Penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar hingga saat ini belum tepat sasaran. Diproyeksikan hanya 6% penerima subsidi BBM yang tepat sasaran, sedangkan 94% sisanya merupakan golongan mampu.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

"Jadi yang kena itu sebenarnya 6-7% (subsidi tepat sasaran), tapi yang kena (sisanya) itu orang-orang berada seperti saya, ya nggak fair dong saya disubsidi oleh pemerintah," kata Luhut, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Atas kondisi ini, pemerintah berencana untuk memperketat pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar agar tepat sasaran. Salah satu yang akan mendapat perhatian lebih adalah BBM subsidi untuk kendaraan roda empat.

"Bukan pengetatan, sekarang dengan tepat sasaran tadi. Dengan nomor mobilmu berapa, itu data di Pertamina di pompa bensin," ujarnya.

Luhut mengatakan, saat ini proses sosialisasi subsidi BBM tepat sasaran sudah mulai dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin. Setelah sosialisasi dilakukan, akan digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan langkah selanjutnya.

"Nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita apa, diputuskan oleh presiden," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait waktu pembatasan yang diwacanakan akan dimulai pada 1 Oktober mendatang, Luhut tak banyak bicara. Namun ia berharap demikian.

"Kita berharap itu (Oktober)," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan detail kebijakan terkait kriteria kendaraan yang bisa mendapatkan BBM subsidi, mulai dari jenis kendaraan hingga kapasitas mesin.

"Ada, sudah ada. Udah ada itu Pak Rachmat ya," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Kemenko Marves pada awal Agustus lalu, tercatat 80-95% penyaluran BBM bersubsidi belum tepat sasaran. Rinciannya, 95% Solar bersubsidi dinikmati oleh 60% masyarakat berpenghasilan teratas, sementara 80% volume bensin bersubsidi juga dinikmati oleh 60% masyarakat berpenghasilan teratas.

Simak juga Video: Daftar SPBU yang Sulap BBM Pertalite Jadi Pertamax

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan langkah pengetatan pembelian BBM subsidi akan segera diterapkan. Hal ini dilakukan dalam menjamin subsidi tepat sasaran.

Luhut mengatakan, proses sosialisasi sedang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

"Bukan pengetatan. Orang yang ndak berhak itu jadi ndak dapat. Gitu saja. Sedang disosialisasikan oleh Pak Rachmat," kata Luhut ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Luhut mengatakan, setelah sosialisasi dilakukan, akan digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat tersebut baru akan diputuskan menyangkut langkah pengetatan tersebut.

"Nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita apa, diputuskan oleh presiden," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait waktu pembatasan yang diwacanakan dimulai pada 1 Oktober, Luhut tak banyak bicara. Namun ia berharap demikian.

"Kita berharap itu (Oktober)," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan detail dari kebijakannya terkait kriteria kendaraan yang bisa mendapatkan BBM subsidi. Hal ini mulai dari jenis kendaraan hingga kapasitas mesin.

"Ada, sudah ada. Udah ada itu Pak Rachmat ya," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, Pemerintah berencana mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Oktober 2024. Rencana itu awalnya dilontarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nantinya, masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya mereka yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024) lalu.

Bahlil menjelaskan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen). Sementara, sebelumnya pemerintah menyatakan akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk memperketat penyaluran BBM subsidi.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.500 cc.

Lihat juga Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia telah menandatangani kesepakatan ekspor listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura sebesar 2 gigawatt (GW). Nilai kesepakatan dari kerja sama ekspor ini ditaksir mencapai puluhan miliar dolar atau kisaran ratusan triliun rupiah (kurs Rp 15.400).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, telah ditandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pihak Singapura terkait rencana ekspor ini.

"Lagi jalan, udah tanda tangan itu. Itu kan tadi dibilang 2, pertama 2 gigawatt ya. Nanti bisa aja berkembang," kata Luhut, ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Saat ditanya lebih lanjut terkait nilai investasinya, Luhut belum dapat merincikannya. Namun, ia memperkirakan investasi ini tembus hingga puluhan miliar dolar atau kisaran ratusan triliun rupiah.

"Oh itu berapa, dengan industrinya beberapa bisa beberapa puluh miliar dolar itu. Besar itu," ujarnya.

