Ketum Golkar Bahlil Lahadalia bercerita di depan seluruh kadernya saat perolehan 8 kursi menteri di Kabinet Merah Putih merupakan hasil ‘tukar guling’ dengan kursi Ketua MPR RI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Laksono menyebut perolehan kursi ini merupakan hasil lobi Bahlil dengan Koalisi Indonesia Maju.

Namun, Dave tidak spesifik mengatakan apakah ada kesepakatan tukar guling seperti yang diceritakan Bahlil.

“Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobi, berhasil meyakinkan para mitra-mitra koalisi dan khususnya presiden untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan dalam kabinet,” kata Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/10).

Penetapan Ahmad Muzani dari partai Gerindra sebagai Ketua MPR RI terjadi atas kesepakatan seluruh fraksi partai politik dan DPD RI pada 3 Oktober 2024 lalu.

Saat kesepakatan ini diambil, kabinet pemerintahan tengah digodok oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan cerita Bahlil, Golkar mulanya hanya mendapatkan jatah lima menteri. Lalu, seiring waktu, terjadi 'tukar guling' jabatan Ketua Umum MPR yang akhirnya diserahkan kepada Gerindra lewat Ahmad Muzani. Jatah menteri Golkar pun bertambah menjadi enam kursi.

"Jatah kita lima kemudian waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres, kita kan enggak bisa lawan Presiden, Pak," kata dia dalam kegiatan Tasyakuran HUT ke-60 Golkar di DPP Golkar pada Senin (21/10).

"Saya bilang bahwa saya Ketua TKS, harusnya saya punya jatah satu di luar Partai Golkar, itulah kemudian cerita kenapa Golkar dapat enam tambah satu jadi tujuh awalnya, MPR kita kasih tapi kita ambil satu lagi jadi tujuh," lanjut Bahlil.

Meskipun pada akhirnya, Golkar berhasil mengantongi 8 kursi menteri. Golkar pun menjadi partai yang menerima porsi menteri lebih besar jika dibandingkan dengan partai lainnya.

Yakni Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM, dan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN.

Mahkamah Agung (MA) angkat bicara terkait ditangkapnya tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Kejaksaan Agung, Rabu (23/10).

Ketiga Hakim PN Surabaya itu adalah Hakim Ketua Erintuah Damanik, dengan anggota Heru Hanindyo dan Mangapul.

Ketiga hakim itu juga sempat dipuji oleh Ketua PN Surabaya, Dadi Rachmadi. Dadi menyebut Majelis Hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur sudah profesional.

Juru bicara MA, Yanto, menyebut bahwa Dadi telah melakukan penilaian yang salah. Hal itu menyusul tertangkapnya ketiga hakim PN Surabaya itu karena diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

"Mengenai komentar PN Surabaya, kan bisa dijawab, dengan tertangkapnya tadi berarti ya Ketua PN-nya salah menilai," ujar Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

"Kalau ketuanya, kan, menilai ini hakim yang baik, bisa dipertanggungjawabkan, integritasnya tinggi, tapi faktanya di kemudian hari yang terjadi sama-sama kita lihat, ya. Artinya dia meleset dari yang diamati selama ini," lanjut Yanto.

Vonis bebas untuk Ronald Tannur yang diketok Majelis Hakim PN Surabaya pada Juli 2024 sempat menuai sorotan. Sebab, pertimbangan Hakim yang menyatakan Ronald Tannur yang tak terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, dinilai mengada-ngada.

PN Surabaya pun sempat menggelar konferensi pers. Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi menekankan bahwa tiga orang Hakim PN Surabaya yang ditunjuk untuk memutus perkara Ronald Tannur adalah orang yang profesional.

Ia juga memuji Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik yang sempat memvonis hukuman mati terdakwa Zuraida, yang membunuh hakim Jamaluddin di PN Medan pada 2019 lalu.

