Setelah buron kurang lebih selama 2 tahun, selebgram asal Palembang, Al Naura Karima Pramesti, akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Agung saat berada di Jepang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr Harli Siregar, mengatakan,

upaya pemulangan ini terlaksana berkat kerja sama dan sinergisitas antara biro hukum dan hubungan luar negeri dengan NCB Interpol di Jakarta serta atase Imigrasi pada kedutaan besar Republik Indonesia Tokyo.

Adapun subjek red notice Al Naura Karima Pramesti,merupakan terpidana perkara penipuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1211 K/Pid/2022 tanggal 9 November 2022.

"Terpidana dipulangkan untuk menjalani putusan pidana penjara selama 2 tahun, yang mana perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang," kata Harli dalam rilis yang diterima media, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Adapun Al Naura bersama tim Kejaksaan sendiri tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Sabtu, 26 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB. Di lokasi juga sudah banyak para korban yang menunggu kedatangannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, mengatakan terpidana pada saat itu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan divonis bebas.

Lalu, jaksa melakukan upaya kasasi yang putusannya keluar pada November 2022, putusan majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung menetapkan Al Naura dijatuhkan pidana 2 tahun penjara dengan nomor putusan 1211.K/pid/2022.

"Putusan banding terdakwa keluar pada 31 Mei 2022. Namun jaksa kembali mengajukan upaya hukum melalui tingkat Kasasi," katanya.

"Pada tingkat Kasasi terpidana tetap dinyatakan bersalah, yang intinya pada amar putusan Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan Al Naura secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana 2 tahun," sambung Kajari.

Ia menerangkan selama buron, Al Naura telah bepergian sejumlah negara di Asia seperti Thailand, Vietnam dan Jepang. Al Naura ditangkap pada 23 Oktober 2024 di Jepang melalui jalur hubungan diplomatik.

"Ia selalu membuat konten TikTok di situ ada yang suka dan tidak suka sehingga korban merasa kenapa kok tidak ditangkap. Tim tabur telah bekerja sebagaimana mestinya jadi tidak ada tempat yang aman bagi DPO," katanya.

Setelah dijemput dari Bandara SMB II Palembang, Al Naura dibawa ke Kejaksaan Negeri Palembang dan selanjutnya dibawa ke LP Perempuan Kelas IIA Palembang untuk menjalani penahanan.

Sikap KPK yang tak lagi fokus terhadap operasi tangkap tangan (OTT) tetapi case building menuai kritik. KPK menilai pembuktian OTT lebih mudah dan juga nilai kerugian negara yang diselamatkan tak sebesar dari penyelidikan terbuka.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta KPK tak menganggap OTT sebagai suatu hal yang mudah. Menurutnya, OTT masih menjadi senjata KPK dalam mengungkap kasus korupsi.

"Saya pikir ke depannya KPK harus evaluasi diri bahwa OTT juga masih merupakan senjata yang paling ampuh dalam memberantas korupsi," ujar Yudi kepada wartawan, Sabtu (26/10).

"Kemudian, ketika dikatakan OTT mudah, saya pikir tidak mudah, ya. Seharusnya juru bicara KPK sebagai penyidik sudah paham ya mengenai OTT tersebut," lanjut dia.

Ia pun menceritakan pengalamannya saat bertugas sebagai penyidik KPK dan melakukan OTT. Menurutnya, hal itu justru membutuhkan berbagai aspek yang tak bisa dipandang remeh.

"Itu butuh konsistensi, butuh persisten, butuh presisi, butuh kemampuan intelektualitas, kompetensi, kemudian ketepatan dalam bergerak, memutuskan, dan kemudian juga kesigapan," tutur Yudi.

"Jadi, saya pikir tidak ada yang mudah ketika melakukan OTT, yang mudah memang hanya berbicara," jelasnya.

Ia turut menyinggung OTT yang baru-baru ini dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam OTT yang digelar pada Rabu (24/10), Kejagung melakukan penangkapan terhadap 3 orang hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan, Ronald Tannur.