Menurut Luhut, tidak menutup kemungkinan jumlah energi yang diekspor bertambah seiring berjalannya waktu. Meski begitu ia memastikan, kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi dengan baik.

"Bisa, nanti tambah. Ya kita lihat lah itu yang paling baik. Kita juga harus lihat kebutuhan dalam negeri kan. Jangan semua kita ekspor. Nanti kita nggak punya," kata dia.

Dalam sesi paparannya di acara ISF, Luhut sempat menyinggung soal rencana kerja sama Indonesia dengan Singapura terkait ekspor energi hijau. Disebutkannya, ekspor ini salah satunya akan memanfaatkan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura, sekitar 2 gigawatt, mungkin bisa mencapai 3 gigawatt. Karena ada banyak potensi di sini, dan kita membangun industri panel surya kita sendiri," ujar Luhut, dalam paparannya.

Lihat juga Video: Huayou Tampilkan HPAL: Solusi Rendah Karbon dengan Konsumsi Listrik Efisien

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai tambahan informasi, rencana ekspor ini sempat disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.

Dalam kesempatan berbeda, Rachmat menjelaskan, telah ada beberapa perusahaan yang telah mendapatkan conditional approval, yang selanjutnya akan mendapatkan conditional license dari pemerintah Singapura. Ekspor akan dimulai antara tahun 2027 atau 2028.

"Jadi saat ini kita sudah ada beberapa perusahaan yang mendapatkan conditional approval, untuk itu nextstep-nya mendapatkan conditional license dari pemerintah Singapura," kata Rachmat di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

"Itu yang kami harapkan, kemudian sebenarnya masih ada beberapa perusahaan lagi yang lainnya yang saat ini juga lagi berupaya untuk mendapatkan conditional approval dari pemerintah Singapura," tambahnya.

Sedikit mundur ke belakang, pada 2023 silam Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Tan See Leng juga pernah membicarakan tentang rencana ekspor ini. Katanya, ada lima perusahaan yang bakal mengekspor listrik ke negaranya.

Secara kolektif, perusahaan-perusahaan tersebut bakal memiliki sekitar 11 gigawatt kapasitas panel surya dan 21 gigawatt penyimpanan energi baterai di Indonesia.

"Proyek-proyek ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga surya dan baterai terbesar di Indonesia dan akan melayani kebutuhan energi Indonesia dan Singapura," ungkap Tan See Leng dalam acara yang digelar di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).

Kemudian, ada juga dua perusahaan lain yang berpartisipasi mengekspor listrik ke Singapura, yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan juga PT Energi Baru TBS.

Sementara itu di pihak Singapura ada 5 perusahaan yang bakal ikut berpartisipasi dalam rencana impor listrik ini. Mulai dari Seraphim Solar System, LONGi Solar Technology, IDN Solar Tech, Sungrow Power Supply, dan Huawei Tech Investment.

Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Febriany Eddy pagi ini bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Perkembangan proyek-proyek yang digarap Vale menjadi salah satu yang banyak dibicarakan Febriany dengan Jokowi.

Dia mengatakan, Jokowi sempat mengaku terkesan dengan proyek smelter Pomalaa di Kolaka. Di sana Vale membangun smelter nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan kapasitas 120.000 ton per tahun.

Proyek yang menelan investasi Rp 66,18 triliun ini ditargetkan selesai pada 2026. Namun, Febriany menginginkan agar proyek ini segera selesai.

"Pemerintah juga sangat excited ya, bahwa kan ada project kita yang Pomalaa dengan Ford berharap bisa segera selesai," ujar Febriany ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Febriany mengatakan, proyek ini cukup unik, pasalnya perusahaan otomotif Ford yang merupakan perusahaan di sektor hilir ikut ambil bagian ke dalam industri hulu dan pemrosesan. Nantinya, Febriany menargetkan proyek yang satu ini dapat menambah kapasitas Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

"Ini suatu model unik karena ada automaker dari downstream masuk ke upstream, kita upstream masuk ke downstream. Jadi kita bersama-sama bangun supply chain ini, dan pemerintah menitikberatkan agar Indonesia memanfaatkan sumber daya nikel untuk EV ecosystem. Kita mau maju dan progresif dengan hal ini," ungkap Febriany.

Harga nikel sedang lesu belakangan ini. Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Febriany Eddy buka-bukaan dampak turunnya harga nikel ke perusahaan.

