Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap aksi-aksi berkelanjutan, salah satunya melalui Program Mandiri Pilah Sampah. Program pengelolaan sampah organik yang inovatif ini berfokus pada penggunaan mesin biodigester serta kolaborasi dengan masyarakat setempat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyampaikan, program Mandiri Pilah Sampah yang berjalan sejak 2022 ini bertujuan mengubah sampah organik menjadi sumber daya bernilai.

Ali menjelaskan salah satu hasil dari program ini berupa pupuk organik yang bermanfaat bagi pengembangan urban farming di perkotaan dan cairan eco-enzyme yang multifungsi untuk keperluan rumah tangga, seperti pembersih alami dan pengusir hama.

“Kami percaya bahwa dengan memberdayakan komunitas dan mengedepankan inovasi seperti biodigester dan eco-enzyme, kita dapat menciptakan perubahan nyata bagi lingkungan dan masyarakat perkotaan,” ujar Ali dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/10).

Guna melibatkan partisipasi masyarakat program ini, Bank Mandiri menggandeng Bank Sampah (BS) Mekar Sari yang terletak di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Pengurus BS Mekar Sari merupakan kelompok wanita tani (KWT) Kenanga yang terdiri dari 5 anggota pengurus, yakni Djuraida sebagai ketua, Rosmita sebagai sekretaris, Iramiyati sebagai bendahara, beserta Marwah dan Eva Zulfah sebagai anggota.

Djuraida menuturkan, BS Mekar Sari telah menunjukkan perkembangan pesat selama mengikuti pendampingan dari program Mandiri Pilah Sampah.

“Terlihat dari nasabahnya yang meningkat dua kali lipat dengan rutinitas penimbangan sampah dua kali setiap bulan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih karena telah dilibatkan inovasi dalam berbagai aksi berkelanjutan. Menurutnya, peran aktif Bank Mandiri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi inspirasi dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

BS Mekar Sari bukan hanya berkontribusi dalam pengelolaan sampah di lingkungannya, tetapi juga menjadi contoh sukses di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2016, BS Mekar Sari mendapat kunjungan dari Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dari Kerajaan Belanda. Prestasi lainnya adalah terpilihnya BS Mekar Sari sebagai bank sampah terbaik di DKI Jakarta pada 2021.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah mendorong inisiatif lainnya untuk pengolahan limbah. Melalui prakarsa Mandiri Lingkar Hijau, Bank Mandiri bekerja sama dengan Bell Living Lab, perusahaan yang mengolah limbah cangkang biji kopi di Bandung, Jawa Barat.

Bank berlogo pita emas ini berharap, kerja sama ini dapat memberdayakan petani kopi di sekitar Bandung dengan memberikan pendapatan tambahan, serta membuka lapangan pekerjaan hijau (green jobs) kepada tenaga kerja baru. Selain itu, turut mengurangi emisi karbon dari industri kopi serta menghasilkan inovasi terbaru untuk industri fesyen.

Inisiatif pengolahan limbah ini juga merupakan bagian dari gerakan besar Mandiri Looping for Life yang memperlihatkan komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk membangun bisnis yang lebih berkelanjutan.

“Dukungan untuk inisiatif pemanfaatan limbah seperti ini adalah bagian dari cara Bank Mandiri mewujudkan visi menjadi Indonesia’s Sustainability Champion di Indonesia dan sejalan dengan semangat pilar ESG Bank Mandiri yaitu Sustainability Beyond Banking,” pungkas Ali.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

PT Garuda Indonesia (Persero) memberi penjelasan mengenai biaya tambahan untuk penumpang yang memilih kursi penerbangan.

Pihak Garuda Indonesia menjelaskan program ini merupakan promosional khusus untuk penumpang yang ingin merencanakan perjalanan lebih awal dengan memilih kursi penerbangan. Hal ini juga menjadi salah satu cara Garuda Indonesia untuk memenuhi preferensi masyarakat akan pilihan kursi penerbangan.

“Oleh karenanya, dengan preferensi yang semakin beragam dalam merencanakan pengalaman penerbangan, kami terus menghadirkan berbagai nilai tambah layanan penerbangan bagi Anda dalam merencanakan perjalanan bersama Garuda Indonesia. Nilai tambah tersebut yang kami hadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh jauh hari sebelum proses check-in dilakukan,” jelas Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Rencananya, program ini akan mulai diimplementasikan pada 26 Oktober 2024. Dengan program ini, para penumpang khususnya pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan untuk memilih kursi penerbangan yang lebih luas di bagian baris depan pesawat dan baris kursi darurat.

