REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berkembangnya isu kenaikan rasio utang negara hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran menarik perhatian publik. Ini karena peningkatan utang dianggap beban buat masa depan. Kendati demikian, ekonom yang juga Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam berpandangan agar masyarakat perlu memahami esensi utang negara dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Piter memiliki beberapa catatan mengenai utang negara yang diisukan bakal terus meningkat, seiring dengan banyaknya program-program Prabowo-Gibran yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024 untuk dapat direalisasikan.

Pertama, angka kenaikan rasio utang 50 persen tidaklah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam beleid tersebut diatur bahwa ambang batas rasio utang negara terhadap PDB adalah 60 persen.

“Kalaupun (terealisasi) 50 persen, pemerintah tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membatasi 60 persen. Artinya masih dalam koridor,” kata Piter kepada Republika, Jumat (12/7/2024).

Menurut Piter, semestinya hal itu tidak perlu diributkan. Yang justru perlu untuk lebih difokuskan adalah mengenai tujuan dari peningkatan rasio utang tersebut, yakni untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan.

“Jadi yang mesti kita tuntut dari pemerintah adalah bagaimana pemerintah menjaga perekonomian untuk tumbuh dan memberikan lapangan kerja yang cukup. Mengenai bagaimana pemerintah mewujudkan, itu urusan pemerintah,” ujarnya.

Kedua, persepsi publik terhadap utang sebaiknya tidak serta merta bertendensi buruk. Utang dalam konteks perekonomian modern merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian.

“Jadi, jangan melihatnya semata kebencian kita terhadap utang. Karena di dalam perekonomian modern, utang adalah bagian dari pengelolaan aset, bagaimana mengelola wealth (kekayaan) kita,” tuturnya.

Ketiga, kenaikan utang negara bukanlah permasalahan utama yang perlu disorot publik. Menurutnya, isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara komprehensif adalah yang menjadi pusat perhatian.

“No problem utang itu naik, seharusnya yang menjadi fokus bukan utang, tapi APBN-nya. Menjadi 50 persen selama tidak melanggar UU, selama APBN dilakukan dengan hati-hati, selama APBN dilakukan secara lebih produktif, why not, apa yang salah?” terangnya.

Jadi, Piter menekankan bahwa yang harus menjadi fokus adalah bagaimana pemerintah dalam mengelola APBN secara produktif dan efisien. Sehingga besaran utang tidak menjadi masalah krusial selama pengelolaannya baik.

“Kenaikan utang terhadap PDB bukan ukuran bahwa kita menjadi tidak lebih efisien atau tidak lebih produktif. Ada ukuran lain untuk bicara efisiensi atau produktivitas dari APBN,” kata Piter.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menaikkan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari PDB kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times.

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pupuk Indonesia (PI) Grup meresmikan pengoperasian gudang curah urea berkapasitas 20 ribu ton yang berlokasi di Kawasan PT Petrokimia Gresik. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan hal ini menjadi bukti Pupuk Indonesia Grup dalam menyiapkan infrastruktur untuk optimalisasi rantai pasok pupuk demi mendukung ketahanan pangan nasional.

"Pembangunan gudang curah urea ini merupakan langkah strategis dan progresif dalam upaya Pupuk Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu Petrokimia Gresik meningkatkan kapasitas penyimpanan produk dan efisiensi biaya operasional," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Rahmad menyampaikan fasilitas gudang ini merupakan bagian yang sangat penting dalam mengatur rantai pasok perusahaan. Rahmad menyebut gudang ini nanti akan membantu Pupuk Indonesia Grup dalam mendukung ketahanan pangan nasional, serta membantu Petrokimia Gresik berkembang kedepan lagi.

Rahmad memaparkan kehadiran gudang curah urea ini menambah kapasitas gudang Pupuk Indonesia yang saat ini sebesar 2,84 juta ton, serta memperkuat kemampuan fasilitas rantai pasok Pupuk Indonesia Grup yang tercatat memiliki 129 rute kapal laut, 1.160 rute distribusi darat, dan 3 rute jalur kereta api. Rahmad menilai gudang curah ini merupakan langkah strategis Petrokimia Gresik yang bertekad menjadi pemain dominan pada skala global dalam bidang solusi agro dan bahan kimia industri yang terintegrasi.

