Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, akan berjumpa dengan Jaksa Agung pada Selasa (22/10).

Menurutnya, pertemuan dengan Jaksa Agung tersebut akan membahas mengenai mekanisme penggunaan lahan sitaan agar dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat.

"Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana, supaya kita bisa kerja dengan cepat," kata Maruarar di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

Ara sapaan akrabnya, mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat menjalankan program membangun 3 juta rumah setiap tahun.

Program tersebut terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di kota setiap tahun.

"Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya ya," ujar Ara.

Selain itu, Ara mengatakan, pihaknya juga akan memanfaatkan aset milik BUMN yang sudah tidak lagi difungsikan untuk mendukung program pembangunan rumah rakyat tersebut.

"Saya sudah bicara sama Pak Erick juga, nanti kita koordinasi dengan BUMN, kita juga ingin ada tanah-tanah yang ada di kota, supaya nanti masyarakat itu tidak perlu lagi jauh dari daerah ke kota, sehingga biaya, waktu lagi dan sebagainya," tutur Ara.

Hargaminyak mentah naik hampir 2 persen pada perdagangan hari Senin (21/10), setelah turun lebih dari 7 persen pada pekan lalu di tengah konflik timur tengah yang semakin memanas. Kondisi itu membuat pasar khawatir dengan pasokan dari wilayah tersebut.

Mengutip Reuters, minyak mentah Brent naik USD 1,23 atau 1,68 persen menjadi USD 74,29 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik USD 1,34, atau 1,94 persen menjadi USD 70,56 per barel.

Harga batu bara naik pada perdagangan hari Senin kemarin. Menurut bursa ICE Newcastle (Australia), harga batu bara kontrak pengiriman Oktober 2024 naik 0,20 persen menjadi USD 145,60 per ton.

Harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terpantau naik hari Senin kemarin. Menurut bursamalaysia.com, harga CPO kontrak November 2024 naik dari MYR 4,380 per ton menjadi MYR 4,393 per ton.

Harga nikel juga terpantau naik. Berdasarkan London Metal Exchange (LME) nikel naik dari USD 16,710 menjadi USD 16,715 per ton.

Harga timah juga tercatat naik. Berdasarkan LME, timah berakhir naik dari USD 31,390 menjadi USD 31,395 per ton.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan pergerakannya akan positif pada perdagangan Selasa (22/10). Pada Senin (21/10) IHSG ditutup menguat 12,54 poin atau 0,16 persen ke posisi 7.772,60.

Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menjelaskan bahwa secara teknikal IHSG membentuk pola spinning top, yang mengindikasikan adanya potensi pembalikan tren.

"Pergerakan MACD cenderung sideways serta stochastic RSI berada di area overbought, sehingga ada potensi koreksi wajar dengan level support di 7.650," kata Valdy dalam prediksinya.

Meski demikian, sentimen pasar domestik saat ini dipengaruhi secara positif oleh transisi kepemimpinan yang kondusif dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

“Pasar merespons positif transisi tersebut, terutama setelah terkonfirmasi bahwa beberapa menteri kunci akan tetap melanjutkan jabatannya, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ungkap Valdy.

Valdy menyebut, kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan diyakini mampu meredakan kekhawatiran pelaku pasar mengenai stabilitas ekonomi pada periode pemerintahan baru. Valdy juga menyoroti bahwa meski pasar saham saat ini minim sentimen baik dari global maupun domestik, investor masih menantikan rilis beberapa data ekonomi penting.

Pada perdagangan hari ini, Valdy Kurniawan merekomendasikan beberapa saham yang layak dipertimbangkan investor, antara lain MEDC, ELSA, ASII, SRTG, TOBA, dan ADMR.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya, memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang 7.680 hingga 7.787.

"Peluang pergerakan IHSG pada pekan pertama pemerintahan baru memiliki harapan besar untuk peningkatan performa baik dari sisi pembangunan maupun perekonomian," kata William.

