REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, hari ini (13/8/2024) akan memutuskan siapa pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Airlangga Hartarto lewat rapat pleno. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, selain penunjukkan Plt ketua umum, rapat pleno, Selasa (13/8/2024) juga akan menentukan dua agenda penting partai tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendukung uji coba program makan bergizi gratis yang sedang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di sejumlah sekolah negeri. PSI menilai, program itu diperlukan karena membawa dampak positif bagi kesehatan dan prestasi belajar para siswa.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, Pemprov Jakarta telah memulai uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut dia, program itu dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga perlu dianggarkan pada APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025.

"Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Jakarta," kata dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dia menjelaskan, Fraksi PSI mengusulkan agar pelaksanaan program tersebut diperkuat dengan penebalan anggaran melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal itu penting agar program dapat berjalan tanpa hambatan keuangan dan terus memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.

Tak hanya itu, Fraksi PSI menekankan pentingnya melibatkan UMKM di sekitar sekolah dalam penyediaan makanan bergizi. Meski begitu, kata William, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga harus tetap melakukan pemantauan untuk menjaga kualitas gizi yang diberikan.

"Penyediaan makanan oleh UMKM lokal yang telah diuji nilai gizinya tidak hanya membantu meningkatkan kualitas asupan gizi anak-anak tetapi juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar sekolah," kata William.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan siap untuk melakukan uji coba makan bergizi gratis. Rencananya, uji coba program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan diuji coba setiap pekan di Jakarta.

Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan uji coba program makan gratis dalam waktu dekat. Pelaksanaan uji coba itu kemungkinan akan dilakukan setelah 17 Agustus 2024.

"Mohon maaf, ini kan sedang sibuk 17-an. Nanti setelah 17, saya setiap senin atau dua minggu sekali, minimal Senin dan Rabu saya akan ke sekolah-sekolah uji coba," kata Heru di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isyarat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) batal mengusung Anies Rasyis Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta 2024 semakin menguat. Apalagi, belakangan beredar pesan suara antara Anies dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin, yang saling berbalas.

Setelah muncul pesan suara Anies, berikutnya diikuti pesan suara Khoirudin. Dalam pesan suara balasan, Khoirudin meminta Anies untuk menghormati keputusan PKS. Dia pun meminta gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut tetap menjalin persaudaraan dan tidak saling menebar fitnah.

"Apalagi kemarin saat pertemuan di acara walimahan Ustadz Suhaimi, anggota DPRD dari PKS, Pak Anies malah menyampaikan langsung ke saya, 'Khoiruddin, bahwa Pak Anies ridho menerima keputusan PKS. Karena keputusan PKS, karena memang hanya untuk kemasalahatan Jakarta dan warganya'," kata Khoirudin menirukan Anies dalam pesan suara yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Khoirudin menjelaskan, PKS tetap sepakat dengan ide Anies yang menyatakan, perjuangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota maju dan bahagia warganya, masih panjang dan perlu terus diperjuangkan. Namun, perjuangan itu dapat diteruskan oleh siapa pun pemimpin Jakarta ke depannya.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan sinyal untuk tak mengusung Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Apalagi, jika nantinya PKS menarik dukungan dari Anies.

Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri mengatakan, partainya tak bisa mengusung calon tanpa dukungan partai lain pada Pilgub Jakarta. Pasalnya, PKB hanya memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon di DKI Jakarta adalah minimal 22 kursi dewan.

"Jadi kalau PKS tidak ke Anies, otomatis ya PKB enggak bisa. Karena PKS pemenang (memiliki 18 kursi). PKB kursinya 10, kurang banyak," kata Iman di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin.

Imam juga buka suara soal kemungkinan PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies. Menurut dia, hingga saat ini peluang PKB berkoalisi dengan PDIP semmakin menguat pada Pilgub Jaew Timur (Jatim), alih-alih di Jakarta.

