Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengatur BBM subsidi agar tepat sasaran. Dia mengatakan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah dibahas berkali-kali di Komisi Energi DPR RI dan diusulkan kepada pemerintah

"Selama 3 tahun terakhir saya di Komisi VII DPR RI sudah menyampaikan urgensi pembatasan BBM subsidi harus dilakukan. Karena faktanya 80% dari pengguna BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar adalah mereka yang tidak berhak," kata Eddy di DPR, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan BBM jenis Solar misalnya justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri.

"Sementara Pertalite lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapatkan subsidi," jelasnya.

Eddy menegaskan, bahwa Komisi VII DPR RI meminta agar pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 khususnya pada pasal kriteria penerima dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar.

"Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Sebagai contoh saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yang terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yang perlu diperjelas adalah tentang sanksi bagi pembeli dan penjual melanggar aturan BBM bersubsidi ini," ungkap Sekjen PAN tersebut.

Eddy yang berpengalaman 20 tahun di bidang Perbankan dan Keuangan Internasional ini juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat.

"Psikologi masyarakat harus tetap dijaga agar tidak timbul keresahan, khususnya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan lain-lain. Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah," terangnya.

Eddy meyakini melalui pembatasan subsidi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau menambah bantuan sosial bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

"Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan," tutupnya.

Sejumlah tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah ditetapkan, termasuk di antaranya WNA China. Dari kasus ini, negara mengalami rugi dari hilangnya cadangan emas dan perak sebanyak ratusan kilogram.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka YH, WNA China dan lain-lain yang melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tahapan penyidikan ini selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta.

Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang yang didampingi JPU Kejaksaan Agung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.

"Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (10/7/2024) kemarin.

Upaya yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba dan tim ini juga didukung Kejaksaan Negeri Ketapang dan berjanji segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan.

"Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan.

Perwira Urusan Subbagian Penelitian Perkara, Bagian Pengawasan Penyidikan, Kompol Edi Kusyana menyatakan jika tim PPNS Ditjen Minerba menyelesaikan kasus ini bekerja sama dengan Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Resimen Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam mengungkapkan perkara-perkara penegakan hukum pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai informasi, PPNS Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan metode tambang dalam yang dilakukan di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, namun pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram atau 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram atau 937,7 kg.

Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

Wacana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 berujung dengan ketidakjelasan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang awal menggulirkan wacana ini.

Luhut mengatakan pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Dia mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku salah satu regulator utama penyaluran BBM subsidi irit bicara ketika ditanya wacana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Nggak kok nggak," kata Arifin singkat tanpa menjelaskan apapun ditemui di tempat yang sama.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir yang mengkoordinir Pertamina mengatakan pihaknya masih menunggu aturan soal pembatasan pembelian BBM subsidi secara resmi. Pihaknya sampai sekarang tak bisa memastikan apakah pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Erick bilang BUMN sejauh ini tidak banyak bicara soal kebijakan, pihaknya hanya mengikuti arahan dan penugasan yang ada.

"Ya saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," beber Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapa? Di mana? Besok? Atau apa saya nggak tahu, kita menunggu saja ya dan saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," tegasnya.

Erick menegaskan pihaknya sendiri terus mendorong agar BBM subsidi bisa tepat sasaran penyalurannya. Jangan sampai orang yang mampu menikmati subsidi pemerintah.

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," sebut Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan alasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik. Jawabannya, pemerintah melihat daya beli masyarakat yang sedang tertekan.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan, kenapa BBM di Januari tidak naik, di Maret-April nggak naik, karena daya beli masyarakat lagi tertekan," ujar Erick Thohir saat ditemui di Gedung DPR, Rabu malam (10/7/2024).

Terkait pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan pembelian BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024, Erick Thohir menyebut hal itu masih didiskusikan.

Menurutnya, rencana itu tidak perlu dijadikan polemik karena menjadi bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 yang pembahasannya sudah dilakukan dari tahun ke tahun.

"Memang ada Perpres 191 yang menginginkan BBM ini tepat sasaran. Ini sudah digodok hampir setahun lebih, jadi bukan sesuatu yang baru. Seyogyanya memang tentu masyarakat yang mampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik, cuma proses ini masih berlangsung, kita tunggu saja," ucapnya.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi karena melihat perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.