Ia menambahkan bahwa jika terjadi koreksi minor, investor dapat memanfaatkan peluang ini untuk melakukan akumulasi pembelian, mengingat IHSG masih berada dalam jalur uptrend.

William menyebutkan beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan hari ini. Antara lain EXCL, TLKM, ISAT, HMSP, JSMR, BBRI, PWON, ASRI, dan ASII.

***

Disclaimer: Keputusan investasi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan pembaca. Berita ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual suatu produk investasi tertentu.

Indeks saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup variatif pada perdagangan Senin (22/10). Hal ini terjadi karena investor waspada terhadap valuasi tinggi, sambil menunggu pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar.

Mengutip Reuters pada Selasa (12/10), Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 344,31 poin atau 0,80 persen menjadi 42.931,60. S&P 500 (.SPX) turun 10,69 poin atau 0,18 persen menjadi 5.853,98. Sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 50,45 poin atau 0,27 persen menjadi 18.540,01.

Pada hari Jumat, Dow dan S&P 500 keduanya ditutup pada rekor tertinggi karena ketiga indeks utama membukukan kenaikan enam minggu berturut-turut, kenaikan terpanjang mereka tahun ini. Carol Schleif, kepala investasi di BMO Family Office bilang hal ini bukanlah hal aneh. Menurutnya, pasar ingin istirahat sejenak.

"Bukan hal yang aneh jika pasar ingin beristirahat sejenak setelah enam minggu terus-menerus mencapai rekor tertinggi," ungkap Carol.

Penutupan yang variatif ini juga disebabkan oleh obligasi acuan Treasury 10 tahun yang melonjak tinggi 4,17 persen, tertinggi dalam 12 minggu.

"Kenaikan imbal hasil 10 tahun menimbulkan kebingungan bahwa mungkin ekonomi tumbuh terlalu cepat dan lapangan kerja masih terlalu tangguh. Akibatnya, The Fed mungkin akan lebih lambat menurunkan suku bunga,” kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research.

Beberapa saham cukup sensitif terhadap suku bunga. Di sektor teknologi, Tesla (TSLA.O) turun 0,84 persen. Selain itu sektor real estat Real Estat (.SPLRCR) juga turun 2,08 persen. Indeks Russell 2000 (.RUT) juga turun 1,61 persen.

Investor juga memperhatikan pemilihan presiden AS yang menunjukkan peluang membaik bagi mantan Presiden Donald Trump, kandidat Partai Republik.

Beberapa saham di sektor aviasi mengalami kenaikan seperti Boeing (BA.N) yang melonjak 3,1 persen setelah berita bahwa pekerja dapat memberikan suara pada kesepakatan baru untuk mengakhiri pemogokan lima minggu yang merugikan. Maskapai penerbangan Spirit (SAVE.N) juga ikut naik 53,06 persen setelah perusahaan mencapai kesepakatan untuk memperpanjang batas waktu pembiayaan kembali utang selama dua bulan.

Jumlah saham yang turun melebihi saham yang naik dengan rasio 3,51 banding 1 di NYSE. Ada 262 harga tertinggi baru dan 47 harga terendah baru di NYSE.

S&P 500 membukukan 42 titik tertinggi baru dalam 52 minggu dan dua titik terendah baru, sementara Nasdaq Composite mencatat 89 titik tertinggi baru dan 51 titik terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 11,35 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,59 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

Luhut Binsar Pandjaitan batal pensiun karena kembali mengemban tugas di pemerintahan Presiden Prabowo menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Senin (20/10).

Selain itu, Sri Mulyani yang kembali menjadi Menteri Keuangan mendapat sambutan meriah di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menjadi berita yang ramai dibaca. Berikut ini rangkuman selengkapnya.