"Di Jakarta? Yang agak menguat sebetulnya di Jawa Timur, PDIP dan PKB, kalau untuk pilgub. Kalau di Jakarta, ya kamu tafsirkan sendiri lah," kata Iman kepada wartawan.

Anies bantah diberi tenggat waktu...

Sebelumnya, rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024), itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Mohamad Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024.

Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul pada Pilgub DKI Jakarta. "Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika.co.id, Senin (12/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menilai mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus bekerja keras bila berkontestasi di Pilkada Jakarta.

“Ridwan Kamil harus kerja keras karena baru 10 persen (elektabilitasnya), kalau enggak salah 9 atau 10 persen,” katanya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.

Selain itu, ia mengatakan bahwa Ridwan Kamil harus bekerja keras karena pemilih Pilkada Jakarta termasuk sangat rasional.

Walaupun demikian, ia menyebut elektabilitas tinggi bukan menjadi syarat yang paling dipertimbangkan oleh partainya dalam mengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada Jakarta.

“Belum tentu, masih banyak aspek yang lain. Ya beberapa misalnya menyangkut soal bagaimana melihat dan menatap masa depan DKI Jakarta, itu yang menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Sementara itu, ia turut menjawab mengenai rencana PKB untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan pemberian tenggang waktu pencarian dukungan.

“Kami belum membahasnya. Jadi, kami enggak mungkin kasih deadline ke Anies karena kami belum menentukan,” katanya.

Ia melanjutkan, “Yang sudah mengajukan kan teman-teman di DKI Jakarta (DPW PKB Jakarta), setelah diajukan terus kemudian tahu-tahunya di paling bawah ini tumpuk-tumpuk. Jadi, belum sempat dibahas.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpeluang berkoalisi di Pilgub Jawa Timur. Potensi koalisi ini bisa menjegal paslon Khofifah Parawansa-Emil Dardak.

Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri menyebut sudah memperkuat komunikasi dengan PDIP. Iman memperkirakan kandidat yang didukung PKB-PDIP di Jatim akan diumumkan pada bulan ini. Iman mensinyalkan PKB lebih berpotensi berkoalisi dengan PDIP di Jatim ketimbang di Pilgub Jakarta

"Di Jakarta? Yang agak menguat sebetulnya di Jawa Timur. PDIP dan PKB kalau Pilgub ya," kata Iman dalam konferensi pers di DPP PKB, Jakarta pada Senin (12/8/2024).

Iman sayangnya tak banyak berkomentar saat ditanya kemungkinan pasangan Tri Rismaharini dari PDIP dan Marzuki Mustamar dari PKB. Iman menekankan semua simulasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur bakal dikalkulasi. Salah satu kriterianya ialah sisi elektoralnya.

"Apalagi PKB dan PDIP kalau bersatu di Jawa timur sudah pasti tidak kotak kosong," ujar Iman.

Iman menyebut PKB tengah memantau perkembangan politik dalam sepekan ini. Iman memperkirakan paslon yang diusung PKB-PDIP diumumkan paling lambat pada 20 Agustus 2024. Sebab tanggal pendaftaran paslon ialah pada 27 Agustus 2024.

"Paling lambat tanggal 20 (Agustus 2024), atau sebelum Muktamar PKB dihelat di Bali pada 24-25 Agustus 2024," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut menjadi tokoh paling atas dalam bursa ketua umum Partai Golkar. Mantan sekjen Golkar, Idrus Marham mengatakan, Bahlil adalah kader internal partai Pohon Beringin yang mumpuni menggantikan peran Airlangga Hartarto. Kata Idrus, Bahlil memiliki basis kepercayaan kader akar rumput yang kuat.

“Bahlil itu adalah kader Partai Golkar yang beraangkat sebagai kader sepatu miring,” begitu kata Idrus saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Senin (12/8/2024).