"Kehadiran gudang curah urea ini diharapkan memberikan kontribusi terbaik di industri pupuk dan bahan kimia, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di level dunia," ucap Rahmad.

Selain itu, Rahmad menyambut baik langkah-langkah strategis Petrokimia Gresik dalam mendukung ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan menyiapkan Pabrik Phonska V dan Pabrik Soda Ash.

Sebagai pemegang paten proses NPK, sambung dia, Petrokimia Gresik berhasil mencatat penghematan lebih dari Rp 50 miliar atas proyek pengembangan Phonska V yang menggunakan skema swakelola dari total nilai proyek Rp 507 miliar.

"Sementara Pabrik Soda Ash merupakan pabrik yang memproduksi soda ash, sebagai sumber bahan baku berbagai produk yang banyak kita temui sehari-hari, seperti sabun, deterjen, kertas, tekstil, keramik, gelas, kaca beserta turunannya dan lain sebagainya," sambung Rahmad.

Rahmad mengatakan kebutuhan soda ash di Indonesia cukup tinggi, namun suplainya sekarang 100 persen masih dipenuhi dari impor. Selain di Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia juga akan mengembangkan pabrik soda ash di Pupuk Kaltim.

"Selamat kepada keluarga besar Petrokimia Gresik yang telah berhasil mengeksekusi project ini dengan sangat baik dan memberikan contoh di Pupuk Indonesia Grup bagaimana kita bisa mengelola gudang nantinya dengan less carbon menggunakan elektrifikasi pakai loader dan menjaga losses yang lebih kecil," kata Rahmad.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saudia Airlines pada Jumat (12/7/2024) memberikan penghargaan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel agent yang berkontribusi memberangkatkan jamaah haji 1445 H dari Indonesia. Penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi kerja keras dan dedikasi PIHK dalam memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia.

Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Saudia Manager Indonesia, Singapore, Australia, dan New Zealand, Faisal Alallah. Direktur PT Ayu Berga GSA Saudia Airlines, Andri Bermawi juga turut menyerahkan penghargaan ini.

Acara ini diselenggarakan di Fairmont Hotel Jakarta dengan dihadiri oleh manajemen Saudia Airlines, perwakilan travel agent, dan tamu undangan lainnya.

"Kami di Saudia Airlines sangat bangga dalam memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia untuk tahun 1445 H. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara Saudia Airlines dan para travel agent di Indonesia," ujar Faisal dalam pernyataannya.

Menurut Faisal, acara ini merupakan bentuk apresiasi Saudia terhadap dedikasi dan kerja keras travel agent. Mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan perjalanan jamaah haji berjalan dengan lancar dan nyaman.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan ini. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin kuat di masa yang akan datang," ujar Faisal yang juga mengatakan pada penghargaan ini Saudia membagi beberapa kategori yaitu, platinum, gold, silver, dan bronze.

Terkait penerbangan haji tahun ini, Faisal mengatakan tak menerima adanya laporan berupa keluhan dari jamaah haji maupun travel agent. Jadwal penerbangan selama operasional penyelenggaraan haji sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Setelah operasional haji tahun ini berakhir, Saudia akan bertemu dengan Kementerian Agama. Tujuannya untuk membahas kerja sama sejak penerbangan haji pertama hingga terakhir.

Sementara, Direktur GSA Saudia Airlines Andri Bermawi mengatakan, Saudia Airlines telah berhasil memberangkatkan lebih dari 120 ribu jamaah haji Indonesia pada tahun ini. "Pencapaian ini adalah hasil kerja sama yang luar biasa antara kami dan travel agent," ujar Andri.

Andri mengatakan Saudia menggunakan pesawat Boeing 777-300 dengan frekuensi penerbangan dua kali sehari. Tujuannya untuk memastikan setiap jamaah mendapatkan kenyamanan dan keamanan terbaik selama perjalanan. "Kami berharap bisa terus bekerja sama untuk melayani lebih banyak jamaah di masa mendatang," ujar Andri.

