PT Pertamina Patra Niaga terus sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR code. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong upaya penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Kami terus gencarkan sosialisasi dan pendaftaran QR Code ini, apalagi sekarang verifikasi sudah lebih cepat paska-pemakaian AI (Artificial Intelligent)," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Heppy mengatakan hingga 1 Oktober 2024 kemarin setidaknya sudah ada 5.515.878 kendaraan yang terdaftar dan mendapat QR Code. QR Code ini melekat pada kendaraan sehingga satu kendaraan hanya memiliki satu QR Code sesuai dengan dokumen STNK yang dimiliki oleh setiap kendaraan.

"Bagi yang sudah punya QR Code kami ingatkan agar agar senantiasa dibawa saat melakukan pengisian, bisa dicetak disimpan di dompet atau disimpan fotonya di handphone," imbau Heppy.

"Terpenting kembali kami imbau agar QR code ini dijaga kerahasiaannya untuk menghindari disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.

Lebih lanjut Heppy menjelaskan, QR code di kendaraan yang sudah tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan (seperti Pertalite dan Solar) secara lebih baik dan transparan.

Menurutnya hal ini menjadi penting mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk penugasan tersebut, sehingga Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM Subsidi yang dimandatkan oleh Regulator (BPH Migas).

"Hingga saat ini lokasi yang difokuskan untuk program QR Pertalite ini adalah beberapa wilayah di Jawa, Madura, Bali atau 'JAMALI' dan beberapa wilayah di luar 'JAMALI' yaitu Kaltim, Kalut, Malut, Kepri, Gorontalo dan NTT," terang Heppy.

Di luar itu Heppy mengatakan pendaftaran QR Code untuk pembelian BBM subsidi ini masih terus di buka pada website https://subsiditepat.mypertamina.id dengan menyertakan kelengkapan dokumen berupa KTP, STNK dan foto kendaraan tampak samping yang terlihat jumlah roda dan plat nopol.

"Bagi pendaftar yang membutuhkan bantuan mendaftar, dapat mengunjungi SPBU terdekat untuk mendapatkan bantuan langsung dari petugas, Petugas di SPBU siap membantu menjelaskan dan memandu langkah-langkah pendaftaran agar masyarakat bisa mendapatkan QR code dengan lebih cepat dan tanpa hambatan," imbau Heppy.

Informasi seputar registrasi dan informasi terkait program subsidi tepat QR Pertalite, masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Sektor hulu minyak dan gas (migas) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. Selain itu, sektor hulu migas juga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam negara hingga pengembangan pelaku UMKM.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan pada semester I (Januari-Juni) 2024, sektor industri ini berhasil menyumbang sekitar Rp 114 triliun kepada negara, atau sekitar 30% dari total penerimaan negara.

Sedangkan untuk sumbangsih industri hulu migas terhadap UMKM tercatat mencapai Rp 33,2 triliun hingga akhir 2023 kemarin. Kemudian untuk pemberian manfaat untuk para pekerja sekitar Rp 22,9 triliun.

"Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, hingga 2023, kontribusi sektor ini terhadap UMKM secara langsung maupun tidak langsung mencapai sekitar Rp 33,2 triliun. Sementara manfaatnya terhadap tenaga kerja mencapai sekitar Rp 22,9 triliun," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).

"Kemudian, lebih dari 150.000 tenaga kerja langsung terlibat dalam industri ini, dengan 99% di antaranya merupakan tenaga kerja lokal. Hal ini menunjukkan komitmen industri hulu migas dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing," tambah Hudi.

Di luar itu, Hudi mengatakan sektor ini juga berhasil memberikan manfaat berganda (multiplier effect) yang terlihat dari penandatanganan 10 Gas Sale Agreement (GSA) di tahun ini dengan total nilai US$ 1.2 miliar atau setara dengan Rp 18,9 triliun.

Kemudian ada juga penandatanganan 8 Procurement Contract senilai US$ 428 juta atau setara Rp 6,4 triliun, yang tentunya hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja baru.

"Diharapkan, manfaat berganda ini dapat mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja, yang menjadi kunci dalam mempersiapkan Indonesia untuk bersaing di tingkat global," pungkasnya.

Simak Video: Bahlil Bakal Pangkas 300 Perizinan untuk Tingkatkan Investasi Hulu Migas

[Gambas:Video 20detik]

Dalam pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan tambang timah senilai Rp 271 triliun di pengadilan, terungkap bagaimana proses bisnis kerja sama antara PT Timah Tbk (TINS) dengan perusahaan smelter swasta.

Sejumlah saksi kembali dihadirkan dalam persidangan di antaranya adalah Beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon.