Walau begitu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih kursi reguler dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85 ribu sampai Rp 199 ribu. Irfan bilang, kesempatan untuk memilih kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih dapat dilakukan sebelum check-in.

“Dapat kami pastikan dengan diperkenalkan program ini, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung, yang dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan,” lanjut Irfan.

Pemilihan kursi penerbangan untuk member GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus dan penumpang dengan tiket Eco Comfort tidak dikenai biaya apapun.

“Adapun bagi para pengguna jasa kelas ekonomi yang tergabung ke dalam keanggotaan GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, maupun pemegang tiket kelas Eco Comfort dapat memilih kursi pilihan tanpa tambahan biaya apapun,” jelas Irfan.

Kuliah di luar negeri adalah impian banyak pelajar Indonesia. Namun, selain biaya kuliah yang perlu dipersiapkan, mengelola uang kiriman dari orang tua juga menjadi bagian penting dari pengalaman hidup di negara lain.

Bagi para pelajar internasional, menjaga keuangan tetap stabil adalah kunci untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan baik tanpa harus khawatir soal uang.

Dalam artikel ini, kami akan membahas cara-cara bijak mengelola uang kiriman orang tua selama kuliah di luar negeri, serta bagaimana solusi valas yang tepat dapat membantu mempermudah pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri secara cepat dan efisien.

Langkah pertama dalam mengelola uang kiriman dari orang tua adalah membuat anggaran bulanan yang rinci. Biaya hidup di luar negeri bisa bervariasi tergantung pada negara dan kota tempat Anda tinggal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengeluaran rutin Anda, seperti:

Dengan anggaran yang terstruktur, Anda dapat memastikan bahwa uang yang dikirim oleh orang tua cukup untuk menutupi semua kebutuhan bulanan tanpa berlebihan.

Pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika biaya transfernya mahal dan prosesnya memakan waktu lama. Untuk itu, sangat penting memilih solusi transfer yang cepat, murah, dan aman.

Aplikasi Livin' by Mandiri menawarkan solusi Transfer Valas yang dirancang khusus untuk mempermudah pengiriman uang antar negara. Dengan fitur ini, orang tua Anda bisa mengirim uang ke luar negeri secara real-time (untuk beberapa mata uang tertentu) dan layanan ini tersedia 24/7. Ini sangat membantu terutama ketika Anda membutuhkan uang dalam keadaan mendesak.

Yang lebih menarik lagi, Livin' by Mandiri menawarkan layanan transfer ke 17 mata uang asing tujuan, seperti US Dollar (USD), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), Singapore Dollar (SGD), dan British Pound Sterling (GBP). Livin' by Mandiri juga baru saja menambahkan 7 mata uang asing baru, yaitu Japanese Yen (JPY), Korean Won (KRW), Malaysian Ringgit (MYR), New Zealand Dollar (NZD), Swiss Franc (CHF), United Arab Emirates Dirham (AED), Vietnamese Dong (VND), dan Philippine Peso (PHP).

Selain pilihan mata uang lokal yang lengkap, Anda juga bisa mengirim USD ke seluruh dunia dengan mudah. Dengan banyaknya pilihan mata uang ini, Anda dapat menerima kiriman uang langsung dalam mata uang negara tempat Anda kuliah.

Sebagai pelajar internasional, situasi darurat bisa muncul kapan saja. Entah itu untuk keperluan medis, perbaikan alat, atau bahkan biaya tambahan untuk kegiatan akademis, memiliki tabungan darurat sangat penting. Usahakan untuk menyisihkan sebagian uang kiriman dari orang tua setiap bulan untuk tabungan darurat ini.

Dengan adanya dana cadangan, Anda bisa lebih tenang menghadapi keadaan tak terduga tanpa harus meminta tambahan uang secara mendadak dari orang tua. Pastikan untuk menyimpan tabungan ini di rekening yang mudah diakses, namun tetap tidak mengganggu anggaran utama Anda.

Banyak negara menawarkan diskon pelajar untuk transportasi, tempat makan, hingga belanja. Manfaatkan kartu pelajar internasional Anda untuk mendapatkan potongan harga di berbagai tempat. Beberapa aplikasi dan layanan keuangan juga sering memberikan promo atau penawaran khusus bagi pelajar.