Luhut sebelumnya beberapa kali menyebut akan pensiun usai masa kepemimpinan era Presiden Jokowi berakhir. Namun, Ia ditunjuk dan sudah dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lewat unggahan dalam Instagram resminya, Luhut mengungkapkan alasan ia menerima tawaran dari Prabowo. Permintaan untuk membantu Prabowo, kata Luhut, sudah disampaikan sejak pertemuan mereka berdua pada 21 Juli 2024. Kemudian pada malam harinya, keduanya mengikuti Gala Dinner Akabri.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," tulis Luhut, Senin (21/10).

Luhut bilang, Indonesia memiliki tantangan perekonomian yang cukup kompleks mulai soal pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

Sri Mulyani tiba di Kantor Kementerian Keuangan menggunakan kebaya kutu baru putih, Senin (21/10). Kedatangan Sri Mulyani langsung disambut riuh oleh ratusan pegawainya di lobby Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pantauan kumparan, Sri Mulyani juga terlihat disambut dengan buket bunga yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.

Selain Sri mulyani, tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu juga disambut dengan meriah di kantor Kemenkeu.

Untuk detail pembagian tugas ketiga Wamenkeu, Suahasil mengatakan akan ada diskusi lanjut untuk mendetailkan pembagian tugas.

"Nanti habis dilantik kami obrolin kerjaan ya," tutur Suahasil.

Sistempajak canggih yang disebut Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan dioperasikan mulai 1 Januari 2025. Hal ini diyakini mampu menaikkan rasio pajak di Indonesia.

Pada akhir 2023, rasio pajak Indonesia merosot ke 10,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Presiden Prabowo menargetkan rasio pajak bisa mencapai 16 persen terhadap PDB, sama seperti di Thailand dan Vietnam.

Baca artikel CNN Indonesia "Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240305190139-532-1070828/sri-mulyani-ungkap-alasan-sulit-naikkan-rasio-pajak-di-ri.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar sistem pajak tersebut bisa digunakan secara maksimal. Salah satu keunggulan core tax adalah kemudahan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"Insyaallah, kita bisa menggunakan core tax pada 1 Januari 2025. Edukasi sudah diberikan kepada 52.964 wajib pajak kakap dengan transaksi yang besar, karena mereka yang akan sangat terimbas oleh implementasi core tax," ujar Suryo saat konferensi pers APBN Kita edisi September 2024, Senin (23/9).

Perusahaan konsultan pajak, PT Sinergi Dinamis Konsultindo, meyakini Core Tax Administration System (CTAS) mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.

"Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga," kata Direktur Utama PT Sinergi Dinamis Konsultindo, Vinanda Langgeng Kencana.

Dia berpendapat Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun kurang optimal dalam mendukung bisnis perpajakan modern, sehingga butuh pembaruan terkait sistem pengelolaan pajak.

Vinanda meyakini, core tax berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

"Sistem ini akan menjadi landasan reformasi administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal menjadi tulang punggung (backbone) pencapaian penerimaan negara. Menkeu menyebut, core tax dapat meningkatkan rasio pajak hingga 1,5 persen dari PDB.

Core tax memberikan manfaat mulai dari otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, meningkatkan analisis data kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, menciptakan transparansi akun wajib pajak, hingga mendorong laporan keuangan Ditjen Pajak yang prudent dan akuntabel (revenue accounting system).

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, dengan rincian penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,6 triliun. Penerimaan pajak sendiri ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun di tahun depan, tumbuh 13,9 persen dari outlook 2024.

Sementara itu, belanja negara dipatok sebesar Rp 3.621,3 triliun, di mana belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp 1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,87 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin fintech peer to peer lending atau pinjol, PT Investree Radika Jaya (Investree). Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," ujar Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dalam keterangannya, Senin (21/10).

OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang, dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, antara lain:

a. Melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal, berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

b. Melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. Melakukan pemblokiran rekening perbankan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. Melakukan penelusuran aset (assettracing) Sdr.Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan;

e. Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;

f. Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan;

2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;

3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;

4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak- pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak- pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;

7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: [email protected], dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bicara soal tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo. Ini disampaikan setelah serah terima jabatan dengan pendahulunya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Menurut Nusron, ada tiga tugas khusus yang dipesankan Prabowo. Pertama yakni terkait penataan ulang tanah milik negara.

