Pemerintah mengusung pembangunan hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menjadikannya sebagai kota pintar. Sebagai smart city dan green city, pembangunan IKN sejak awal didesain ramah terhadap lingkungan dengan meminimalkan produksi karbon untuk mencapai nol emisi (net zero emission/NZE).

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi IKN untuk menjadi smart city dan green city, salah satunya sumber energi listrik yang bersih.

"Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai NZE adalah 100% pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT), 0% karbon dari kendaraan bermotor dengan BBM fosil, dan 0% pencemaran lingkungan dari asap pabrik," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, selama IKN dikembangkan sesuai dengan desain awal sebagai pusat pemerintahan, bukan sebagai kawasan industri, maka IKN sebagai smart city dan green city akan dapat diwujudkan. Namun, jika IKN bergeser menjadi kawasan industri, Fahmi menilai cita-cita tersebut mustahil tercapai.

"Namun, kalau design bergeser selain pusat pemerintahan, juga sebagai kawasan industri dengan mengundang sebanyak-banyaknya investor asing, smart city dan green city mustahil diwujudkan," sebut dia.

Alasannya, untuk meminimalkan ongkos produksi, pabrik akan tetap menghasilkan asap yang mencemari lingkungan. Pabrik akan membangun pembangkit listrik sendiri yang menggunakan energi batu bara, dan menggunakan kendaraan BBM fosil.

"Pada saat itulah, IKN sebagai smart city dan green city hanya tinggal impian belaka dan NZE tidak akan pernah tercapai di IKN," tegas dia.

Untuk mencapai 100% pembangkit EBT, kata Fahmi, PLN membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar dengan kapasitas sebesar 50 megawatt (MW) dan tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Untuk mendukung operasional kendaraan listrik, PLN membangun ekosistem smart electric vehicle untuk mewujudkan sarana transportasi ramah lingkungan, yang menjangkau seluruh wilayah IKN. PLN juga membangun PLN Hub yang akan menjadi episentrum ekosistem transisi energi dan digitalisasi pertama sekaligus terbesar di Indonesia.

"Dalam mendukung hal tersebut, PLN melalui subholding PLN Icon Plus siap mengembangkan jaringan listrik dan telekomunikasi di kawasan IKN," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 55 investor sudah terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara nilai investasi tembus Rp 56,2 triliun

Siapa saja investor tersebut? Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan sejumlah investor asing telah masuk, namun melalui kerja sama dengan investor lokal.

"Beberapa tentu ada mitra investasi dari asingnya," kata Agung, saat dihubungi detikcom, Rabu (14/8/2024).

Secara keseluruhan, saat ini telah ada 55 investor yang masuk ke IKN dengan jumlah investasi diperkirakan mencapai Rp 56,2 triliun. Agung mengatakan, 33 di antaranya merupakan investor swasta.

"Dari groundbreaking 1 s/d 7, di mana 33 diantaranya adalah investor swasta. Mereka adalah para investor pelopor dari Indonesia," ujarnya.

Sedangkan 22 investor lainnya berasal dari investasi sejumlah pihak antara lain lembaga pemerintah non APBN seperti BI, LPS, dan OJK. Ada juga BUMN seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta ada yang kontribusi/donasi/reforestasi oleh swasta dan CSO.

Dalam catatan detikcom, Otorita IKN pernah menjabarkan sejumlah proyek investor lokal yang telah menggandeng pihak asing. Salah satu contohnya ialah kerja sama PT Pakuwon Jati Tbk bersama Marriott International. Kerja sama itu dilakukan dalam pembangunan tiga hotel mewah di IKN antara lain Westin, Four Points, dan Tribute Portfolio.

"Jadi sudah ada, asingnya sudah masuk. Kalau ditanya, asing mana? Asing sudah masuk tapi bareng sama domestik. Ada Hotel Vasanta juga. Rumah sakit ada tiga," kata Agung, dalam paparannya di acara Peluang Investasi IKN, Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Adapun ketiga rumah sakit yang dimaksud ialah Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mayapada Hospital Nusantara, dan Rumah Sakit Hermina. Agung mengatakan, ketiga rumah sakit ini bermitra dengan internasional.