Andri mengatakan, pada operasional penyelenggaraan haji tahun ini, Saudia memberangkatkan 106 ribu jamaah haji reguler. Sementara jumlah jamaah haji khusus yang diberangkatkan oleh 95 travel agent sebanyak 14 ribu orang.

Untuk jamaah haji reguler, Saudia memberangkatkan dari embarkasi Jakarta, Embarkasi Kertajati, Embarkasi Surabaya, Embarkasi Batam, dan Embarkasi Palembang.

Sementara untuk jamaah haji khusus, Saudia memberangkatkan dari Jakarta dengan beberapa penerbangan dan penerbangan ekstra.

Menurut Andri, Indonesia dengan jumlah populasi umat Islamnya yang besar, menjadi salah satu pasar yang sangat penting bagi Saudia. Karena itu, dengan sinergi dengan travel agent atau PIHK, Saudia bisa mendapat apa yang diharapkan. Sehingga, 14 ribu jamaah haji khusus yang berangkat melalui travel agent bisa diangkut oleh Saudia pada tahun ini.

"Tentunya PIHK memberikan pelayanan maksimal untuk jamaah haji dan Saudia sebagai maskapai berkontribusi memberikan layanan kepada jamaah haji," kata Andri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Elnusa Tbk Bachtiar Soria Atmadja menjelaskan secara singkat mengenai kiprah perusahaannya selama 55 tahun beraktivitaas. Elnusa didirikan pada 25 Januari 1969 dan baru diresmikan pada 9 September 1969.

Bachtiar mengatakan sepanjang lebih dari lima dekade itu, Elnusa sudah mengalami banyak transformasi bisnis. Transformasi tersebut, jelas dia, baik yang diinginkan atau tidak. Ini sebagai bentuk respon iklim bisnis dan industri, secara khusus di Indonesia.

Ia menyinggung fakta pertama kali hadir, Elnusa merupakan perusahaan jasa pendukung telekomunikasi perkapalan dengan nama Elektronika Nusantara. Setelahnya terjadi serangkaian inovasi. Kini El Nusa memposisikan diri sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa energi yang terintegrasi. Komitmen anak asuh Pertamina Hulu Energi (PHE) ini yakni terus berkontribusi dalam bidang industri minyak dan gas.

"El Nusa telah mengalami banyak dinamika yang mengasah El Nusa menjadi seperti yang kita lihat saat ini," kata Bachtiar dalam acara Media Gathering - Elnusa Journalistic Award 2024 di Graha Elnusa, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Ia menegaskan, industri migas di skala domestik dan global terus berubah. Hal itu tentu memengaruhi kinerja perusahaannya. Terutama dalam 10 tahun terakhir ini.

Manajemen berupaya merespon apa pun yang terjadi. Ini terlihat dari strategi bisnis yang dijalankan. Sehingga tetap stabil di tengah dinamika tersebut.

"Bagaimana kami merespon perubahan situasi dengan menetapkan strategi yang kami yakin dapat memberikan hasil optimal untuk kini dan nanti," ujar Bachtiar.

Ia memastikan beberapa permasalahan bisnis yang sempat mereka hadapi, sudah diatasi. Ia mencontohkan kasus sengketa Bank Mega yang sempat bergulir selama belasan tahun, terselesaikan. Lalu, Elnusa, lanjut dia mampu menumbuhkan dan menyehatkan kembali bisnis jasa upstream sejak periode jatuhnya harga minya akibat shale oil, kurang lebih satu dekade lalu.

"Dan banyak lagi perbaikan lainnya. Dengan kondisi ini, Elnusa berhasil mencetak pendapatan dan laba tertinggi sepanjang sejarah Elnusa di 2023 lalu," ujar Bachtiar.

Capaian laba bersih Elnusa pada 2023 sebesar Rp 503 miliar. Angka demikian menunjukkan pertumbuhan 33 persen Year on Year (YoY). Perseroan membukukan pendapatan usaha tahun buku 2023 sebesar Rp 12,5 triliun, atau tumbuh dua persen YoY dibandingkan periode 2022.