Tak hanya itu, Kejagung juga menangkap pengacara Tannur bernama Lisa Rachmat. Teranyar, mantan pejabat MA Zarof Ricar, ikut terjaring dalam pengembangan OTT Kejagung. Ia diduga terlibat dalam upaya dugaan suap terhadap hakim dalam mengatur vonis bebas untuk Ronald Tannur.

Bahkan, saat menangkap Zarof, Kejagung juga berhasil menyita uang sebesar Rp 920 miliar dan 51 Kg emas.

"Dalam kesempatan ini kita juga mengapresiasi Kejaksaan yang telah menunjukkan kinerjanya dan bahkan mereka berani melakukan operasi tangkap tangan dan hasilnya juga kita lihat sangat signifikan," ucap Yudi.

"Bahkan, terbaru berhasil menyita uang hampir Rp 1 triliun. Tentu ini merupakan prestasi yang harus diapresiasi dari Kejaksaan," sambungnya.

Terpisah, Ketua IM57+ Institute –wadah eks pegawai KPK–, Praswad Nugraha, menyatakan hal serupa. Ia meminta KPK tak menganggap remeh OTT, yang merupakan cara ampuh menindak koruptor.

"Semakin KPK menyatakan tidak perlu OTT, semakin nyata bahwa memang KPK sudah tidak independen lagi. Karena hanya OTT satu-satunya metode pemberantasan korupsi yang tidak bisa diintervensi di level mana pun," kata Praswad saat dikonfirmasi, Sabtu (26/10).

Eks penyidik KPK itu menilai, jika ada pihak yang menyatakan anti terhadap OTT yang dilakukan KPK, maka mereka tak ingin mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Sudahlah berhenti beretorika, kondisi kita sudah darurat korupsi," tutup dia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut pembuktian OTT cenderung lebih mudah dilakukan. Lembaga antirasuah sempat 'puasa' selama lebih 8 bulan hingga akhirnya melakukan OTT lagi di Kalimantan Selatan pada 6 Oktober 2024 lalu.

Tessa menyebut, KPK memang dulu terkenal dengan tangkap tangan. Namun, kini KPK berfokus untuk penyelamatan aset yang lebih besar, dengan membangun kasus.

"Karena pada saat KPK berdiri itu kita selain hanya tangkap tangan yang mudah, karena tangkap tangan itu cenderung mudah ya, ada informasi, ada pemberi, ada penerima, ada barang bukti, langsung ditangkap, selesai," kata Tessa dalam program Tanya Jubir KPK di siaran langsung Instagram KPK, Jumat (25/10) kemarin.

"Nah, tetapi dalam jangka panjangnya tentunya, kita menginginkan adanya penyelamatan aset yang lebih besar," lanjut dia.

Ia menyebut, penyelamatan aset itu biasanya berada di ranah pengadaan yang menghasilkan kerugian negara mencapai triliunan. Pembuktiannya lebih kompleks.

"Untuk penyelamatan aset ini ada di ranah proses-proses pengadaan biasanya. Proses pengadaan yang sifatnya atau yang jumlahnya tentunya sampai triliunan, dan ini tidak bisa atau penanganannya bukan lagi tangkap tangan," jelas Tessa.

"Walaupun mungkin tangkap tangan tidak menjadi fokus, tetapi masih tetap bisa dilakukan," imbuh dia.

Hal yang sama sempat disampaikan oleh Tessa pada Rabu (25/9). Saat itu ia diminta respons atas 8 bulan KPK tak kunjung melakukan OTT, sebelum akhirnya melakukannya kembali dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan.

"Saat ini KPK mulai berfokus untuk penindakan berbasis case building (membangun sebuah kasus), yang mana tujuan akhirnya adalah dalam rangka penyelamatan aset negara yang lebih besar," ungkap Tessa saat itu.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons insiden penusukan yang menimpa santri dan pembimbingnya di PP Al Fatimiyah Krapyak, Kota Yogyakarta, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ketua LHKP PWM DIY, Farid Bambang Siswantoro, menyampaikan bahwa insiden ini memicu rasa solidaritas di masyarakat. Namun, ia berharap semua pihak dapat menahan diri guna mencegah konflik horizontal.