Selain itu, banyak negara yang memberikan fasilitas khusus bagi pelajar internasional, seperti transportasi umum dengan tarif diskon. Manfaatkan kesempatan ini untuk menghemat biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.

Kuliah di luar negeri bisa sangat menggoda untuk sering berbelanja atau mencoba berbagai hal baru. Namun, penting untuk menghindari pengeluaran impulsif yang bisa menguras anggaran bulanan Anda. Tetap fokus pada kebutuhan utama, dan simpan pengeluaran untuk hal-hal yang memang penting atau telah direncanakan sebelumnya.

Ingat bahwa biaya hidup di beberapa negara bisa sangat mahal, terutama jika Anda tinggal di kota besar seperti Tokyo, London, atau New York. Bijaklah dalam mengelola uang kiriman agar tidak terjadi kekurangan di tengah bulan.

Beberapa negara memperbolehkan pelajar internasional untuk bekerja paruh waktu selama masa studi. Jika aturan negara tempat Anda kuliah mengizinkan, pekerjaan paruh waktu bisa menjadi cara yang baik untuk menambah pemasukan dan belajar mengelola waktu antara pekerjaan dan kuliah.

Namun, pastikan pekerjaan tersebut tidak mengganggu jadwal akademis Anda dan tetap mematuhi peraturan visa pelajar yang berlaku di negara tersebut.

Mengelola uang kiriman orang tua selama kuliah di luar negeri membutuhkan perencanaan yang matang dan disiplin dalam mengatur anggaran. Dengan membuat anggaran bulanan, menyimpan uang darurat, dan memilih solusi pasti valuta asing yang tepat seperti Livin' by Mandiri, Anda bisa memastikan keuangan tetap stabil selama masa studi.

Dengan fitur Transfer Valas yang cepat, murah, dan mudah, orang tua dapat mengirimkan uang kapan saja, sehingga Anda bisa fokus pada pendidikan tanpa khawatir tentang masalah keuangan.

Jika Anda sedang mempersiapkan kuliah di luar negeri, download aplikasi Livin' by Mandiri sekarang dan nikmati kemudahan transfer valas ke berbagai mata uang tujuan. Tersedia di Google Play Store dan App Store.

Sebanyak 62,07 persen atau 1.329 pembaca kumparan tak tertarik dengan skema KPR Rp 300 ribu per bulan selama 40 tahun untuk membeli rumah subsidi. Angka ini didapat dari polling kumparan yang diedarkan sejak 16 hingga 23 Oktober.

Sisanya, sebanyak 37,93 persen atau 812 orang tertarik untuk mengikuti program ini. Terdapat 2.141 pembaca kumparan yang menjadi responden dalam polling ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut berniat meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun. Anggota Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang, mengatakan masyarakat bisa KPR dengan cicilan Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen dan tenor 40 tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai usulan tenor rumah subsidi diperpanjang jadi 40 tahun memang bisa mempermudah masyarakat dari sisi nominal cicilan yang lebih murah.

“Bisa, bisa (mengecilkan nominal cicilan),” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR pada Kamis (10/10).

Usulan ini, kata dia, juga bisa menekan angka backlog alias jumlah orang yang belum punya rumah karena cicilan jadi ringan. Apalagi dipengaruhi inflasi tahunan yang terus bergerak.

Lead Financial Trainer QM Financial, Ligwina Hananto, mengatakan program cicilan rumah dengan tenor hingga 40 tahun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama adalah besaran cicilan bulanan yang bisa menjadi lebih rendah dengan periode panjang.

"Kelemahannya beban cicilan akan melekat pada sebuah keluarga untuk waktu yang lama. Padahal ada banyak hal yang dapat terjadi pada sebuah keluarga di periode 40 tahun ini," kata Ligwina kepada kumparan, Jumat (11/10).

Menurutnya, program cicilan rumah 40 tahun akan ada konsekuensinya. Jika usia awal mencicil di umur 25 tahun dengan mengambil tenor selama 40 tahun, maka cicilan tersebut akan selesai di usia 65 tahun. Sementara rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah antara 55-58 tahun.

Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia, Novan Amirudin, terpilih menjadi Komisaris CIMB Niaga yang baru.