Pendapatan usaha konsolidasi ini dikontribusikan melalui segmen jasa distribusi dan logistik energi sebesar 53 persen, jasa hulu migas terintegrasi 34 persen dan jasa penunjang migas 13 persen. Atas capaian tersebut, Perseroan mencatatkan EBITDA Rp 1,28 triliun atau tumbuh 11,8 persen dari tahun sebelumnya Rp 1,14 triliun. Kemudian laba bruto Rp 1,16 triliun, laba operasi Rp 669 miliar dan kas setara kas mencapai Rp 2,07 triliun.

"Kami akan terus upayakan kembali mencetak sejarah kedepannya. Kami yakin hanya dengan kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas, semua tantangan bisnis dapat diselesaikan," tutur Bachtiar.

Dalam keterangan resmi Pertamina, Direktur Keuangan Elnusa, Stanley Iriawan mengatakan laba bersih tahun buku 2023 ini dikontribusikan melalui segmen jasa distribusi dan logistik energi sebesar 64 persen, jasa hulu migas terintegrasi 15 persen dan jasa penunjang migas 21 persen. Salah satu pendorong kenaikan laba bersih Elnusa adalah peningkatan di sejumlah proyek pekerjaan pada segmen jasa distribusi dan logistik energi. Pada 2022 Rp 305,6 miliar menjadi Rp 320,5 miliar di 2023.

Ada pertumbuhan 4,9 persen untuk unit jasa transportasi BBM, trading BBM melalui inovasi blending produk B35 (B0 & FAME), manajemen depo serta KSO infrastruktur. Pada segmen jasa hulu migas juga memberikan kontribusi peningkatan laba bersih. Dari Rp 20,2 miliar pada 2022 menjadi Rp 74,8 miliar di 2023. Angka demikian menunjukkan pertumbuha 270 persen.

"Jasa survei seismic dan aktivitas jasa produksi migas yang juga cukup menopang pertumbuhan pendapatan usaha maupun laba bersih diantaranya melalui unit bisnis pada jasa hydraulic workover, cementing services, drilling fluid services," ujar Stanley.

Capaian laba bersih tersebut juga tidak terlepas dari kontribusi pada segmen jasa penunjang, yakni pada 2022 Rp 52,1 miliar menjadi Rp 107,6 miliar pada 2023. Ada kenaikan 106 persen, diantaranya melalui pemanfaatan aset kapal mencapai 80 persen, pemanfaatan gudang, Pengembangan IoT dan Telco, serta intensifikasi kapasitas produksi dengan peningkatan kinerja pada bisnis OCTG. Capaian tersebut mencerminkan kinerja yang solid dari sisi pemanfaatan aset di Elnusa Group.

Kinerja tahun buku 2023 ini, jelas Stanley menjadi bukti nyata atas komitmen serta konsistensi Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis yang berkelanjutan. "Di tahun 2024 ini kami optimis melanjutkan capaian kinerja gemilang dengan melakukan berbagai upaya percepatan dan mendorong pertumbuhan lebih agresif serta berfokus pada perluasan bisnis inti," tutur Stanley.

Bachtiar menerangkan, dalam beberapa tahun terakhir, telah cukup banyak inovasi yang dihasilkan oleh para Perwira Elnusa. Itu seperti Hydraulic Drilling Unit, yaitu kombinasi antara kebutuhan kerja ulang sumur dengan pemboran eksplorasi yang diperlukan oleh klien. Elnusa juga berhasil memformulasikan semen slurry merah putih untuk pemboran yang lebih efisien dan efektif, dan juga banyak inovasi-inovasi lain.

Elnusa juga fokus pada aspek keberlanjutan. Pihaknya menyadari menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja bukan satu-satunya aspek yang penting dalam keberlanjutan bisnis. Saat ini, Elnusa berusaha mengakselerasi program-program kepedulian lingkungan, sosial dan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengkritisi mencuatnya isu rasio utang negara yang dikabarkan bakal dinaikkan menjadi 50 persen di era kepemimpinan Prabowo Subianto mendatang. Menurutnya, isu itu telah menjadi isu politik yang seksi di Indonesia.

“Seharusnya pahami dulu kondisinya secara lebih objektif. Isu ini kenapa bolak balik maju mundur di kubu Prabowo karena isunya sensitif. Isu utang menjadi isu politik yang sensitif karena masyarakat enggak paham, selama ini kita digiring pemahaman bahwa utang itu jahat,” kata Piter saat dihubungi Republika, Jumat (12/7/2024).