“Mengharapkan semua pihak untuk dapat menahan diri sehingga meminimalisasi eskalasi konflik sehingga tetap tercipta kehidupan yang harmonis di Yogyakarta,” kata Farid kepada awak media di Kantor PWM DIY, Sabtu (26/10).

“Kita tidak ingin terjadi konflik horizontal yang begitu rupa karena kita tahu Jogja bahwa perasaan solidaritas itu muncul akibat kasus beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

Farid mengimbau para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga agar bentuk solidaritas ini tidak berubah menjadi konflik.

“Skalanya bisa tidak terkendali, nah itu yang perlu diantisipasi kita semua. Para tokoh ulama dan masyarakat penting menjaga supaya tidak terjadi chaos, konflik horizontal,” katanya.

Meski demikian, LHKP PWM DIY mengutuk keras insiden penusukan tersebut dan menuntut aparat kepolisian untuk menegakkan hukum dengan tegas.

“Mengutuk aksi kekerasan yang menimpa santri dan pembimbing di PP Al Fatimiyah Krapyak dan menuntut kepada aparat kepolisian agar dapat melakukan langkah-langkah penegakkan hukum untuk menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Farid.

LHKP PWM DIY juga mengusulkan agar distribusi minuman keras di DIY diatur lebih ketat guna mencegah insiden serupa. Pasalnya, insiden tersebut terjadi saat rombongan pelaku sedang minum minuman keras.

“Perlu ditetapkan pengaturan distribusi miras secara lebih ketat dan tegas di wilayah DIY sebagai daerah berbasis pengembangan Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai Budaya Jawa yang adiluhung,” kata Farid.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan saling berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut secara tidak langsung akan menghasilkan berbagai norma di suatu tempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan sebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sebab, norma-norma yang ada di masyarakat merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi setiap masyarakat. Apabila ada yang melanggar, akan ada sanksi yang didapatkan.

Secara bahasa, norma berasal dari bahasa Belanda ‘norm’ yang artinya patokan, pedoman atau pokok kaidah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima.

Norma juga memiliki arti aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma yang berlaku di masyarakat cukup beragam.

Dikutip dari Modul Pembelajaran SMA Sosiologi: Ragam Gejala Sosial Sosiologi Kelas X, Sri Uji Partiwi (2020), jawaban dari pertanyaan sebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yakni:

Norma agama merupakan norma yang didasarkan oleh ajaran atau kaidah suatu agama di suatu daerah. Norma ini berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan yang berisikan perintah dan larangan.

Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama masing-masing.

Norma hukum suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu.

Aturan ini lazimnya tertulis yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab undang-undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Norma ini ada untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan suatu tempat.

Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis maka sanksinya adalah yang paling tegas jika dibandingkan dengan norma lain dari mulai denda sampai hukuman fisik berupa penjara hingga hukuman mati.

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Tujuan dari norma ini sebagai pegangan hidup dalam melaksanakan nilai moral dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain.

Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Norma ini diibaratkan sebagai aturan yang mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat secara wajar.

Sehingga standar dari norma kesopanan setiap daerah berbeda-beda. Sebab, norma ini sangat bergantung dengan budaya, adat istiadat hingga kebiasaan.

Norma kebiasaan merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Seperti halnya dengan norma kesusilaan dan kesopanan, standar dari norma kebiasaan setiap daerah dapat berbeda-beda.

Akibatnya, jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat suatu daerah, ia dianggap sebagai orang yang aneh.

Itulah penjelasan tentang sebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Semoga dengan mengetahui norma-norma di atas dapat menambah wawasan tentang aturan yang berlaku dan harus ditaati masyarakat di suatu daerah. (MZM)

Nadia (29), Pemilik Indekos dan Minimarket Akash, menuturkan hingga kini masih sulit untuk menemukan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akibat minimnya tempat penampungan sampah di Jakarta.