“Sepatu miring itu, artinya, dia (menjadi kader) dari jalan kaki, pakai sepatu dari Papua sana, sampai miring kakinya. Ya artinya, dia (menjadi kader) melalui proses yang panjang tidak kucuk-kucuk seperti kader yang sekarang-sekarang ini,” begitu sambung Idrus.

Idrus memang mengakui ada kader-kader lainnya seperti nama Agus Gumiwang Kartasasmita, pun juga Bambang Soesatyo yang juga muncul dalam bursa ketua umum Partai Golkar. Akan tetapi, kata Idrus, Bahlil lebih dapat diterima oleh kader-kader di daerah.

“Semua mendukung Bahlil, seluruh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di Indonesia, mendukung Bahlil,” ujar Idrus.

Dan terkait dengan Agus Gumiwang, serta Bambang Soesatyo, menurut Idrus, cuma kader-kader figuran. “Ya itu, kan biasa saja. Nanti ujung-ujungnya ke Bahlil semua,” kata Idrus.

Sejumlah elite Partai Golkar bermunculan untuk mengisi posisi ketua umum. Situasi tersebut menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, pada Ahad (11/8/2024). Pengunduran diri tersebut akan diketok palu melalui rapat pleno dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

Dari penunjukan Plt ketua umum tersebut, selanjutnya akan digelar musyarawah nasional (munas) yang akan memilih ketua umum defenitif. Beberapa nama yang disorongkan untuk menjadi ketua umum, di antaranya Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan juga Bambang Soesatyo.

Sebuah potongan video yang merekam kegiatan santai para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) viral di berbagai platform media sosial. Video tersebut viral karena candaan Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia soal 'kursi' dianggap terkait dengan situasi di Partai Golkar.

Dalam video yang viral di X hingga pesan berantai di WhatsApp itu, awalnya Airlangga berfoto merangkul Bahlil Lahadalia dan masing-masing mengacungkan jempol mereka. Saat akan sesi foto bersama, Airlangga berseloroh ketika Bahlil membawa sebuah kursi sebelum sesi foto bersama.

"Kursinya Pak Kapolri aja diambil sama dia (Bahlil)," canda Airlangga dalam video yang viral pada Senin (12/8/2024).

Candaan Airlangga itu pun disambut Bahlil dengan ucapan khasnya. "Masuk barang itu," ujar Bahlil seraya tertawa.

Seloroh Airlangga itu pun disambut gelak tawa para menteri yang ada di lokasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ikut tertawa. Menteri-menteri seperti Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, KSP Moeldoko, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Menlu Retno Marsudi pun terbahak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sampai terpingkal-pingkal dan bertepuk tangan. Menkeu kemudian 'menambahi' candaan Airlangga. "Tadi malam dia minta suara saya saja diambil," kata Sri Mulyani.

"Masuk barang ituuu..," jawab Bahlil.

Candaan Airlangga kepada Bahlil ditafsirkan terkait dengan situasi panas di Partai Golkar pascamundurnya Airlangga dari kursi ketua umum. Bahlil, merupakan salah satu kandidat yang digadang-gadang berpeluang menduduki kursi Golkar 1 yang ditinggalkan Airlangga. "Dark banget jokesnya," ujar salah seorang warganet.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Keluarga Sudirman ingin mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) kasus Vina Cirebon. Namun hingga kini, mereka terkendala karena sulit untuk bertemu dengan terpidana kasus Vina Cirebon itu. Keluarga mengungkap beberapa kejanggalan terkait keberadaan Sudirman.

‘’Belum diketahui untuk keberadaan Sudirman,’’ ujar kakak kandung Sudirman, Beny Indrayana, di Cirebon, kemarin.

Sudirman dan enam terpidana lainnya divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Sedangkan satu terpidana lainnya, yakni Saka Tatal, divonis delapan tahun dan kini telah bebas dan telah mengajukan PK.