"Tiga hakim yang dipilih untuk kasus Ronald adalah hakim-hakim yang profesional di bidangnya lintas majelis. Salah satu hakim yang bertugas pernah memutus hukuman mati di Medan karena kasus pembunuhan hakim, sedangkan hakim yang kedua memiliki keahlian khusus (selficholder) tentang CCTV dan lainnya," ujarnya pada 30 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan bahwa sesuai kode etik, vonis yang diberikan oleh majelis hakim tidak bisa dicampuri kecuali oleh jaksa.

"Satu-satunya yang bisa menolak keputusan hakim adalah jaksa dan apabila sudah melakukan kasasi, maka keputusan tersebut tidak berlaku lagi," kata dia.

Belakangan, terungkap ada dugaan suap di balik vonis bebas Ronald Tannur tersebut. Kejagung menyatakan ada indikasi kuat terjadi suap. Dari hasil penggeledahan, ditemukan uang total senilai Rp 20 miliar yang diduga masih terkait kasus suap tersebut.

Kejagung kemudian menangkap 3 Hakim tersebut pada Rabu (24/10). Para Hakim itu kemudian dijerat sebagai tersangka bersama satu orang pengacara Ronald Tannur. Keempatnya lalu ditahan.

Sehari sebelumnya, MA membatalkan vonis bebas Ronald Tannur. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan Ronald Tannur terlibat dalam kematian Dini Sera. Ronald Tannur dihukum 5 tahun penjara atas perbuatannya itu.

Poltracking Indonesia merilis survei terbaru terkait Pilgub Jakarta. Di sini, ada 3 pasangan yang tengah bertarung hingga masa pencoblosan 27 November 2024.

Dari hasil survei, pasangan Ridwan Kamil-Suswono meraih posisi teratas dengan perolehan 51,6%. Lalu, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,9%, dan pasangan Pramono Anung-Rano Karno 36,4%.

Survei juga menunjukkan masih ada 8.1% responden yang belum dan tidak memberikan jawaban.

"Jadi selisihnya cukup lumayan tapi masih ada Pilkada masih ada satu bulan lebih kalau dari pengambilan data maka dinamika politik masih bisa terjadi," kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/10).

"Tapi dari sisi elektabilitas memang ada potensi Pilkada di Jakarta akan berlangsung dalam satu putaran, meskipun angkanya masih relatif pas di angka 51,6%," tambah dia.

Hanta mengatakan data ini masih bisa terbuka ruang untuk terjadi Pilkada dua putaran di Jakarta. Sebab, angkanya masih mepet dengan margin of error.

"Karena sangat mepet dengan angka margin of error persyaratan di Jakarta 50%+1, persyaratan beda dengan daerah lain makan putaran satu besar peluangnya tapi dua putaran masih tetap terbuka," tambah dia.

Survei ini juga menampilkan tren elektabilitas para calon di Pilgub Jakarta. Dari data itu. Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono-Rano punya tren kenaikan yang sama. Berikut datanya:

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 2.000 responden. Survei dilakukan pada 10-16 Oktober dengan margin of error 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%.

Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara tiga Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Rabu (23/10) kemarin.

Ketiga hakim itu diduga menerima suap dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan, Ronald Tannur. Tiga hakim itu adalah Hakim Ketua Erintuah Damanik, dengan anggota Heru Hanindyo dan Mangapul.

Keputusan pemberhentian sementara itu diambil setelah adanya kepastian penahanan oleh Kejaksaan Agung kepada ketiga hakim tersebut.

Sebelumnya, juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata juga telah menyebut bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan ketiga hakim itu diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Mukti menjelaskan bahwa rekomendasi sanksi itu sudah disampaikan ke MA. Namun, proses sidang etik melalui Majelis Kehormatan Hakim belum dilaksanakan karena usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari MA.

"Menunggu jadwal MKH," kata Mukti saat dikonfirmasi, Kamis (24/10).

MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10), juru bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa saat ini belum ada proses yang berjalan di MKH.

