Pemerintah tengah menyusun peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebanyak 13 PLTU direncanakan dipensiunkan dini dengan berbagai pertimbangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, mengatakan saat ini pemensiunan dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Pertimbangan pemerintah untuk memensiunkan PLTU berada pada regulasi tersebut.

"Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalnya umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Dadan dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Dadan kemudian menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria. Hal ini agar pemensiunan tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak diperlukan termasuk dari negara-negara karena status program pemensiunan sebagai komitmen bersama. "Ini komitmen bersama ya, dukungan. Jadi mana support-nya dari negara maju, dari luar, yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," lanjutnya.

Dadan tidak mengungkap nama 13 PLTU yang bakal dipensiunkan, dia juga tidak menjelaskan kapan 13 PLTU tersebut dipensiunkan.

Namun dalam pelaksanaannya, Dadan mengatakan pemerintah tetap mengacu kepada Perpres 112/2022 dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri.

"13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," ujar dia.

Sebagai informasi, program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari sumber daya fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan melakukan pensiun dini pada PLTU, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Implementasi program pensiun dini PLTU melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan.

Simak juga Video: KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan alasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya belum disuntik mati atau pensiun dini hingga saat ini.

Salah satu alasannya yaitu pemerintah berencana membangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) lebih dahulu di kawasan Cilegon, Banten sebagai pengganti PLTU Suralaya.

"Kita rencanakan pensiun dini, tapi direncanakan juga energi baru yang akan masuk baru ini apa yang gantinya," kata Arifin ketika ditemui usai kegiatan kegiatan Supply Chain & National Capacity Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

Meski demikian Arifin mengatakan rencana pensiun dini PLTU Suralaya ini harus dilakukan lantaran usianya yang sudah uzur dan menghasilkan polusi yang besar.

"Kita lihatlah masa operasinya sudah berapa lama, kemudian ya saya sendiri kan pernah terbang dari di atas wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," tuturnya.

Arifin menuturkan pembangkit listrik EBT yang akan menggantikan pasokan listrik dari PLTU Suralaya itu sejatinya tidak banyak tersedia di Pulau Jawa. Sehingga perlu dibangun jaringan atau transmisi yang bisa menyalurkan listrik hijau dari Pulau Sumatera.

"Nah Jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi-energi barunya tidak mungkin, tikdak cukup untuk bisa di-support makanya harus ada sambungan dari Sumatera nanti ke depan. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau tidak infrastruktur transmisi ya enggak akan bisa masuk energi-energi baru ini," ujar dia.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan, pensiun dini PLTU Suralaya akan dilakukan bertahap dimulai dari unit-unit yang paling tua dengan efisiensi paling rendah. Adapun PLTU tersebut saat ini memiliki total 8 unit.

"Ya yang paling senior, satu itu, yang kedua dari performance-nya unit yang mana yang paling efisiensi ketinggalan, emisinya paling banyak jadi itu kriterianya," kata Arifin.

Sebagai informasi, PLTU tersebut memiliki 8 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 Megawatt. Sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, PLTU Suralaya memproduksi sekitar 50 persen dari total produksi PT Indonesia Power dan menyumbang 17 persen dari energi listrik kebutuhan Jawa-Madura-Bali.

(Febrina Ratna)

PLTU Suralaya di Cilegon, Banten akan disuntik mati. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah akan membahas penutupan PLTU Suralaya karena menimbulkan polusi.

Bicara mengenai PLTU Suralaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya akan melihat masa operasi PLTU Suralaya tersebut. Diakuinya, emisi yang dihasilkan PLTU Suralaya berat.

"Kita lihat lah masa operasinya sudah berapa lama, kemudian ya saya sendiri kan pernah terbang dari di atas wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ungkapnya di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Arifin mengatakan, energi baru direncanakan akan masuk. Namun, Arifin menyebut, jika melihat potensi energi baru di Jawa tidak memungkinan untuk mencukup kebutuhan energi di Jawa.

Oleh karena itu, perlu didukung sambungan transmisi ke Sumatera. Menurutnya, sambungan itu akan dilakukan secara bertahap.

"Nah jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi-energi barunya nggak mungkin, nggak cukup untuk bisa di-support makanya harus ada sambungan dari Sumatera nanti ke depan, tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau nggak infrastruktur transmisi ya nggak akan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Sementara, Luhut mengatakan, penutupan PLTU tersebut akan mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," tutur Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut adanya penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengikuti perdagangan karbon pada 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, pada tahun lalu atau 2023 total peserta perdagangan karbon sebanyak 99 PLTU.

Adapun, pada 2024, pihaknya memprediksi adanya penambahan sebanyak 47 PLTU dalam perdagangan karbon ini.

“Untuk tahun ini jumlah peserta menjadi 146 unit dengan adanya tambahan kapasitas unit PLTU batu bara dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 25 MW,” kata Dadan dalam webinar perdagangan dan bursa karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dadan menyampaikan, meski adanya penambahan angka peserta dalam perdagangan karbon, dirinya tidak akan berpuas diri.Sebab, ESDM terus berupaya adanya penambahan peserta perdagangan karbon pada sektor pembangkit listrik.

“Jadi kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik,” ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 99 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengikuti perdagangan karbon pada 2023.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan 99 unit PLTU batu bara tersebut terdiri dari dari 42 perusahaan tersebut adalah 55 unit PLTU dari PLN Group dan 44 unit PLTU dari Independent Power Producer (IPP).