"Pertama adalah penataan ulang. Ini pesannya Pak Presiden kepada kami sebelum diangkat jadi menteri," ujar Nusron, Senin malam (21/10).

Terkait tugas pertama ini, lanjut dia, ada tiga hal yang mesti dilaksanakan. Mulai dari penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU) dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pemerataan, dan yang ketiga prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi.

"Satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah ada satu pengusaha atau sektoran swasta, grup swasta, yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah," sambungnya.

Kendati begitu, pemerataan ini juga mesti menjaga iklim investasi dan mengganggu keberlanjutan serta pembangunan ekonomi.

Pemanfaatan lahan-lahan liar milik pemerintah atau negara untuk hal-hal yang lebih produktif. Bisa untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, hingga untuk pertanian dan perkebunan.

"Nah yang nomor tiga adalah penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan ada sedikit pekerjaan yang belum sempat dirampungkannya, yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 120 juta bidang tanah.

“Tugas-tugas yang ditekankan oleh Presiden Jokowi secara umum bisa diselesaikan, banyak tantangannya contoh target 120 juta PTSL, paling tidak hari ini 118 juta bidang tanah tersertifikasi, sehingga optimistis Desember 120 juta bidang tanah tersertifikasi,” kata AHY.

Hal ini juga menjadi salah satu pesan yang disampaikan kepada penggantinya, Nusron Wahid.

“Tentunya saya sudah menyampaikan kepada pejabat baru ada sejumlah capaian dan progres telah dicapai 8 bulan terakhir, ini dan tinggal sedikit lagi bisa dituntaskan sampai dengan akhir tahun 2024,” tutur AHY.

Meskipun dia tidak menampik urusan pertanahan ini tidak akan pernah rampung, sebab merupakan permasalahan yang menyangkut banyak orang.

“Tapi tentu urusan tanah tidak akan pernah selesai. Kita tahu masih cukup banyak saudara-saudara kita yang diperlakukan tidak adil, yang diserobot tanahnya,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan belum ada keputusan apa pun terkait perubahan subsidiBBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bahlil mengatakan, pemerintah membuka potensi semua kemungkinan transformasi subsidi energi untuk membuatnya menjadi lebih tepat sasaran kepada yang berhak.

"Belum ada keputusan sampai seperti itu (diubah jadi BLT). Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar, agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," jelasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Selain itu, masih terkait kebijakan penyaluran BBM, Bahlil juga masih mengkaji terkait penurunan kadar sulfur dalam BBM baik itu diesel maupun bensin. Hal ini didiskusikan bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti itu belum, itu ada makronya ada, tapi arahan umumnya ada, tapi detailnya saya harus diskusikan lagi dengan Bapak Presiden," tandas Bahlil.

Sebelumnya, Prabowo berencana akan mengubah skema subsidi agar tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Ia mengatakan, nantinya skema program subsidi dapat memanfaatkan teknologi digital agar lebih spesifik menyasar orang yang membutuhkan.

Menurutnya, pihaknya berencana melakukan kajian mengenai skema penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

"Kita harus berani meneliti, kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, keluarga-keluarga yang membutuhkan dengan teknologi digital kita mampu sampai subsidi itu," katanya dalam pidatonya usia dilantik sebagai Presiden Indonesia di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10).

Dengan nada tegas di depan ribuan pejabat yang hadir, Prabowo menyampaikan agar bantuan subsidi dapat dinikmati orang-orang yang membutuhkan.

"Tidak boleh aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Perubahan subsidi energi menjadi BLT juga sempat disinggung Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Dia menyebutkan, subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas.

