Seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM dibatalkan. Hal itu berdasarkan pengumuman Nomor: 25.Pm/KP.03/SJN.P/2024.

Seleksi itu dibatalkan dengan pertimbangan akan dilakukan proses pengisian jabatan pada pemerintahan atau kabinet periode selanjutnya.

"Berdasarkan Pengumuman nomor 18.Pm/KP.03/SJN.P/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ini kami sampaikan bahwa proses Seleksi Terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dibatalkan dengan pertimbangan akan dilakukan proses pengisian jabatan tersebut pada Pemerintahan / Kabinet periode selanjutnya," bunyi pengumuman tersebut seperti dikutip Rabu (!4/8/2024).

Pengumuman itu ditetapkan pada 14 Agustus 2024 dan diteken Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi Dadan Kusdiana.

Sebelumnya, sebanyak 7 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka Dirjen Migas. Salah satunya adalah Tubagus Nugraha yang menjabat sebagai Asisten Deputi Pertambangan pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dinahkodai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 20.Pm/KP.03/SJN.P/2024 tentang Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan selanjutnya untuk seleksi terbuka pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian ESDM jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

"Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Penulisan Makalah pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB di Ruang Sarulla, Gedung Chairul Saleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Medan Merdeka Selatan No 18, Jakarta Pusat," bunyi pengumuman tersebut seperti dikutip Selasa (6/8/2024).

Selain Tubagus Nugraha, peserta lain yong lolos yakni Agus Cahyono Adi yang saat ini menjabat Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM. Kemudian, ada juga Alimuddin Baso, Laode Sulaeman, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Noor Arifin Muhammad, dan Patuan Alfon Simanjuntak.

Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat hampir selesai. Proyek ini ditargetkan operasi secara komersial atau commercial operation date (COD) di Februari 2025.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan, program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada komoditas pertambangan yang dikelola di dalam negeri. Peningkatan ini secara langsung berdampak pada nilai jual komoditas, memperbesar pendapatan negara hingga menumbuhkan geliat perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Grup MIND ID mempercepat penyelesaian proyek hingga COD pada setiap proyek strategis.

"Sebagai perusahaan milik negara, MIND ID terus mendukung pemerintah dengan mempercepat proyek strategis, sehingga program hilirisasi Indonesia semakin kuat dan mampu memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," katanya dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Salah satu proyek strategis yang akan memasuki masa commissioning phase adalah proyek SGAR pada September 2024 dengan progres penyelesaian sekitar 97%. Smelter milik konsorsium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melalui PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) ini diharapkan memasuki tahap COD pada Februari 2025 mendatang.

Dua Anggota MIND ID itu mengucurkan investasi hingga US$ 830 juta atau setara Rp 13,1 triliun untuk proyek SGAR. Nantinya, pabrik pemurnian bijih bauksit ini bisa memproduksi 1 juta ton alumina per tahun.

Proyek ini diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar dengan serapan tenaga kerja hingga 1.000 orang.

Di samping itu, Grup MIND ID juga memiliki smelter baru dari Freeport Indonesia yang akan mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton. PTFI menggelontorkan modal hingga US$ 3,67 miliar atau sekitar Rp 58 triliun untuk smelter dengan desain single line terbesar di dunia ini.

Di luar itu, CATL dan MIND ID juga sudah sepakat menjalin kerja sama joint venture khususnya untuk mulai membangun ekosistem upstream yakni pabrik baterai. MIND ID juga tengah menjalin kerja sama untuk membangun industrial park yang diharapkan dapat menjadi rumah bagi produsen kendaraan listrik di Indonesia.

"Di tahun depan, Grup MIND ID memiliki beberapa program champion yang tentunya dapat membantu kami dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh negara. Mulai dari ekspansi smelter aluminium, penambahan conveyor batubara, ekspansi kapasitas tin chemical dan tin soldier, hingga pengembangan timah primer blok #1 dan blok #2," katanya.