"Sepengetahuan saya, sampai sekarang belum ada agenda tentang MKH, ya. Belum ada," ujar Yanto kepada wartawan, Kamis (24/10).

"Kalau sudah menyangkut perkara, sudah ditetapkan tersangka, ya. Ini MKH [terkait] kode etik, ya. Kalau kasus [tiga hakim yang ditangkap] ini, sudah [di ranah] APH (aparat penegak hukum)," sambungnya.

Yanto juga menyinggung terkait keputusan pemberhentian sementara ketiga Hakim PN Surabaya itu.

"Terhadap tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi Hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung," tuturnya.

Terkait dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, Yanto menyebut hal itu akan dilakukan jika nantinya ketiga hakim itu dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap.

"Dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga Hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden," jelas dia.

Perkara ini berawal ketika Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas.

Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai vonis kasasi diputus, Kejagung menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiganya diduga menerima suap dari pengacara untuk memberikan vonis bebas.

Para hakim itu ditangkap di kawasan Surabaya, Jawa Timur, sementara sang pengacara diciduk di Jakarta.

Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi dari kediaman masing-masing tersangka dan menyita uang tunai total Rp 12 miliar.

Tak hanya itu, Kejagung juga menangkap satu orang sebagai tersangka pemberi suap. Dia adalah seorang pengacara berinisial LS. Ia diduga merupakan pengacara Ronald Tannur.

Hi!Pontianak - Kejaksaan Negeri Pontianak musnahkan 2.500 botol parfum ilegal mengandung bahan berbahaya dengan cara digilas menggunakan mesin stombal. Ribuan botol parfum yang dimusnahkan tersebut berasal dari kasus yang ditangani BBPOM Pontianak.

Kepala Balai Besar POM Pontianak, Fauzi Ferdiansyah menerangkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan penindakan tim Ciber dari BBPOM pada akhir tahun 2023 lalu, dengan jumlah mencapai 2.500 botol.

Parfum tersebut diamankan dari seorang warga Pontianak yang mendatangkan parfum itu dari Kota Bandung. "Ini dari Bandung, yang kita amankan ini mencapai 2.500 botol," ungkap Fauzi.

Fauzi bilang, penyitaan parfum tersebut berawal dari tim Ciber Patrol BBPOM yang menemukan akun penjual parfum mencurigakan. Saat ditindaklanjuti, petugas mendapati bahwa parfum tersebut tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

"Selain tidak terdaftar, parfum ini mengandung bahan berbahaya, jadi pelarutnya itu folatil, lalu kadar Metanolnya itu jauh melebihi ambang batas, dan bahan Metanol ini yang bersifat toxik atau racun, apalagi parfum ini ada kemungkinan kena kulit dan terhirup, ini yang berbahaya," tambahnya.

Pada tahun 2024, BBPOM di Pontianak telah menindaklanjuti 7 kasus terkait peredaran obat, kosmetik dan makanan yang ilegal.

Personel Polri yang tergabung dalam Tim Operasi Damai Cartenz 2024 berhasil menangkap pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Paniai berinisial JMY di depan Kantor DPRD, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

JMY diduga terlibat dalam pengiriman amunisi dari Nabire ke Paniai. Selain JMY, Polri juga menangkap sembilan tersangka lainnya.

"JMY terlibat pencurian senjata api pada 2015 dan baku tembak dengan TNI pada Mei 2024," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Bayu Suseno dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Polisi juga mengamankan 104 butir amunisi. Dari 104 butir amunisi itu terdiri dari 56 butir kaliber 5,56 mm dan 48 butir kaliber 7,62 mm.

Sebuah bus yang ditumpangi anak-anak taman kanak-kanak (TK) terbakar di KM 3 Tol Wiyoto Wiyono, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (24/10) pagi. Sopir dan kernet bus sigap mengevakuasi seluruh penumpang.

Bintara piket Damkar dari Satgas Kelurahan Pisangan Baru, Hari Purwanto menjelaskan bahwa sebelum api terlihat, sang sopir sudah menepikan busnya. Saat itu, sang sopir ingin memeriksa AC bus yang mati.