Namun demikian, memang belum ada groundbreaking yang mengatasnamakan investor asing secara tunggal masuk ke IKN. Kondisi ini pun kerap dipertanyakan banyak pihak, khususnya kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pada Desember 2023 lalu, Bahlil sempat menyebut bahwa investor asing baru masuk ke IKN usai gelaran 17 Agustusan.

"Tapi mereka akan masuk dalam tahap kedua. Setelah tahap pertama ini selesai, abis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus. Tapi tanahnya sudah di-clear-kan," kata Bahlil, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Secara keseluruhan, OIKN mencatat telah ada sebanyak 472 investor yang menyampaikan minat lewat letter of intent (LOI) untuk menyuntikkan dananya dalam membangun ibu kota baru. Besaran tersebut terdiri atas investor lokal dan asing.

Kini total ada 220 investor yang memiliki potensi besar untuk masuk ke IKN. Tapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menitip pesan agar investor yang terlebih dahulu diberi karpet merah untuk membuka proyek di IKN adalah investor lokal.

"Sampai saat ini kita masih memprioritaskan investasi dalam negeri meski juga ada permintaan investor dari luar. Sekali lagi yang prioritas adalah investasi dalam negeri dulu, baru dari luar," beber Jokowi dalam groundbreaking Kantor BCA, Senin (12/8/2024) kemarin.

Di hari yang sama, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan IKN bakal segera mendapatkan suntikan investasi dari pihak asing. Dia menyebutkan ada 4 investor asing yang berpotensi besar masuk dalam waktu dekat.

Namun, Bahlil hanya menyebutkan dua dari empat investor itu adalah dari Jepang dan Korea Selatan. Keduanya akan melakukan pembangunan properti, termasuk hunian di Kota Nusantara.

"Ada Jepang dan Korea masuk untuk urusan pembangunan properti dulu, kan fokusnya kita properti dan fasilitas umum," sebut Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN usai sidang kabinet paripurna di IKN.

Renovasi Kawasan Wisma Atlet di Kemayoran dipastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rampung tahun ini. PUPR mengatakan proses renovasi sedang berjalan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, mengatakan bahwa PUPR mendapatkan penugasan untuk merenovasi agar mengembalikan fungsi Wisma Atlet. Sebab, di masa pandemi COVID-19, bangunan tersebut sempat dijadikan rumah sakit darurat.

"Jadi rumah sakit darurat, itu ada tentu ada yang harus dipakai, ada yang lecet atau apa, kayak gitu-gitu. Kita normalkan kembali," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Zainal mengaku tidak hafal jumlah anggaran yang digelontorkan pihaknya untuk proyek perbaikan tersebut. Tapi, ia mengatakan bahwa status pengelolaan Wisma Atlet kini berada di bawah Kementerian Sekertaris Negara (Kemensetneg).

"Karena tanahnya tanah Setneg. HPL (Hak Pengelolaan Lahan)-nya di Setneg," tuturnya.

Adapun terkait fungsinya, Zainal menjelaskan bahwa Wisma Atlet yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK). Pengunaannya bakal dibagi menjadi dua yakni untuk tujuan komersil serta menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Zainal mengatakan bahwa PUPR bertugas menyiapkan agar menyiapkan Wisma Atlet bagus kembali karena statusnya sebagai aset negara, proyek dipastikan selesai tahun ini.

"Tahun ini selesai, Insyaallah. Selesai, lah," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan rapat dengan Mensetneg Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait Wisma Atlet pada Selasa (6/8). Dari hasil rapat, diputuskan bahwa Wisma Atlet bakal menjadi perumahan ASN hingga kawasan komersial.

Di luar dari dua hal tersebut, Sri mulyani mengatakan bahwa Wisma Atlet juga bisa digunakan untuk agenda nasional. Oleh sebab itu, pemerintah merenovasi Wisma Atlet. Bendahara Negara pun memastikan bahwa Wisma Atlet tidak akan dijual, namun bakal disewakan.