Setiap harinya, Nadia dapat menghasilkan satu karung berisikan sampah dari kedua usahanya. Belum lagi, dengan sampah-sampah tambahan dari sisa limbah rumah tangga miliknya.

“Saya, sehari bisa satu karung sampah. Selain dari usaha saya (teh poci, minimarket, dan indekos). Saya sendiri suka jajan atau makan di luar kalau nggak sempat masak,” ungkap Nadia kepada kumparan, di minimarket miliknya, Sabtu (26/10).

Minimnya tempat pembuangan sampah membuat Nadia akhirnya menyimpan sisa sampah di depan teras minimarket. Nantinya, kata Nadia, akan ada tukang gerobak sampah yang setiap hari mengangkutnya.

Dari hasil negosiasi bersama tukang sampah tersebut, Nadia mengaku mendapatkan biaya iuran sebesar Rp 30 ribu setiap bulannya.

Biaya iuran ini sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Untuk rumah dengan penggunaan listrik sebesar 5.500 watt dibebankan tarif retribusi sebesar Rp 30 ribu per unit setiap bulannya.

Rencananya pada awal Januari 2025, tarif retribusi tersebut akan dibebaskan. Namun hanya khusus bagi rumah-rumah yang memilah sampah berdasarkan sumbernya.

Nadia berharap program pembebasan retribusi ini juga dapat diiringi dengan sosialisasi cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sebab tidak semua warga Jakarta mengetahui sampah organik dan anorganik.

“Sebenarnya untuk subsidi (pembebasan retribusi) bagus tapi lebih baik disediakan juga tempat sampah khusus. Seperti tempat yang khusus sampah kering, tempat yang khusus sampah basah,” komentar Nadia.

“Terus harus ada sosialisasi juga terkait sampah karena tidak semua masyarakat Jakarta tahu ini sampah organik. Ini sampah non organik,” sambungnya.

Jika nantinya program pembebasan retribusi sudah terlaksanakan, Nadia juga akan menyediakan tempat sampah khusus organik dan anorganik. Sehingga anak-anak indekos dapat membuang sampah berdasarkan kategorisasi sumbernya.

“Misalnya kalau tempat sampah nanti bakal disediakan dua khusus organik dan non organik. Untuk anak-anak kosan buang sampah,” ujarnya.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan Nadia kepada pemerintah. Sehingga nantinya sampah-sampah di Jakarta dapat terurai dengan baik dan benar.

“Kalau misalnya kebijakan sudah jalan, tentu saja aku bakal menjalankan kebijakan itu. Karena kita sama-sama saling bahu membahu. Sehingga sampah dapat terurai juga dengan benar,” tutupnya.

Jelaskan beberapa kekurangan dari layanan email! Layanan email atau surat elektronik menjadi salah satu media komunikasi yang saat ini banyak digunakan. Hal tersebut terjadi karena email dipercaya memiliki banyak keunggulan.

Namun, yang tak banyak diketahui orang, layanan email juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan ini perlu diperhatikan bagi beberapa pengguna email agar dapat memanfaatkan email semaksimal mungkin.

Email atau surat elektronik merupakan salah satu media komunikasi yang saat ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Biasanya, email digunakan untuk keperluan berkirim surat baik formal maupun non formal. Hal ini mencakup kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis.

Mengutip dari dalam buku berjudul Komunikasi Bisnis: Pendekatan Praktis, Sovia Rosalin, ‎Susilowati, ‎Deasy Chrisnia Natalia (2020: 92), email adalah cara komunikasi tertulis yang dilakukan secara elektronik antara dua pihak, yaitu antara pengirim pesan dan penerima pesan.

Biasanya, orang-orang mengirim pesan melalui email dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan baik formal maupun non formal dengan menggunakan internet sebagai perantaranya. Email juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah, cepat dan efisien.