Hari menyebut, anak-anak itu baru pulang dari manasik haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Di tengah perjalanan, AC bus mati.

“Tadi, menurut saya wawancara dengan sopirnya, awalnya tadi dari perjalanan dia manasik, anak-anak itu kan manasik dulu di Asrama Haji, itu nggak ada masalah,” jelasnya melalui telepon WhatsApp kepada kumparan pada Kamis (24/10).

“Tapi, begitu di tengah jalan, setelah dari manasik mau ke Ancol, AC mati, pengakuan dari sopir. Kemudian, karena AC mati, panas, dipinggirkan lah itu sama si sopir ke pinggir tol,” sambungnya.

Menurut Hari, saat sopir membuka kap aki bus tersebut, ternyata api sudah menyala. Sang sopir pun berteriak dan mengevakuasi 58 penumpang yang merupakan guru dan anak-anak TK.

“Kemudian si sopir turun ke bawah, meriksa ke bagian aki untuk dicek apakah ada masalah, tapi ternyata saat dibuka sudah ada api,” jelasnya.

“Kemudian (api) segera membakar bus tersebut. Kemudian, sopir dan kernetnya segera mengevakuasi penumpang semua. Di Tol Wiyoto Wiyono KM 3,” sambungnya.

Para anak TK masih berada di pinggir jalan tol saat Hari tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Tak lama, datang bus lainnya untuk mengevakuasi mereka dan melanjutkan perjalanan.

"Saya datang masih di pinggir tol (anak-anaknya), kebetulan nggak lama langsung ada bus dari perusahaan yang lainnya. Mungkin dari bus temannya itu, langsung dipindahin untuk melanjutkan perjalanannya,” ujar dia.

Hari tak mengetahui anak-anak TK tersebut datang dari sekolah mana. Ia hanya memastikan, 58 penumpang dengan sopir dan kernet selamat tanpa luka.

“Alhamdulillah, tadi dipastikan semuanya selamat, enggak ada yang terluka, enggak ada cedera,” ujar dia.

Guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Supriyani menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan siswanya di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Supriyani tiba di PN Andoolo sekitar pukul 09.30 WITA bersama penasihat hukum dan rekan-rekan gurunya yang turut memberikan dukungan terhadap Supriyani. Kemudian sidang perdana Supriyana tersebut dimulai pukul 10.00 WITA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe Selatan Ujang Sutisna saat ditemui di Konsel, Kamis, mengatakan bahwa dalam dakwaan, terdakwa diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, menggunakan gagang sapu ijuk.

"Bahwa terdakwa Supriyani hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 10 WITA, bertempat di dalam kelas SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak," kata Ujang Sutisna saat membacakan dakwaan dalam sidang perdana Supriyani.

"Bahwa di dalam kelas sedang berlangsung proses belajar-mengajar yang mana saat itu korban bersama rekan-rekannya sedang mengerjakan perintah menulis oleh guru Lilis, kemudian beberapa saat Lilis meninggalkan ruang kelas untuk keperluan kantor sekolah dan terdakwa masuk ke dalam kelas dan mendekati korban yang sedang bermain di kelas tidak fokus dengan kegiatan menulis sehingga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 kali di bagian kedua paha korban menggunakan gagang sapu ijuk," ujar Ujang.

"Bahwa akibat kekerasan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha bagian belakang, bentuk tidak beraturan, warna kehitaman dengan ukuran luka paha kanan belakang panjang 6 cm dengan lebar 0,5 cm, luka paha kiri belakang 3,3 cm dengan lebar 1,3 cm," lanjut Ujang.

"Saat terjadinya tindak pidana, korban berusia 8 tahun dan tergolong anak," kata Ujang.

"Diancam pidana Pasal 80 ayat 1 juncto Pasal 77 dan 76 Undang-Undang RI Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," kata Ujang.

