Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengeluarkan deklarasi terkait komitmen industri tembakau alternatif di Indonesia. Salah satunya adalah vape hanya dijual untuk orang dewasa.

Asosiasi pelaku usaha dan konsumen produk tembakau alternatif beberapa Waktu lalu menyampaikan deklarasi Gerakan Bebas TAR pada Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) 2024 di Jakarta. APHRF adalah forum yang membahas isu mengenai pengurangan bahaya dari penggunaan tembakau di Asia Pasifik.

Deklarasi tersebut merupakan komitmen para asosiasi agar produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan, dimaksimalkan perokok dewasa sebagai bagian dari upaya beralih merokok. Persoalannya, banyak perokok yang tidak bisa berhenti merokok. Asosiasi menekankan bahwa produk ini khusus ditujukan bagi perokok dewasa berusia 18 tahun ke atas.

Deklarasi Gerakan Bebas TAR tertuang dalam tiga poin. Pertama, komitmen penjualan produk tembakau alternatif pada perokok dewasa.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasmita, menegaskan pihaknya memastikan bahwa produk hanya dijual kepada perokok dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini," ungkap Garindra dikutip Rabu (17/7/2024).

Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen. Hal ini menjadi poin komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen. Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

"Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan," tegasnya.

Komitmen ketiga adalah edukasi dan informasi. Ketua Umum Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri, mengatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif. Dalam mengedukasi dan menginformasikan fakta-fakta tentang produk tembakau alternatif, AVI juga siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Informasi yang disebarkan berbasis pada bukti ilmiah dan penelitian terbaru. Kami percaya bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan produk ini," kata Johan.

Pasca penyampaian ketiga komitmen tersebut, Garindra dan Johan menandatangani deklarasi Gerakan Bebas TAR yang turut disaksikan para narasumber dalam diskusi APHRF 2024 yang antara lain, perwakilan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetia Yogie, perwakilan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Adi Bowo Wijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo, Sekretaris AVI Wiranta Eko Indra Putra, dan Ketua Bidang Produksi APVI Eko Prio.

"Dengan deklarasi ini, kami berharap dapat berkontribusi secara positif terhadap upaya pengurangan bahaya tembakau dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia," kata Johan

Pengusaha maskapai yang tergabung dalam Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menyatakan ada praktik monopoli di dalam bisnis penerbangan. Hal ini membuat iklim industri penerbangan jadi tidak sehat dan membuat harga tiket penerbangan menjadi tinggi.

Menurut Ketua INACA Denon Prawiraatmadja telah terjadi pengaturan harga oleh satu pihak dan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat pada bisnis penerbangan.

Dia memaparkan beberapa monopoli yang saat ini terjadi di antaranya adalah monopoli penyedia avtur di bandara, monopoli pengelolaan bandara oleh pemerintah baik melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan, serta monopoli operasional penerbangan dari maskapai atau group maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," kata Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Tanpa monopoli dan dengan persaingan usaha yang sehat, seharusnya biaya yang ditimbulkan pun jadi lebih kompetitif. Bukan tidak mungkin biaya penerbangan bisa jadi lebih murah, alhasil tiket pesawat bisa lebih rendah.

Denon juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan operator bandara bisa melakukan perbaikan dalam pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik. Pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar.

Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Pengelola slot juga harus menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku. Slot yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain.

Denon juga meminta agar pemerintah memperhatikan maskapai yang menerbangi virgin route atay rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan. Pemerintah harus memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya dalam jangka waktu tertentu dengan terus menerus mengevaluasi pasar penerbangan di daerah tersebut.

"Penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru bisa dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan. Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," papar Denon.

Pihaknya pun menyambut baik dibentuknya Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Namun agar komite ini berjalan efektif, yang harus menjadi perhatian adalah siapa saja anggotanya, apa kewenangannya, apa program kerjanya, dan bagaimana menjalankannya.

"Permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar," pungkas Denon.