Beny mengatakan, dari informasi yang diterimanya, enam terpidana lainnya dalam kasus Vina juga akan segera mengajukan PK. Sedangkan adiknya, tidak ikut serta dalam pengajuan PK yang dilakukan enam terpidana tersebut.

‘’Saya dapat info enam terpidana lain mengajukan PK, (sedangkan) Sudirman belum. Jadi saya berharap ingin bertemu (Sudirman) dan mengajukan PK juga,’’ tukas Beny.

Saat kasus itu bergulir pada 2016, Sudirman didampingi oleh kuasa hukum yang sama dengan Saka Tatal, yakni Titin Prialianti. Namun saat ini, Sudirman disebut telah mencabut kuasa dari Titin Prialianti tanpa sepengetahuan keluarga.

Beny mengatakan, saat ini Sudirman didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Namun, kuasa hukum baru itu disebutkan kurang berkomunikasi dengan pihak keluarga, termasuk mengenai upaya PK. ‘’(Pengajuan PK) belum tahu pasti,’’ ucapnya.

Bahkan, lanjut Beny, kuasa hukum yang baru juga belum menemui keluarganya di Cirebon untuk mencari bukti baru atau novum yang dibutuhkan oleh Sudirman.

Beny menambahkan, keluarganya sebenarnya berharap agar Sudirman didampingi oleh tim kuasa hukum dari Peradi atau kembali didampingi oleh Titin Prialianti. Pasalnya, Titin lah yang memiliki berkas Sudirman sejak awal.

Beny mengatakan, pihak keluarga berharap agar Sudirman juga segera mengajukan PK. Namun, ia bersama keluarganya tidak mengetahui keberadaan Sudirman saat ini, apakah di tahanan Polda atau di lapas. Bahkan ia juga mendapat informasi harus mendapatkan ijin terlebih dulu dari tim penyidik jika ingin bertemu dengan adiknya. ‘’Belum tahu (ditahan di mana),’’ ucapnya.

Beny berharap, adiknya itu bisa segera kembali ke Lapas Cirebon. Dengan demikian, keluarga bisa mudah bertemu dan komunikasi untuk pengajuan PK.

Keluarga Sudirman pun telah mengirim surat ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, untuk dipermudah bertemu dengan Sudirman. Namun sejak surat dikirimkan pada 31 Juli 2024, sampai sekarang belum ada tanggapan.

‘’Saya minta tolong kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Menkopolhukam, tolong saya dipertemukan dengan adik saya Sudirman, jangan dipersulit seperti sekarang,’’ tutur Beny.

Menurut Beny, terakhir kali ayah dan ibunya bisa menemui Sudirman pada 28 Juni 2024. Namun, saat itu Sudirman selalu didampingi oleh sejumlah petugas sehingga orang tuanya tidak bisa leluasa mengobrol dengan Sudirman.

Beny pun yakin Sudirman tidak terlibat kasus Vina. Dia menyatakan, ada sejumlah saksi yang bersama Sudirman di malam kematian Vina dan Eky. Namun, saksi-saksi itu belum pernah dihadirkan di persidangan.

‘’Sudirman berulang kali bilang nggak terlibat, nggak bersalah, nggak tahu apa-apa. Dan sampai sekarang dia tidak tahu kasus apa sampai dia dipenjara,’’ kata Beny.

Beny mengatakan, adiknya mengaku dipaksa untuk mengaku. Adiknya juga menerima penyiksaan oleh polisi, sama seperti para terpidana lainnya dalam kasus Vina, seperti dipukuli dan dipaksa minum air kencing.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris bersama-sama mendesak seluruh pihak yang berkonflik di Timur Tengah untuk mencegah eskalasi ketegangan dan berusaha memulihkan kestabilan kawasan, serta berjanji akan terus berperan dalam upaya tersebut. Desakan tersebut disampaikan dalam bentuk pernyataan bersama oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

“Kami amat khawatir akan meningkatnya ketegangan di kawasan, dan kami bersatu dalam komitmen mewujudkan de-eskalasi dan kestabilan kawasan,” demikian pernyataan bersama tersebut, sebagaimana disiarkan melalui media sosial resmi PM Inggris di X, Senin (12/8/2024).

