskibraka sudah berjilbab. "Sudah pakai jilbab di gladi bersih yang disaksikan Presiden," demikian ia menjawab. Ia tak menerangkan lebih lanjut soal insiden di upacara pengukuhan.

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya," ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

"Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. "Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran."

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. "Kita kaget, koq ada yang beurubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab," ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. "Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab," kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. "Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. "Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki," ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. "Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab," kata Irwan. "PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes."

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. "Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol," ujar Irwan.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P

Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) pada Selasa (13/8/2024). Penunjukan itu dilakukan melalui rapat pleno yang dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar pada hari yang sama.

Selain menunjuk plt ketum, Partai Golkar juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketum definitif. Rencana, Munas ke-11 Partai Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga Selasa malam, belum ada kader partai yang secara resmi mengajukan diri untuk maju sebagai calon ketum. Namun, ia meyakini dalam satu hari ke depan akan ada sosok yang muncul mejadi calon ketum Partai Golkar.

"Ya mungkin mulai hari ini atau malam ini, besok, mulai ada yang muncul menjadi calon ketua umum," kata dia, Selasa malam.

Menurut dia, sosok yang akan menjadi calon ketum tentunya adalah kader Partai Golkar. Karena, hal itu merupakan syarat utama untuk menjadi calon ketum partai berlambang pohon beringin itu. Selain itu, terdapat sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi calon ketum.

Artinya, tidak ada peluang bagi pihak dari luar partai untuk menjadi calon ketum Partai Golkar. Bahkan, untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketum Golkar.

"Syarat untuk menjadi ketua umum itu adalah menjadi anggota permanen dari kader-kader Partai Golkar," kata dia saat ditanya peluang Jokowi atau Gibran menjadi pimpinan Partai Golkar.

Sementara itu, Waketum Partai Golkar Adies Kadir menilai, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa Gibran akan menjadi calon ketum. Menurut dia, peluang bagi putra sulung Jokowi itu juga hampir tidak ada untuk menjadi calon ketum Partai Golkar.

"Tanda-tandanya pasti ada kalau mau Mas Gibran, pasti Sowan ke Golkar. Pasti konsolidasi dengan DPD 1, sampai saat ini tidak ada," kata dia.

Ia mengatakan, Munas ke-11 Partai Golkar telah dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Agustus 2024. Menurut dia, peluang untuk memenuhi syarat menjadi calon ketum sulit dilakukan oleh Gibran dengan sisa waktu yang ada.

"Saya yakin juga mungkin Mas Gibran juga konsentrasi sebagai wakil presiden," kata Adies.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 AD/ART Partai Golkar, setidaknya terdapat tujuh syarat untuk menjadi ketua umum di partai yang identik dengan warga kuning itu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh, dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara.

2. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

3.Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

6. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.

7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Nama Bahlil terus menguat

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, sosok yang kini paling potensial untuk menggantikan Airlangga di pucuk kepemimpinan partai adalah Bahlil Lahadalia. Apalagi, Bahlil juga dinilai memenuhi semua persyaratan untuk menjadi ketum Golkar.

"Ada pernyataan mengatakan Bahlil tidak memenuhi syarat. Nah ini saya terus terang yang membuat saya terpanggil secara organisasi sekaligus secara moral untuk menjelaskan ini," kata dia saat konferensi pers di IM Center, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Ia menilai, sejumlah pihak sengaja menyebut Bahlil tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketum Partai Golkar. Padahal, AD/ART Partai Golkar telah jelas mengatur syarat untuk menjadi ketum.

Idrus menyebutkan, salah satu syarat mutlak untuk menjadi calon ketum adalah pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode atau organisasi pendiri, atau pengurus DPD Partai Golkar. Menurut dia, Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPD Partai Golkar Papua.

Idrus juga sempat menunjukkan SK Bahlil yang bertugas sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Papua. SK itu diberikan ketika Idrus masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar di masa kepemimpinan Abu Rizal Bakrie.

"Ini jadi memenuhi syarat. Saudara Bahlil memenuhi syarat secara organisatoris seperti itu," kata dia.

Idrus menambahkan, Bahlil bukan hanya didukung oleh para elite Partai Golkar untuk jadi ketum. Ia mengeklaim, saat ini sudah ada lebih dari 30 DPD Partai Golkar tingkat provinsi yang mendukung Menteri Investasi itu menjadi ketum.

"Sudah lebih (dari 30 DPD yang mendukung). Yang real kalau tidak salah sudah 34, yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata dia.

Ihwal klaim Idrus soal dukungan 34 DPD Partai Golkar untuk Bahlil, Adies enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku belum bertemu dengan para ketua DPD Partai Golkar untuk mengonfirmasi dukungan untuk Bahlil.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa Bahlil menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa calon ketum Partai Golkar. Orang dekat Presiden Jokowi itu juga dinilai memenuhi syarat untuk jadi ketum Partai Golkar.