Alih-alih menganggap utang adalah hal yang buruk dilakukan oleh pemerintah, Piter mengatakan bahwa kata kuncinya adalah pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, selama tidak melanggar ambang batas 60 persen dari PDB, persoalan utang tidak perlu dijadikan sebuah masalah.

“Hanya di Indonesia isu utang pemerintah dipermasalahkan terus. Di luar negeri enggak pernah jadi isu besar,” tuturnya.

Dia mencontohkan negara Amerika Serikat yang utangnya pada 2023 telah melampaui batas di 31,4 triliun dolar AS dan mengalami kesulitan pendanaan. Rasio utang AS diketahui telah mencapai 124 persenan. Tapi atas hal itu, tidak ada isu utang dihebohkan dan tidak pernah jadi isu politik besar di AS, padahal sudah melewati batas toleransi UU yang berlaku di Negeri Paman Sam tersebut.

Atau Jepang yang tercatat rasio utangnya bahkan mencapai hingga 260 persen dari PDB. Masyarakat Jepang tidak meributkan perihal besaran rasio utang yang fantastis itu.

“Yang mesti kita tuntut dari pemerintah adalah bagaimana pemerintah menjaga perekonomian untuk tumbuh dan memberikan lapangan kerja yang cukup. Mengenai bagaimana pemerintah mewujudkan, itu urusan pemerintah,” tuturnya.

Sehingga, Piter menekankan bahwa tidak masalah jika rasio utang negara semakin naik hingga ke angka 50 persen sekalipun, karena tidak melampaui ambang batas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Beda cerita jika ingin melampaui batas 60 persen.

“Kalaupun 50 persen, pemerintah tidak melanggar UU, karena masih dalam koridor,” tuturnya, menekankan bahwa persentase ambang batas dipastikan sudah diperhitungkan pula mengenai kemampuan negara dalam membayar utang.

Sebelumnya diketahui, desas desus Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kampung Sabbeta, sebuah daerah yang terletak di Dusun Amessangeng, Desa Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 160 KM dari Makassar. Dulunya desa ini dikenal sebagai miniatur pesutraan Soppeng, karena produksi sutra nya dari hulu sampai hilir mulai dari penanaman murbai, pemeliharaan ulat sutra, pemintalan, pertenunan dan kerajinan.

Awalnya, produksi sutra di daerah ini hanya sebatas benang sutra saja. Namun, pada tahun 2018 Kampung Sabbeta yang dulunya hanya memproduksi sutra untuk dijadikan sarung, sekarang berubah haluan membuat kerajinan batik motif ecoprint.

Perubahan haluan ini bermula atas inisiatif dan ide dari seorang warga di kampung tersebut. Dia adalah Ibu Musdalifah Riwayati. Warga kampung Sabbeta yang juga merupakan nasabah Mekaar Unit Lalabata menjadi inisiator terbentuknya ”Ecoprint Kampung Sabbeta”. Idenya untuk membuat kain selain sutra, yaitu batik motif ecoprint membuat dirinya dan warga kampung Sabbeta dikenal sampai mancanegara.

"Awalnya saya mempunyai ide bagaimana menciptakan motif kain sutra yang beda dari produksi yang biasanya, yaitu dibordir atau dibuat menjadi sarung, saya pun mencari referensi dari internet, akhirnya saya tertarik dan penasaran dengan tekhnik pewarnaan kain dengan menggunakan bahan dari alam (ecoprint),” ungkap Musdalifah melalui keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Musdalifah pun belajar secara otodidak dan mencari motif. Setelah berulang kali gagal, Ia akhirnya berhasil menghasilkan batik ecoprint yang cantik. ”Saya perlihatkan motif kain tersebut ke ketua Dekranasda waktu itu, dan gayung bersambut disitulah awal ecoprint diperkenalkan di Soppeng,” tambahnya.

Kondisi perekonomian masyarakat di Kampung Sabbeta meningkat berkat usaha batik ecoprint inisiasi Musdalifah. Terutama ibu–ibu yang sebelumnya berprofesi hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, saat ini bisa menghasilkan dengan membuat pola kain batik motif ecoprint dan mendapat tambahan uang untuk keluarga.