Perubahan parameter di atas, menurut Erick, membuat biaya subsidi yang harus dibayar pemerintah menjadi meningkat.

"Kalau dilihat dengan pelemahan rupiah dan harga minyak yang naik, sebenarnya subsidi sangat besar," ucapnya.

Erick menambahkan sebaiknya subsidi energi yang besar dan belum tepat sasaran itu dialihkan untuk belanja lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat bawah.

"Bayangkan ini kalau subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan dan lain-lain. Jangan sampai kita bangun infrastruktur tapi manusia Indonesia tidak dibangun. Akhirnya ke depan kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi kemarin ada pengumuman katanya IQ-nya rendah, waduh pusing kita," ucapnya.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina bersama anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memperluas pemanfaatan gas bumi melalui metode beyond pipeline. Kali ini, PGN bersama Gagas untuk pertama kali melayani pelanggan CNG di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, PGN melalui Gagas telah menyalurkan Gaslink ke area baru, yaitu Denpasar dan Palembang di tahun 2023 Adapun tahun ini proses penyaluran gas bumi di Balikpapan telah terlaksana.

PGN dan Gagas mulai menyalurkan Gas bumi untuk PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Hotel) dengan volume penyaluran mencapai 700 MMBTU per bulan. Penyaluran gas bumi di Balikpapan juga sebagai salah satu upaya PGN untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).

PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan jaringan infrastruktur di IKN khususnya di hunian atau rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN. Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disediakan untuk 166 tower (hunian ASN) dan 34 rumah tapak menteri. Gas bumi disuplai dengan CNG yang bersumber dari Balikpapan atau Bontang di Kalimantan Timur.

Blue Sky Hotel akan memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan dapur dan laundry. Chief Engineering Blue Sky Hotel Rachmad menyampaikan penggunaan gas bumi akan memberikan efisiensi yang siginifikan bagi mereka.

"Penggunaan Gas bumi harapannya akan memudahkan operasional hotel dan memberikan efisiensi untuk bahan bakar hingga 25%," kata Rachmad dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan pengembangan pemanfaatan gas bumi PGN Group di Kalimantan didominasi dengan moda beyond pipeline. Ada juga layanan gas bumi untuk rumah tangga yang dikelola oleh afilasi perusahaan. Namun dari sisi kebermanfaatan tetap sama, PGN Group ingin memberikan pengalaman menggunakan energi yang efisien, praktis, aman, tersedia 24 jam serta ramah lingkungan bagi pelanggan.

"Kami akan memulai penyaluran gas bumi di Pulau Kalimantan melalui kota Balikpapan dengan proyeksi penyaluran gas bumi untuk sektor industri dan komersial hingga mencapai 1.500 MMBTU per bulan pada akhir tahun 2024. Selanjutnya kami harapkan kota-kota lain di Kalimantan akan merasakan hal serupa," papar Plt Direktur Utama Gagas, Enro Situmorang.

Enro menambahkan, Gagas bersama dengan PGN akan terus mendukung Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060. Salah satunya dengan perluasan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi.

"Fokus kami saat ini adalah dengan memperluas pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kota-kota maupun daerah yang belum terjangkau oleh jaringan gas pipa PGN," ungkap Enro.

Saat ini, penyaluran gas bumi di Balikpapan akan didukung melalui penyaluran Gas bumi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas 'SPBG' di Balikpapan. Gas bumi yang dikompresi atau dikenal sebagai CNG, selanjutnya akan disalurkan ke lokasi pelanggan menggunakan Gas Transport Module 'GTM'.

Selain CNG, PGN juga akan mempersiapkan pemanfaatan Gas bumi menggunakan Gas bumi yang dicairkan atau dikenal sebagai Liquified Natural Gas 'LNG' untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya. Pemanfaatan Gas bumi melalui metode LNG akan ditujukan khususnya bagi pelanggan-pelanggan industri yang membutuhkan pemanfaatan Gas bumi yang lebih besar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, terus melaju menyelesaikan 'Green Refinery Cilacap', sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk Biofuel hingga 6.000 barrel.

Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen menjelaskan Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati.

Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

"Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina," ujar Hermansyah, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Foto: Pertamina

Kilang Cilacap sendiri merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission," jelas Fadjar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance). KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan masih menunggu aturan soal pembatasan pembelian BBM subsidi. Menurut Erick sampai sekarang tak bisa memastikan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Erick bilang BUMN sejauh ini tidak banyak bicara soal kebijakan, pihaknya hanya mengikuti arahan dan penugasan yang ada.

"Ya saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapa? Di mana? Besok? Atau apa saya nggak tahu, kita menunggu saja ya dan saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," sambungnya.

Erick menegaskan pihaknya sendiri terus mendorong agar BBM subsidi bisa tepat sasaran penyalurannya. Jangan sampai orang yang mampu menikmati subsidi pemerintah.

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," sebut Erick.

Sejak kemarin, bergulir rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Wacana itu diungkapkan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Nasib pembatasan pembelian BBM subsidi di Indonesia masih terkendala regulasi. Tepatnya, revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membenarkan pembatasan pembelian BBM subsidi menunggu aturan itu dirilis. Ketika ditanya mengapa aturan ini tak kunjung ditetapkan meskipun sudah dibahas sejak 2 tahun belakangan, Airlangga bilang pemerintah masih butuh koordinasi terlebih dahulu soal hal ini.

"Bukan belum goal kita kan mesti rapat, di rapat koordinasikan dahulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," ungkap Airlangga ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga menegaskan aturan ini sudah selesai drafnya. Namun, untuk ketetapannya butuh adanya persetujuan dari semua pihak. Baik dari jajaran kementerian maupun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah selesai (aturannya). Ya tentu butuh persetujuan. Nanti kita rapatkan.Tentu kita rapatkan dulu, setelah rapat baru didorong," kata Airlangga.

Wacana terakhir, pembatasan pembelian BBM subsidi mau diberlakukan mulai 17 Agustus 2024 ini. Hal itu dinyatakan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Soal wacana ini, Airlangga bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut. "Kita akan rapatkan lagi. Belum," bebernya.

Lihat juga Video 'Mantap! Peringkat Daya Saing RI Naik ke Posisi 27 Dunia':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan rencana akuisisi perusahaan bioetanol Brasil melalui Pertamina batal dilakukan. Dia menegaskan tidak akan ada akuisisi oleh Pertamina.

Soal pengadaan bioetanol untuk bahan bakar ramah lingkungan rendah sulfur, Arifin bilang pemerintah akan fokus menggunakan sumber bioetanol dari produksi dalam negeri.

"Nggak, nggak ada akuisisi. Kita pakai sumber dalam negeri aja," beber Arifin usai rapat internal soal bioetanol, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024)

Namun Arifin bilang pemerintah tak menutup kemungkinan membeli bioetanol dari Brasil dalam rangka pengadaan bioetanol untuk produksi bahan bakar rendah sulfur.

"Kan kalau itu (bioetanol) bisa, bisa beli barangnya," ujarnya singkat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mau mengkaji soal akuisisi perusahaan bioetanol Brasil. "Masih kita kaji," katanya.

Di sisi lain Airlangga bilang pemerintah sudah membuat roadmap atau peta jalan produksi bioetanol di Merauke, Papua. Kebetulan pemerintah ada rencana mengembangkan food estate tebu di Merauke.

"Kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, Merauke," beber Airlangga.

Rencana akuisisi perusahaan Brasil ini muncul dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia pernah mengatakan pemerintah mengarahkan Pertamina mengakuisisi perusahaan Brasil yang bisa membantu produksi bioetanol untuk bahan baku bahan bakar ramah lingkungan.

"Presiden (Jokowi) tadi juga sudah memutuskan nanti Pertamina akan akuisisi perusahaan, sekarang lagi due diligence (studi kelayakan) di Brasil untuk mengambil perusahaan yang bisa mensuplai gula dan juga etanol," kata Luhut dalam acara HUT HIPMI ke-52 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024) yang lalu.

Rencana itu bahkan disambut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyatakan sebagai perusahaan multinasional, ekspansi ke luar negeri adalah hal biasa.

Apalagi bila langkah yang dilakukan bisa menguntungkan perusahaan sekaligus negara. Ekspansi yang mau dilakukan Pertamina menurutnya sejalan dengan masa depan ekonomi dan bisnis, tepatnya masa depan dunia yang sedang bergerak ke ekonomi hijau.