Dihadirkan pula Peter Cianata (Staf PT Fortuna Tunas Mulia), Suwito Gunawan (komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung), Robert Indarto (direktur utama PT SBS), Rosalina (general manager PT TIN), Achmad Albani (manajer operasional Tambang CV VIP), Hassan Tjie (direktur utama CV VIP), dan Kwang Yung alias Buyung (komisaris CV VIP).

Para saksi menjelaskan proses bisnis dalam kerja sama antara PT Timah dengan sejumlah smelter swasta dengan melakukan peleburan terhadap pasir timah yang dibeli atau diperoleh dari hasil penambangan rakyat yang dilakukan di wilayah Izin Usaha Perambangan (WIUP) milik PT Timah.

Beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon misalnya, menjelaskan kesediaannya menjalin kerja sama dengan PT Timah sebagai upaya membantu pemerintah yang kala itu tengah berupaya mendorong tingkat produktivitas timah nasional.

Pihaknya bersedia membeli pasir timah dari tambang rakyat adalah karena keterpanggilan dirinya untuk membantu para penambang rakyat yang menjadikan pertambangan timah sebagai mata pencahariannya. Ia justru sedih, sejak pengusutan kasus ini, perekonomian warga sekitar menjadi terganggu tanpa adanya solusi atas kelanjutan hidup mereka selama pengusutan kasus ini.

"Tambang rakyat tersebut menjadi mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung, dengan demikian dengan adanya pengungkapan kasus ini, perekonomian Bangka Belitung sangat terpuruk sehingga membuat angka perekonomiannya rendah dari semua provinsi di Indonesia," ungkap Aon.

Terkait kerja sama dengan PT Timah sendiri, ia membantah ada kongkalikong di balik kesepakatan kerja sama tersebut. Terpilihnya 5 smelter termasuk miliknya, adalah murni karena pinilaian PT Timah yang memandang smelter-smelter tersebut adalah yang paling siap di antara smelter lainnya.

"Lima smelter yang terpilih dari adanya 30 smelter lainnya karena pertimbangan PT Timah yang melihat kesiapan smelter yang memasuki kategori PT Timah, bukan karena kedekatan (antara pemilik/pengurus smelter dengan PT Timah)," beber dia.

Saksi lainnya, GM PT TIN, Rosalina mengakui memang sempat ada pertemuan dengan Harvey Moeis dengan beberapa pihak. Namun, saat itu hanya dibahas perihal penyesuaian harga beli timah oleh PT Timah.

"Pertemuan yang dihadiri oleh Reza Andriansyah (Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin) dan Harvey terjadi di pertengahan 2019 dengan topik bahasan penyesuaian harga," jelas dia.

RoslIina juga menjelaskan soal keterlibatan smelter swasta dalam proses peleburan timah yang kini diperkarakan. Menurutnya, pihak smelter swasta dilibatkan karena proses peleburan yang dilakukan lebih murah ketimbang proses peleburan yang dilakukan sendiri oleh PT Timah.

Ini dikarenakan, PT Timah menggunakan tanur listrik untuk meleburkan timah, sementara perusahaan Saksi Rosalina menggunakan tanur batu bara untuk proses peleburan.

"Karena tanur batubara pernah diganti menjadi tanur listrik, jadi biayanya membengkak," beber Rosalina.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada ekosistem baterai kendaraan listrik, Indonesia Battery Corporation (IBC) resmi bekerja sama dengan Nuode Investment CO., Ltd (Nuode) dan China Hualong International Construction Corporation (SINORON) ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Nuode merupakan salah satu produsen copper foil terbesar di dunia. Kerja sama ini merupakan inisiatif strategis IBC dalam mendorong program hilirisasi tembaga, terutama dalam hal penggunaan katoda tembaga sebagai bahan baku dari Lembaran Tembaga (Copper Foil) untuk anoda baterai dan PCB elektronik.

Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia (IBC), Toto Nugroho mengatakan, pihaknya sangat mendukung inisiatif ini. Rencana kerja sama ini merupakan upaya IBC dalam mengembangkan ekosistem new energy materials untuk baterai melalui copper foil.

"Copper foil merupakan salah satu komponen penting dalam anoda baterai. Diharapkan bahan baku dari copper foil, yaitu katoda tembaga dapat disuplai oleh smelter PT Freeport Indonesia yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Rl pada tanggal 23 September 2024," kata Toto, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT Industri Baterai Indonesia Jeffrie N. Korompis mengatakan, rencana kerja sama IBC dengan Nuode ini merupakan salah satu strategi onshoring IBC untuk mengembangkan eksosistem baterai nasional.