Menurutnya perusahaan memang tidak bisa mengontrol harga nikel. Naik turunnya harga nikel di luar kuasa perusahaan dan mengikuti kenyataan yang ada di pasar.

Nah, untuk meminimalisir dampak yang terjadi pada perusahaan, khususnya pada keuangan Vale, Febriany mengatakan pihaknya fokus untuk melakukan efisiensi produktivitas secara internal.

"Kita kan commodity company, pasti naik turun harga berpengaruh pada outcome kita, harga tidak bisa dikontrol, itu sudah realita. Jadi harga nikel juga fluktuatif yang kita selalu fokus dan konsisten efisiensi produktivitas kita karena biaya bisa kita kontrol, kalau harga tidak bisa," beber Febriany di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Berdasarkan data tradingeceonomics.com, harga nikel hari ini berada pada US$ 16.180 per ton, turun 282 poin atau turun 1,71%. Secara tahunan jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan September tahun lalu saat nikel berada di rentang US$ 19.720 per ton, atau turun sekitar 17,9%.

Febriany melanjutkan, pihaknya akan tetap mengontrol biaya secara lebih efisien untuk mengatasi lesunya harga nikel tanpa mengorbankan nilai penting keamanan pekerja dan komitmen menjaga lingkungan.

"Tapi tentu dalam mengontrol biaya kita tidak akan meninggalkan nilai penting seperti safety, harus nomor 1, komitmen lingkungan sosial karena itu sudah menjadi bagian dari standar kita bekerja," sebut Febriany.

Pihaknya berkomitmen untuk melakukan hilirisasi nikel. Hal ini diyakini dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan Vale di Indonesia.

"Saya rasa selama ini kan Vale itu teman-teman sudah tahu semua kita kan nggak pernah ekspor bijih mentah dan smelter kita pabriknya sudah dibangun sejak 1978, dan kita memang misi hilirisasi ini sudah bagian dari kita, ini sejalan dengan misi pemerintah juga," ujar Febriany.

Simak Video: Luhut Ragukan Intelektualitas Tom Lembong yang Sebut Harga Nikel Anjlok

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2014-2015, Sudirman Said melayat ke rumah duka mendiang Faisal Basri. Meninggalnya ekonom senior itu dinilai sebagai kehilangan besar, apalagi keduanya sudah saling kenal sebelum masa reformasi.

Sudirman bercerita mandat yang diberikan kepada Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun 2014, tim yang berperan memberantas mafia migas. Menurutnya berkat kredibilitas Faisal Basri, banyak sosok kompeten akhirnya bergabung ke dalam tim tersebut.

"Pada waktu saya jadi menteri kebetulan beliau bersedia menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikenal dengan tim pemberantasan mafia migas. Dan karena kredibilitas bang Faisal maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang ahli yang sign up, acung tangan bergabung dalam tim ini," katanya di rumah duka Faisal Basri di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Ia menyatakan tim tersebut sukses besar dan menghasilkan 12 rekomendasi di sektor migas. Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga ada di balik pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina yang menghasilkan efisiensi besar.

"Ada di upstream, downstream, ahli kilang, ahli hukum, ekonom, dan tim itu sukses besar karena 12 rekomendasi yang diberikan memang kita jalankan termasuk di antaranya membubarkan Petral yang menghasilkan efisiensi luar biasa bagi Pertamina," tutur Sudirman.

Ia menilai sosok Faisal Basri tidak pernah berhenti berjuang menyuarakan kebenaran sampai akhir hayat, dan memberikan pendidikan pada masyarakat. "Jadi kita doakan mudah-mudahan khusnul khotimah. Meninggalkan ilmu yang bermanfaat, amal jariyah dan juga putra-putri yang soleh dan solehah," imbuhnya.

Sudirman juga memuji sikap independensi Faisal Basri yang terus dijaga hingga akhir hayat. Menurutnya, memutuskan bergabung pada struktur negara perlu mematuhi tata krama sehingga tidak sebebas di luar pemerintahan.

Tetapi, bukan berarti juga dia tidak peduli pada kegiatan politik. Ia menyebut Faisal Basri merupakan salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, terus sempat maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk posisi-posisi yang elektif beliau punya perhatian dan minat. Tapi untuk yang ditunjuk kelihatannya sejak dulu diminta jadi apa pun, termasuk menjadi Dirjen Pajak, beliau tidak menerima tawaran-tawaran. Dan saya kira negeri ini perlu orang-orang seperti itu, yang terus menyuarakan hati nurani masyarakat dari posisi yang bebas," pungkasnya.