"Pak Bahlil itu kan kalau tidak salah bendahara dari Papua Barat ya, Papua Induk ya. Jadi bendahara Partai Golkar Provinsi Papua Induk. Jadi seluruh kadar Partai Golkar boleh," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kuliah S3 dan lakukan penelitian sesuai bidang yang diinginkan tentu menjadi dambaan. Lulus kuliah S3 dapat gelar Doktor, tentu ini menjadi gelar yang bergengsi sebab menjadi seorang ahli dalam bidang yang ditekuni. Untuk mendapatkan gelar Doktor tentu saja tidak mudah karena membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja uang tidak sedikit.

Program Doktoral atau kuliah S3 menjadi tahap pendidikan tinggi yang mendalam dan sangat spesifik. Tujuan dari kuliah S3 untuk menghasilkan peneliti, akademisi, atau ahli di bidang tertentu. Program ini biasanya melibatkan:

1. Penelitian Mendalam: S3 lebih fokus pada penelitian independen dan kontribusi baru pada bidang studi tertentu. Dengan kuliah S3 diharapkan dapat menghasilkan disertasi atau tesis yang memajukan pengetahuan dalam topik yang diteliti.

2. Kurikulum: Di awal program, mahasiswa S3 mungkin akan mengikuti beberapa mata kuliah lanjutan atau seminar. Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang diminati.

3. Bimbingan: Mahasiswa S3 akan dibimbing oleh seorang pembimbing atau dosen pembimbing yang akan membantu dalam penelitian dan perkembangan disertasi.

4. Publikasi: Banyak program S3 mengharapkan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dalam jurnal akademik atau konferensi sebagai bagian dari proses penyelesaian.

5. Pertahanan Disertasi: Sebagai bagian dari akhir program, mahasiswa S3 harus mempresentasikan dan mempertahankan disertasi di depan panel penguji.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi kuliah S3, yaitu 1 – 3 tahun tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Jika mahasiswanya rajin dan pintar, tentu kuliahnya bisa dirampungkan dengan cepat. Namun jika mahasiswanya sibuk dengan urusan pekerjaan di luar kuliah atau sejenisnya, tentu waktu yang dibutuhkannya lebih lama. Batas penyelesaian kuliah harus selesai sampai semester 10 atau setidaknya sudah menempuh perkuliahan selama 5 tahun.

Keuntungan yang diperoleh jika anda melanjutkan kuliah S3:

1. Mampu meningkatkan kualitas diri dan memberikan konsultasi dalam melakukan sebuah penelitian.

2. Relasi yang dibangun akan semakin luas. Tidak hanya itu, jaringan kerja yang terdiri dari peneliti internasional dan konsultan. Rata-rata jenjang Pendidikan mereka sangat tinggi.

3. Tingkat Pendidikan yang tinggi, membuat masyarakat lebih mempercayai gagasan yang disampaikan.

Bagaimana tertarik untuk melanjutkan pendidikan tingkat Doktoral? Ayo kuliah S3 hanya di Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM) pada program studi Informatika. Untuk informasi lebih lanjut silahkan buka laman https://nusamandiri.info/.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka menyalurkan talenta riset dan inovasi, tim beasiswa Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) mengadakan Sosialisasi Bantuan Riset Bagi Talenta Riset Dan Inovasi (BARISTA) Tahun 2024 berlangsung secara virtual melalui zoom meeting pada Jumat 26 Juli 2024 pukul 14.00 hingga selesai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua tim beasiswa Universitas BSI Indarti, Sriyadi selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi, Hendra Supendar selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi, serta tiga mahasiswa Penerima BARISTA.

Program BARISTA merupakan pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan riset kepada mahasiswa aktif tingkat akhir jenjang Diploma 4 dan Strata (S1, S2, S3) untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan Skripsi yang berbasis kerja sama riset di unit kerja lingkungan BRIN.

Ketua tim beasiswa Universitas BSI, Indarti mengatakan masing-masing mahasiswa Penerima Bantuan Riset Bagi Talenta Riset Dan Inovasi (BARISTA) Tahun 2024 mendapatkan bantuan uang kuliah tunggal (UKT).

“Tiga mahasiswa Universitas BSI telah berhasil menerima Bantuan Riset Bagi Talenta Riset Dan Inovasi (BARISTA) yang diadakan oleh BRIN adalah Anyan dari Program Studi Sistem Informasi, Labib Yusuf Aditama dari Program Studi Sistem Informasi, dan Asep Imam Mutaqin dari Program Studi Teknologi Informasi. Tujuan diadakannya program tersebut agar mahasiswa dapat menyalurkan talenta riset dan inovasi,” ujar Indarti melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Sriyadi selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi berharap mahasiswa yang mendapatkan bantuan riset bagi talenta riset inovasi (BARISTA) ini menjadi lebih bersemangat untuk terus ber-inovasi melakukan riset.