"Sehingga, Indonesia bisa menjadi production hub untuk industri baterai global, yang dapat mensuplai produk baterai maupun komponen baterai ke EU, US, dan Asia," ujar Jeffrie.

Adapun lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi antara lain studi bersama terkait dengan potensi pasar dari Copper Foil untuk Baterai Lithium-ion dan PCB, penjajakan pasokan Katoda Tembaga dan Asam Sulfat, serta penjajakan rencana investasi pembentukan JV Copper Foil Untuk Baterai dan Elektronik PCB.

Chairman dari Nuode, Chen Lizhi, menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi pusat pengembangan pasar Nuode di kawasan ASEAN, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya mineral Indonesia, yaitu tembaga.

"Kami sangat senang menjadi bagian dari upaya IBC untuk mengembangkan ekosistem new energy materials untuk baterai," kata dia.

Sementara itu, Direktur Komersial SINORON, Chris Chan menyampaikan, proyek copper foil ini adalah upaya berkelanjutan dari Konsorsium Fulcrum untuk membawa perusahaan-perusahaan terkemuka dari Tiongkok ke Indonesia guna mendukung IBC dalam mengembangkan new energy materials melalui ekosistem terintegrasi baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.

Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk bersama Anak Perusahaan yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) siap mendukung pemanfaatan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang Tahap II (Pipa Cisem Tahap II) yang diresmikan pembangunannya oleh Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia.

Proyek Cisem Tahap II akan melengkapi Cisem Tahap I yang selesai dibangun pada tahun 2023 dan sudah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal serta Kawasan Industri Terpadu Batang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan Pipa Cisem II merupakan upaya akselerasi pemerintah dalam menarik investasi terutama di KIT Batang. Menurutnya, salah satu master plan yang dirancang adalah bagaimana menjadikan kawasan ini menjadi keunggulan yang komparatif dibanding kawasan industri lain. Diantaranya adalah dengan jalan tol, infrastruktur harus dibangun salah satu di dalamnya adalah infrastruktur gas untuk bahan bakar.

"Cisem I dan Cisem II semacam jalan toll, toll versi gas," ujar Bahlil, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2024).

Pipa Cisem II, lanjut Bahlil, merupakan bentuk kolaborasi pemerintah, BUMN dan swasta. Ia berharap setelah pengelelasan ini nanti akan dikelola oleh PGN.

"Proyek ini merupakan salah Proyek StrategIs nasoional ditetapkan oleh presiden Nomor 3 tahun 2016 dengan tujuan untuk mendukung penguatan infrastruktur energi nasional yang berkelanjutan serta menciptakan efisiensi dalam distribusi gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Plt Dirjen Migas Dadan Kusdiana.

Sumber gas proyek Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Long Term Plan (LTP) yang berasal dari potensi seluruh WK yang ada di wilayah Jawa Timur (WK Agung dan WK Bulu). Sedangkan untuk penerima manfaat dari pembangunan proyek Cisem II antara lain Kilang Cilacap, Kilang Balongan, berbagai industri di wilayah Jawa Barat, Jargas rumah tangga, serta tambahan kebutuhan dari Pupuk Kujang.

"PGN dan Pertagas sebagai bagian dari Holding Migas Pertamina siap untuk mendukung pemanfaatan Pipa Cisem II. Tersambungnya Pipa Cisem I dengan Pipa Cisem II nantinya memberikan benefit yang besar terhadap pemenuhan gas bumi," ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

"Seperti yang cita-citakan oleh pemerintah, kami siap dalam hal pengelolaan, distribusi dan monetisasi gas bumi agar dapat menarik investor dan menumbuhkan perekonomian," sambungnya.

Arief menambahkan PGN juga akan memiliki fleksibilitas penyaluran gas bumi khususnya dari Jawa Timur menuju pusat-pusat pasar baik yang berada di Jawa Tengah maupun Jawa Bagian Barat. PGN siap melakukan pengelolaan operasi dalam rangka menyediakan kepastian pasokan bagi market baik rumah tangga, usaha kecil, komersial industri sehingga perekonomian akan tumbuh seperti yang ditargetkan oleh pemerintah.

Salah satu rencana optimalisasi pemanfaatan Pipa Transmisi Cisem II yaitu rencana gasifikasi kilang Refinery Unit IV Cilacap (RU IV Cilacap) dan sejalan dengan integrasi pipa transmisi gas bumi di Pulau Jawa. PGN akan membangun infrastruktur distribusi gas yaitu Pipa Tegal-Cilacap.

Pipa ini juga direncanakan untuk memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi di Pulau Jawa sisi selatan maupun pelanggan potensial yang berada di sepanjang jalur pipa, sehingga pemanfaatan gas bumi akan meningkat.