Mereka memuji kerja tanpa henti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat dalam mengupayakan gencatan senjata dan pembebasan sandera serta pernyataan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad al Thani, dan Presiden AS Joe Biden beberapa waktu yang lalu yang mendorong dimulainya kembali negosiasi.

“Kami sepakat tak boleh ada penundaan lagi,” ucap ketiga pemimpin itu.

Macron, Scholz, dan Starmer pun menegaskan bahwa peperangan di Jalur Gaza harus segera diakhiri dan semua sandera yang masih ditahan harus segera dibebaskan. “Rakyat Gaza amat memerlukan pengantaran dan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa halangan apapun,” ucap mereka.

Selain itu, ketiga pemimpin itu mendesak Iran dan sekutunya mengurungkan niat melancarkan serangan balasan yang menurut mereka semakin meningkatkan ketegangan kawasan dan menutup pintu untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Menurut mereka, pihak-pihak yang bertanggung jawab menghancurkan peluang mencapai kedamaian dan stabilitas Timteng akan mendapatkan konsekuensinya.

“Tak boleh ada negara atau bangsa yang diuntungkan dari eskalasi yang memburuk di Timur Tengah,” kata ketiga pemimpin tersebut dalam pernyataan bersama mereka.

Tensi kawasan Timur Tengah semakin meningkat usai pembunuhan petinggi politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli di Teheran, Iran, serta pembunuhan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr pada 30 Juli di Beirut, Lebanon. Kedua organisasi tersebut berjanji akan membalas serangan yang mereka tuduh dilakukan oleh Israel tersebut.

Eskalasi tersebut terjadi di tengah agresi Israel yang tak kunjung berhenti di Jalur Gaza yang menewaskan hampir 39,800 orang atau setara dengan 1,8 persen populasi Gaza, dan melukai puluhan ribu lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa transformasi digital merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, seiring dengan semakin terkoneksinya dunia secara global.

Menurutnya, tidak ada jalan mundur dalam upaya transformasi digital ini, karena hal tersebut menjadi kunci bagi kemajuan bangsa di masa depan.

"Tidak ada jalan mundur untuk transformasi digital ini," tegasnya.

Transformasi digital, kata dia, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan profitibilitas bisnis, juga menciptakan lapangan kerja baru, hingga meningkatkan akses bagi teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Meskipun demikian, kesenjangan digital dinilai masih menjadi tantangan untuk mewujudkan transformasi digital ini.

Permasalahan seperti kesenjangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital perlu menjadi perhatian bersama, utamanya kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta antara kelompok gender laki-laki dan perempuan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Nezar menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir.

Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang komprehensif, mencakup tiga tingkatan utama, yaitu tulang punggung (backbone), middle mile, dan last mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km, baik di darat maupun di bawah laut.

Di tingkat middle mile, pemerintah sudah meluncurkan satelit multifungsi SATRIA-1 pada Juni tahun lalu dengan kapasitas 150 Gbps, dan telah beroperasi di 4.063 titik layanan publik dari target 37.000 titik hingga 2025.

Sementara di tingkat last mile, pemerintah bersama ekosistem telah melakukan pembangunan base transceiver station (BTS) di wilayah yang tidak tersentuh sinyal telekomunikasi (blankspot).

Sebanyak 1.665 di antaranya merupakan BTS universal service obligation(USO), serta 5.198 titik lainnya adalah BTS 4G yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo.

"Selain itu, pemerintah juga menyediakan 18.697 akses internet di berbagai titik layanan publik seperti sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas layanan kesehatan, dan juga pertahanan," kata dia.

Nezar mengatakan misi untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dirinya pun mengajak seluruh ekosistem digital untuk menyukseskan transformasi digital nasional.