"Kalau dijual nggak ya, mungkin nanti pemanfaatan aset negara saja," terangnya.

Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia untuk mendorong pemerataan ekonomi di Tanah Air. Namun, Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro berpesan jangan sampai IKN menjadi Jakarta kedua.

"Ibu Kota Nusantara bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga mencoba membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak harus menyamai Jakarta. Maksudnya, kita tidak ingin menciptakan Jakarta kedua, tapi kita ingin menimbulkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru," ungkap Bambang dalam agenda 'Talkshow Pembahasan Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota' di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Ditemui usai agenda, Bambang pun menjelaskan maksud dirinya melontarkan pernyataan itu. Menurut Bambang, IKN jangan sampai dibangun tanpa konsep seperti Jakarta. IKN diharapkan tidak menjadi kota besar yang pertumbuhan populasinya jauh lebih cepat dari kemampuan infrastrukturnya.

"Yang saya khawatir Jakarta kedua adalah kota yang tidak terencana dengan baik karena memang Jakarta sudah terburu besar. Dan itu bukan salah gubernurnya, tapi dari awal perkembangan Jakarta jauh lebih cepat dari kemampuan infrastrukturnya," imbuh dia.

Di sisi lain, Bambang mengingatkan bahwa pembangunan IKN diharapkan juga dapat memicu pertumbuhan perekonomian di berbagai daerah lain. Menurutnya, investasi sangat mungkin untuk masuk ke IKN jika dunia usaha juga sudah diberi kepastian untuk berinvestasi.

Namun sampai saat ini, Bambang menilai bahwa mayoritas investor tentu masih wait and see. Sebab, pemerintah masih menunggu kepastian aturan turunan dan kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan IKN. "Investor-investor yang sudah barangkali memperhatikan IKN tapi masih wait and see karena menunggu kepastian aturan turunan dan juga kepastian dari kesungguhan pemerintah mengembangkan kota tersebut," ujar dia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) menghadirkan fasilitas water station di seluruh stasiun LRT Jabodebek. Jadi, penumpang bisa mengisi ulang air minum di setiap stasiun secara gratis.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengungkapkan tersedianya water station ini merupakan bagian dari inisiatif KAI untuk mendukung gaya hidup sehat di kalangan pengguna.

Menurut Mahendro pengguna dapat menikmati air minum yang aman dikonsumsi dan berkualitas secara gratis, sambil membentuk kebiasaan baik dengan membawa botol minum sendiri.

"Langkah ini juga sejalan dengan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta mendukung kampanye cinta lingkungan," ujar Mahendro, dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, penggunaan water station di stasiun LRT Jabodebek memiliki berbagai manfaat, termasuk kemudahan akses air minum yang bersih dan aman, menjaga hidrasi selama perjalanan, serta berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik.

Water station yang KAI sediakan telah memenuhi prasyarat kesehatan yang ketat, dengan air yang telah dianalisis di Water Quality Laboratory (WQL) yang dikelola oleh Coway bersama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.

"Kami mengajak seluruh pengguna LRT Jabodebek untuk memanfaatkan fasilitas water station ini dengan bijak, mendukung gaya hidup sehat, dan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. KAI bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan transportasi tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan," tutup Mahendro.

Berikut adalah rincian jumlah water station yang terdapat di setiap stasiun LRT Jabodebek:

Dukuh Atas: 2 unit
Setiabudi: 2 unit
Rasuna Said: 2 unit
Kuningan: 2 unit
Pancoran: 2 unit
Cikoko: 2 unit
Ciliwung: 1 unit
Cawang: 2 unit
TMII: 1 unit
Kampung Rambutan: 2 unit
Ciracas: 2 unit
Harjamukti: 2 unit
Halim: 2 unit
Jatibening Baru: 1 unit
Cikunir I: 1 unit
Cikunir II: 1 unit
Bekasi Barat: 2 unit
Jatimulya: 2 unit

Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara disebut baru bisa menjadi titik pusat alias episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia 100 tahun lagi. Hal ini disampaikan oleh Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar.