Simak juga Video 'Kemenparekraf Koordinasi dengan Kemenko Marves Bahas Tiket Pesawat Mahal':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perjalanan penerimaan pajak di Indonesia yang terus meningkat seiring perkembangan ekonomi. Mulanya hanya Rp 13,87 triliun pada tahun 1983, menjadi Rp 1.869,2 triliun pada 2023.

Sri Mulyani mengatakan instrumen pajak sangat penting untuk membangun suatu negara yang sejahtera dan berkeadilan. Membangun institusi pajak yang bersih hingga profesional disebut harus terus dilakukan untuk mampu mencapai cita-cita Indonesia.

"Para pendiri bangsa Indonesia memahami itu. Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, lini masa reformasi perpajakan dimulai sejak diberlakukannya sistem self assessment dalam Peraturan Perpajakan Indonesia pada awal 1980. Butuh waktu hampir 15 tahun untuk membuat perpajakan Indonesia di level Rp 100 triliunan, dari awalnya hanya Rp 13,87 triliun pada tahun 1983.

"Dibutuhkan hampir 15 tahun untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 100 triliun dan pada tahun 1998 penerimaan pajak mencapai Rp 143,63 triliun," beber Sri Mulyani.

Krisis Keuangan dan ekonomi yang dahsyat pada tahun 1998-1999 telah membuat Indonesia masuk dalam program Dana Moneter Internasional (IMF). Kemudian pada 2002, dibentuk Large Tax Payer Office (LTO) dan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 249,4 triliun.

Selanjutnya, pada 2004 ditandai dengan reformasi perpajakan jilid II dan pertama kali penerimaan pajak di atas Rp 300 triliun. Bahkan pada 2007 penerimaan pajak menembus Rp 571,7 triliun dengan diberlakukan sunset policy.

"Tahun 2008-2009, dunia dihantam krisis keuangan global (dimulai dari Sub-Prime mortgage crisis). Ekonomi Indonesia dan penerimaan pajak tetap terjaga," ujar Sri Mulyani.

Kemudian pada 2014 mulai diperkenalkan e-filling, sehingga penerimaan pajak naik menjadi Rp 1.060 triliun. Selain itu, pemerintah melakukan kebijakan tax amnesty pada 2016 dibarengi dengan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penetapan pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM.

Selanjutnya pada 2017, mulai berlaku pertukaran informasi otomatis secara global. Tanpa disangka pada 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang membuat penerimaan pajak anjlok dari Rp 1.332 triliun menjadi hanya Rp 1.072 triliun, atau turun Rp 260 triliun.

Untungnya, penerimaan pajak kembali pulih bahkan melesat mencapai Rp 1.716,7 triliun pada 2022 dan bisa mencapai Rp 1.869,2 triliun pada 2023. Hal ini berkat pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan core tax yang merupakan reformasi selanjutnya.

"Membangun institusi pajak yang bersih, kompeten, modern dan profesional harus terus dilakukan, untuk Indonesia mampu mencapai cita-citanya," ucap Sri Mulyani.

Di 2024 sendiri Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditargetkan mengumpulkan Rp 1.988 triliun dalam APBN 2024. Di outlook terbaru, Sri Mulyani menurunkan target itu menjadi Rp 1.921,9 triliun.

Ratusan mahasiswa Bangladesh melakukan demo sejak beberapa minggu terakhir. Protes itu dilakukan untuk menolak sistem kuota untuk pekerja pemerintah atau PNS di negara itu.

Protes telah dilakukan sejak awal Juli. Mereka menentang sistem kuota yang mengharuskan 30% pekerjaan pemerintah bergaji tinggi diperuntukkan bagi anak-anak keturunan pahlawan negeri tersebut.

Anak-anak pahlawan yang dimaksud adalah yang orang tuanya ikut berjuang dalam perang pembebasan melawan Pakistan pada 1971. Pahlawan itulah yang memperjuangkan kemerdekaan Bangladesh.