Proyek Pipa Tegal-Cilacap dijadwalkan dimulai pada tahun 2025 dan commissioning pada Triwulan 3 2026 dengan colume yang dialirkan menuju R IV Cilacap sebesar 51 MMSCFD. Progress saat ini, PGN dan PT Kilang Pertamina internasional (KPI) telah menandatangani Heads of Agreement (HOA) tentang jual beli gas bumi untuk Kilang RU IV Cilacap.

Saat ini, sedang dalam penyusunan perjanjian komersial antara PGN dan KPI, pelaksanaan FEED dan pengurusan perizinan.

"Pertagas siap menjalankan mandate pengelolaan Pipa Cisem II untuk mengamankan kehandalan operasi dari sisi transmisi, melanjutkan pemanfaatan operasi seperti halnya yang telah terwujud pada Pipa Cisem I. Portofolio yang dimiliki akan dikerahkan agar penyediaan gas yang diangkut maupun disalurkan melalui Pipa Cisem II lebih sustain ke depannya," ujar Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso.

Sebagai informasi, first welding atau pengelasan pertama proyek Pipa Cisem II turut dihadiri oleh Plt Dirjen Migas Dadan Kusdiana, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Dirjen Perencanaan dan Pembangunan Infrastrktur Migas KESDM Laode Sulaeman, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta, Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso. Selain itu, juga dihadiri oleh Direktur Utama KIT Batang, jajaran konsorsium KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung beserta jajaran lainnya yang terlibat dalam proyek Pipa Cisem II.

Sidang kasus korupsi pengelolaan timah kembali mengungkap beberapa fakta salah satunya terkait kerja sama pabrik smelter dengan PT Timah.

Beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Tamron alias Aon yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan timah ini dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sejak tahun 2018, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak tahun 2017.

Dalam kesempatan itu, Aon menjelaskan bagaimana dua CV yang terafiliasi dengan dirinya bisa menjalin kerja sama sebagai mitra PT Timah dalam melakukan aktivitas peleburan timah dari pertambangan rakyat. Ia membantah hal itu disebut sebagai buah dari faktor kedekatan.

"Bahwa pada 2018-2022 CV VIP ada kontrak kerja sama dengan PT Timah. Selama masa itu CV VIP melakukan pembelian pasir timah dari WIUP PT Timah," ungkap dia dalam persidangan, dikutip Selasa (1/10/2024).

Kesediaannya menjalin kerja sama dengan PT Timah sebagai upaya membantu pemerintah yang kala itu tengah berupaya mendorong tingkat produktivitas timah nasional.

Selain itu, ia menerangkan juga bahwa pihaknya bersedia membeli pasir timah dari tambang rakyat adalah karena keterpanggilan dirinya untuk membantu para penambang rakyat yang menjadikan pertambangan timah sebagai mata pencahariannya.

"Saksi menjelaskan tambang rakyat tersebut menjadi mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung, dengan demikian dengan adanya pengungkapan kasus ini, perekonomian Bangka Belitung sangat terpuruk sehingga membuat angka perekonomiannya rendah dari semua provinsi di Indonesia," ungkap Aon.

Dalam keterangannya di hadapan Hakim, Tamron juga menjelaskan soal penyerahan dana CSR kepada Harvey Moeis melalui perusahaan jasa penukaran uang atau money changer milik Helena. Menurutnya, dana CSR itu ia serahkan atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat.

"Kami diminta HM untuk membantu menyumbang biaya CSR dan secara sukarela angkanya US$ 500/ton. Pembayaran dilakukan setelah pengiriman balok (setelah penglogaman), setelah itu berat tonase dikali biaya CSR, lalu hasilnya diberikan kepada Harvey Moeis untuk membantu masyarakat," jelasnya.

Ia menjelaskan dirinya tidak pernah menyebut adanya setoran senilai USD 8.718.500 atau sekitar Rp 122.059.000.000 (Rp 122 miliar). Ia hanya menyampaikan kepada penyidik bahwa dana CSR yang ia serahkan ke Harvey Moeis sebesar US$ 500/Ton.

"Penyidik menyimpulkan secara sepihak nilai dana CSR yang dikirim oleh PT VIP yaitu dengan mengkalikan nilai tonase dari PT VIP dengan US$ 500/ton sehingga munculah nominal dana CSR dari PT VIP adalah sebesar USD 8 juta yang dituangkan di dalam BAP," tuturnya lagi.

Tentang perkenalannya dengan Helena Lim, Aon secara tegas menerangkan bahwa mereka sudah lama kenal dan ia kerap menggunakan jasa Money Changer milik Helena. Ia membantah baru berkenalan dengan Helena sejak kerja sama terkait pertambangan timah yang kini kasusnya menyeret Harvey Moeis.