"Sekarang brand ecoprint Kampung Sabbeta sudah mendapatkan pembeli dari luar negeri seperti, Malaysia, Jepang, Inggris, dan Kanada. Juga telah bekerja sama dengan Fashion House Malaysia,” papar Musdalifah.

Saat ini Musdalifah merasa senang dan bahagia, bukan saja dari meningkatnya pendapatan tapi rasa bangga bisa menjadi salah satu UMKM unggulan yg mengharumkan nama daerah Kabupaten Soppeng dan Sulsel secara meluas. Ia berharap industri kreatif kain ecoprint bisa mendunia. ”Kami mengusung konsep sustainable fashion dan ramah lingkungan, serta bisa memperkenalkan sutra ke masyarakat luas,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu juga akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Dalam penjelasannya seusai rapat terbatas, Menteri Perindustrian RI menyebutkan keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan pihaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU.

“Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 Triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 Triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 Triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 Triliun.

Adapun, tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan masih dalam pembahasan.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

“Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara,” ujar Norman dalam keterangan tertulis.

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20%-23%. Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40%-43%.

“Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut”, ujar Norman.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga, perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15%-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Berkaitan penugasan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dikatakan Norman, kami berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

“Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022.

Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$ 2,63 miliar lalu naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022.

Begitupula realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu rasio utang negara pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal meningkat mencapai angka 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat. Pengamat kembali mewanti-wanti bahwa peningkatan yang cukup tinggi, dibandingkan saat ini di angka 39 persen dari PDB, merupakan hal yang patut diingatkan.

“Itu menjadi warning sekali,” kata Peneliti yang juga Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini saat dihubunggi Republika.co.id, Jumat (12/7/2024).

Meskipun angka ambang batas rasio utang negara berdasarkan amanat Undang-Undang adalah 60 persen dari PDB, Eisha lebih menilik pada konteks kepastian produktivitas penggunaan dana, di tengah kondisi menurunnya penerimaan atau pendapatan, serta sentimen ketidakpastian ekonomi yang terjadi dewasa ini.

“Ketika ambil utang, harus benar-benar tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi, untuk infrastruktur, dan lain-lain, tapi kan ke depan dengan situasi geopolitik yang masih mengkhawatirkan, perekonomian juga masih mengkhawatirkan, juga dari sisi penerimaan (menurun), ini menjadi warning kita,” jelasnya.

Eisha berpendapat, munculnya isu rencana peningkatan rasio utang negara tersebut memang tidak terlepas dari berbagai program ambisius era Prabowo-Gibran. Di antaranya program makan bergizi gratis yang ditaksir bakal memakan anggaran hingga sekitar Rp 466 triliun. Juga program lanjutan dari Presiden Joko Widodo yakni megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Belum lagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang menelan biaya besar.

Seiring dengan kebutuhan dana yang banyak, tak ayal muncul ide untuk meningkatkan rasio utang negara. Namun, Eisha mengingatkan tentang kondisi fiskal yang masih terbatas. Hal itu seiring dengan menurunnya penerimaan negara.

Per semester 1-2024 saja tercatat realisasi APBN mengalami defisit hingga Rp77,3 triliun. Defisit pada semester pertama tahun ini mencakup 0,34 persen dari PDB. Padahal pada semester 1-2023, kondisinya masih surplus Rp 152,3 triliun.

“Kalau kita lihat fiskal, utang itu kan memang ambang batas 60 persen, tapi seharusnya tidak memaksimalkan ke sana dengan kita yang saat ini di 38—39 persen, ruang fiskalnya jadi lebih sedikit dan sempit, kalau kita bicara tentang keberlanjutan fiskal ke depan, dalam arti kalau kita ambil utang saat ini mampu enggak dibayar di masa yang akan datang,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, desas desus Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.

Rencana tersebut sudah....

Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim mengaminkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. “Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut,” ujarnya.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PTPN IV Regional I realisasikan 744,93 ha lahan peremajaan sawit rakyat sampai dengan Juli 2024. Hal tersebut disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Jum’at 12 Juli 2024 di Kantor PTPN IV Regional I Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan.