Sistem tersebut telah ditolak juga sejak 2018. Namun terbaru bulan lalu hasil putusan pengadilan tinggi membatalkan penolakan akan peraturan tersebut.

Hal itu lah yang membuat mahasiswa naik tikam. Demo semakin memanas sejak pengumuman keputusan pengadilan.

Kemudian ditambah lagi adanya bentrok diduga antara pemuda dari partai berkuasa Liga Awami dengan mahasiswa yang menolak akan peraturan terbaru tersebut.

Di ibu kota Dhaka saja, sedikitnya 234 orang terluka. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka, mengatakan ratusan mahasiswa itu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Sebanyak 234 mahasiswa mendapat perawatan di rumah sakit kami menyusul bentrokan mahasiswa pada Senin," Brigjen Jenderal sekaligus Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka, Asaduzzaman, dikutip dari Arab News, Rabu (17/7/2024).

Protes meningkat pada hari Minggu, setelah Perdana Menteri Bangladesh Hasina melemahkan para demonstran dengan mengatakan bahwa siapa lagi yang akan membantu keturunan pahlawan negara. Namun ada kata-kata yang membuat mahasiswa semakin panas.

"Jika cucu pejuang kemerdekaan tidak menerima manfaat, siapa yang akan mendapatkannya? Cucu para razakar?" ujar dia.

Kata "razakar," sebuah istilah yang sangat ofensif di Bangladesh. Kata itu diartikan bagi seseorang yang tidak berpihak pada pemerintah atau bekerja sama dengan militer Pakistan selama perang tahun 1971.

Mahasiswa dari 35 universitas negara itu telah turun ke jalan untuk melakukan protes keras. Bentrok antara pemuda pro pemerintah dengan pendemo makin memanas hingga menyebabkan lebih dari 400 orang terluka di Dhaka.

Koordinator kelompok Siswa Melawan Diskriminasi, Mohammad Nahid Islam, mengatakan para mahasiswa bukan menolak sistem, tetapi mereka membela keadilan. Jadi mereka menuntut agar sistem untuk pekerja pemerintah bisa diseleksi dari prestasi bukan mengutamakan keturunan dari pejuang 1971.

"Kami menuntut reformasi dengan memberikan sejumlah kuota bagi masyarakat kurang mampu. Kami menuntut perekrutan pekerjaan berdasarkan prestasi," tegas dia.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyambut baik dengan adanya rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Namun pihaknya khawatir impor keramik semakin besar sebelum BMAD itu diterapkan.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan BMAD memang patut diterapkan karena memang terbukti adanya praktik dumping untuk produk-produk impor dari China. Dirinya juga mencontohkan Beberapa negara besar juga sudah menerapkan hal yang sama.

"Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Negara Uni Eropa, Timur Tengah telah melakukan hal serupa terhadap produk keramik asal Tiongkok. Untuk melindungi industri keramik dalam negerinya dan ternyata sampai sekarang tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Tiongkok ke WTO karena memang terbukti praktek dumping tersebut," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Menurut Edy, China melakukan Praktik dumping karena adanya kelebihan suplai dan kapasitas keramik. Menurut catatannya industri keramik Tiongkok memiliki kapasitas produksi sekitar 11-12 miliar m2 dengan utilisasi sekitar 50-55%.

Oleh karena itu masih ada yang membuat pengusaha keramik dalam negeri khawatir. Mereka takut sebelum BMAD resmi diterapkan banyak impor yang kejar target dan membanjiri Indonesia dengan keramik impor dari China.

"Yang menjadi kekhawatiran Asaki saat ini adalah importasi keramik yang sangat massif, di mana puluhan juta m2 keramik yang akan masuk dalam waktu satu bulan ke depan sebagai langkah antisipasi para importir menunggu diberlakukannya BMAD," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa dari sisi volume produksi maupun jenis keramik homogeneus tiles (HT) semua bisa dipenuhi oleh produsen keramik nasional. Bahkan saat ini masih memiliki kapasitas idle sebesar 60% yakni sekitar 80-90 juta m2 yang siap untuk diproduksi. Keramik HT sendiri merupakan jenis keramik yang mayoritas berasal dari Tiongkok.