Menurut Jehansyah, keinginan pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat perekonomian baru perlu waktu panjang. Walhasil, pemerintah perlu mendorong agar aktivitas ekonomi di IKN semakin menggeliat.

"Sekarang developer power, itu yang perlu ditingkatkan terus. Itu yang akan terus membakar pembangunan di sana, saya perkirakan dalam 100 tahun ke depan itu terbentuk yang disebut episentrum baru," kata Jehansyah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Dalam 100 tahun mendatang, Jehansyah mengatakan IKN bisa menjadi episentrum bagi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia khususnya di kawasan Indonesia Timur. Salah satu tandanya sebetulnya sudah terlihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapi angka sekitar 7% yang jauh di atas rata-rata nasional.

Karena itu, ia mengatakan keberlanjutan pembangunan IKN perlu dijaga. Pemerintah pun disarankan melakukan evaluasi dan kajian terhadap fenomena kenaikan ekonomi tersebut untuk menjaga manfaat sosial dan ekonominya.

"Ini keuntungan ekonomi, benefit sosial ekonomi dan lain-lain itu harus dihitung dan itu menjadi pertanggungjawaban dari PUPR dan OIKN," jelas dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut IKN bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Khususnya, bagi wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Saat meninjau pompanisasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jokowi mendapatkan pertanyaan apakah provinsi Sulawesi Selatan akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembangunan IKN. Jokowi pun menegaskan keuntungan ekonomi itu pasti bakal berasa.

Jokowi mengatakan bila IKN sudah mulai jadi kota yang hidup, akan banyak permintaan berbagai barang utamanya pangan dari IKN ke daerah-daerah sekitarnya. Kota Nusantara disebut Jokowi bakal menjadi pasar baru dengan potensi yang besar.

Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai lumbung pangannya Indonesia pasti akan mendapatkan bagian dari peluang ekonomi tersebut.

"Ya nanti kan ada demand, ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini, bisa dikirim ke IKN. Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN. ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, bisa ditarik ke IKN," papar Jokowi.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkap akan ada satu minimarket yang akan dibangun di dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan perusahaan minimarket yang akan membangun di IKN adalah Alfamart.

"Kemudian yang Alfamart akan bangun di dalam IKN. Tetapi bangunnya harus di zona komersial. Kenapa sekarang belum dibangun? Karena zona komersialnya belum jadi," kata dia ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Roy mengungkap Alfamart telah melakukan nota kesepahaman dengan PT Bina Karya (Persero) terkait rencana pembangunan minimarket di IKN. Jadi, lanjut Roy, lokasi Alfamart akan ada di area komersial yang dibangun oleh BUMN tersebut.

"Alfamart sudah tandatangan, kolaborasi, pasti membangun di dalam IKN. Tetapi kawasan komersial itu belum sekarang dijadikan. Tentu ada suatu alasan. (Dibangun) dengan PT Bina Karya, jadi Bina Karya akan buat komersial area, Alfamart di dalam komersial area," jelasnya.

Sementara Supemarket di IKN, Roy menyebut akan bergabung dengan mal yang akan ada di sana. Tentu menurutnya pembangunan mal itu juga akan berada di kawasan komersial IKN.

"Yang supermarket dan sejenisnya menunggu mal. Jadi menunggu malnya jadi. Karena ada pengusaha Balikpapan punya kawasan mal besar sudah tandatangan MOU untuk membangun kawasan mal, pusat perbelanjaan. Di zona komersial itu juga kita belum tahu kapan dibangunnya," tuturnya.

Sementara ini, Roy mengatakan sudah ada empat minimarket yang sudah ada hanya di dekat jalan menuju IKN. Roy menyebut jaraknya dengan IKN kurang lebih 2 kilometer (KM) sampai 5 KM.