Simak Video: Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjangnya

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan komitmen energi hijau melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hingga 2040, akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik menjadi 62 gigawatt (GW).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2024). Acara ini digelar pada 5-6 September, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan agenda transisi energi dunia.

Menurut Luhut, target RUPTL energi baru terbarukan (EBT) 62 GW ini dua kali lipat dari listrik yang ada di Indonesia saat ini. Ia menilai, transisi energi merupakan suatu inisiatif penting dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Kamis (5/9/2024).

Indonesia telah menetapkan RUPTL PLN 2020-2030 sebesar 41 GW selama 10 tahun. Dengan demikian, targetnya akan bertambah 21 GW menjadi 62 GW hingga 2040.

"Inisiatif ini, tidak hanya melindungi lingkungan kita tetapi juga memberdayakan masyarakat kita dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera. Ini juga sangat penting, kita memiliki hak untuk melakukan ini," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya setiap negara memiliki titik awal yang berbeda, dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda, dan batasan tertentu pada karbonisasi. Oleh karena itu, ISF penting dalam meningkatkan kolaborasi antar berbagai stakeholder nasional maupun global.

"Forum ini mengingatkan kita bahwa kolaborasi, izinkan saya ulangi, kolaborasi sangat penting untuk agenda keberlanjutan kita," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Foto: Dok. ISF 2024

Luhut mengatakan, posisi Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peranan penting dalam mendukung aksi iklim global. Forum ini digelar untuk mendukung kebutuhan tersebut.

"Saya tersadar bahwa ekonomi yang sedang berkembang harus dimulai dengan menyusun narasi kita sendiri. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kisah-kisah unik untuk dibagikan dan peran penting dalam mendukung aksi Iklim Global, mengingat banyaknya kontribusi dari kita. Lebih masuk akal untuk membawa percakapan ini lebih dekat ke rumah. Menyelenggarakan dialog ini di Indonesia," ujar Luhut.

Sebagai tambahan informasi, pengembangan sektor ketenagalistrikan tercermin lewat dokumen RUPTL Hijau 2021-2030 PLN dengan total projek pembangkit sekitar 41 Giga Watt (GW). Terdapat di dalamnya 21 GW atau 52% proyek yang berasal dari pembangkit EBT.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu mengatakan, telah ada 12 GW proyek pembangkit yang telah selesai, sedangkan sisanya sebesar 18,7 GW proyek masih dalam tahap perencanaan.

"Pembangkit EBT yang dapat dikembangkan terdiri dari PLTA 7 GW, PLTS 4,4 GW, PLTP 2,2 GW dan sisanya 2,3 GW pembangkit EBT lainnya. "Total kebutuhan investasi diperlukan sebesar USD28 miliar," tutur Jisman, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Pemerintah dan PLN sedang membahas target pengembangan pembangkit EBT yang baru yang diperkirakan akan meningkat dari 21 GW di dalam RUPTL eksisting menjadi 33 GW di dalam Draft RUPTL yang baru sehingga meningkatkan bauran EBT dari 52% menjadi 76%.

Berdasarkan proyeksi normal, demand listrik saat ini akan meningkat sampai 72 GW pada 2033. Proyeksi tersebut mengalami peningkatan lewat penambahan demand baru yang signifikan dari Industri Smelter dan Data Center. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan di Pulau Jawa yang umumnya tumbuh sebesar 1 GW per tahun berubah menjadi 3 GW per tahun.

"Untuk memenuhi demand tersebut, kita membutuhkan percepatan pengembangan pembangkit EBT yang masif. Kita memiliki potensi EBT yang besar lewat tenaga surya, bioenergi, angin, dan panas bumi dengan total 1.233 GW di Sumatera dan 518 GW di Kalimantan," ujarnya.

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9). Sosoknya dikenal sebagai ekonom yang berani dan kerap kali keras mengkritisi.

Karirnya dimulai sebagai akademisi. Pria kelahiran 6 November 1956 itu juga pernah berkarir di pemerintahan.

Dia pernah ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said pada 2014. Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.

