JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Sahbirin Noor terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Hal itu pun sudah disampaikan Lembaga Antirasuah saat menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Sahbirin pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

"Dalam sidang tersebut, KPK menyampaikan, hingga saat persidangan ini berlangsung, SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).



Budi menyatakan, Sahbirin tidak menunjukkan batang hidungnya meski telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sahbirin juga tidak terlihat dari sejumlah lokasi yang digeledah tim penyidik Komisi Antirasuah, mulai dari kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya. Diduga, lokasi yang digeledah itu menjadi tempat persembunyian Sahbirin.

Budi melanjutkan, Sahbirin juga tidak tampak melakukan kegiatan dinasnya selaku Gubernur meski dirinya belum dilakukan penahanan.

"SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," sambungnya.

Akan hal itu, Budi menyatakan praperadilan yang diajukan Sahbirin seharusnya tidak dapat diterima. Pasalnya, Sahbirin sebagai pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 1/2018.

"Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh SHB selaku Tersangka yang melarikan diri, mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)," ujarnya.

Setelah buron kurang lebih selama 2 tahun, selebgram asal Palembang, Al Naura Karima Pramesti, akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Agung saat berada di Jepang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr Harli Siregar, mengatakan,

upaya pemulangan ini terlaksana berkat kerja sama dan sinergisitas antara biro hukum dan hubungan luar negeri dengan NCB Interpol di Jakarta serta atase Imigrasi pada kedutaan besar Republik Indonesia Tokyo.

Adapun subjek red notice Al Naura Karima Pramesti,merupakan terpidana perkara penipuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1211 K/Pid/2022 tanggal 9 November 2022.

"Terpidana dipulangkan untuk menjalani putusan pidana penjara selama 2 tahun, yang mana perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang," kata Harli dalam rilis yang diterima media, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Adapun Al Naura bersama tim Kejaksaan sendiri tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Sabtu, 26 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB. Di lokasi juga sudah banyak para korban yang menunggu kedatangannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, mengatakan terpidana pada saat itu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Palembang dan divonis bebas.

Lalu, jaksa melakukan upaya kasasi yang putusannya keluar pada November 2022, putusan majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung menetapkan Al Naura dijatuhkan pidana 2 tahun penjara dengan nomor putusan 1211.K/pid/2022.

"Putusan banding terdakwa keluar pada 31 Mei 2022. Namun jaksa kembali mengajukan upaya hukum melalui tingkat Kasasi," katanya.

"Pada tingkat Kasasi terpidana tetap dinyatakan bersalah, yang intinya pada amar putusan Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan Al Naura secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana 2 tahun," sambung Kajari.

Ia menerangkan selama buron, Al Naura telah bepergian sejumlah negara di Asia seperti Thailand, Vietnam dan Jepang. Al Naura ditangkap pada 23 Oktober 2024 di Jepang melalui jalur hubungan diplomatik.

"Ia selalu membuat konten TikTok di situ ada yang suka dan tidak suka sehingga korban merasa kenapa kok tidak ditangkap. Tim tabur telah bekerja sebagaimana mestinya jadi tidak ada tempat yang aman bagi DPO," katanya.

Setelah dijemput dari Bandara SMB II Palembang, Al Naura dibawa ke Kejaksaan Negeri Palembang dan selanjutnya dibawa ke LP Perempuan Kelas IIA Palembang untuk menjalani penahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap seorang jambret berinisial DLL (28) yang mengakibatkan kematian korbannya di Pademangan, Jakarta Utara, dua tahun lalu.

Penangkapan dilakukan di kediaman pelaku di Warakas, Tanjung Priok, Sabtu (19/10/2024).

"Selama hampir dua tahun, kami akhirnya mendapatkan informasi bahwa tersangka muncul kembali di kediamannya, dan di situ kami melakukan penangkapan," ujar Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Wahyudi dalam konferensi pers di Polsek Pademangan, Jumat (25/10/2024).

Peristiwa penjambretan yang dilakukan DLL terjadi pada Kamis (21/7/2022). Saat itu, korban Tri Darmawati tengah duduk di depan masjid di Jalan Pademangan II, Gang 13, Pademangan Timur, Jakarta Utara.

DLL yang melintas menggunakan sepeda motor langsung memutar balik untuk melakukan aksi penjambretan. Ia merampas ponsel yang sedang dipegang korban.

Spontan, Tri memegang besi di belakang jok motor pelaku. Namun, dia justru terseret hingga 10 meter.

Saat terseret, kepala korban terbentur polisi tidur, menyebabkan Tri terluka parah dan akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan tiga bulan di rumah sakit.