"Yang empat ritel di desa Semoi, Sukaraja dan dua kelurahan di Sepaku, kira kira sebelum masuk IKN 2 KM - 5 KM," jelas dia.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, mengkritik upaya pemerintah yang seolah menggenjot investasi besar-besaran di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, hal itu sesungguhnya tidak perlu dilakukan karena IKN sejatinya bukan kota bisnis.

"Saya berpandangan IKN itu bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran. Bukan, itu ada alasan-alasannya," ungkap Andrinof di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Menurut Andrinof esensi IKN sejatinya adalah sebuah kota yang dibangun sebagai solusi atas ledakan penduduk di Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Gara-gara hal ini, tata kota Jakarta menjadi berantakan.

Di sisi lain, Andrinof menuturkan bahwa kepindahan ibu kota negara ke IKN juga mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran di Pulau Jawa yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Sebagian lahan besar pertanian ada di Jawa, produksi hasil pangan itu sebagian besar di Jawa. Tapi alih fungsi lahan itu mencapai puluhan ribu hektare per tahun," jelasnya.

Oleh sebab itu, Andrinof menuturkan bahwa IKN diharapkan bisa mendatangkan investasi besar-besaran setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah. Aktivitas usaha bisa datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah.

Andrinof pun menilai tidak tepat jika IKN sudah menetapkan lokasi khusus yang dijadikan kawasan bisnis. "Bahwa di situ muncul bisnis iya, tapi bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa sebuah kota, dari ASN dan kegiatan pemerintah, bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri, menarik investor, carikan pasarnya, jadi kawasan bisnis properti," jelas dia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan kesaksiannya soal Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Selama tiga hari kemarin dia hadir langsung di ibu kota baru untuk menghadiri beberapa acara, termasuk Sidang Kabinet Perdana di Nusantara.

Dia menilai IKN dibangun dengan sangat bagus sekali. Bahkan, Maruf Amin percaya Nusantara akan menjadi ibu kota terbaik dunia. Hal ini diungkapkan oleh Ma'ruf saat membagikan video di Instagram resmi, @kyai_marufamin.

Dalam video itu terlihat beberapa kegiatan Ma'ruf bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Berkeliling dan menghadiri beberapa agenda penting di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut saya, IKN sudah sangat bagus sekali. Ini adalah masa depan Indonesia untuk generasi yang akan datang," ujar M'aruf Amin dikutip Rabu (14/8/2024).

Dalam video itu juga nampak suasana Ma'ruf Amin bercengkerama bertiga dengan Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap pembangunan IKN dapat menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri bangsa Indonesia. IKN menjadi bukti daya saing Indonesia yang maju.

"Bahwa sebagai bangsa, Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur," beber Ma'ruf Amin.

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga ratusan tahun untuk investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai kebablasan. Kritik ini disampaikan oleh Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Kabinet Kerja atau periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

"Mencari, mengundang investor yang mau taruh tanah Rp 50 triliun itu nggak logis. (Pemberian HGU 180 tahun dan HGB 160 tahun juga tidak logis?) Nggak perlu itu, kebablasan," kata Andrinof di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Menurut Andrinof, IKN sejatinya dibangun sebagai kota yang diharapkan dapat menjadi stimulator dan katalisator bagi ekonomi kawasan. Ini berarti kehadiran IKN diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi di berbagai wilayah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur dan KEK Kariangau di Balikpapan.

Oleh sebab itu dia menilai dorongan agar pengusaha mau menaruh investasi di IKN seharusnya dijalankan setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah, bukan saat pemerintah sedang membangun KIPP. Sebab, menurutnya hal itu bakal berat dilakukan.

"Itu belakangan. Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik. Yang saya ingatkan sekarang nggak mungkin kan investor masuk sekarang. Berat," tegasnya.

Adapun soal jangka waktu kedatangan investasi, disebutnya bisa datang beberapa tahun setelah KIPP selesai. Semua itu pun tergantung dari upaya pemerintahan mendatang merampungkan KIPP.