Terpilihnya Novan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank CIMB Niaga Tbk. Novan terpilih menggantikan Dato’ Abdul Rahman Ahmad yang sebelumnya mengundurkan diri. Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga, Fransiska Oei, menyambut baik terpilihnya Novan sebagai komisaris.

“Kami mengucapkan selamat atas pengangkatan Novan Amirudin sebagai anggota Dewan Komisaris CIMB Niaga, guna memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kinerja Perusahaan dalam bertransformasi menjadi bank pilihan masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis seperti dikutip pada Jumat (25/10).

Novan bergabung dengan CIMB Group pada Juli 2022 sebagai Co-Chief Executive Officer di Group Wholesale Banking, dan menjabat sebagai CEO CIMB Investment Bank Berhad sejak Juni 2023 hingga Juni 2024.

Novan memiliki 20 tahun pengalaman di bidang perbankan dan konsultasi di Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Selama berada di CIMB Group, Novan juga tercatat telah menorehkan beberapa prestasi.

“Novan berhasil mengembalikan posisi CIMB sebagai Bank Investasi No. 1 di Malaysia berdasarkan pangsa pasar, dan memimpin masuknya kembali CIMB Group ke bisnis ekuitas publik, melalui akuisisi dan peluncuran kembali CIMB Securities,” tulis keterangan tersebut.

Selain itu, Novan tercatat pernah meniti karier selama 16 tahun di J.P. Morgan, dengan jabatan terakhir sebagai Head of Equity Capital Markets, Asia Tenggara dan Head of Investment Banking, Malaysia. Sebelum bergabung dengan J.P. Morgan, Novan bekerja di PricewaterhouseCoopers (PwC), dengan spesialisasi konsultasi Keuangan Korporat.

Berikut susunan Dewan Komisaris CIMB Niaga yang baru:

Presiden Komisaris: Didi Syafruddin Yahya

Wakil Presiden Komisaris (Independen): Glenn Muhammad Surya Yusuf

Komisaris Independen: Sri Widowati

Komisaris: Vera Handajani

Komisaris Independen: Farina J. Situmorang

Komisaris Independen: Dody Budi Waluyo

Komisaris: Novan Amirudin

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam penilaian ESG (Environmental, Social, and Governance) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama periode 29 Juli-30 Agustus 2024. Berdasarkan hasil penilaian, skor ESG yang diperoleh Telkom untuk tahun buku FY2023 mendapatkan predikat "Sangat Baik".

Hasil yang Telkom peroleh menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan penerapan ESG yang semakin diperkuat dengan pembentukan unit Sustainability pada awal 2024, serta penerbitan Sustainability Report dan Climate Risk Report 2023.

"Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk terus memperkuat praktik keberlanjutan di seluruh aspek dan entitas perusahaan. Dengan sinergi antara penerapan manajemen lingkungan, pengelolaan dampak sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik, Telkom semakin siap untuk menghadapi tantangan masa depan, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza.

Implementasi praktik ESG di TelkomGroup didasarkan pada tiga pilar utama, meliputi Right Environmental Approach, TelkomGroup menerapkan pendekatan dan manajemen lingkungan yang tepat untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan.

Selanjutnya Right People, TelkomGroup senantiasa memberikan dampak positif kepada semua manusia, mencakup karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir Right Governance, TelkomGroup menerapkan tata kelola keberlanjutan, mencakup memenuhi kepatuhan hukum dan peraturan, menjalankan etika bisnis dan antikorupsi, serta menjaga privasi dan keamanan data.

Exit meeting untuk penilaian berlangsung pada September 2024 lalu, yang juga menandai selesainya proses evaluasi tersebut. Turut hadir Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan BPKP Yunaedi, Koordinator Pengawasan Kawasan Industri dan Perumahan BPKP Joko Sutrisno selaku Ketua Tim Assessment, SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza, VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto, dan PGS SVP Risk Management Telkom Rini Fitriani.

BPKP sebagai lembaga pengawas yang berada di bawah Presiden Rl memainkan peranan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik dan perusahaan milik negara.

Dalam penilaian ESG ini, BPKP membantu Telkom mengidentifikasi peluang perbaikan di berbagai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mendorong perusahaan untuk terus maju dalam mencapai tujuan keberlanjutan penerapan ESG ini.