Floating Storage and Offloading (FSO) Arco Ardjuna, kapal penampung produksi minyak mentah milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mengakhiri masa baktinya per hari ini, Rabu (14/8). Kapal tersebut telah berkontribusi lebih dari 50 tahun terhadap kebutuhan minyak dan gas Tanah Air.

General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama mengatakan peran FSO Arco Ardjuna akan digantikan oleh FSO Ardjuna Prima yang mulai beroperasi September 2024. Dalam masa transisi, sementara diambil alih oleh Temporary Storage Tanker (TST) MT Seaborne Petro.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh seluruh kru yang telah menjaga dan mengoperasikan FSO Arco Ardjuna dengan baik selama lebih dari lima dekade," kata Muzwir dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

FSO Arco Ardjuna mulai menampung produksi minyak di Blok ONWJ pada 4 Juni 1972 dan telah menyalurkan minyak mentah sekitar 1,28 miliar barel. Dikenal sebagai FSO terlama yang beroperasi di dunia, tercatat 4.350 kali lifting dilakukan dari fasilitas ini.

Sebelum meninggalkan lapangan lepas pantai di Laut Jawa, FSO Arco Ardjuna dijadwalkan melakukan lifting minyak mentah terakhir ke kapal tanker MT Success Dalia XLVIII milik Pertamina International Shipping. Sebanyak 200 ribu barel minyak mentah produksi PHE ONWJ ini akan diangkut menuju kilang Plaju di Palembang.

Selepas menyelesaikan tugas terakhir, FSO Arco Ardjuna akan dibawa ke Bintan, Kepulauan Riau. Di sana, kapal buatan PT Mitsubishi Heavy Industri Jepang itu akan dibersihkan tangki penyimpanannya.

Dengan panjang 142,6 meter dan lebar 48,2 meter, FSO Arco Ardjuna berbobot 153.202 ton. Berjarak sekitar 95 km dari Jakarta, kapal penampung minyak mentah ini memiliki kapasitas penyimpanan terpasang sebesar 1 juta barel.

"FSO Arco Ardjuna telah menjadi bagian penting dalam sejarah operasional PHE ONWJ. Kapal ini tidak hanya menjadi saksi perkembangan industri minyak dan gas di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan energi nasional," ucap Muzwir.

PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) telah berinvestasi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade. Perusahaan menyatakan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mempunyai kesiapan dan pengalaman di bidang investasi PLTA.

Hal ini diungkapkan setelah pertemuan bisnis dengan beberapa perusahaan energi terkemuka Jepang di Tokyo, Jepang. Acara ini digelar dalam rangka menyambut Pertemuan Tingkat Menteri Asia Zero Emission Community (AZEC) ke-2 dan dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.

Setelah pertemuan yang difasilitasi oleh Duta Besar Indonesia, PT KHE menggelar pertemuan bisnis tersendiri dengan para eksekutif perusahaan energi Jepang. PT KHE menjelaskan perkembangan terbaru dari proyek PLTA Kayan Cascade.

Dalam pertemuan tersebut, PT KHE mendapatkan hasil positif dan akan ditindaklanjuti. Direktur Utama PT KHE, Andrew Sebastian Suryali menyatakan bahwa perusahaan siap menjalin kemitraan setara dengan perusahaan dari mana pun.

"Kami sangat optimis dengan peluang ini. PT KHE siap mengerjakan projek ini untuk mewujudkan PLTA Kayan Cascade sebagai motor penggerak energi hijau di Indonesia," ungkap Andrew dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

PLTA Kayan Cascade dirancang untuk membangun serangkaian pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Daerah Aliran Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Dengan kapasitas total mencapai 9000 MW dan perkiraan biaya US$ 17,8 miliar, proyek ini diproyeksikan dapat menghasilkan 36 Terawatt-hour listrik per tahun.

Proyek itu juga dinilai akan memberi kontribusi signifikan dalam menurunkan biaya listrik nasional.Direktur Operasional PT KHE, Sapta Nugraha menambahkan, proyek ini sudah berjalan dan pembangunan infrastruktur telah mencapai tahap yang signifikan.