"99 Pembangkit yang mengikuti perdagangan karbon pada 2023 ini adalah PLTI di atas 100 MW. Pada 2024 di atas 50 MW PLTUnya kita masukkan lagi. Nah, di 2025 semua pembangkit akan ikut dalam pasar karbon baik PLTGU maupun PLTG," kata Jisman.

Lebih lanjut, Jisman menjelaskan bahwa target pengurangan emisi CO2 sektor energi Indonesia sebesar 358 juta ton CO2e atau 12,5% dengan kemampuan sendiri, dan 446 juta ton CO2e atau 15,5% dengan bantuan internasional dari skenario Business as Usual (BAU) pada tahun 2030.

Menurut Jisman, untuk dapat mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca tersebut, diperlukan juga peranan dari non-party stakeholder (NSP) sehingga penurunan emisi karbon tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah.

"Instrumen yang dapat menarik minat dari NPS dalam mengurani emisi GRK adalah melalui perdagangan karbon," jelas Jisman.

Bisnis.com,JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat (AS) mengumumkan persetujuan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Langkah ini menandai kemajuan dalam kesepakatan iklim bilateral yang diadakan pada 2022. Dana tersebut akan digunakan Indonesia untuk pensiun dini PLTU batu bara dan membangun pengganti energi terbarukan.

Kepastian dana JETP disampaikan oleh Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue usai pertemunnya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/7/2024).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” tuturnya.

Indonesia sendiri mendapatkan komitmen dana JETP sebesar US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakandengan adanya US$1 miliar yang telah disetujui dan sudah dapat langsung dimanfaatkan merupakan sebuah berita baik.

“Kami (Kadin dan pihak AS) benar-benar harus menunjukan memang realnya ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Lebih rinci, dari US$1 miliar yang disetujui, Latortue menuturkan bahwa AS turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni salah satu proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut diumumkan pada Mei 2024 lalu oleh Wakil Chief Executive Officer (DCEO) DFC Nisha Biswal, dengan komitmen senilai US$126 juta dolar AS untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Adapun komitmen DFC untuk perusahaan tersebut juga terkoordinasi dengan bank infrastruktur Indonesia PT SMI, pemberi pinjaman yang membiayai proyek saat ini.

“[Kesepakatan proyek panas bumi] dibiayai oleh US Development Finance Corporation, yang merupakan lembaga pembiayaan pembangunan kami. PT SMI juga ada di sana, jadi kami sangat gembira dengan kesempatan untuk meluncurkan proyek panas bumi ini,” terang Latortue.

Shinta, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan bahwa kabar ini menjadi berita baik bagi pelanggan usaha swasta.

Menurutnya, pihak swasta juga sangat terlibat dalam proses JETP, menimbang proyek-proyek datang dari banyak pelaku usaha. Shinta juga menilai bahwa lapangan pekerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kesepakatan iklim ini.

Terkait solar, pihaknya menunggu aturan dapat keluar yang nantinya juga dapat mendorong lebih banyak lagi untuk pendanaan.

“Jadi fundingnya sebenarnya sudah siap dan proyek-proyek di pipeline juga sudah ada, namun menunggu aturan ini (solar) yang keluar, kemudian ini bisa bergulir jadi nanti lebih banyak lagi akan perusahaan yang bisa memanfaatkan dari segi JETP,” jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat (AS) mengumumkan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 Triliun pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) telah disetujui. Langkah menandai kemajuan dalam kesepakatan iklim bilateral yang pernah diadakan pada 2022. Indonesia sendiri berencana melakukan pensiun dini PLTU melalui dana ini dengan membangun pengganti energi terbarukan.

Kepastian dan JETO disampaikan oleh Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue, bagian dari delegasi AS untuk menjaga momentum JETP, usai pertemunnya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/7/2024).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” tuturnya.

Indonesia sendiri mendapatkan komitmen dana JETP sebesar US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakandengan adanya US$1 miliar yang telah disetujui dan sudah dapat langsung dimanfaatkan merupakan sebuah berita baik.

“Kami (Kadin dan pihak AS) benar-benar harus menunjukan memang realnya ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Lebih rinci, dari US$1 miliar yang disetujui, Latortue menuturkan bahwa AS turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni salah satu proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut diumumkan pada Mei 2024 lalu oleh Wakil Chief Executive Officer (DCEO) DFC Nisha Biswal, dengan komitmen senilai US$126 juta dolar AS untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Adapun komitmen DFC untuk perusahaan tersebut juga terkoordinasi dengan bank infrastruktur Indonesia PT SMI, pemberi pinjaman yang membiayai proyek saat ini.

“[Kesepakatan proyek panas bumi] dibiayai oleh US Development Finance Corporation, yang merupakan lembaga pembiayaan pembangunan kami. PT SMI juga ada di sana, jadi kami sangat gembira dengan kesempatan untuk meluncurkan proyek panas bumi ini,” terang Latortue.

Shinta, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan bahwa kabar ini menjadi berita baik bagi pelanggan usaha swasta.

Menurutnya, pihak swasta juga sangat terlibat dalam proses JETP, menimbang proyek-proyek datang dari banyak pelaku usaha. Shinta juga menilai bahwa lapangan pekerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kesepakatan iklim ini.

Terkait solar, pihaknya menunggu aturan dapat keluar yang nantinya juga dapat mendorong lebih banyak lagi untuk pendanaan.

“Jadi fundingnya sebenarnya sudah siap dan proyek-proyek di pipeline juga sudah ada, namun menunggu aturan ini (solar) yang keluar, kemudian ini bisa bergulir jadi nanti lebih banyak lagi akan perusahaan yang bisa memanfaatkan dari segi JETP,” jelasnya.