Meski DLL berhasil melarikan diri dengan membawa ponsel korban, suami Tri sempat menarik tas pelaku, yang ternyata berisi dompet beserta kartu identitas.

"Pelaku berhasil membawa HP Vivo, namun suami korban reflek menarik tas pelaku, dan dari situ petunjuk kita dapat," kata Wahyudi.

Berdasarkan kartu identitas tersebut, polisi menggeledah rumah pelaku, namun saat itu DLL tidak berada di tempat.

Selama buron, DLL diketahui melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja sebagai anak buah kapal di Jawa Tengah.

Polisi akhirnya berhasil menangkapnya setelah melakukan penggeledahan sebanyak enam kali.

DLL kini dijerat dengan Pasal 365 Juncto Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena aksi penjambretan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Terhadap tersangka kita jerat Pasal 365 Juncto Pasal 362 dengan ancaman 15 tahun penjara," ungkap Wahyudi.

Bisnis.com, JAKARTA -- OJK resmi mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada Senin (22/10). Langkah otoritas itu membuat para investor atau lender Investree berharap uangnya bisa kembali.

Christoper Purba Girsang, salah satu lenderPeer-to-Peer (P2P) lendingInvestree, berharap OJK dapat menyelesaikan kasus Investree ini dan mengungkap apakah ada pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan direksi Investree yang melakukan fraud atau kecurangan.

Seorang guru SD yang berstatus sebagai PNS bernama Dani (61) menjadi buron jajaran Polres Metro Jakarta Selatan karena melakukan pencabulan terhadap muridnya. Dani jadi buron sejak Maret 2023.

"Kalau penetapan tersangka sudah bulan Maret 2023, namun setelah penyidik sudah mencari, sudah memanggil, sampai saat ini belum diketemukan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, kepada wartawan, Selasa (22/10).

Nurma pun menambahkan, polisi sudah mendatangi kediaman pelaku usai ditetapkan jadi tersangka. Akan tetapi, pelaku tak berada di kediamannya. Istri dari pelaku pun tak mengetahui keberadaan pria paruh baya itu.

"Istrinya juga tidak mengetahui. Untuk nanti informasi keberadaannya silakan nanti bisa bertelepon atau memberi informasi ke Polres Jaksel 110," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, aksi dugaan pencabulan itu terjadi pada 23 Februari 2023 lalu. Pelaku meraba sejumlah bagian tubuh muridnya yang masih duduk di bangku kelas 3 SD.

Aksi pencabulan itu baru terungkap usai korban melapor ke orang tuanya. Dalam kasus tersebut, polisi sudah melakukan pemeriksaan kepada 7 orang saksi. Pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka dan dikenakan Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diancam penjara maksimal hingga 15 tahun.

Polres Metro Jakarta Selatan sudah mengunggah status DPO di akun media sosial mereka. Dari unggahan yang dilihat pada Selasa (22/10), terpampang foto Dani yang mengenakan kacamata, baju koko putih, dan kopiah.

"Nama Dani S.Pd alias Pak Dani, pekerjaan PNS," tulis penjelasan Polres Jaksel dalam unggahannya.

Seorang guru SD bernama Dani yang berstatus sebagai PNS sedang diburu Polres Metro Jakarta Selatan, usai melakukan aksi pencabulan anak.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menjelaskan aksi pencabulan itu terjadi pada 23 Februari 2023 lalu. Pelaku meraba sejumlah bagian tubuh muridnya yang masih duduk di bangku SD.

"Lagi les di ruang kelas trus diraba-raba dan di perlakukan tidak baik oleh itu guru," kata dia melalui pesan singkat pada kumparan, Selasa (22/10).

Aksi pencabulan itu baru terungkap usai korban melapor ke orang tuanya. Dalam kasus tersebut, polisi sudah melakukan pemeriksaan kepada 7 orang saksi. Pelaku pun sudah ditetapkan jadi tersangka.

"Pas malam mau tidur dia (korban) bicara sama ibunya kalau gurunya jahat dan nakal sering melakukan (pencabulan) di kelas," ucap dia.

"Ya (statusnya tersangka)" lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Jakarta Selatan mengunggah postingan Daftar Pencarian Orang (DPO) di akun media sosial mereka. Dari unggahan yang dilihat pada Selasa (22/10), terpampang foto Dani yang mengenakan kacamata, baju koko putih, dan kopiah.

"Nama Dani S.Pd alias Pak Dani, pekerjaan PNS," tulis penjelasan Polres Jaksel dalam unggahannya.