"Konstruksi sudah berjalan dengan baik, dan kami terus memastikan bahwa proyek PLTA Kayan Cascade ini berjalan sesuai rencana," jelas Sapta.

Proyek PLTA Kayan Cascade tidak hanya mendukung inisiatif AZEC yang menekankan keberlanjutan dan teknologi hijau, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap transisi energi ramah lingkungan.

"Kami percaya bahwa proyek ini akan mempercepat transisi Indonesia menuju energi hijau dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional," ujar Andrew.

Sebagai informasi, pertemuan yang berlangsung pada 18 Juli 2024 tersebut dihadiri oleh eksekutif dari delapan perusahaan energi besar Jepang, termasuk J-Power, Sojitz Corporation, dan Marubeni Corporation.

Rencana pengembangan atau plan of development (POD) Wilayah Kerja (WK) South Andaman ditargetkan selesai Oktober 2024. Rencana pengembangan ini dibuat menyusul penemuan sumber gas raksasa di wilayah tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menerangkan, rencana pengembangan itu sedang disusun yang isinya mencakup kebutuhan platform hingga sumur.

"Andaman sekarang sedang menyusun skenario pengembangannya, jadi apa namanya mereka hitung-hitung kan butuh apa saja platform, butuh apa sumur, butuh berapa dan sebagainya dan ditargetkan bahwa plan of development ini bisa kita selesaikan di sekitar Oktober, tahun ini," terangnya di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Blok ini sendiri dikelola oleh Mubadala Energy. Dengan adanya penemuan jumbo, kata dia, sudah cukup untuk memulai membuat rencana pengembangan.

"Yang South Andaman yang Mubadala, jadi Mubadala kan punya giant discovery 1 sama big fish 1. Jadi itu sudah cukup untuk mulai mendesain plan of development," terangnya.

Untuk diketahui, Blok South Andaman yang dikelola Mubadala sempat menjadi sorotan karena adanya penemuan gas yang signifikan dari sumur eksplorasi Layaran-1. Dari termuan, terdapat potensi sebesar 6 triliun cubic feet (tcf).

Pemerintah memiliki target produksi 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) di 2030. Untuk mengejar target tersebut, pencarian sumber-sumber gas terus dilakukan dan telah membuah hasil.

Target gas yang besar itu kemudian menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan pembeli atau konsumennya.

Terkait hal tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengakui, saat menetapkan target 12 bscfd banyak yang mempertanyakan pembelinya. Namun, kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi membuat kebutuhan gas meningkat.

"Dulu waktu kita menetapkan target 12 bcf banyak yang menanyakan siapa yang membeli? Nah sekarang begitu mulai berbagai kebijakan pemerintah untuk hilirisasi mulai banyak industri-industri di dalam negeri, kemudian juga kebutuhan listrik juga meningkat sehingga sekarang berkembang," kata Dwi di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia melanjutkan, dari sisi gas balance, pihaknya melihat tidak akan negatif di 2030. Terlebih, adanya penemuan-penemuan baru berukuran raksasa.

"Karena kita tahu bahwa Eni sendiri di Indonesia ada 5 proyek sekarang itu pengembangan eksisting maupun 2-3 proyek pengembangan baru termasuk yang salah satunya Geng North," ungkapnya.

"Yang lain-lain dari 2026 akan onstream dan sebagainya, kemudian Geng North yang Eni itu insyaallah onstream di 2027 nanti akan diikuti 2028 Andaman oleh Mubadala, kemudian diikuti akhir 2029 itu Abadi Masela jadi dengan penambahan yang cukup signifikan untuk gas kita," tambahnya.

Bicara wilayah, terang Dwi tergantung dengan infrastruktur. Dia menerangkan, pihaknya telah cukup lama memberikan sinyal jika Jawa Timur akan kelebihan gas dan Jawa Barat mengalami kekurangan (shortage).

Oleh karena itu, pasokan gas di Jawa Barat dipasok dari Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian selatan untuk mengalir ke Jawa Barat. Lalu, ada receiving terminal di utara Jakarta sehingga kelebihan gas di Jawa Timur bisa dialirkan ke Jawa Barat.