"Ini juga untuk melihat masa depan ekonomi dan bisnis yang ada, di mana saya kira proses yang dilakukan Pertamina sekarang menuju ke sana," beber Jokowi di tempat yang sama.

Jokowi berpesan agar langkah Pertamina akuisisi perusahaan Brasil dikalkulasi dengan matang. Termasuk menghitung seberapa besar keuntungan buat negara, mengingat Pertamina adalah perusahaan pelat merah.

Lihat juga Video 'Respons Jokowi soal Luhut Minta Pertamina Akuisisi Perusahaan di Brasil':

[Gambas:Video 20detik]

PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk tahun 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk program Listrik Desa (Lisdes).

"Dan untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes Rp 3 triliun di tahun 2025, untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100% di tahun 2027," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Darmawan menjelaskan dana PMN akan dipakai melistriki 85 ribu masyarakat di 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa. PLN juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya.

"Dan targetnya adalah 192 Kabupaten, 548 kecamatan, 1.092 desa. Jumlah pelanggan 85 ribu, kapasitas nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami membangun juga pembangkit listrik Berbasis surya 19.877 kWp," bebernya.

Darmawan menjelaskan, pembangunan infrastruktur di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3 T) 10 kali lebih mahal dibanding daerah non 3T. Contohnya, biaya menyambungkan listrik bagi rumah di daerah non 3T hanya memakan biaya Rp 2 sampai Rp 2,5 juta.

Sedangkan darah 3T di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 18,5 juta per pelanggan. Biayanya lebih mahal lagi untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan yang sebesar Rp 38,7 juta, dan Rp 35,5 juta di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

"Untuk itu PLN mengajukan PMN tahun anggaran 2025 dalam rangka pembangunan listrik menuju rasio elektrifikasi 100%," sebut Darmawan.

Ia menjelaskan, PLN sudah mengubah sistem yang dulunya manual menjadi sistem berbasis digital. Penggunaan data berbasis spasial juga dimanfaatkan demi penghitungan yang presisi dan akurat.

Simak juga Video 'KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya rencana besar membuat Indonesia memiliki bahan bakar rendah sulfur. Salah satu yang bakal dilakukan adalah pengembangan bensin dicampur bioetanol.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sejauh ini Pertamina telah melakukan percobaan pencampuran bioetanol sebanyak 5% untuk bensin, dia menyebutnya sebagai E5.

Fokus pemerintah saat ini adalah untuk mencari pengadaan untuk bioetanolnya. Bioetanol sendiri bisa didapatkan dari fermentasi gula dari bahan tanaman seperti jagung, tebu, kentang, ubi jalar, ataupun jerami.

"Sudah dilakukan percobaan adalah E5, 5%. Sekarang pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya," jelas Airlangga usai melakukan rapat internal soal bioetanol di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan pemerintah sudah menyusun roadmap atau peta jalan produksi bioetanol di Merauke, Papua.

"Kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, Merauke," beber Airlangga.

Perlu diketahui juga, pemerintah sendiri memang akan menggarap food estate baru di Merauke. Dalam catatan detikcom, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya mendapatkan tugas mengembangkan hingga 2 juta hektare lahan yang akan ditanami tebu di Merauke. Nantinya, produksi tebu itu akan digunakan untuk memproduksi bioetanol.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), produksi besar bioetanol ditargetkan akan bisa tercapai di tahun 2030.

"Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030," bunyi pasal 3 ayat 5 beleid tersebut dilihat detikcom.

Respons Jokowi soal Luhut Minta Pertamina Akuisisi Perusahaan di Brasil

Respons Jokowi soal Luhut Minta Pertamina Akuisisi Perusahaan di Brasil

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Soal pembatasan ini pembelian BBM subsidi digulirkan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Airlangga bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku salah satu regulator utama penyaluran BBM subsidi irit bicara ketika ditanya wacana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Nggak kok nggak," kata Arifin singkat tanpa menjelaskan apapun ditemui di tempat yang sama.

Wacana BBM Subsidi Dibatasi
Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sempat mengatakan pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Dia mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Di lain pihak, Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah buka suara terkait wacana yang digulirkan Luhut. Dia mengatakan, pihaknya tengah menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 yang mengatur konsumen BBM subsidi.

"Kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," kata Erick ditemui di Kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat, pagi tadi.