Pria tersebut dicari karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ciri-ciri fisik pria ini adalah memiliki tinggi 160 cm dengan berat 60 kilogram, rambut putih, hidung mancung, dan kulit sawo matang. Pria tersebut diketahui berumur 61 tahun.

Polres Jakarta Selatan mengunggah postingan Daftar Pencarian Orang (DPO) di akun media sosial mereka. Pria yang ada di dalam unggahan merupakan buronan polisi di kasus pencabulan anak.

Dari unggahan yang dilihat pada Selasa (22/10), terpampang foto seorang pria paruh baya mengenakan kacamata, baju koko putih, dan kopiah.

"Nama Dani S.Pd alias Pak Dani, pekerjaan PNS," tulis penjelasan Polres Jaksel dalam unggahannya.

Pria tersebut dicari karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ciri-ciri fisik pria ini adalah memiliki tinggi 160 cm dengan berat 60 kilogram, rambut putih, hidung mancung, dan kulit sawo matang. Pria tersebut diketahui berumur 61 tahun.

Belum diketahui kasus pencabulan seperti apa yang dilakukan pria ini. Polres Jakarta Selatan meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan pria tersebut untuk menghubungi penyidik Polres Metro Jaksel yang nomornya tertera di unggahan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap Marthinus Senopadang, buronan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Rakyat Babo di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin mengatakan, penangkapan dilakukan pada Jumat (4/10/2024) di Makassar, oleh Tim Kejati Papua Barat yang bekerja sama dengan Kejati Sulawesi Selatan dan Tim SIRI Kejaksaan Agung.

"Marthinus, terlibat dalam kasus korupsi anggaran pembangunan Pasar Rakyat Babo di Kabupaten Teluk Bintuni, merugikan negara sebesar Rp 3,03 miliar," kata Syarifuddin dalam keteranhan resmi, Senin (7/10/2024).

Adapun kasus bermula pada 2018, ketika anggaran senilai Rp 6 miliar dari APBN dialokasikan untuk proyek pembangunan Pasar Rakyat Babo di Kabupaten Teluk Bintuni.

Namun, hasil pekerjaan yang dilakukan Marthinus sebagai kontraktor PT Fikri Bangun Persada Bintuni tidak sesuai kontrak, menyebabkan kerugian negara yang telah diverifikasi oleh BPKP Papua Barat.

Marthinus telah menjalani proses hukum hingga kasasi di Mahkamah Agung, yang menolak permohonannya dan menjatuhkan hukuman penjara lima tahun serta denda Rp 200 juta.

Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 76,5 juta atau menghadapi tambahan hukuman penjara.

Penuntut Umum Kejari Teluk Bintuni telah beberapa kali memanggil Marthinus untuk eksekusi, namun ia tidak memenuhinya hingga akhirnya ditetapkan sebagai buronan.

"Dalam penangkapan, Marthinus bersikap kooperatif dan kini telah diserahkan kepada Kejari Teluk Bintuni untuk menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIb Manokwari," ungkap dia.

Melalui program Tabur, Kejaksaan mengimbau para buronan lainnya untuk menyerahkan diri.

"Kami menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," tegas dia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap seorang buronan atas nama Zainal Muttaqin. Penangkapan dilakukan pada Rabu (2/10) di jalan Madrasah II, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Permohonan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (4/10).

Penangkapan terhadap Zainal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 623 K/Pid/2015 tanggal 24 Juni 2024, yang menyatakan DPO Terpidana H. Zainal Muttaqin melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan.

"Oleh karenanya, terpidana H. Zainal Muttaqin dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," kata Harli.

Perbuatan penggelapan itu dilakukan pada 27 Oktober 2016 sampai dengan tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu oleh Zainal yang menjabat Wakil Komisaris Utama di PT Duta Manuntung di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Berdasarkan pemantauan, Zainal ini awalnya terdeteksi di Kota Surabaya. Kemudian dia berpindah ke Kota Jakarta. Setelah itu Tim Satgas SIRI melakukan pengejaran ke Jakarta.

"Saat diamankan, terpidana H. Zainal Muttaqin bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti," kata Harli.

Buronan kasus timah sekaligus Direktur CV Salsabila Utama, Tetian Wahyudi, ternyata punya hubungan khusus dengan eks Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi dan eks Dirkeu PT Timah, Emil Elmindra. Tetian dengan para mantan direksi PT Timah itu disebut berteman dekat.

Hal ini diungkapkan Mantan Kepala Bidang Pengawasan Produksi PT Timah untuk wilayah Bangka Selatan, Edi Suryadi, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/9).