“Semoga mahasiswa yang mendaptkan beasiswa ini dapat bersemangat dan lebih termotivasi lagi dalam melakukan riset,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik kegagalan Malaysia meraih emas di Olimpiade Paris 2024 hingga kini masih menjadi bahan polemik warganet di media sosial X. Nama gembong teroris Noordin M Top sampai ikut terseret.

'Keributan' bermula saat seorang warganet Malaysia memamerkan foto jalur kedatangan di Bandara Schiphol, Belanda di mana negara jiran itu menjadi salah satu di antara sedikit negara yang bisa memanfaatkan fasilitas autogate. Dalam foto itu, bendera Malaysia berjejer dengan negara-negara yang mendapatkan hak khusus autogate seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Singapura, hingga negara-negara Uni Eropa.

"Tanpa medali emas di olimpade terakhir, tapi minimal warga Malaysia bisa menggunakan layanan autogate di Schiphol," ujar seorang warganet dalam unggahannya, Selasa (13/8/2024).

Seperti tersindir, banyak warganet yang diduga adalah akun-akun warga Indonesia merespons unggahan foto autogate Schiphol tadi. Bahkan salah satu akun menyematkan data diri dan foto Noordin M Top dalam responsnya.

"Paspor kami mungkin akan lebih kuat jika saja salah seorang dari Anda tidak memainkan peran utama dalam mengindoktrinasi suatu generasi di Indonesia untuk menjadi pengebom yang mengakibatkan banyak negara berpikir dua kali untuk menerima kami masuk," kata warganet itu.

Warganet di atas mengunggah tangkapan layar profil Noordin M Top dari Wikipedia. Tercatat, Noordin M Top lahir pada 11 Agustus 1968 di Kluang, Johor, Malaysia dan meninggal pada 17 September 2009. Dalam riwayat itu, Noordin M Top disebut sebagai seorang ekstrimis Muslim Malaysia yang adalah teroris paling dicari di Indonesia.

Noordin M Top diyakini sebagai tokoh utama pembuat bom dan penyandang dari untuk Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), yang kemudian membentuk kelompok yang lebih ekstrem yakni Tanzim Qaedat al-Jihad. FBI menyebut Noordin M Top sebagai 'ahli bahan peledak', dan 'kepala, perekrut, dan pembuat bom dan pelatih di JI'.

Noordin bersama Dr Azhari dikenal sebagai otak di balik aksi terorisme di Makassar pada 2002, pemboman hotel Marrott di Jakarta pada 2003, bom Kedutaan Besar Australia pada 2004, bom Bali pada 2005, hingga ledakan bom di JW Marriott - Ritz-Carlton di Jakarta pada 2009.

Noordin M Top tewas terbunuh pada 17 September 2009 dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia di sebuah rumah di Mojosongo, Jebres, Jawa Tengah. Selama persembunyian dan pelariannya di Indonesia, Noordin M Top menikahi beberapa wanita Indonesia dan memiliki beberapa anak dari pernikahan itu.

Polemik raihan medali kontingen Malaysia di Olimpiade Paris 2024 diduga bermula dari cuitan salah satu warganet Malaysia yang menyindir Indonesia terkait perolehan medali di Olimpiade Paris 2024. Warganet itu merespons cuitan akun parodi presiden Korea Utara Kim Jong-un, @unmagnetism, yang meminta pengikutnya di X menyebutkan negara yang belum mendapatkan medali emas Olimpiade Paris dan seharusnya malu.

Seperti terpantik dengan cuitan @unmagnetism, warganet Malaysia itu menimpali, "Lagi malu ada 275 juta penduduk tapi ada dua emas je (saja). Betul-betul tak pandai cari talent (bakat) ke apa?"

Sontak cuitan warganet Malaysia itu memantik kegaduhan di X pada Ahad (11/8/2024) lalu. Ramai-ramai warganet Indonesia menggeruduk akun warganet Malaysia tadi seraya mengingatkan bahwa, selama 70 tahun Malaysia merdeka, belum sekalipun negara jiran itu meraih emas di olimpiade.

Di Olimpiade Paris 2024, Malaysia 'hanya' berhasil meraih dua medali perunggu dari cabang bulu tangkis. Yakni dari tunggal putra Lee Zii Jia dan pasangan ganda putra Aaron Chia-Soh Wooi Yik.

Raihan medali dari tiap olimpiade membuat Malaysia memperpanjang masa paceklik medali emas meski sudah hampir 70 tahun mengikuti pesta olahraga empat tahunan itu. Pencapaian di Paris 2024 bahkan dinilai masih kurang memuaskan dibandingkan edisi Olimpiade Tokyo, di mana Malaysia masih mampu meraih satu perak yang diraih Mohd Azizulhasni dan satu perunggu dari Aaron-Wooi Yik.

Jika Malaysia pulang dari Paris tanpa medali emas, sementara kontingen Indonesia berhasil membawa pulang dua emas dan satu perunggu. Para peraih medali Olimpiade Paris 2024 dari kontingen Indonesia adalah Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi) yang masing-masing membawa satu medali emas dan Gregoria Mariska Tunjung (bulu tangkis) dengan medali perunggu.