Email banyak digunakan karena dipercaya memiliki keunggulan khusus dibandingkan dengan jenis media komunikasi lainnya. Mulai dari kemudahan untuk diakses bahkan juga pengiriman yang lebih cepat menjadikan email lebih unggul jika dibandingkan dengan media komunikasi lainnya.

Meski memiliki banyak keunggulan, layanan email juga memiliki kekurangan. Jelaskan beberapa kekurangan dari layanan email! Salah satu kekurangan email adalah adanya ancaman virus dan spam serta dapat mengancam pengguna email terkena phising atau kejahatan yang merugikan orang lain dengan mengambil data pribadi yang penting.

Selain itu, kekurangan layanan email lainnya yaitu sangat bergantung dengan akses internet. Hal ini membuat orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk akses internet akan mengalami kesulitan untuk mengirim email.

Kekurangan layanan email lainnya adalah risiko kesalahan tujuan pengiriman email yang cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi terlebih jika pengguna email kurang teliti dalam menuliskan tujuan email dikirimkan.

Itu dia pembahasan mengenai jelaskan beberapa kekurangan dari layanan email yang dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk diperhatikan bagi pengguna email. (DAP)

Eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran 2.2 merupakan materi yang disajikan dalam program pendidikan kepemimpinan bagi guru penggerak. Untuk itu, para pengajar perlu mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

Dengan begitu, guru dapat berkontribusi lebih lanjut dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebelum mengetahui materi yang dibahas dalam kajian ini, penting untuk mengenal definisi dari pemimpin yang akan dibahas mendalam.

Mengutip dari dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Organisasi, Raymond Raymond, ‎Dian lestari Siregar, ‎Pristiyanto (2024), pemimpin adalah individu yang memegang peranan penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi perilaku orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.

Sosok pemimpin ini perlu ada dalam diri sesosok tenaga pengajar, yaitu guru. Di Indonesia, terdapat program yang diterapkan bagi guru yang dikenal dengan sebutan guru penggerak. Program pendidikan ini mengusung pendidikan kepemimpinan bagi guru agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran.

Dalam program ini, terdapat beberapa materi yang dibahas. Salah satunya adalah materi tentang eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran 2.2. Berikut ini uraian soal beserta jawabannya yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi.

1. Apakah Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset bisa digunakan untuk mengelola sumber daya sekolah? Bisakah kata komunitas diganti menjadi sekolah? Mengapa?

Jawaban:

2. Apakah contoh pengelolaan sumber daya sekolah dengan Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset?

Jawaban:

Salah satu contoh pengelolaan sumber daya sekolah dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yaitu dengan mengajak seluruh sumber daya sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, serta staf untuk mengembangkan komunitas atau sekolah dengan cara menjalin hubungan yang harmonis antar warga sekolah.

3. Bagaimana selama ini sekolah mengelola sumber daya? Apakah sudah memakai pendekatan tersebut?

Jawaban:

Demikian pembahasan eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran 2.2. Semoga bermanfaat. (DAP)

Suasana gedung Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10).

Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang menjadi lokasi percontohan nasional yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyaluran makan bergizi kepada 3 ribu orang di wilayahnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD-SMA termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya di kota Magelang.

Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk meninjau dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi, Badan Gizi Nasional, yang didirikan di Magelang, di sela-sela retreat hari kedua para Menteri Kabinet Merah Putih.

Kunci jawaban merupakan bacaan yang dapat menjadi pedoman bagi pembimbing belajar saat memeriksa hasil pekerjaan siswa. Salah satu contoh adalah kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 41 Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban tersebut dapat menjadi pedoman karena telah memiliki jawaban lengkap dari soal Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 41. Namun, kunci jawaban tersebut bukan acuan mutlak untuk menilai karena soal di halaman 41 memiliki jenis uraian.

Soal Bahasa Indonesia kelas 9 Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 41 memiliki jenis uraian. Kondisi tersebut membuat jawaban antarsiswa bisa saja mengalami perbedaan dalam segi susunan kalimat atau narasi.