Lalu, setelah KIPP rampung, Andrinof menuturkan barulah kegiatan ekonomi lanjutan muncul di IKN. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan," jelas dia.

Adapun berdasarkan catatan detikcom, Presiden Joko Widodo diketahui telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 180 tahun.

55 investor terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sementara, nilai investasi yang telah msauk mencapai Rp 56,2 triliun.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet perdana di IKN beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan, 55 investor ini telah melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN.

Jokowi pun menjabarkan sektor yang digarap 55 investor tersebut. Ada 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor ritel dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi.

"Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun," kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Di kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menjelaskan, jumlah tersebut terdiri atas proyek-proyek investor swasta yang masuk ke groundbreaking tahap 1 s.d 7 di IKN.

"Dari groundbreaking 1 s/d 7, di mana 33 diantaranya adalah investor swasta. Mereka adalah para investor pelopor dari Indonesia, yang beberapa tentu ada mitra investasi dari asingnya," kata Agung, saat dihubungi detikcom, Rabu (14/8/2024).

Agung menambahkan 22 investor lainnya berasal dari investasi sejumlah pihak antara lain lembaga pemerintah non APBN seperti BI, LPS, dan OJK. Ada juga BUMN seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta ada yang kontribusi/donasi/reforestasi oleh swasta dan CSO.

Pada groundbreaking tahap ke-7, total ada empat proyek investor dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 4,97 triliun. Rinciannya, Intiland dengan investasi Rp 2,6 triliun, kemudian BCA dengan investasi Rp 75 miliar, lalu Swiss-Belhotel dengan investasi Rp 300 miliar, terakhir RGE Group dengan investasi Rp 2 triliun.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sudah ada investasi yang masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 140,7 triliun. Jumlah itu merupakan gabungan dari dana yang dikucurkan lewat APBN dan juga investasi swasta.

Pertama, Basuki memaparkan dari APBN sudah ada dana yang dikucurkan sebesar Rp 84,5 triliun untuk semi 108 paket pekerjaan. Sementara itu dari investasi swasta sudah ada Rp 56,2 triliun pada 55 proyek yang sudah di-groundbreaking.

"Dari APBN sudah sekitar Rp 85 triliun (tepatnya Rp 84,5 triliun), itu ada 108 paket pekerjaan. Investasi (swasta) ada Rp 56,2 triliun. Kalau dijumlahkan Rp 140 triliun," tutur Basuki di Embung MBH IKN, Senin (12/8/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 55 investor terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, setidaknya IKN telah mengantongi investasi senilai Rp 56,2 triliun.

Jokowi optimistis jumlah tersebut akan terus meningkat. Selaras dengan itu, ia mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi dan mendorong pembangunan.

"Saat ini sudah 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek IKN di berbagai sektor dan akan terus bertambah. Saya mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi agar manfaat dari pembangunan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia," tulis Jokowi, dalam unggahan pada akun X @jokowi, dikutip Rabu (14/8/2024).

Selain itu, dalam Sidang Kabinet perdana di IKN Senin 12 Agustus, Jokowi menyampaikan nilai investasi yang masuk secara keseluruhan mencapai Rp 56,2 triliun.

"Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun," kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Jokowi juga merinci 55 proyek yang dimulai pembangunannya di IKN. Proyek itu terdiri dari 6 di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor ritel dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi.

Jumlah ini termasuk dengan proyek-proyek investor swasta yang masuk ke groundbreaking ke-7 pada Senin kemarin. Dalam seharian total ada empat proyek investor yang di-groundbreaking pembangunannya dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 4,97 triliun.

Dari data yang dirangkum detikcom, empat investor itu adalah Intiland yang melakukan pembangunan tiga proyek dengan investasi Rp 2,6 triliun, kemudian BCA dengan investasi Rp 75 miliar, lalu Swiss-Belhotel dengan investasi Rp 300 miliar, terakhir RGE Group dengan investasi Rp 2 triliun.