"Pertanyaannya kenapa memiliki idle kapasitas sebesar itu? Karena praktek unfair trade alias tindakan dumping dan predatorypricing yang merugikan produsen keramik dalam negeri," tegasnya.

Pihaknya pun sangat menyayangkan terjadi defisit US$ 1,5 miliar selama 2019-2023 hanya karena keramik import yang menurut Edy tidak perlu terjadi.

Anggaran program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto fleksibel, meski dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah ditetapkan Rp 71 triliun.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab isu anggaran makan bergizi gratis akan dipangkas dari sebelumnya Rp 15.000/anak.

"Dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi kan punya flexibility," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Terpisah, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengatakan anggaran sebesar Rp 71 triliun sudah dibahas dan disetujui Prabowo. Hal itu dikatakan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran saat menemui para ekonom termasuk dirinya dan Chatib Basri.

Setelah anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut muncul, kata Heri, tim Prabowo-Gibran sedang memikirkan mengenai budget makan siang gratis per anaknya. Nah ada opsi untuk memangkasnya dari rencana semula Rp 15 ribu/anak agar jumlah anak yang dijangkau lebih banyak.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun itu, tugasnya presiden election (terpilih) ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp 15 ribu, mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 kah? Kira-kira begitu," kata Hery dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

"Kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentu beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin," tambahnya.

Kaos bergambar Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesaat setelah mengalami insiden penembakan laku terjual di China dan Amerika. Bahkan 2.000 kaos sudah terjual selang beberapa hari sejak insiden penembakan itu terjadi.

Melansir dari SCMP, Selasa (16/7/2024), kasus penembakan Trump terjadi sekitar pukul 18.15 waktu setempat di negara bagian Pennsylvania Sabtu (13/7) kemarin. Lalu Associated Press merilis foto ikonik Trump yang melambaikan tangan setelah selamat dari penembakan itu sekitar pukul 18.31.

Tidak lama setelah foto ikonik itu tersebar, produsen pakaian di China dengan cepat membuat kaos dengan gambar Trump yang selamat. Gelombang pertama kaos Trump ini kemudian mulai dijual di platform e-commerce populer China, Taobao, pada pukul 20.40.

Artinya dalam kurun waktu 2 jam 9 menit, produsen pakaian China sudah menjual kaos bergambar Trump setelah kasus penembakan. Waktu yang dibutuhkan para pembuat pakaian ini jauh lebih cepat dari sebagian besar pemerintah di seluruh dunia untuk memberikan tanggapan.

"Kami menjual kaus tersebut di Taobao segera setelah kami melihat berita tentang penembakan tersebut, meskipun kami bahkan belum mencetaknya, dan dalam waktu tiga jam kami melihat lebih dari 2.000 pesanan baik dari Tiongkok maupun AS," kata seorang penjual pakaian, Li Jinwei.

Setelah mendapat banyak pesanan, Li langsung memproduksi kaos dengan foto ikonik Trump itu. Beruntung ia memiliki sebuah pabrik pakaian yang berada di Provinsi utara Hebei.

Untuk membuat pakaian sebanyak itu, dia cukup mengunduh gambar Trump dan mencetaknya. Disebutkan pabrik tersebut membutuhkan rata-rata satu menit untuk menyelesaikan sebuah kaos.

"Untuk pemilihan presiden AS tahun ini, kami hanya membuat sovenir Trump, karena ia memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan pemilu, dan ia populer di kalangan netizen China," kata Li.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari DHgate disebutkan platform e-commerce lintas batas Tiongkok yang berfokus pada pasar AS mengalami kenaikan volume ekspor berkat pilpres AS ini.

Data menunjukkan sejak Januari 2024 hingga Juli ini, volume transaksi suvenir terkait pilpres AS telah tumbuh lebih dari 40% setiap bulannya. tingkat bunga pada bulan Maret melebihi 110%.