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak: Jika anak mengalami luka berat, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Atas dakwaan yang dibacakan JPU itu, Penasihat Hukum Supriyani membantah dakwaan tersebut dan mengajukan eksepsi. "Kami ajukan eksepsi," ucapnya sebagaimana diberitakan Antara.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim PN Kendari Stevie Rosano menyampaikan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada penasihat hukum atas pengajuan eksepsinya hingga Senin (28/10) mendatang.​​​​​​​

"Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum (Supriyani) kita memberikan waktu sampai hari Senin 28 Oktober 2024, pukul 10.00 WITA," sebut Stevie.​​​​​​​

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum Supriyani, Syamsuddin mengatakan bahwa eksepsi itu diajukan atas dasar jika kliennya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan atau sesuai dengan dakwaan JPU.

"Banyak kejanggalan-kejanggalan yang diajukan dalam dakwaan itu, kami hari ini mengajukan eksepsi, keberatan, nanti kami ajukan pada hari Senin. Kejanggalan itu salah satunya adalah Terdakwa ini tidak pernah melakukan perbuatan itu," jelasnya.

Senada dengan itu, Supriyani juga mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban seperti apa yang dibacakan oleh JPU dalam dakwaannya.

"Sangat sedih (mendengar pembacaan dakwaan JPU)," ungkap Supriyani.

Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah resmi ditahan. Mereka ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengaturan vonis bebas Ronald Tannur.

Ketiga hakim tersebut yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka ditangkap Kejaksaan Agung pada Rabu (23/10). Penahanan dilakukan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Di Tempat kami (Rutan Kejati Jatim), karena kami memiliki fasilitas untuk 90 orang, baru masuk 43. Masih ada space untuk bisa tambah tiga orang. Dan SOP kami sebelum masuk ke sel masing-masing harus dilakukan sterilisasi di isolasi selama 14 hari. Karena kemungkinan ada penyakit atau yang bisa menimbulkan hal-hal kepada yang lain berdampak," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati kepada wartawan di kantornya, Surabaya, Kamis (24/10).

Berdasarkan foto yang diterima kumparan, ketiga hakim itu terlihat sudah mengenakan rompi tahanan kejaksaan dengan tangan diborgol.

Belum ada pernyataan dari ketiga Hakim tersebut terkait kasus yang sedang diusut Kejagung ini.

Mia menyampaikan, penahanan tiga hakim di Rutan Kejati Jatim tersebut sesuai dengan perintah dari Kejagung.

"Petunjuknya sampai sekarang masih ditempatkan di tempat kami sekarang. Dari Kejagung secara lisan dan terbit surat perintah dari penahanan dari tim penyidik oleh Jampidsus," ucapnya.

Saat ini, kata Mia, tim penyidik masih melanjutkan pemeriksaan tiga hakim itu di Kantor Kejati Jatim. "Hari ini masih berlanjut pemeriksaan di lantai lima. Masih tiga orang," kata dia.

Selain itu, Mia mengungkapkan bahwa kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim PN Surabaya tersebut.

"Masih. Kita mau mengungkap siapa penyuapnya," ungkapnya.

Kejagung menyebut ada indikasi kuat dalam vonis bebas Ronald Tannur dari kasus pembunuhan. Tiga Hakim yang memvonis bebas diduga menerima suap. Pihak pemberi suap diduga pengacara Ronald Tannur yang kemudian dijerat sebagai tersangka.

Belum diketahui nilai dugaan suap tersebut. Namun, dari penggeledahan di kediaman keempat tersangka, ditemukan uang sekitar Rp 20 miliar.

Vonis bebas Ronald Tannur dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Ia pun dihukum 5 tahun penjara.

Kejagung tengah mendalami keterlibatan Ronald Tannur dalam kasus dugaan suap pemberian vonis bebas tersebut.

Pria bernama Erwin Saputra (48 tahun) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, babak belur usai kepergok hendak mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 18 tahun.