Kala itu suara dari Faisal Basri sebagai ketua tim tersebut menggemparkan sektor energi Tanah Air. Bagaimana tidak, Faisal Basri berhasil mengungkap bobroknya kinerja dari salah satu perusahaan energi yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pada 2014 lalu, Faisal pernah buka-bukaan kepada tim detikfinance mengenai tugas tim yang dipimpinnya itu. Kala itu Faisal bercita-cita untuk membersihkan sektor minyak dan gas dari para mafia.

Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan banyak mafia di balik kinerja Petral.

"Tahu nggak satu perusahaan yang ikut tender di Petral? Nggak kan? Siapa yang punya perusahaannya, ambil minyak dari mana, harganya berapa, itu bagaikan akuarium yang butek. Nggak jelas bagaimana prosedur dan pemainnya. Tugas kami adalah menelusuri dari hulu sampai hilir sumbatan-sumbatan itu," kata Faisal saat ditemui di Hotel Shangri-La, Selasa (18/11/2014) lalu.

Berbagai temuan mencurigakan pun diungkap usai sebulan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibentuk. Salah satu temuan dari Faisal dan tim adalah Petral yang membeli BBM justri bukan dari produsen minyak langsung (National Oil Companies) justri malah dari trader.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampikan Faisal bersama timnya. Pertama menata ulang kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.

Kedua, tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral. Ketiga mengganti secepatnya manajemen Petral dari tngkat pimpinan hingga manajer.

Keempat menyusun kembali roadmap menuju world class trading oil company oleh manajemen baru. Kelima kinerja Petral diminta untuk diaudit forensik agar segala proses transparan.

Pada pertengahan 2015, akhirnya PT Pertamina membubarkan anak usahanya itu Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Salah satu alasan pembubaran itu memang terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan minyak mentan dan BBM.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Karena yang terjadi selama ini, akibat pengaturan pihak ketiga ini, diskon yang harusnya kita dapat 10% dari harga minyak misalnya, menciut menjadi hanya 2%," tegas Sudirman, di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/11/2015).

Ia menegaskan dengan adanya pembubaran Petral, maka diskon dari pembelian minyak dan BBM akan langsung diarahkan ke pemerintah lewat PT Pertamina.
Terkait kerugian negara dari praktik pihak ketiga dalam bisnis Petral, Sudirman belum menghitungnya.

"Dalam audit forensik ini tim membeberkan fakta-fakta orang-orang yang terlibat, apa-apa saja yang mereka perbuat. Tapi belum dihitung berapa besar kerugian negara," tegas Sudirman.

Ratusan anak muda tampak memenuhi salah satu ruangan Kantor PT Pertamina Patra Niaga, Jakarta. Para pemuda yang menggunakan seragam rompi dengan dominan warna merah, putih dan biru itu tampak serius menatap layar laptop mereka.

Mereka adalah tim verifikator QR Code. Sehari-hari, mereka melakukan pengecekan terhadap data pendaftar untuk Program Subsidi Tepat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, tim verifikator ini berjumlah sekitar 140 orang. Mereka memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar secara manual.

"Ini adalah ruangan tempat teman-teman yang mau melakukan verifikasi ya. Jadi di sini ada sekitar 140 petugas yang melakukan verifikasi secara manual," katanya saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sejatinya, proses verifikasi data pendaftar subsidi tepat ini dilakukan secara berlapis. Pertamina Patra Niaga menggunakan data Korlantas Polri dan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk melakukan verifikasi data.

Jelasnya, data pendaftar yang masuk akan diverifikasi oleh AI. Namun, saat data yang diunggah oleh pendaftar tidak terbaca, maka AI tidak bisa memproses data tersebut.

Data yang terkendala tersebut seperti foto yang diunggah pecah atau STNK pendaftar tertekuk saat difoto sehingga tidak terbaca sistem. Karena sistem tidak bisa membaca, maka verifikasi dialihkan secara manual.

"Jadi mereka masuk ke sistem manual. Nah tim inilah yang kemudian follow up untuk yang tidak terverifikasi di AI," ujarnya.

Dia mengatakan, verifikasi manual ini bisa dibilang semacam pengecekan ulang. Dia mengatakan, pendaftar yang lolos verifikasi akan mendapat QR Code untuk subsidi tepat.

"Betul (pengecekan), karena kalau beberapa data memang tidak langsung ditolak ya, tapi dilakukan pengecekan ulang. Nah kalau yang dari AI tadi tidak bisa dikenali terus masuk ke sini. Mereka melakukan verifikasi ternyata secara data Korlantas ini benar, ini tetap bisa mendapatkan QR Code," ungkapnya.