Edi bersaksi untuk terdakwa Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa (VIP), Tamron alias Aon; Dirut CV VIP, Hasan Tjie; Komisaris CV VIP, Kwang Yung alias Buyung; dan Manajer Operasional CV VIP, Achmad Albani.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan pengetahuan Edi terkait lokasi kantor dari CV Salsabila Utama yang dikendalikan Tetian.

"Salsabila ini kantornya di mana?" tanya jaksa.

"Di Pangkalpinang," jawab Edi.

"Iya tahu, di wilayah kantor PT Timah juga?" cecar jaksa.

"Dia setahu saya dia di kantin itu kantornya," ungkap Edi.

"Jadi kantin itu lokasinya di PT Timah?" tanya jaksa memperdalam.

"Kantin itu milik PT Timah bangunannya," jelas Edi.

Jaksa lalu mengulik alasan di balik lokasi kantor CV Salsabila Utama yang berada di lingkungan PT Timah. Jaksa mendalami soal hubungan Tetian selaku pemilik perusahaan tersebut dengan jajaran direksi PT Timah.

"Di dalam BAP saudara pada poin 10, saudara mengatakan bahwa CV Salsabila bahwa pemiliknya adalah Tetian Wahyudi?" tanya jaksa.

"Betul," balas Edi.

"Saudara mengatakan bahwa Tetian Wahyudi itu merupakan teman dekatnya Direktur Keuangan Emil Elmindra dan Direktur Utama Riza Pahlevi?" tanya jaksa lagi.

"Betul," jawab Edi.

"Bagaimana saudara bisa mengetahui bahwa mereka itu adalah teman dekatnya dari para direksi ini?" cecar jaksa.

"Karena, saya dapat telepon langsung dari Pak Emil bahwa Tetian akan mengirimkan bijih timah ke Bangka Selatan. Kemudian Pak Emil sendiri langsung datang juga, saya lupa tanggalnya, bahwa Pak Emil itu langsung datang ke gudang memberi tahu ke orang-orang saya di gudang PT Timah itu," beber Edi.

Menurut Edi, Emil kala itu meminta para anak buahnya untuk membantu Tetian dalam pengiriman bijih timah ke PT Timah. Padahal, hal itu tak lumrah dilakukan seorang direktur.

"Kalau untuk yang lain tidak pernah seorang direktur langsung turun ke lapangan, sampai ke gudang, seperti itu pak. Jadi saya simpulkan bahwa itu ada kedekatan antar mereka pak," jelas Edi.

Tetian saat ini berstatus buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dua kali tak menghadiri pemeriksaan kasus korupsi timah.

Dalam persidangan sebelumnya, Emil mengaku pertama kali mengenal Tetian sebagai wartawan yang juga aktif sebagai pengepul timah. Ia juga mengakui, belakangan Tetian juga membentuk CV. Salsabila Utama untuk bekerja sama dengan PT Timah dalam memasok bijih timah.

Sementara, Mochtar Riza Pahlevi, mengeklaim tak punya hubungan bisnis dengan Tetian.

Nama Tetian sempat muncul dalam dakwaan eks Dirut PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Tetian disebut bersama-sama dengan Riza Pahlevi dan Emil Ermindra mengatur pembelian biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah menggunakan CV Salsabila Utama.

Perusahaan tersebut dikendalikan secara bersama-sama oleh Tetian, Riza, dan Emil untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Belum ada keterangan dari Tetian soal dugaan keterlibatannya.

MANGGARAI BARAT, iNews.id - Polisi menangkap dua buron kasus penggelapan uang perusahaan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya ditangkap usai 2 tahun masuk daftar pencarian orang (DPO). 

Identitas keduanya masing-masing berinisial ATS alias Agung (39) dan BTK alias Bayu (41). Mereka warga Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lufthi Darmawan Aditya mengungkapkan, polisi sudah menerima laporan dari korban terkait keduanya pada 22 Februari 2022.

Sebelum ditangkap Satreskrim Polres Manggarai Barat, ATS dan BTK berusaha meluputkan diri. Bahkan keduanya sempat kabur ke luar negeri. 

"Kami sudah melakukan penyelidikan cukup lama. Keduanya ini cukup licin dan sempat dikabarkan kabur ke Inggris," ujar Aditya, Kamis (26/9/2024). 

Menurutnya, kedua buron ini ditangkap di sebuah kapal pinisi di Perairan Labuan Bajo.

"Setelah didalami terus-menerus, akhirnya kami mengetahui para terduga pelaku ada di Labuan Bajo dan langsung tangkap," katanya. 