"Saya mengenal Helena dan usaha money changernya yakni QSE sejak lama sebelum adanya perjanjian sewa menyewa smelter, dan penggunaan jasa penukaran melalui QSE untuk pengumpulan dana CSR dilakukan bukan atas dasar dikenalkan oleh Harvey dan disarankan untuk menggunakan money changernya karena saksi sudah menggunakan QSE sebelum adanya perjanjian kerjasama," katanya.

Resmi ditutup, acara Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 memberi berkah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina yang ikut dalam Pertamina Energizing You Festival. Selama tiga hari berjualan, 27-29 September 2024, total omzet transaksi UMKM hampir mencapai Rp 1,1 milyar.

Omzet penjualan meroket hingga 56% dibandingkan omzet tahun lalu di gelaran serupa yang mencatatkan transaksi Rp 689 juta.

Vice President Corporate Communication Pertamina PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, tahun ini, persiapan pameran UMKM dalam ajang balap International lebih matang. Diawali dari kurasi produk UMKM sesuai dengan kebutuhan penonton, serta produk khas Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencuri perhatian pengunjung.

"Selain produknya yang memang diperlukan pengunjung, pada tahun ini area UMKM berada di lokasi yang sama dengan area panggung hiburan. Area Pertamina Energizing You Festival ini menjadi one stop solution untuk mempermudah para pengunjung," jelas Fadjar.

Fadjar menambahkan, salah satu keunikan UMKM Pertamina adalah konsep keberlanjutan lingkungan, yang memang menjadi fokus Pertamina. Seperti UMKM Good Craft, yang mengelola limbah pelepah kelapa menjadi berbagai produk kerajinan kreatif.

Pemilik Good Craft, Gilang Putra menambahkan bahwa produk kerajinannya dari pelepah kelapa sering diorder sebagai souvenir dari berbagai instansi, usaha interior, dan juga pembeli retail.

"Bagi UMKM kerajinan, produk pelepah diminati konsumen menjadi kebanggan tersendiri, karena konsep go green yang kami dapat dari pelatihan Pertamina UMK Academy bisa menjadi salah satu produk unggulan," katanya.

Gilang juga mengungkapan rasa bangganya atas apresiasi dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, saat menerima karya lukisan wajah yang dibuat dari pelepah kelapa dari Good Craft.

Tak hanya kerajinan, berbagai panganan dan minuman laris diburu pengunjung Pertamina Energizing You Festival. Produk kue merek Nutsafir milik Sayuk salah satunya. Nutsafir memproduksi makanan berbahan dasar kacang yang mudah dinikmati di sela kegiatan menonton balap motor ini.

Produk kue Nutsafir sering dipesan untuk kebutuhan berbagai hotel di Lombok. UMKM yang telah menjadi Mitra Binaan Pertamina sejak tahun 2022 ini juga seringkali ikut dalam berbagai acara Pertamina.

"Pada acara Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 ini, saya memanfaatkan momentum untuk mengenalkan produk kue kacang Nutsafir ke pengunjung dari luar NTB, serta produk lainnya sebagai oleh-oleh khas dari Lombok," tambahnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Kelompok masyarakat dan individu yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan Judicial Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut mereka aturan ini memiliki cacat hukum hingga berpotensi merusak lingkungan hidup.

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah Pusat, Wahyu Agung Perdana, berpendapat pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Selain itu, pemberian izin tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Secara substansi juga banyak beberapa catatan dalam PP ini karena satu tentu bertentangan dengan rencana panjang kita soal transisi energi. Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup, bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada ormas keagamaan," terang Wahyu di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

"Kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik. Kalau kita lihat Undang-Undang Ormas sebagai salah satu batu uji kami selain Undang-Undang Minerba, tidak dikenal kemudian tujuan dalam konteks ekonominya pertambangan. Justru muncul tujuan ormas dalam Undang-Undang Ormas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup," sambungnya.

Selain cacat secara hukum menurut para pemohon aturan izin tambang untuk ormas keagamaan ini dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup hingga masyarakat sekitar. Selain itu PP ini juga dinilai dapat memperlambat upaya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk transisi menuju energi bersih.

Sementara itu pihak lain yang mengajukan permohonan Judicial Review, Arma Yanti Sanusi selaku perwakilan dari Solidaritas Perempuan mengklaim aktivitas tambang di berbagai daerah terbukti memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat khususnya perempuan.

"Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan, setidaknya aktivitas tambang yang terjadi di Morowali, aktivitas nikel, kemudian yang terjadi di Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga yang terjadi pada tambang batu andesit di Wadas, memberikan dampak yang sangat negatif terhadap perempuan," kata Arma.