Heppy menjelaskan, pendaftaran ini dilakukan supaya subsidi tepat. Dengan pendaftaran ini maka akan diketahui siapa saja pengguna BBM subsidi.

"Dengan adanya data ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan BBM Subsidi dan memudahkan tracking jika hal tersebut terjadi di lapangan,"tutup Heppy.

Simak Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Inovator muda PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) di Dumai ciptakan inovasi rekayasa proses dan manajemen bahan baku kilang dan menghasilkan valuable product baru yaitu Low Sulphur Marine Fuel Oil.

Inovasi ini menghasilkan value creation setara US$ 265 juta dan didapuk sebagai "Best Innovation Award" dalam ajang tahunan bergengsi Forum Fasilitas Produksi Migas, bertempat di Surabaya 26-28 Agustus 2024 yang lalu.

"Dalam bisnis kilang dan petrokimia, biaya pasokan crude oil atau minyak mentah merupakan salah satu komponen terbesar, hingga 85%. Melalui inovasi yang kami kembangkan, kami dapat menekan secara drastis kebutuhan crude dari Duri hingga 0% dibandingkan rancangan awal yaitu 17,5%. Sehingga, crude dari Duri tersebut dapat digunakan untuk memproduksi produk ramah lingkungan yaitu Low Sulphur Marine Fuel Oil," jelas Fritz Mardohar, salah satu inovator KPI unit Dumai dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Adapun Low Sulphur Marine Fuel Oil merupakan jenis bahan bakar yang dirancang untuk memenuhi regulasi lingkungan yang ketat, khususnya dalam hal pengurangan emisi sulfur dioksida dari kapal. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO), sejak 1 Januari 2020, kandungan sulfur dalam bahan bakar kapal harus di bawah 0,5%. Hal ini merupakan penurunan signifikan dari batas sebelumnya yang mencapai 3,5%.

Kini, kilang Pertamina di Dumai dan Sei Pakning mampu memproduksi 1,2 juta barrel produk Low Sulphur Marine Fuel Oil per bulan. Secara akumulatif, kedua kilang tersebut telah mendistribusikan Low Sulphur Marine Fuel Oil sebanyak 23,6 juta barrel baik di lingkup domestik hingga internasional ke Malaysia dan Singapura.

Inovasi di bidang bisnis dan sustainability merupakan cerminan dari komitmen Manajemen ESG KPI yang di tahun 2022 didapuk dengan predikat "Strong" oleh lembaga rating global Sustainalytics dan tergolong dalam unit usaha "Medium Risk". Inovasi Kilang di Dumai juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 13 Penanganan Perubahan Iklim, dan 14 Ekosistem Lautan.

Para inovator muda KPI unit Dumai akan melanjutkan showcase inovasinya dalam ajang inovasi internasional di Taiwan Innotech Expo 2024 diantaranya Ranu Santoso, Fritz Mardohar, Antonius Ade Aryo, Muhammad Komar, Sendy Pujiatmoko, Julfikar Gilang, Satria Mahardika, dan Agus Hariyanto.

Selain inovator muda KPI unit Dumai, inovator KPI unit Balikpapan juga berhasil meraih predikat People's Choice IAFMI Innovation Award melalui inovasi Laboratory Solvent 05.

KPI merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance). KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG. KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tambak Lorok Blok 3 (Tambak Lorok) sudah mulai beroperasi. Pembakit berkapasitas 780 megawatt (MW) milik PLN Indonesia Power (PLNIP) di Tanjung Mas, Jawa Tengah.

Dengan konsumsi energi tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, penggunaan energi Indonesia akan meningkat secara signifikan seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Didukung oleh peralatan siklus gabungan HA milik GE Vernova, pembangkit listrik ini dapat menghasilkan listrik sejumlah listrik yang dibutuhkan untuk mengelektrifikasi sekitar 5 juta rumah di Indonesia.

Untuk mendukung agenda transisi iklim dan energi Indonesia, pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih awal, Indonesia menargetkan untuk menghentikan seluruh armada pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040.

"Teknologi HA kami telah dipilih untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di Indonesia dan mendukung proses dekarbonisasi," kata Presiden dan CEO Asia dari GE Vernova Gas Power Ramesh Singaram dalam siaran pers.