Dia melanjutkan, saat ini juga dibangun pipa gas Cirebon-Semarang. Dengan adanya pipa ini diharapkan akan mengatasi kelebihan gas di Jawa Timur.

"Jadi 2026 kalau sekarang itu ada kelebihan 150 juta cubic feet per hari di potensi di Jawa Timur itu bisa dialirkan nanti namun demikian tetap Jawa Barat nanti akan masih butuhkan supply dari Sumatera dan itu masih bisa kita atur nantinya, apakah ekspor kita ke Singapura kita harus adjust untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi dari sisi gas balance secara garis besar kita masih kelebihan," terangnya.

PLTU Suralaya di Cilegon, Banten akan disuntik mati. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah akan membahas penutupan PLTU Suralaya karena menimbulkan polusi.

Bicara mengenai PLTU Suralaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya akan melihat masa operasi PLTU Suralaya tersebut. Diakuinya, emisi yang dihasilkan PLTU Suralaya berat.

"Kita lihat lah masa operasinya sudah berapa lama, kemudian ya saya sendiri kan pernah terbang dari di atas wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ungkapnya di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Arifin mengatakan, energi baru direncanakan akan masuk. Namun, Arifin menyebut, jika melihat potensi energi baru di Jawa tidak memungkinan untuk mencukup kebutuhan energi di Jawa.

Oleh karena itu, perlu didukung sambungan transmisi ke Sumatera. Menurutnya, sambungan itu akan dilakukan secara bertahap.

"Nah jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi-energi barunya nggak mungkin, nggak cukup untuk bisa di-support makanya harus ada sambungan dari Sumatera nanti ke depan, tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau nggak infrastruktur transmisi ya nggak akan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Sementara, Luhut mengatakan, penutupan PLTU tersebut akan mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," tutur Luhut.

Kasus dugaan korupsi tambang timah yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun kini memasuki babak baru. Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022, Harvey Moeis, menjalani sidang pembacaan dakwaan.

Berdasarkan surat dakwaan, para tersangka disebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara Harvey Moeis, Junaedi Saibih mengatakan, tuduhan yang ditujukan kepada kliennya bisa dibilang salah alamat. Kewajiban untuk melakukan reklamasi atau pemulihan lingkungan pada area pertambangan merupakan kewajiban dari perusahaan pelaksana pertambangan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah yang ditandai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kewajiban pemulihan lingkungan wilayah tambang yang divaluasi jaksa sebesar Rp 271 triliun (terakhir diperbarui jadi Rp 300 triliun) dipegang oleh pemilik IUP dengan jaminan reklamasi, dan PT Timah sebagai pemilik IUP-nya memiliki dan akan melaksanakan reklamasi wilayah," jelas Junaedi dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Tim kuasa Harvey Moeis juga menggarisbawahi dalil JPU sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yakni kerugian lingkungan (ekologis) dan kerugian ekonomi lingkungan merupakan hak negara. Sedangkan biaya pemulihan lingkungan merupakan kewajiban negara. Dalil tersebut menurut Junaedi Saibih tidak dikenal dalam tatanan hukum positif Indonesia.

"Biaya pemulihan itu kewajiban pemilik IUP. Biaya tersebut telah didepositokan oleh pemegang IUP dalam bentuk jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang," jelas Junaedi.

Mempertimbangkan kondisi Harvey Moeis, menurut Junaedi, kliennya tidak punya kompetensi yang memungkinkan dirinya bisa mempengaruhi dilakukan atau tidak dilakukannya reklamasi di area pertambangan tersebut.

"HM tidak memiliki posisi ataupun jabatan dalam perusahaan smelter-smelter terkait (smelter yang bekerja sama dengan PT Timah)," tutur dia.

Junaedi melanjutkan, skema kerja sama yang terjadi antara PT Timah dan smelter-smelter swasta adalah kerjasama yang terjalin karena kebutuhan PT Timah dalam menaikkan produksi logam timah.