Menurutnya salah satu dampak terburuk dari aktivitas pertambangan yang kini juga diberikan kepada ormas keagamaan adalah limbah yang dihasilkan. Arma mengklaim limbah hasil tambang ini bisa mengancam kesehatan reproduksi banyak perempuan hingga meningkatkan pengidap infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di daerah tersebut.

"Di Morowali misalnya, kita melihat bagaimana kemudian perempuan di sana, tidak hanya sumber penghidupannya yang kemudian diputus, tetapi juga ada ancaman kesehatan reproduksi akibat dari limbah-limbah tambang. Dan juga bicara bagaimana kemudian perempuan dan anak-anak hampir 80% mengidap ISPA," terangnya.

Lebih lanjut alasan-alasan pengajuan Judicial Review ini ditegaskan kembali oleh perwakilan Kuasa Hukum Para Pemohon, M Raziv Barokah. Ia mengatakan PP ini cacat hukum karena dalam UU Minerba, pihak-pihak yang berhak mendapat prioritas izin tambang hanya perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga salah jika izin ini diberikan kepada ormas keagamaan.

"PP ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hukum lebih tinggi posisinya diatas PP. Bahwa undang-undang Minerba itu mengatur bahwa salah satu pihak yang diberikan prioritas dalam rangka pertambangan itu hanya satu, yaitu BUMN. Dan pasal itu tidak lahir serta-merta, tapi lahir berdasarkan penafsiran mahkamah konstitusi yang panjang," terangnya.

Kemudian penetapan PP ini dinilai juga berpotensi besar memicu konflik horizontal antara masyarakat adat sekitar tambang dengan ormas terkait.

Selain itu menurutnya sangat tidak tepat jika izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan yang secara kelembagaan bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan dan jauh dari nilai-nilai bisnis.

"Sekarang ormas keagamaan, bukan tidak mungkin, nanti juga akan dilakukan kepada ormas kepemudaan misalnya, ormas profesi, ormas industri dan lain sebagainya. Sehingga akan mendorong hasrat yang semakin berlebih dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah-wilayah di Indonesia," tegasnya.

Simak Video: Mereka yang Menolak dan Mendukung Ormas Agama Kelola Tambang

[Gambas:Video 20detik]

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang secara mendaftarkan permohonan Judicial Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah, Wahyu Agung Perdana, mengatakan gugatan ini diajukan oleh sejumlah lembaga dan individu karena dianggap cacat secara hukum dan berpotensi menjadi sarana transaksi politik.

"Secara umum, gugatan ini merupakan bagian dari iktikad baik kami untuk kemudian melakukan upaya korektif terhadap PP 25/2024. Secara konstitusi hal ini tentu mengancam, baik itu terhadap lingkungan maupun sosial," katanya di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Dalam hal ini menurutnya pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi masyarakat dalam UU Nomor 17 Tahun 2013.

"Secara substansi juga banyak beberapa catatan dalam PP ini karena satu tentu bertentangan dengan rencana panjang kita soal transisi energi. Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup, bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada ormas keagamaan," terang Wahyu.

"Kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik. Kalau kita lihat Undang-Undang Ormas sebagai salah satu batu uji kami selain Undang-Undang Minerba, tidak dikenal kemudian tujuan dalam konteks ekonominya pertambangan. Justru muncul tujuan ormas dalam Undang-Undang Ormas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup," sambungnya.

Selain cacat secara hukum, menurut para pemohon aturan izin tambang untuk ormas keagamaan ini dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup hingga masyarakat sekitar. Selain itu PP ini juga dinilai dapat memperlambat proses pensiun dini banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk transisi menuju energi bersih.

"Yang saat ini berjalan tentu juga sudah punya catatan PR. Ada dampak terhadap sosial, ada dampak terhadap perempuan, ada dampak terhadap lingkungan hidup, bahkan dalam konteks ekonomi menunjukkan sebenarnya pada banyak studi, angka peningkatan ekonomi itu justru tidak signifikan pada wilayah-wilayah tambang," jelas Wahyu.

"Dalam jangka panjang justru negara sedang menyiapkan pensiun dini terhadap PLTU. Kalau kemudian itu diberikan terhadap organisasi masyarakat keagamaan, justru akan jadi langkah balik," tambahnya.