Aditya menambahkan, ATS dan BTK dilaporkan telah menyalahgunakan kepercayaan korban untuk melakukan penipuan dan penggelapan dalam mengelola perusahaan jasa kapal wisata. Mereka nekat membuat laporan fiktif dan uang dari para pelanggan yang sebenarnya sudah dibayar tidak diserahkan kepada korban selaku pemilik usaha.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan, keduanya telah menggelapkan uang sebanyak Rp250 juta milik perusahaan dari pembayaran 12 kali trip pada tahun 2021. Uangnya mereka pakai untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang. 

"Aksi penggelapan yang dilakukan oleh keduanya terbongkar setelah pemilik perusahaan melakukan audit internal dan juga pengecekan terhadap data perjalanan wisata (trip) yang ada di Kantor Syahbandar Labuan Bajo," ucapnya.

Saat ini kedua buronan tersebut sudah ditahan di Markas Polres Manggarai Barat. Keduanya dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA - Satgas BLBI mengapresiasi aparat imigrasi yang telah melakukan pencegahan atas upaya Marimutu Sinivasan untuk meninggalkan Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, pada Minggu (8/9/2024) lalu.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, berdasarkan KMK Nomor 107/KN.6/2024 tanggal 3 Juni 2024, pencegahan Marimutu ke luar negeri efektif diberlakukan. Pencegahan ini merupakan salah satu upaya pembatasan keperdataan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

"Marimutu Sinivasan merupakan salah satu dari 22 obligor/debitur BLBI yang ditangani oleh Satgas BLBI. Saat ini Marimutu tercatat sebagai debitur terkait utang Grup Texmaco, dengan outstanding sebesar USD3,91 miliar dan Rp31,69 triliun (belum termasuk BIAD 10%), dan sebagai obligor dengan nilai utang sebesar Rp790,557 miliar (belum termasuk BIAD 10%)," ungkap Rionald dalam keterangan resmi, Senin (9/9/2024) malam.

Baca Juga: Satgas BLBI Diminta Kembalikan Uang Negara dari Obligor Nakal

Selama periode penanganan oleh Satgas BLBI sejak Juni 2021 sampai dengan saat ini, Marimutu tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran atas utangnya. Tercatat hanya satu kali pembayaran sebesar Rp1 miliar dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk., anak perusahaan Grup Texmaco.

Oleh karena itu, Satgas BLBI melakukan upaya-upaya pengembalian hak tagih Negara dalam bentuk penyitaan aset yang dimiliki Marimutu, dengan estimasi nilai aset sebesar lebih dari Rp6,044 triliun.

"Untuk tahapan berikutnya, Satgas BLBI akan terus melakukan penyitaan dan penjualan atas aset Marimutu yang tersebar di seluruh Indonesia, demi memulihkan hak Negara dari kasus BLBI," kata Rionald.

Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Diminta Serius Tangani Kasus BLBI

Selain penyitaan, upaya lain yang telah dilakukan Satgas di antaranya melakukan penjualan lelang atas jaminan/harta kekayaan lain Marimutu/Grup Texmaco dan memproses pembayaran konsinyasi/kompensasi/budel pailit terkait aset-aset Marimutu, dengan rincian sebagai berikut:

1. penjualan sisa material bongkaran eks pabrik PT Wastra Indah di Kota Batu dengan pokok lelang sebesar Rp1.267.499.999,70;

2. penjualan sisa material bongkaran eks pabrik PT Perkasa Heavyndo Engineering di Kabupaten Subang dengan pokok lelang sebesar Rp361.724.999,90;

3. menerima pembayaran konsinyasi jalan tol Batang ? Semarang (atas SHGB 12/Nolokerto) sebesar Rp429.734.689,00;

4. menerima pembayaran oleh Tim Kurator PT Texmaco Jaya berupa: penjualan barang jaminan (budel pailit) di Kabupaten Karawang sebesar Rp5.110.961.722,00 dan penjualan barang jaminan (budel pailit) di Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.331.642.072,00;

5. menerima kompensasi pembayaran atas pembangunan SUTET di Desa Loji Sukabumi oleh PT PLN (Persero) (di atas lokasi barang jaminan Grup Texmaco) sebesar Rp900.364.500,00;

6. menerima angsuran pembayaran yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Fiber, Tbk. sebesar Rp1.000.000.000,00; dan

7. penjualan secara lelang atas 12 SHM barang jaminan Grup Texmaco di Kelurahan Kiarapayung, Kabupaten Karawang sebesar Rp23.446.205.000,00.