Informasi yang dihimpun, kejadian itu bermula saat Erwin mengantar korban sekolah. Namun, di perjalanan korban memberhentikan kendaraannya.

"Pelaku saat itu berpura-pura mencari sesuatu di jalan dan mengajak korban berbincang," kata Kasatreskrim Polres OKU, Iptu Yudhistira, Kamis, 24 Oktober 2024.

Kemudian, Erwin langsung menarik dan mendorong korban ke arah semak dan melakukan tindak pencabulan. Akan tetapi, korban sempat berontak.

"Pelaku kemudian mengeluarkan pisau yang dibawanya dan mencoba mengejar. Korban lari sembari berteriak meminta pertolongan, hingga akhirnya ada warga yang menolong," jelasnya.

Warga yang kesal melihat hal itu langsung mengepung Erwin dan memukulnya hingga babak-belur. Kemudian yang bersangkutan diserahkan ke polisi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Erwin mengaku tak kuat menahan nafsu melihat tubuh anak gadisnya yang mulai tumbuh dewasa. Sehingga muncul hasrat seksual ditambah jalanan yang sepi sehingga berkeinginan melampiaskan nafsunya.

"Pengakuannya karena khilaf, pelaku juga mengancam menggunakan pisau," katanya.

Atas perbuatannya, Erwin akan dijerat pasal 46 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman 15 tahun penjara.

"Pelaku dan barang bukti sudah diamankan guna proses hukum lebih lanjut," katanya.

Hi!Pontianak - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3, Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor janji tidak akan ada lagi warga yang terbebani biaya pengobatan jika mereka terpilih sebagai pemimpin Kalbar. Hal ini diungkapkan saat menggelar jumpa pers usai debat pertama Pilgub Kalbar pada Rabu, 23 Oktober 2024.

"Kami juga menegaskan betul-betul menjadikan landasan kesehatan itu tidak ada lagi orang yang harus dibebani dengan biaya berobat. Kalau pun harus masuk ke rumah sakit daerah, rumah sakit Soedarso juga menghapuskan biaya pengobatan untuk masyarakat yang ditanggung. Termasuk juga BPJS-nya masyarakat kita cover," ungkap Muda Mahendrawan.

Muda bilang, totalitas untuk memberikan full coverage juga akan dilakukan agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika ingin berobat di rumah sakit.

"Kita harus totalitas capai coverage minimal 98 persen. Semua ini harus dilakukan dengan langkah-langkah manajemen rumah sakit dan puskesmas dan tidak berbiaya. Yang perlu diperhatikan juga adalah kesejahteraan para tenaga kesehatan (nakes)," tambahnya.

Lahan parkir kerap jadi masalah di pasar. Ada yang lahan parkirnya kecil atau malah ada pungli yang buat warga tak nyaman.

Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mengentaskan masalah parkir di pasar ini.

“Ya parkir sekarang ada teknologi mekanis, dan lima tahun saya akan perbanyak. Jadi, mekanis itu lahan kecil tapi isinya banyak, bertingkat. Ada di Cikini contohnya. Nah, itu akan saya dorong untuk mengatasi kemacetan karena kekurangan lahan parkir,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan, di sekitar Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (24/10).

Ridwan Kamil mengatakan pasar tradisional tetap harus dipertahankan. Tugas pemerintah nanti meningkatkan fasilitas hingga warga makin nyaman belanja di pasar.

“Pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional masih tetap ada, cuma di atasnya dibangun hunian-hunian untuk anak-anak muda dan kelas menengah,” ujarnya.

“Lain-lain, curhatan pedagang lebih persampahan terlalu mengganggu, karena dia persampahan di tengah pasar. Kalau bisa dicari solusi-solusi engineering yang membuat mereka nyaman lah,” tambahnya.

Program pembangunan hunian di atas pasar, kata Ridwan, akan terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi program unggulan. Melanjutkan program Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun perumahan untuk satu juta hunian.