"Kami percaya bahwa penerapan ESG yang baik tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kami akan terus memperkuat inisiatif dan melakukan perbaikan dalam penerapan praktik keberlanjutan di setiap lini bisnis perusahaan," tambah VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menegaskan Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif dalam setiap forum internasional yang dihadiri. Hal ini diungkapkan Edi saat menanggapi pertanyaan terkait partisipasi Indonesia di forum BRICS dan potensi gangguan terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional lain seperti OECD.

BRICS merupakan kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok (China), dan Afrika Selatan (South Africa). Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

“Kalau diundang (forum BRICS) ya tetap harus hadir. Apa pun forumnya, kalau diundang Indonesia harus hadir,” kata Edi kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jumat (25/10).

Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam setiap forum tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.

"Visi Indonesia jelas, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bebas aktif. Bebas itu bukan berarti netral, bebas itu artinya kita bisa ada di pihak mana pun selama untuk kepentingan nasional, manfaatnya besar,” ungkapnya.

Edi menekankan, meskipun BRICS dan OECD sama-sama organisasi internasional, kedua forum tersebut memiliki peran yang berbeda.

"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan. Yang ada adalah diskusi, konsultasi," jelasnya.

Edi menjelaskan, BRICS memiliki sejarah yang berbeda dan kini berkembang dengan fokus yang lebih luas. Adapun, Indonesia sebelumnya pernah ditawari untuk bergabung dengan BRICS, tetapi memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai middle power.

"Kita posisinya seperti di G20, kita middle power, di tengah. Makanya kita menjaga supaya kita selalu bisa menjadi connectors, menjadi jembatan antara semua blok," tutur Edi.

Saat ditanya mengenai langkah BRICS yang fokus pada de-dolarisasi, Edi menegaskan bahwa Indonesia lebih berfokus pada efisiensi ekonomi.

"Kalau kita sebenarnya melihatnya adalah efficient economy. Bagaimana mencari selalu peluang-peluang yang membuat ekonomi kita efisien. Tidak kemudian hanya spesifik bicara politik untuk memihak ini, memihak itu,” tegasnya.

Edi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengembangkan transaksi dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) sebagai salah satu langkah efisiensi ekonomi.

"Tujuan utamanya lebih kepada efficient economy. Bukan masalah kita sensitif dengan sebuah currency,” kata Edi.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak ingin terbawa oleh manifesto tertentu yang bisa mengganggu keseimbangan dalam perekonomian nasional. "Kita ingin proses perdagangan, misalnya logistik cost kita murah, proses transportasi kita terjangkau, supaya semuanya menjadi lebih mudah,” imbuhnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah memetakan sumber bahan baku LPG, Propane (C3) dan Butane (C4), yang hingga saat ini masih minim ditemukan di dalam negeri.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan salah satu program sektor energi yang sudah dibahas di awal pemerintahan Prabowo-Gibran adalah hilirisasi LPG.

Dadan mengatakan, produksi LPG di dalam negeri setiap tahunnya sekitar 1,9 juta metrik ton, sementara konsumsinya mencapai lebih dari 8 juta metrik ton per tahun.

"Ada potensi C3 dan C4, propane butane, tinggal kita ambil dari gas alam. Memang ada produk LPG itu bisa juga bagian dari hasil kilang, jadi itu yang sekarang kita petakan, Pak Menteri sedang matangkan untuk hal tersebut," jelasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (25/10).

Dadan belum membeberkan lokasi yang sudah dibidik sebagai sumber C3 dan C4, serta seberapa besar potensinya yang ada dan akan terus dikembangkan di Indonesia.

Adapun total 1,9 juta metrik ton LPG setiap tahun yang diproduksi di dalam negeri, kata Dadan, sumber bahan bakunya baik itu dari produksi gas alam maupun hasil pengolahan di kilang.

"Itu adalah komponen LPG tapi juga bisa C3 dan C4 ini keluar dari kilang, itu yang 1,9 juta itu total produksi LPG dari gas alam plus gas LPG yang berasal dari kilang," jelas Dadan.

Sebelumnya, Bahlil menyebutkan Indonesia semakin bergantung pada impor migas terutama untuk memproduksi LPG. Dia memastikan akan ada stimulus untuk meningkatkan daya saing produksi migas di Indonesia.

Untuk hal tersebut, Bahlil meminta kepada Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, menyiapkan data untuk menindaklanjuti penurunan impor LPG.

"Saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan ke Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak C3 dan C4, di mana saja arahan pak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi segera kita bangun hilirisasi LPG," ujar Bahlil dalam sambutannya usai Sertijab, Senin (19/8).