Lebih lanjut Nezar mengatakan transformasi digital adalah transformasi bangsa di masa depan. Dengan berbagai masukan, ide, inovasi yang tercipta, hal itu diharapkan bisa memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta menjadi solusi nyata bagi terwujudnya transformasi digital yang inklusif dan bermakna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan terdapat 61 tokoh calon penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dalam rangka peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Kami selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Dewan GTK beserta anggota Dewan GTK telah melaksanakan sidang Dewan GTK bagi tokoh-tokoh yang diusulkan, baik dari kementerian, instansi, lembaga, dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan, yaitu bintang sipil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang," kata Hadi memberi keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Senin.

Ia mengatakan tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat lain atas pengabdiannya selama masa kerja dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja 2014–2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.

Sebanyak 61 tokoh calon penerima itu terdiri atas Tanda Jasa Medali Kepeloporan sebanyak satu orang, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dua orang, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera 39 orang, Tanda Kehormatan Bintang Jasa 17 orang, dan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma dua orang.

Hadi merinci latar belakang dan jabatan/profesi dari 61 tokoh tersebut, yakni 23 menteri, 10 wakil menteri, sembilan pejabat lembaga tinggi negara, tujuh pejabat pimpinan instansi lembaga pemerintah dan non-kementerian, lima pejabat TNI/Polri, lima WNI yang berlatar belakang profesi, dan dua budayawan.

"Sehingga total semuanya adalah 61 calon penerima," ungkap Hadi.

Lebih lanjut, tambah Hadi, penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan itu akan dilakukan Presiden Joko Widodo kepada calon penerima dan ahli waris calon penerima yang telah meninggal dunia.

"Yang rencananya akan diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB di Istana Negara, Jakarta," jelas Hadi.

Soal nama-nama menteri yang akan menerima tanda jasa dan tanda kehormatan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut hadir saat keterangan pers bersama Menko Polhukam mengatakan bahwa pada intinya menteri-menteri yang sebelumnya telah menerima tanda jasa dan kehormatan tidak akan menerima kembali.

"Intinya menteri-menteri yang sudah mendapatkan, seperti saya, Pak Hadi, Pak Tito (Tito Karnavian/Menteri Dalam Negeri) pernah mendapatkan itu, tidak dapat lagi karena memang sekali, jadi tidak dapat lagi," kata dia

"Mantan menteri juga ada (mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan), kita lihat pengabdiannya selama periode tertentu itu ada aturannya," tambah Moeldoko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PSSI Yunus Nusi mengapresiasi pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) terkait perawatan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjelang pertandingan Indonesia melawan Australia pada 10 September mendatang. Mewakili PSSI, ia berterima kasih kepada PPKGBK yang dinilai berusaha maksimal memasang rumput terbaik di lapangan.

"Saya tadi kembali cek kondisi rumput SUGBK. Ada perkembangan signifikan dan kami berharap rumput SUGBK siap menggelar laga melawan Australia. Saya berharap pemberitaan soal kondisi rumput untuk lebih bijak karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta. Mari kita bantu timnas, bantu PSSI, untuk memberitakan berita yang benar,” kata Yunus Nusi, Senin (12/8/2024) petang.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo menyatakan, hingga saat ini, perkembangan pekerjaan pemeliharaan lapangan SUGBK masih dalam tahap maturasi rumput. Sebelumnya, ada proses penggelaran rumput jenis Zoysia Matrella yang dimulai pada Juli 2024.

"Sebagai pengelola GBK, kami telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan rumput tumbuh kuat dan dalam kondisi terbaik,” kata Rakhmadi A. Kusumo seusai mendampingi Yunus Nusi dan jajarannya.