Target yang dibebankan kepada Regional I sebesar + 500 Ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat sudah terlampaui di Periode Juli 2024 seluas 744,93 Ha. Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan.

Ini sekaligus sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak + 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan + 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

Region Head Regional I Ahmad Gusmar Harahap melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha dengan rincian seluas + 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan, masing-masing untuk 4 (empat) Koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri, sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas + 248, 35 Ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha tambah Gusmar Harahap.

Christian Orchard Perangin-Angin selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I menambahkan kepada media dalam siaran persnya bahwa dengan keberhasilan peningkatan perekomonian Masyarakat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 Ha ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan Masyarakat, sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk Komoditas Perkebunan.

Kedepannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG), sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi Masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tutup Christian mengakhiri wawancara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa persaingan tingkat global akan semakin menantang. Menurutnya, ke depan transisi energi akan banyak dinamika luar biasa. Untuk itu sebagai korporasi harus siap beradaptasi yang dimulai dari perbaikan manusianya sendiri.

“Sebagai BUMN energi, Pertamina diharapkan berperan sebagai benteng ekonomi nasional untuk memperkuat persaingan korporasi, dan hal ini harus dimulai dari perbaikan dari diri sendiri," ujar Erick pada kesempatan kegiatan Pertamina Akhlak Festival di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Erick juga mengatakan Pertamina sudah membentuk holding dan subholding tidak lain untuk mengantisipasi era kompetisi. "Mau tidak mau yang namanya supply chain itu menjadi bagian penting dalam perjalanan Pertamina ke depan. Ini merupakan transformasi dan inovasi yang harus kita lakukan terus menerus,” jelas Erick.

Erick juga mengapresiasi langkah Pertamina yang sekarang sudah mendorong penerapan Nature Based Solution (NBS). Contoh konkretnya adalah bioetanol yang sudah dilakukan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Erick berharap, Pertamina juga menjadi bagian dalam pembangunan industri hijau. “Beberapa waktu lalu saya bersama tim Pertamina baru ke IKN. Ketika kebutuhan daripada IKN ini melonjak mau tidak mau alternatif daripada listrik di sana selain hydro ataupun solar, ada juga gas. Tapi tentu kita harus membangun yang namanya industri hijau, kawasan industri yang sustainability, hijau, agar nanti persaingan perdagangan dunia juga membutuhkan produk-produk yang hijau, hal-hal seperti ini transisi dari Pertamina harus kita dorong,” tegas Erick.

Menteri Erick juga berharap kepada Pertamina terkait carbon trading. “Carbon trading harus jadi bagian dari pengembangan sebuah perusahaan sebesar Pertamina,” tegasnya lagi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan untuk menghadapi persaingan global, Pertamina mempersiapkan tiga langkah dalam menghadapi tantangan trilema energi. Pertama, dengan meningkatkan produksi dari sektor hulu, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, optimalisasi gasoline, melalui revamping, peningkatan kapasitas kilang, hingga meningkatkan produksi tambahan dengan campuran bioetanol menjadi biogasoline, untuk mengurangi impor solar. Ketiga, dengan menekan impor LPG melalui peningkatan kapasitas produksi, hingga membangun jaringan gas rumah tangga.

Nicke menambahkan, Pertamina juga telah menyiapkan peta jalan transisi energi dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan melalui Sustainability Policy, Strategy & Initiatives yang diimplementasikan di seluruh Pertamina Group. Tujuannya untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang environmentally friendly, socially responsible dan good corporate governance.

Selain itu, Pertamina terus melakukan inovasi untuk mendukung ketahanan energi nasional dan juga persiapan menghadapi tantangan energi secara global melalui langkah inisiatif strategis.

Pertamina juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempersiapkan perseroan pada pemanfaatan Nusantara Sustainability di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersinergi dengan para pemangku kepentingan, hal ini juga sebagai bagian dari langkah Pertamina dalam menghadapi persaingan ke tingkat global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Fahmy mengaku belum mengerti maksud pembatasan BBM bersubsidi yang dilontarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu yang dimaksud itu pembatasan apa, apakah dengan pengurangan kuota yang ini pasti akan menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan tentu menimbulkan masalah baru," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fahmy menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus disertai dengan mekanisme yang efektif agar tepat sasaran. Fahmy menyebut metode penggunaan aplikasi My Pertamina dan pembatasan berdasarkan silinder mesin kendaraan sejauh ini masih jauh dari kata maksimal.