Melalui hilirisasi LPG ini, Bahlil juga berharap agar daya saing produksi bahan baku LPG C3 (Propane) dan C4 (butane) di dalam negeri bisa lebih tinggi dari impor. Untuk itu, dia akan rapat kembali bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Bahlil mengatakan, selisih harga produksi bahan baku LPG di dalam negeri dengan impor bisa mencapai USD 50-60 per metrik ton, sehingga badan usaha lebih condong untuk mengimpor.

"Jadi nanti Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harganya sampai 50-60 dolar, itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak," pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di era Presiden Prabowo Subianto tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kondisi itu dinilai membuat posisi Kemenkeu lebih kuat.

“Dengan Kemenkeu yang secara langsung di bawah presiden maka Kemenkeu akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang,” kata Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Adinova mengatakan hal tersebut juga akan memudahkan Prabowo dalam mencapai berbagai program prioritas yang digagas selama masa kampanye. Kondisi itu juga secara tidak langsung mengurangi kekhawatiran terhadap disiplin fiskal.

“Kekhawatiran akan tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar agenda besar dari Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi,” jelas Adinova

Adinova juga melihat kembali terpilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan mendapat respons positif dari pasar. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan pasar akan terjaganya disiplin fiskal di era Prabowo.

“Dengan komposisi yang sama, maka pasar merespons bahwa disiplin fiskal paling tidak di era Pak Prabowo akan tetap terjaga. Jadi memang respon pasar melihat positif pada tim ekonomi ini,” tutur Adinova.

Meski begitu, sikap pasar juga perlu terus diperhatikan karena situasi ini bisa saja berubah jika ke depan ada beberapa program pemerintah yang berjalan kurang baik.

Pemerintah Indonesia resmi menyatakan ketertarikan untuk bergabung ke BRICS atau blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, Indonesia dipandang sudah cukup memiliki corong di dunia dengan menjadi anggota G20.

“Indonesia itu anggota G20 kok. Kita gak terlalu memerlukan satu platform baru untuk mempunyai penampilan ataupun mempunyai corong di tingkatan global. Kita sudah menjadi negara G20,” ungkap Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Yose bilang, memang ada empat negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang menyatakan ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Negara ASEAN lainnya adalah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun, Yose menganggap level Indonesia sudah berada di atas ketiga negara tersebut sehingga menjadi anggota G20 saja dinilai cukup.

“Berbeda dengan negara seperti Malaysia, seperti Vietnam, atau Thailand yang memang mereka tidak mempunyai corong, tidak mempunyai channel untuk di tingkatan global. Sehingga seharusnya untuk Indonesia kita cukup stick saja kepada G20 ini,” lanjut Yose.

Selain itu, Yose juga menyarankan Indonesia agar dapat membawa ASEAN menjadi anggota G20 sebagaimana posisi African Union atau Uni Afrika yang bergabung ke G20. Di dalam keanggotaan G20, Uni Eropa juga tercatat sebagai pihak yang menjadi bagian di dalamnya.

“Bahkan kalau perlu kita membawa ASEAN untuk menjadi salah satu anggota G20.Seperti African Union misalnya, Uni Afrika. Dan itu yang kita harus bisa coba kembangkan ke depan-depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan ketertarikan Indonesia untuk bergabung ke BRICS disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Unilever Indonesia terus mendorong agenda keberlanjutan yang berfokus pada empat hal, yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian. Dalam upaya kolektif menjaga iklim, Unilever Indonesia baru saja mendapatkan dua sertifikat dari Green Building Council (GBC): GREENSHIP Net Zero Ready dan GREENSHIP Existing Building tingkat Platinum.

Green Building Council (GBC) merupakan anggota dari World Green Building Council dengan tujuan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program sertifikasi seperti GREENSHIP.

Pencapaian ini merupakan apresiasi atas komitmen Unilever Indonesia dalam upaya mencapai emisi nol bersih. Penerapannya berupa penggunaan energi terbarukan hingga 8 persen dari kebutuhan energi listrik, serta pengurangan konsumsi listrik hingga 32 persen dari nilai dasar di Grha Unilever.

Penyerahan plakat sertifikasi dilakukan oleh Chairman GBC Indonesia, Iwan Prijanto, kepada Direktur Human Resources Unilever Indonesia, Willy Saelan, dalam seremoni di Grha Unilever, BSD City, Tangerang, pada Kamis (24/10).