Bahkan total nilai transaksi suvenir pilpres AS pada kuartal pertama naik lebih dari 90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bagaimana pembuat suvenir dan kaos asal China ini mendapat cukup banyak keuntungan dari 'pertarungan' Donald Trump melawan Joe Biden.

Kementerian Perdagangan mendorong upaya pengetatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang impor ilegal ke Tanah Air melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, semakin cepat satgas ini bertugas akan semakin baik. Harapannya, satgas tersebut bisa mulai bertugas pada pekan ini.

"Saya sudah matur ke Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini, karena ini sudah dalam keadaan darurat!," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Zulhas menjelaskan, setidaknya akan ada tiga pihak di luar Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan terlibat dalam satgas ini. Pihak tersebut antara lain kepolisian, Kementerian Perindustrian, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Jadi dari para pengusaha-pengusaha, pelaku, di bawah Kadin. Karena undang-undang mengatur Kadin," imbuhnya.

Selaras dengan itu, pada hari ini ia bersama jajaran Kemendag menyambangi Kejagung untuk meminta dukungan atas penyelesaian permasalahan impor ilegal serta pembentukan satgas ini.

"Kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujar dia.

Adapun ketujuh komoditas yang dimaksud Zulhas antara lain mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Pembentukan satgas ini berangkat dari kondisi darurat di industri dalam negeri yang merupakan produsen dari tujuh komoditas tersebut, di mana sejumlah pabrik terancam tutup hingga melakukan PHK. Salah satu penyebabnya ialah banjir produk impor ilegal di Tanah Air.

Zulhas mengatakan, pihaknya bersama sejumlah asosiasi pengusaha telah melangsungkan diskusi panjang. Lalu diskusi tersebut menghasilkan temuan kejanggalan atas data impor di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data International Trade Center (ITC) negara asal impor.

Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal mencatatkan nilai impor US$ 367 juta. Namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya.

"Jadi kalau data impor kita segini (meragain tangan), di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang ditemukan lah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia yang 7 macam tadi itu," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan Satgas Impor tersebut bakal rampung dibentuk dalam waktu dekat.

"Mengenai Satgas mudah-mudahan satu sampai dua hari ini terbentuk. Draf finalnya sudah ada, tinggal menunggu persetujuan Menteri Perdagangan, kita langsung kerja," ucap Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Kementerian Perdagangan menemukan adanya kejanggalan atas data impor di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan negara asal impor. Tercatat, ada perbedaan hingga tiga kali lipat antara kedua data tersebut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya telah melangsungkan diskusi panjang dengan sejumlah asosiasi pengusaha mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kita menemukan ada perbedaan data yang sangat besar, antara data resmi BPS tujuh produk itu yang masuk ke kita dengan apa yang data dari negara asal," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal mencatatkan nilai impor US$ 367 juta. Namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya.

"Jadi kalau data impor kita segini (meragain tangan), di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang ditemukan lah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia yang 7 macam tadi itu," ujarnya.

Adapun ketujuh komoditas yang dimaksud Zulhas antara lain mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Atas hal ini, ia beserta sejumlah jajaran Kemendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung pada hari ini. Pertemuan ini dilangsungkan dalam rangka meminta dukungan untuk penyelesaian permasalahan ini, termasuk dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

"Oleh karena itu, kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan potensi impor tekstil ilegal dari China disebut tembus US$ 1,4 miliar.

Budihardjo mengatakan angka itu merupakan selisih data impor antara Indonesia dengan dari China. Nah selisih itulah diindikasi menjadi data impor ilegal dari China.

"Jadi memang data dari China sendiri impor tekstil itu berbeda dengan yang diterima. Ada potensi ilegalnya itu dari China kalau tidak salah datanya selisih US$ 1,4 miliar. Ini baru dari data FGD tadi. Jadi memang US$ 1,4 miliar potensi impor ilegal," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Hippindo juga mengungkap perbedaan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ITC ekspor dari China ke Indonesia. Yang paling besar pada tahun 2012 di mana data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 1,08 juta, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 80 ribu.