Dia menyebutkan perusahaan mendukung pengembangan listrik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, teknologi perusahaan menawarkan emisi terendah di industri dan mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus menurunkan emisi karbon. Ke depannya, teknologi ini akan membantu transisi menuju emisi nol karbon.

Dengan teknologi Kelas-H GE Vernova yang terdepan, pembangkit ini memiliki dampak emisi yang lebih rendah dengan emisi hingga 60% lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit lain dengan ukuran yang sama yang menggunakan bahan bakar diesel, Batubara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, untuk lebih memajukan dekarbonisasi dengan memanfaatkan tenaga gas, portofolio turbin gas Kelas-H saat ini memiliki kemampuan untuk membakar hingga 50% volume hidrogen saat dicampur dengan gas alam dengan rencana untuk mencapai 100% di masa mendatang.

"Proyek Tambak Lorok merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia, dengan menambahkan pembangkit berkapasitas besar ke dalam sistem yang memberikan stabilitas pada jaringan listrik negara ini," kata CEO PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya

Tambak Lorok sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk menurunkan emisi dari sektor kelistrikan. Dengan semakin banyak pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang ditutup, kebutuhan untuk menambah daya yang andal dan fleksibel yang memberikan stabilitas jaringan menjadi penting.

"Kami percaya GE Vernova, Marubeni Corporation, dan Hutama Karya, sebagai EPC, telah memberikan standar kualitas dan keselamatan tertinggi dalam membangun pembangkit listrik ini, yang akan memberikan listrik yang andal dan lebih berkelanjutan ke jaringan listrik di Jawa,"

Tambak Lorok didukung oleh peralatan canggih GE Vernova yaitu turbin gas 9HA.02, turbin uap STF-D650, Once Through (OT) HRSG milik GE Vernova, dan peralatan pendukung lainnya.

Selain peralatan pembangkit listrik inti yang dikirim dan dipasang dalam konfigurasi siklus gabungan, GE Vernova juga menyediakan solusi holistik termasuk perjanjian layanan selama 15 tahun untuk pemeliharaan mesin, pelatihan, dan manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan kinerja operasional dan meningkatkan keandalan pabrik Tambak Lorok. Pelatihan ini akan mendukung pengembangan keterampilan dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan tim operasional PLN IP.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah berikutnya akan melanjutkan program hilirisasi yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo Subianto akan menggantikan Jokowi mulai Oktober 2024 mendatang.

Luhut menyebutkan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah untuk transisi energi. Sayangnya selama bertahun-tahun, Indonesia bergantung pada ekspor komoditas dalam bentuk bahan baku.

Ketergantungan ekspor bahan baku menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan yang tinggi saat harga komoditas kurun. Maka dari itu hilirisasi dilakukan, hal ini juga akan dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Pemerintah mengupayakan transformasi ekonomi melalui downstream policy (kebijakan hilirisasi) dalam mendorong pengembangan industri, ke depan Pemerintah akan membangun basis industri bernilai tambah tinggi untuk mendukung digitalisasi ekonomi yang semakin pesat," ujar Luhut di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLP MSP), ditulis Rabu (4/9/2024).

Luhut mengatakan kebijakan hilirisasi telah berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor produk hilir nikel seperti besi, baja, serta material baterai lithium. Apalagi, Indonesia saat ini sedang mengembangkan ekosistem industri baterai lithium dalam negeri.

"Tujuan utama hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif dalam rantai nilai baterai lithium dan Kendaraan Listrik," tegas Luhut.

Pemerintah Indonesia, menurut Luhut telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kerja sama dilakukan untuk memastikan industri hilir mereka yaitu baja tahan karat, komponen baterai EV seperti katode, sel baterai, dan kemasan menerima pasokan nikel olahan yang cukup dari Indonesia.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan dalam mengupayakan transformasi ekonomi, pemerintah juga mengalokasikan sumber energi rendah emisi untuk industri agar bernilai tambah tinggi.

"Kami juga mendorong pembentukan talent pool yang berkualitas melalui program penyaringan bagi lulusan sarjana jurusan teknik dan sains untuk diarahkan bekerja di perusahaan kelas dunia di bidang teknologi," jelas Luhut.

Simak juga Video: Buka Pameran Kelapa Internasional, Jokowi Bicara Pentingnya Hilirisasi

[Gambas:Video 20detik]