Direktur Human Resources Unilever Indonesia, Willy Saelan menegaskan, pencapaian ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen perusahaan dalam hal keberlanjutan. Ke depannya, perusahaan akan terus mendukung target global Unilever mencapai Net Zero Emission pada 2039 melalui berbagai upaya.

“Dalam upaya kami untuk tetap menjadi yang terdepan dalam praktik keberlanjutan, kami konsisten mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk sertifikasi Net Zero Ready dari Green Building Council,” tambah Willy.

Unilever Indonesia juga mendapatkan sertifikasi dari GBC Indonesia di kategori GREENSHIP New Building tingkat platinum pada 2020. Grha Unilever, yang mulai dibangun pada 2015 dan diresmikan pada Juni 2017, telah dirancang dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi, menjadikannya salah satu contoh terdepan bangunan hijau di Indonesia.

Lalu pada 2024 ini, Unilever Indonesia mendapatkan sertifikasi GREENSHIP Existing Building tingkat Platinum dari GBC Indonesia—penghargaan tertinggi bagi bangunan yang memenuhi standar keberlanjutan operasional.

Sertifikasi tersebut menilai bangunan berdasarkan efisiensi energi yang signifikan, pengelolaan air, kualitas lingkungan dalam ruangan, hingga manajemen material.

Grha Unilever menawarkan fitur berkelanjutan seperti pengurangan konsumsi air hingga 32 persen, pengurangan konsumsi listrik hingga 32 persen, pengelolaan limbah yang komprehensif, dan pengelolaan kualitas udara dalam ruangan yang optimal. Menjadikannya tempat kerja yang nyaman dan ramah lingkungan.

Green Building Council Indonesia, Iwan Prijanto Chairman menyampaikan, proses sertifikasi Net Zero Ready mengevaluasi berbagai aspek. Termasuk konsumsi energi, bahan bangunan, dan integrasi energi terbarukan—memastikan bahwa properti bersertifikat dapat mencapai status net-zero dengan penyesuaian minimal di masa depan.

“Grha Unilever yang mendapatkan sertifikasi Net Zero Ready diharapkan menjadi inspirasi bagi dunia usaha untuk bersama-sama mencapai target nasional dan global dalam mengurangi dampak perubahan iklim, sejalan dengan permintaan pasar untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,” jelas Iwan.

Adanya sertifikasi Net Zero Ready ini memperkuat komitmen Unilever Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, serta mendukung Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan lestari.

“Kami terus menerapkan bisnis berkelanjutan sejalan dengan 4 fokus kami yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian. Kami percaya bahwa langkah-langkah ini tidak hanya mendukung tujuan Perusahaan menuju masa depan yang lebih hijau dan lestari, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Willy.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menilai target program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi kembali. Ia mengingatkan jangan sampai nantinya MBG terlalu membebani anggaran negara.

“Jadi kita harus coba cari cara-cara di mana free meal program ini, makan bergizi itu, itu diberikan kepada targeted audience juga. Ada semacam pemilihan-pemilihan agar supaya bisa dari sisi anggarannya menjadi lebih tidak terlalu memberatkan,” ungkap Yose dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Selain soal target yang harus dikaji ulang, Yose melihat perlu ada pengawasan yang maksimal dalam operasional program Makan Bergizi Gratis.

“Pertama dari sisi delivery-nya, dari sisi bagaimana ini bisa dijalankan operasionalnya. Dan jangan sampai kemudian terjadi kebocoran-kebocoran yang memang juga sudah disebutkan atau diwanti-wanti oleh Pak Presiden,” ujar Yose.

Yose melihat saat ini ruang fiskal yang dimiliki pemerintah sudah cukup sempit. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mengkaji ulang subsidi-subsidi yang ada.

Yose juga menyinggung soal subsidi energi yang telah memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 persen. Ia menegaskan perlu reformasi subsidi agar subsidi lebih terarah.

“Subsidi itu harus lebih terarah. Sehingga ada kemungkinan juga atau salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang saat ini memegang porsi sangat besar sekali di dalam APBN hingga sekitar 15 persen," tutur Yose.

"Dan reformasinya itu membuat subsidi-nya tadi menjadi lebih terarah dan juga mengenai sasaran. Sambil tentunya itu membuka juga fiscal space yang ada, yang tersedia,” tambahnya.