"Ini yang harus ada sebuah instrumen atau mekanisme yang tepat dan diterapkan di SPBU tanpa juga merepotkan petugas SPBU," ucap Fahmy.

Fahmy memahami urgensi pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang selama ini membebani keuangan negara. Fahmy mendorong pemerintah bersikap tegas dalam memetakan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Tegaskan saja kalau misalnya yang berhak membeli BBM bersubsidi itu sepeda motor, kendaraan angkutan barang atau angkutan kota, truk, jadi yang selebihnya tidak boleh (mendapatkan BBM bersubsidi," kata Fahmy.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi juga mendapat tanggapan dari PT Pertamina (Persero). Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan komitmen Pertamina menjalankan apa pun keputusan pemerintah.

"Kalau Pertamina prinsipnya akan mengikuti arahan pemerintah nantinya," ujar Fadjar saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Fadjar mengatakan Pertamina mendukung segala upaya pemerintah dalam implementasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Fadjar menyampaikan Pertamina juga telah melakukan sejumlah dalam menerapkan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak," ucap Fadjar.

Pertamina, lanjut Fadjar, juga memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Fadjar menyebut Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional," lanjut Fadjar.

Menurut Fadjar, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama terkait pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi bahan baku co-firing biomassa. Langkah ini merupakan wujud sinergi lintas stakeholder yang terus digalang PLN dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro mengungkapkan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan PLN EPI yang akan memanfaatkan bubur sampah menjadi biomassa untuk co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hanung menambahkan, pengolahan sampah menjadi biomassa ini akan menjadi produk alternatif untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Banyumas yang saat ini telah menghasilkan produk olahan sampah bernilai ekonomis seperti pupuk kompos, paving, bata dan biji plastik.

"Pemkab Banyumas menyambut baik kerja sama ini, di mana PLN EPI akan memanfaatkan bubur sampah, yang merupakan salah satu produk hasil pengolahan sampah di Banyumas, sebagai biomassa untuk co-firing PLTU," ungkap Hanung.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, pemanfaatan biomassa dari bahan baku sampah menjadi salah satu upaya penting PLN dalam mewujudkan transisi energi. Selain memberikan solusi dalam mengatasi sampah perkotaan, upaya ini juga turut berperan menurunkan emisi di tanah air.

”Kami sangat mengapresiasi langkah sinergi ini, pengolahan sampah menjadi biomassa tentunya sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular di mana perseroan secara langsung ikut serta memecahkan problematika sampah untuk dijadikan produk multiguna dan disulap menjadi bahan baku energi bersih,” ujar Darmawan.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara berharap kolaborasi bersama ini mampu mengintegrasikan pengelolaan potensi dan sumber daya sampah menjadi biomassa secara efektif dan efisien. Sehingga, upaya ini akan mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

”PLN EPI sebagai integrator dan aggregator energi primer yang ramah lingkungan, siap menyerap hasil pengolahan sampah menjadi biomassa yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama. Keberhasilan kesepakatan ini diharapkan menjadi model yang akan direplikasi di berbagai lokasi lain sehingga semakin meningkatkan konstribusi dalam pencapaian Net Zero Emissions,” terang Iwan.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Sinar Energi Utama, Taufiqqullah Ande menyatakan komitmennya untuk menyukseskan kolaborasi hijau ini. Pihaknya selaku offtaker sampah di Banyumas siap melakukan pengolahan lebih lanjut sehingga bubur sampah tersebut memenuhi persyaratan biomassa untuk co-firing di PLTU.

"Hal ini akan sama-sama menguntungkan semua pihak, yakni berkurangnya sampah Banyumas, penurunan emisi dari tumpukan sampah, meningkatkan perekonomian lokal dan peningkatan penyediaan biomassa oleh PLN EPI," pungkasnya.