"Harvey Moeis tidak menginisiasi kerja sama sewa-menyewa peralatan processing timah, karena Harvey Moeis, tidak memiliki kompetensi dan kapasitas terkait praktik pertambangan dan produksi timah ini," sambung dia.

Junaedi mengungkapkan, kliennya tidak memiliki keterkaitan apalagi kewajiban apapun dalam menanggung pemulihan lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebut sebesar Rp 300 triliun.

"Posisi Harvey Moeis nanti akan menjadi fakta persidangan yang terang setelah diluruskan dengan fakta dan bukti dalam persidangan"
Dalam dakwaan juga disebutkan, Harvey Moeis dan tersangka lainnya, Helena Lim, menerima uang Rp 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Berkaitan dengan dakwaan tersebut, Junaedi menerangkan, dana tersebut bukan dana yang digunakan oleh gratifikasi melainkan dan CSR (corporate social responsibility) dari seluruh smelter.

Dana yang diperoleh tersebut, digunakan untuk berbagai kegiatan community development di Bangka Belitung, seperti sumbangan masjid, sumbangan bencana alam, sumbangan covid dan alat kesehatan, dan lain-lain.

"Sehingga CSR bukan seolah-olah ada, tapi memang benar adanya, dan bukan bertujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain, tetapi untuk berbagai kegiatan community development yang akan disampaikan pada tahap pembuktian" beber Junaedi.

Menurut Junaedi, segala tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidaklah tepat. Bahkan, ia juga mempertanyakan aksi penyitaan terhadap kekayaan Harvey Moeis dan Istrinya yang dinilai tidak bekaitan dengan tuduhan korupsi tersebut.

"Harta yang disita saat ini adalah harta dari penghasilan Harvey Moeis sendiri sebagai pengusaha, bahkan terdapat pula aset yang merupakan hasil dari jerih payah istrinya, contohnya seperti 88 tas branded itu merupakan hasil endorsement," pungkas dia.

Pemerintah menargetkan produksi minyak 1 juta barel per hari (bopd) dan gas 12 miliar standar kaki kubik (bscfd) di 2030. Untuk mengejar target tersebut, sejumlah langkah dilakukan.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, cara yang ditempuh salah satunya ialah mendorong investasi. Pada tahun ini, pihaknya menargetkan investasi di hulu migas US$ 16,1 miliar.

"Peningkatan investasi untuk tahun 2024 ini, kita menargetkan nilai investasi sebesar US$ 16,1 miliar atau Rp 242 triliun, yang artinya terjadi peningkatan investasi sebesar 17% dibandingkan tahun 2023 yang lalu, yang tercatat sebesar US$ 13,7 miliar atau sebesar Rp 206 triliun," katanya dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Selanjutnya, pihaknya mendorong pengeboran sumur pengembangan secara masif. Pada tahun ini, ia menargetkan pengeboran sebanyak 932 sumur atau naik 388% dari realisasi tahun 2020 yang hanya 240 sumur.

Lanjutnya, pada tahun 2029 nanti akan ada 141 proyek dengan total investasi US$ 36,25 miliar atau setara Rp 543 triliun. Proyek itu terdiri dari 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi US$ 32,47 miliar atau sebesar Rp 487 triliun. Kemudian, 135 proyek non PSN dengan nilai total investasi US$ 3,78 miliar atau sebesar Rp 57 triliun.

Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, rantai pasok yang efektif dan efisien merupakan landasan keberhasilan industri hulu migas. Pihaknya ingin memastikan rantai pasok tidak hanya tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, tapi juga fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar global dan domestik.

Oleh karena itu, beberapa hal perlu dipastikan, antara lain mengadaptasi teknologi modern. "Transformasi digital dalam manajemen rantai pasokan, seperti penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan proses," katanya.

Kemudian, meningkatkan kapasitas nasional. Dia mengatakan, pengembangan industri pendukung dalam negeri akan memperkuat ketahanan rantai pasok dengan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan mempercepat ketersediaan barang dan jasa.