Upaya peningkatan intensitas pekerjaan revitalisasi lapangan/field of play (FOP) di SUGBK pada tahap perawatan yang berfokus pada percepatan adaptasi dan perataan permukaan rumput. Ini dilakukan oleh pengelola SUGBK untuk mewujudkan kondisi lapangan yang prima.

Tim revitalisasi rumput GBK melakukan pemindahan rumput dari area nursery yang sudah berusia lebih dari satu tahun dan menggelarnya ke area lapangan SUGBK. Saat ini, pengelola SUGBK tengah mengupayakan tiga tahap perawatan. Yakni pemberian asupan terbaik bagi rumput melalui pemupukan intensif, proses rolling, verticut, dan top dressing agar mencapai kerataan yang optimal, serta pengecekan dan uji fungsi teknis secara berkala.

“Kami meyakini bahwa dengan perawatan intensif ini, rumput akan lebih layak digunakan sesuai dengan standar internasional. Namun, pada akhirnya kami selaku pengelola akan mengikuti keputusan akhir terkait kelayakan rumput yang akan ditentukan oleh FIFA atau AFC Match Competition melalui final checking,” kata Rakhmadi menambahkan.

Bersamaan dengan hal tersebut pada setiap perkembangan dan hasil pekerjaan revitalisasi lapangan SUGBK yang dilakukan, pengelola GBK juga turut melibatkan koordinasi dan sinergi antarlima unsur. Kelimanya, yakni instansi pemerintah (Kementerian Sekretaris Negara RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), para konsultan/ahli yang telah berpengalaman dalam menangani pengelolaan stadion multifungsi berstandar internasional, pengurus PSSI, media massa hingga masyarakat.

Dengan mengoptimalkan setiap unsur tersebut sesuai dengan kompetisinya masing-masing, diharapkan pekerjaan merevitalisasi lapangan sepak bola sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di unit Stadion Utama GBK dapat dipahami secara utuh oleh setiap individu.

“Sinergitas antara kelima unsur tersebut, dilakukan agar para pihak/stakeholders terkait dapat memperoleh informasi yang utuh melalui kanal komunikasi yang sesuai dari mulai tahapan proses perencanaan hingga pemilihan penanganan lapangan/FOP yang tepat,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant seperti dilaporkan Independent, Senin (12/8/2024), sudah menginformasikan kepada pemerintah Amerika Serikat (AS), bahwa Iran tengah menyiapkan serangan skala besar. Info Gallant ini terungkap bersamaan dengan instruksi dari Menhan AS Lloyd Austin menggeser kapal selam bersenjatakan misil berhulu ledak nuklir ke Timur Tengah dan meminta kapal induk USS Abraham Lincoln juga segera menuju kawasan.

Di tengah ancaman serangan Iran ke Israel, AS dan negara sekutu juga terus mengupayakan agar Israel dan Hamas menyetujui perjanjian gencatan senjata yang bisa meredakan tensi ketegangan di Timur Tengah. Namun, Hamas yang saat ini dipimpin oleh Yahya Sinwar mengisyaratkan bahwa pihaknya akan menarik diri dari negosiasi dengan alasan ketidakjelasan sikap dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Senin, angkatan udara Israel sudah meminta personel mereka untuk tidak bepergian keluar negeri dulu atas alasan keamanan. Sementara, Plt Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani dikutip media setempat, menegaskan kepada sekutu China, bahwa, Iran memiliki "hak atas respons yang pantas dan menimbulkan efek jera."

Pemimpin tiga negara yakni Prancis, Jerman, dan Inggris juga meminta Iran dan sekutunya untuk mengurungkan rencana serangan ke Israel yang bisa meningkatkan eskalasi ketegangan. Dalam pernyataan bersama, Senin, mereka mendukung upaya mediator dari AS, Qatar, dan Mesir terkait kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas.

"Peperangan harus berakhir sekarang, dan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas harus dilepaskan. Rakyat Gaza membutuhkan segara pengiriman dan distribusi bantuan," demikian pertanyaan bersama yang diteken oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.