Walaupun demikian, pembimbing belajar tetap dapat memeriksa ketepatan jawaban siswa dengan menggunakan pedoman berupa kunci jawaban. Kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 41 Kurikulum Merdeka memuat contoh jawaban yang benar.

Pembimbing belajar dapat melihat kesesuaian makna antara jawaban siswa dengan contoh jawaban benar dari kunci jawaban. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang maknanya sesuai dengan contoh jawaban.

Dikutip dari buku berjudul Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas IX, Nukman, dkk. (2022: 95 – 96), berikut adalah kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 41 untuk memeriksa soal nomor 1 sampai dengan nomor 6.

Tujuan pemerintah menyediakan perpustakaan umum dan TBM adalah meningkatkan minat baca masyarakat, terutama masyarakat yang kesulitan dalam mengakses perpustakaan umum.

TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dapat didirikan di tempat umum. Contohnya, balai desa, balai RW (Rukun Warga), taman, mal, dan sejenisnya.

Hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan TBM, yaitu:

Motivator harus ada di TBM supaya masyarakat semangat untuk datang dan melakukan kegiatan di tempat tersebut, seperti belajar, diskusi, atau menulis. Selain itu, motivator juga harus ada supaya pengunjung memiliki pendamping untuk melakukan kegiatan.

Solusi untuk mengatasi kehilangan koleksi TMB, yaitu:

Cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan TBM adalah melakukan promosi dengan mengadakan kegiatan menarik. Contohnya, mengadakan lomba menggambar, lomba mendongeng, atau kegiatan lain di TBM.

Narasi jawaban yang berbeda dengan kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 41 Kurikulum Merdeka belum tentu salah. Selama makna jawaban siswa dan kunci jawaban serupa, jawaban siswa dapat bernilai benar. (AA)

Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Dua pertanyaan tersebut mempunyai jawaban yang berbeda, tetapi saling berkaitan antara satu sama lain.

Cara untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menguraikan kondisi pengelolaan sumber daya yang telah berlangsung. Kemudian, menjelaskan keberadaan pendekatan PKBA (Pengembangan Komunitas Berbasis Aset) dalam pengelolaan sumber daya.

Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Dua pertanyaan tersebut memiliki topik yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Kondisi tersebut membuat jawaban dari dua pernyataan tersebut juga akan saling berkaitan. Langkah awal untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menguraikan kondisi pengelolaan sumber daya yang telah berlangsung saat ini.

Setelah menguraikan kondisi itu, langkah selanjutnya adalah memaparkan keberadaan pendekatan PKBA dalam pengelolaan sumber daya. Guna memberi gambaran, berikut adalah contoh jawaban untuk dua pertanyaan tersebut.

Pengelolaan sumber daya selama ini sudah berlangsung dengan cukup baik. Keadaan itu dapat terlihat dari keberadaan upaya mengembangkan potensi dari guru sebagai tenaga pengajar melalui berbagai macam pelatihan.

Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana pun telah mengalami pengembangan guna menunjang upaya meningkatkan potensi guru serta efektivitas KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Namun, pengelolaan sumber daya tersebut belum optimal.

Hal itu terjadi karena penerapan PKBA (Pengembangan Komunitas Berbasis Aset) yang belum maksimal. Jika sudah maksimal, pengelolaan sumber daya pun bisa menjadi lebih optimal sehingga menghasilkan dampak positif bagi lingkungan pendidikan.

Dikutip dari buku Sebuah Resensi Pendidikan Guru Penggerak, Nurahayu, dkk. (2023: 163), pendekatan PKBA berfokus pada potensi aset/sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Pendekatan tersebut menekankan kepada kemandirian dari komunitas.

Pengelolaan sumber daya selama ini sudah cukup baik dengan keberadaan pengembangan sarana, prasarana, serta potensi guru. Hal itu menunjukkan adanya pendekatan PKBA. Namun, pendekatan PKBA belum diterapkan secara optimal.