"Pengembangan kapasitas nasional juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara kita, karena rantai pasokan industri kita memerlukan kapasitas nasional yang lebih besar dari apa yang telah kita capai saat ini," ujarnya.

Poin penting selanjutnya ialah mendorong kolaborasi. Terangnya, kerja sama antara pemerintah, kontraktor, dan pelaku industri sangatlah penting.

"Dengan membangun kemitraan yang solid, kita dapat menciptakan ekosistem rantai pasok yang lebih baik dan saling mendukung," ujarnya.

"Poin terakhir yang perlu ditekankan adalah inovasi dan riset. Penelitian dan pengembangan bersama akan membantu terciptanya solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang baru. Inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global," sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali membahas rencana suntik mati PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Menurut Luhut, pemerintah akan membahas penutupan PLTU Suralaya karena menimbulkan banyak polusi.

"Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya," kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Luhut berharap langkah tersebut mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," tutur Luhut.

Ia juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, termasuk lewat BPJS kesehatan untuk menangani penyakit ISPA. Ia menyebut jumlahnya mencapai Rp 38 triliun imbas kualitas udara yang buruk.

"Pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan. Karena akibat udara yang 170 sampai 200 indeks ini itu banyak yang sakit ISPA," bebernya.

"Kalian kena, saya kena. Jadi ini beban kita ramai-ramai. Jadi kalau ada yang keberatan ya kamu rasain aja sendiri, kita nggak mau," lanjut Luhut.

Luhut sempat memamerkan air quality index atau indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada pada level 6. Menurutnya hal ini jauh lebih baik dibanding Singapura yang 24.

Dengan menutup PLTU Suralaya, harapannya kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100. Hal ini tentunya diiringi dengan kebijakan lainnya, seperti penyediaan transportasi massal berbasis listrik.

"Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.

Pabrik-pabrik di sekitar Jakarta juga akan diawasi menggunakan sensor untuk memantau gas apa yang dilepas ke udara. Luhut mengingatkan semua upaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan demi kebaikan semua pihak.

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara terkait kabar mengenai perombakan kabinet. Kabarnya, Arifin akan diganti dengan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi.

Ditanya mengenai pergantian menteri ini, Arifin pun memberikan respons singkat.

"I mana tahu, tunggu aja lah," katanya di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak banyak bicara dan menjawab jika ia tidak tahu perihal kabar reshuffle tersebut.

"Nggak tahu saya," kata Luhut singkat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kabar reshuffle, dan menyebut hal itu bisa saja dilakukan bila diperlukan. Menurutnya, sejak lama dirinya sudah mengatakan bila reshuffle diperlukan pihaknya akan melakukan hal tersebut.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal isu reshuffle di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali mencuat menjadi pihak yang akan terkena reshuffle.

Kabarnya posisi Arifin akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM. Jabatan Bahlil akan diisi eks Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Saat ditemui awak media usai acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024, Luhut tak banyak berkomentar soal kabar reshuffle. Ia hanya menjawab tidak tahu dan langsung memasuki mobilnya.

"Nggak tahu saya," kata Luhut singkat saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Sebagai informasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berada di bawah koordinasi langsung Luhut.

Sebelumnya, Jokowi sudah buka suara soal kabar reshuffle, dan menyebut hal itu bisa saja dilakukan bila diperlukan. Menurutnya, sejak lama dirinya sudah mengatakan bila reshuffle diperlukan pihaknya akan melakukan hal tersebut.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Meskipun di akhir masa jabatannya, Jokowi bilang dirinya masih punya hak prerogatif. Artinya, posisi kabinet masih bisa diutak-atik selama dirinya masih menjabat sebagai presiden.

Di sisi lain, Arifin Tasrif sendiri tidak berkomentar banyak atas kabar reshuffle yang beredar. Menurutnya, masyarakat hanya perlu menunggu hingga di waktu yang tepat.

"Ya, tunggu saja, tunggu saja. Sesuatu pasti ada waktunya," jawab Arifin singkat, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari CNBC Indonesia.