Sebagai informasi, gugatan Judicial Review ini dilakukan oleh 18 pemohon yang terdiri dari 6 kelembagaan dan 12 perorangan sebagai berikut:

- Lembaga Naladwipa Instutute for Social and Cultural Studies.
- Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional.
- Perserikatan Solidaritas Perempuan.
- Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah.
- Trend Asia.
- Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional.
- Asman Aziz - Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Timur.
- Buyung Marajo - Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja-30 (FH Pokja 30).
- Dwi Putra Kurniawan - Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan.
- Inayah Wahid - Warga Masyarakat yang Peduli dengan Lingkungan Hidup.
- Kisworo Dwi Cahyono - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan.
- Mareta Sari - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur.
- Masduki - Pengajar Universitas Islam Indonesia dan Inisiator Forum Cik Di Tiro
- Rika Iffati Farihah Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sanaullaili - Anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Siti Maemunah - Anggota Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Nasional.
- Trigus Dodik Susilo - Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur.
- Wahyu Agung Perdana - Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Simak Video: Mereka yang Menolak dan Mendukung Ormas Agama Kelola Tambang

[Gambas:Video 20detik]

Inggris menjadi negara G7 pertama yang mengakhiri era produksi listrik dari batu bara. Hal ini seiring penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terakhirnya pada Senin (30/9/2024).

PLTU Ratcliffe-on-Soar di Nottinghamshire akan berhenti beroperasi setelah memberi pasokan listrik ke Inggris selama 57 tahun. Langkah ini akan mengakhiri 142 tahun penggunaan batu bara di Inggris.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (1/10/2024), Inggris telah mengumumkan rencana untuk untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara hamper satu dekade lalu.

Langkah penghentian operasi PLTU batu bara ini sebelumnya telah didahului dengan serangkaian pengetatan aturan ramah lingkungan untuk mengurangi jam operasional pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Penutupan di Ratcliffe hari ini menandai berakhirnya sebuah era dan para pekerja batubara dapat berbangga atas pekerjaan mereka yang menggerakkan negara kita selama lebih dari 140 tahun," kata Menteri Energi Michael Shanks.

PLTU Ratcliffe-on-Soar pernah mempekerjakan 3.000 insinyur. Namun jumlah tenaga kerjanya telah menurun seiring dengan produksi listrik yang dihasilkan selama beberapa tahun terakhir.

Tenaga batu bara mencakup 80% kebutuhan listrik di Inggris pada awal tahun 1980-an, dan 40% pada tahun 2012. Jumlah kebutuhannya pun terus berkurang dalam beberapa dekade terakhir karena pajak karbon yang mahal dan munculnya energi terbarukan yang lebih murah.

"Ini adalah babak terakhir dari transisi yang sangat cepat dari negara yang memulai revolusi industri," kata Direktur Pelaksana lembaga pemikir energi global Ember, Phil MacDonald.

Berdasarkan laporan Ember, pembangkit listrik tenaga batu bara telah digunakan di antara negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sejak mencapai puncaknya pada tahun 2007.

Tenaga batu bara mencakup 17% listrik yang dihasilkan oleh negara-negara OECD pada tahun lalu. Namun 27 dari 38 negara anggota telah berjanji untuk bebas batu bara pada akhir dekade ini.

Penghentian operasi pembangkit listrik ini sebelumnya telah diumumkan pada 2021 silam. Namun pemilik Ratcliffe, perusahaan energi Jerman Uniper, mengatakan akan tetap menjalankan operasinya selama krisis gas Eropa yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan perjanjian dengan pemerintah.

Uniper telah bekerja dengan serikat pekerja untuk membantu banyak insinyur mendapatkan pekerjaan baru di pembangkit listrik lain, serta pelatihan di sektor lainnya. Seiring dengan proses penghentian operasi ini, lebih dari 100 orang insinyur diperkirakan akan tetap berada di pabrik untuk melakukan dekomisioning selama dua tahun ke depan.

"Bagi saya, Ratcliffe lebih dari sekadar pembangkit listrik. Ia telah menjadi pilar keamanan energi Inggris selama beberapa dekade. Dibangun pada masa ketika batu bara menjadi tulang punggung kemajuan industri, Ratcliffe memberi listrik pada lebih dari 2 juta rumah dan bisnis setara dengan seluruh wilayah East Midlands," kata CEO Uniper Michael Lewis.

PT Pertamina International Shipping (PIS) siap memanfaatkan momentum kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu hub utama perdagangan LNG dunia. Selain posisi yang strategis sebagai poros maritim dunia, beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia juga berencana meningkatkan produksi LNG mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Dalam forum Gastech 2024, Amerika Serikat, Direktur Tanker Minyak Mentah dan Minyak Bumi PIS Brilian Perdana menyampaikan kebutuhan LNG dunia akan terus meningkat sekitar 5% per tahun dan akan mencapai 666 mtpa (million tonnes per annum) pada 2033. Guna memenuhi permintaan tersebut, diperkirakan butuh 100 kapal baru dalam 9 tahun mendatang.