Lebih lanjut pada tahun 2020, data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 358 ribu, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 162 ribu. Tahun 2021 data ekspor China ke Indonesia US$ 640 ribu, sedangkan catatan BPS impor dari China sebesar US$ 171 ribu.

Pada tahun 2022, catatan ITC ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 551 ribu sementara data BPS impor yang masuk dari China sebesar US$ 123 ribu. Terakhir data ITC mengungkap ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 269 ribu sementara data BPS impor dari China tercatat US$ 118 ribu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2022 secara tepat waktu. BRI juga berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak tahun 2023.

Penghargaan ini diberikan pada acara Penganugerahan Wajib Pajak Tahun 2024 bertajuk 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' pada akhir Juni 2024 lalu.

Kepala Kanwil LTO, Yunirwansyah menjelaskan penganugerahan ini merupakan bentuk nyata apresiasi DJP kepada Wajib Pajak. Apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban kepada negara.

"Kanwil LTO berupaya merealisasikan tema 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' dalam tataran operasional, yaitu menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui penerimaan negara yang berkelanjutan, terukur, dan terstruktur. Melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi lebih luas dari seluruh masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan melalui pembayaran pajak," ungkap Yunirwansyah, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, BRI memberikan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara. Terhitung sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024, BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara.

Secara rinci, setoran tersebut terdiri dari Rp 26,56 triliun pada tahun 2019, Rp 28,38 triliun pada tahun 2020, Rp 27,09 triliun pada tahun 2021, Rp 34,18 triliun pada tahun 2022, Rp 45,34 triliun pada tahun 2023, dan Rp 31,03 triliun pada 3 bulan pertama tahun 2024. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa BRI sebagai BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menegaskan bahwa sebagai "bank rakyat", keuntungan yang diperoleh BRI pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," tandas Sunarso.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan melangsungkan pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung pada hari ini, Selasa (16/7/2024). Pertemuan ini dilangsungkan salah satunya untuk membahas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

Pada kesempatan itu, menteri yang akrab disapa Zulhas ini didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang, dan Staf Khusus Mendag Bara Hasibuan.

Ditemui usai pertemuan, Zulhas mengatakan kedatangannya di sana ialah untuk meminta dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian polemik barang impor ilegal yang membanjiri Tanah Air.

"Saya koordinasi, bertemu, mendiskusikan, sekaligus minta dukungan apa yang akhir-akhir ini jadi polemik di media. Mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beuty, dan baja," kata Zulhas, di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Zulhas juga turut menyoroti aturan pengawasan impor yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2024 dan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang tidak terlepas dari huru-hara tentang impor ilegal ini.

Berdasarkan diskusi dengan sejumlah asosiasi pengusaha yang digelar Kemendag, ditemukan adanya perbedaan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data negara asal menyangkut tujuh jenis komoditas. Ketujuh komoditas tersebut mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal nilainya US$ 367 juta, namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya. Alhasil, dalam diskusi yang panjang ditemukan barang-barang yang tidak terdata alias ilegal yang membanjiri pasar Indonesia berupa tujuh jenis produk itu.

"Oleh karena itu, kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke Kejaksanaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan Satgas Impor tersebut bakal rampung dibentuk dalam waktu dekat.

"Mengenai Satgas mudah-mudahan satu sampai dua hari ini terbentuk. Draf finalnya sudah ada, tinggal menunggu persetujuan Menteri Perdagangan, kita langsung kerja," ucap Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Bara menjelaskan bahwa pembentukan Satgas penting sebab selain Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan adalah Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), upaya untuk menghentikan barang impor ilegal perlu dilakukan secara serius oleh Kemendag.

Menurutnya, salah satu indikasi Indonesia banjir impor barang ilegal adalah perbedaan data ekspor dari satu negara dengan data impor negara tersebut di Indonesia. Ditemukan bahwa ketimpangan data besar sekali.