Salah satu tanda penerapan yang belum optimal adalah masih ada ketergantungan terhadap program umum. Padahal pendekatan PKBA menekankan kemandirian komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Jawaban di atas hanya merupakan contoh, bukan jawaban yang mutlak benar. Jadi, setiap orang perlu menjawab sesuai dengan keadaan aktual yang terjadi di lingkungannya sebab pengelolaan sumber daya di setiap lingkungan dapat berbeda.

Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Setiap orang dapat memiliki jawaban berbeda sesuai dengan pengalaman, referensi, serta kenyataan yang ada di lingkungannya. (AA)

Secara garis besar, materi Modul 3.2 guru penggerak berisi pembahasan tentang sekolah sebagai ekosistem. Selain itu, modul untuk guru ini juga mengulas juga mengenai pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset.

Materi lainnya yang akan dibahas dalam rangkuman ini mencakup sejarah singkat pendekatan ABCD atau Asset-Based Community Development.

Berdasarkan buku GURU PENGGERAK: Mendorong Gerak Maju Pendidikan Nasional, Wijaya Kusumah, S.Pd., M.Pd., Tuti Alawiyah, S.Pd., M.Pd., (2021), modul guru penggerak adalah materi pelatihan yang disusun untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru di Indonesia. Berikut adalah rangkuman materi Modul 3.2 guru penggerak.

Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan unsur-unsur non-hidup dalam suatu lingkungan. Dalam konteks sekolah, ekosistem mencerminkan pola hubungan yang saling mendukung.

Sekolah sebagai ekosistem adalah tempat interaksi antara faktor biotik (unsur hidup) dan abiotik (unsur tidak hidup) terjadi. Keduanya saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

Unsur-unsur biotik di ekosistem sekolah:

Unsur-unsur abiotik:

Pendekatan berbasis kekurangan berfokus pada masalah, kekurangan, atau hal-hal yang tidak berfungsi, dengan sudut pandang negatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hambatan, bertanya apa yang kurang, mencari sponsor atau institusi lain, serta merancang proyek untuk mengatasi masalah.

Sebaliknya, pendekatan berbasis aset lebih praktis, menyoroti aspek positif dalam kehidupan dengan mengandalkan kekuatan sebagai dasar pemikiran. Pendekatan ini fokus pada apa yang berjalan baik, sumber inspirasi, kekuatan, dan potensi positif.

Pendekatan ini melibatkan semua anggota komunitas sekolah untuk merencanakan dan melaksanakan rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Setelah menerapkan pendekatan berbasis aset, sekolah akan memiliki karakter sebagai berikut.

Terdapat tujuh aset/modal utama sebuah komunitas, yaitu:

ABCD adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann. Pendekatan ini menekankan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat anggota komunitas serta dukungan lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan.

ABCD muncul sebagai kritik terhadap pendekatan tradisional yang fokus pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan, dengan menilai kapasitas, kemampuan, jaringan, dan potensi yang ada.

Demikian pembahasan rangkuman materi Modul 3.2 guru penggerak. Modul ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberdayakan guru agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mendidik dan menginspirasi siswa. (DNR)

Dalam kegiatan pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi materi yang diajarkan guru. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga pendidik untuk bisa eksplorasi konsep pertanyaan pemantik.

Pasalnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa sangat beragam bentuknya. Bahkan bisa berupa pertanyaan terbuka yang bersifat kompleks.

Mengutip dari buku Menjadi Guru Hebat, Bukan Sekadar Mengajar, Pontjowulan (2022:38), pertanyaan pemantik bertujuan untuk memandu siswa mendapatkan pemahaman sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Berikut ini adalah eksplorasi konsep pertanyaan pemantik dan jawaban yang bisa disimak.

1. Apakah kita bisa menggunakan Pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah, Pendekatan Pengembangan Sekolah Berbasis Aset?

Jawaban:

2. Apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan PKBA?

Jawaban:

3. Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA?

Jawaban:

Demikian eksplorasi konsep pertanyaan pemantik dan jawabannya yang bisa dipelajari. (Anne)