"Itu sebabnya kami berusaha meremajakan usia armada kami. Pada saat bersamaan, kami juga terbuka dan berusaha mengadopsi teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan. Baik dari segi efisiensi maupun konsumsi untuk memenuhi tingginya kebutuhan tersebut," ungkap Brilian dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Ia menjelaskan LNG sudah terbukti dapat menjadi sumber energi alternatif dengan emisi yang lebih rendah dari sumber energi lain. Apalagi komoditas ini juga memiliki peranan penting dalam mendukung transisi energi.

Mengantisipasi hal tersebut, PIS bersiap memasuki pasar LNG dengan memiliki kapal pengangkut LNG. Menurutnya, kapasitas dan portofolio PIS sebagai perusahaan maritim logistik di pasar internasional menjadi modal kuat untuk berkontribusi dalam upaya penyediaan energi yang ramah lingkungan ini.

Tidak hanya menyiapkan armada tanker, kata Brilian, PIS juga terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas pelaut Indonesia untuk bisa bersaing di kancah global.

"Saat ini 60% pelaut di dunia disumbang dari Filipina dan Indonesia. Jadi dari sisi populasi, kita telah memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan kapasitas para pelautnya," sambungnya.

Sementara itu, Director Deputy Head Drewry Maritime Services Asia Pte Ltd, Jayendu Krishna mengungkapkan Kawasan Asia Tenggara mencatat pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya yakni lebih dari 4%. Dari pertumbuhan tersebut, Asia Tenggara mencatat jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 3,4 triliun.

"Tentunya, ada harapan pertumbuhan yang sangat baik untuk kawasan ini dan kami mengharapkan pertumbuhan di atas 4% untuk seluruh Asia Tenggara," kata Krishna.

Dengan pencapaian itu, lanjutnya, PDB Asia Tenggara dapat menjadi yang terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, China, Jepang, dan Jerman. Krishna menilai kesempatan bagi PIS untuk berada di garis depan sektor energi bersih sangat terbuka lebar.

Ia mengatakan PIS memiliki armada yang besar dan maju, sementara banyak perusahaan pemilik kapal lainnya di Asia Tenggara masih relatif kecil dan kurang dilengkapi untuk memenuhi tujuan keberlanjutan.

"PIS memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam upaya dekarbonisasi. Menentukan cara yang tepat untuk mendekarbonisasi dan dampak target terhadap perubahan iklim adalah perhatian paling mendesak di industri saat ini," pungkasnya.

Bos Pertamina PIS Ungkap 4 Jurus Turunkan Emisi Karbon

Bos Pertamina PIS Ungkap 4 Jurus Turunkan Emisi Karbon

PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di sejumlah daerah mulai 1 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, harganya ada yang turun hingga Rp 1.250.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, Senin (30/9/2024), nampak penyesuaian harga Pertamax resmi dilakukan untuk SPBU-SPBU di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timru (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa provinsi di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Misalnya di Bali, harga Pertamax turun Rp 850, dari semula Rp 12.950 per liter menjadi cuma Rp 12.100 per liter. Lalu Pertamax Turbo turun Rp 1.225, dari Rp 14.475 menjadi Rp 13.250 per liter. Harga ini berlaku sama dengan di NTT dan NTB.

Lalu di Papua, harga Pertamax turun Rp 850 dari Rp 13.250 menjadi hanya Rp 12.400 per liter. Sedangkan harga Pertamax Turbo turun Rp 1.250, dari Rp 14.800 menjadi hanya Rp 13.550.

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara harga Pertalite tetap Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 September 2024, dari Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

Bali
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150
Solar Non Subsidi: Rp 12.600

Kalimantan Barat
Pertamax: Rp 13.250
Pertamax Turbo: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.400
Pertamina Dex: Rp 14.900

Kalimantan Tengah
Pertamax: Rp 13.250
Pertamax Turbo: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.400
Pertamina Dex: Rp 14.900

Kalimantan Selatan
Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 13.850
Dexlite: Rp 13.250
Pertamina Dex: Rp 13.750

Kalimantan Timur
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Kalimantan Utara
Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 13.850
Dexlite: Rp 13.250
Pertamina Dex: Rp 13.750

Sulawesi Utara
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Gorontalo
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Tengah
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Tenggara
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Selatan
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Barat
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Maluku
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Maluku Utara
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua
Pertamax Rp 12.400
Pertamax Turbo Rp 13.000
Dexlite Rp 13.450

Papua Barat
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000
Pertamina Dex Rp 13.450

Papua Selatan
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua Pegunungan
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua Tengah
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua Barat Daya
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000
Pertamina Dex Rp 13.450