Kemendag sudah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), asosiasi pertekstilan, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), serta berbagai organisasi lainnya soal pembentukan Satgas ini.

Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memilih Senator Ohio, JD Vance, sebagai calon wakilnya dalam Pilpres AS 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Trump pada Senin (15/7) kemarin dalam acara Konvensi Nasional Partai Republik dan hanya selang dua hari setelah dirinya selamat dari penembakan.

Vance dulu sempat vokal mengkritik keras Trump. Lalu pada 2022, Vance masuk kongres atas bantuan Trump. Keadaan berbalik drastis. Vance kini menjadi senator dan pendukung vokal Trump.

Melansir dari International Business Times, JD Vance merupakan seorang investor, penulis, dan politisi Partai Republik yang memiliki kekayaan bersih US$ 5 juta atau setara dengan Rp 81 miliar (kurs Rp 16.200/dolar AS). Kekayaannya itu ia dapat dari berbagai profesinya tadi.

Misalkan saja dari profesinya sebagai penulis, ia telah menerbitkan buku berjudul 'Hillbilly Elegy' pada 2016 lalu. Dilaporkan dalam dua tahun setelah penerbitan buku itu, ia mengunjungi 18 perguruan tinggi/universitas untuk menyampaikan pidato wisuda, ceramah, atau pembicaraan politik dan mendapat bayaran lebih dari US$ 70.000 untuk setiap pertemuan.

Kesuksesan buku ini semakin diperkuat dengan adaptasinya menjadi film Netflix dengan judul yang sama pada 2020 kemarin. Berkat itu JD Vance melaporkan pendapatan sebesar US$ 475.308 pada tahun 2021 dari royalti buku dan film 'Hillbilly Elegy'.

Kemudian menurut Celebrity Net Worth, sebagian besar harta kekayaan JD Vance ini terungkap saat ia melaporkan seluruh asetnya ketika terpilih sebagai Senator Ohio pada 2022 lalu.

Kala itu dirinya memperlihatkan lebih dari 100 aset investasinya yang tersusun dalam 20 halaman laporan pengungkapan harta kekayaan. Dalam laporan tersebut tercatat JD Vance paling banyak memiliki aset investasi bernilai antara US$ 1.000 dan US$ 15.000.

Di antara ratusan investasinya, JD Vance juga tercatat memiliki aset saham di platform video online Rumble yang bernilai antara US$ 100.000-250.000, Kemudian aset investasi di Kriya Therapies senilai US$ 50.000-100.000, investasi di App Harvest yang bernilai US$ 100.000-200.000 dan investasi di AcreTrader Inc senilai US$ 15.000-50.000.

Berikut beberapa aset utama JD Vance lainnya

1. Tabungan di Huntington National Bank US$ 250.000-500.000.

2. Rekening giro di Charles Schwab berisi US$ 100.000-250.000.

3. Rekening giro di Robin Hood yang menampung US$ 100.000-250.000.

4. Lima CD Goldman Sachs dengan gabungan antara US$ 500.000-1,05 juta.

5. Saham senilai US$ 500.000-1 juta di QQQ Exchange Traded Fund.

6. Saham ETF Obligasi Negara 20+ Tahun senilai US$ 100.000-200.000.

7. Saham DIA SPDR ETF senilai US$ 500.000-1 juta.

8. Saham SPY SPDR ETF senilai US$ 500.000-1 juta.

9. Aset Bitcoin yang disimpan melalui Coinbase senilai US$ 100.000-250.000.

10. Saham Walmart senilai US$ 50.000-100.000.

Nilai gabungan dari rentang estimasi untuk aset-aset ini sudah bernilai US$ 2,7-5,6 juta. Walaupun nilai aset ini sulit untuk diestimasi lebih jauh mengingat nilai saham cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Demikian harta kekayaan JD Vance yang akan mendampingi Donald Trump.