“Maka kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, mereka diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka. Bukan kepada komoditasnya, tetapi pada keluarganya yang berhak untuk menerima,” kata Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

Selama ini subsidi energi diberikan berdasarkan komoditas yang dibutuhkan masyarakat seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), serta gas. Namun, model ini dirasa kurang tepat.

Dengan model seperti itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut menyebut anggaran subsidi dapat berkurang sekitar Rp 150 sampai Rp 200 triliun.

“Kita kurangi subsidi dengan secara langsung diberikan tadi, tapi kita alihkan ke hal yang produktif, itu artinya kita me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” lanjutnya.

Basuki Hadimuljono atau Pak Bas buka-bukaan aktivitasnya usai tak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR. Dirinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Kepala Otorita IKN.

Adapun saat ini Pak Bas masih berstatus sebagai Plt Kepala OIKN. Nantinya, ketetapannya sebagai pejabat definitif Kepala OIKN akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

"Saya bukan mendahului tapi menurut Pak Setneg, menurut Pak Jokowi, saya masih di minta untuk di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Sekarang Plt sudah berhenti, sekarang lagi diurus oleh bapak-bapak Setneg (pejabat defitnitif Kepala OIKN)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

Pak Bas sapaan akrabnya belum mengetahui kapan dirinya mulai menjadi Kepala OIKN. "Tidak tahu, ya secepatnya sudah diurus oleh Bapak-Bapak Setneg baik yang lama maupun yang baru," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pak Bas memastikan pembangunan IKN akan tetap berlanjut dan akan dipercepat di masa pemerintahan Prabowo.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalo sekarag yang udah dibangun itu eksekutifnya, dalam dua tahun menurut beliau yudikatif dan legislatif harus dibangun," kata Basuki.

"Jadi gedung-gedung DPR, MPR, MK yang lainnya yudikatif juga harus dibangun," ujarnya.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan akan membahas konsep super holding BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo awalnya berencana mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN. Nantinya, Badan BUMN akan menjadi super holding mirip seperti Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia, atau SASAC di China.

"Ya kalau super holding kan kita terus kaji secara hukum. Kita terus melakukan kajian bersama ahli-ahli, supaya efektif menuju ke sana," kata Tiko, sapaan akrab Kartika, saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Senin (21/10).

Tiko menuturkan, pemerintah ingin BUMN menjadi suatu entitas kekayaan negara dengan pengelolaan yang profesional dan bisa memiliki skala yang besar dan mendunia.

"Kita tahu di dunia ada Temasek, Khazanah (Malaysia), kita yakin BUMN bisa jadi lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia," tegasnya.

Dia mengungkapkan arahan Prabowo terhadap Kementerian BUMN yakni melanjutkan transformasi BUMN, yang berkaitan dengan upaya klasterisasi, holdingnisasi, dan restrukturisasi dengan mengadopsi semua program Prabowo-Gibran.

Contohnya, kata dia, target swasembada pangan akan dikonsolidasikan bersama seluruh BUMN pangan, kemudian ketahanan energi bersama seluruh BUMN energi. Dia menyebutkan, pemetaan ini akan dilakukan 1-2 minggu ke depan bersama kementerian teknis.

Meski begitu, Tiko enggan menjelaskan kaitannya upaya klasterisasi dan holdingnisasi tersebut dengan wacana super holding BUMN. "Belum, kan kita lagi kaji," tandas Tiko.

Sebelumnya, Tim ekonomi Prabowo-Gibran, Laode Masihu, mengatakan reformasi Badan BUMN harus dilakukan agar BUMN bisa lebih maksimal lagi dalam mendorong ekonomi Indonesia.

"Jadi (Badan BUMN) menjadi badan profesional saja dan fokus di ekonomi. Presiden baru punya pikiran itu," kata dia dalam acara Kompas CEO Forum di IKN, Jumat (11/10).

Sebelumnya, dalam liputan khusus kumparan, disebutkan opsi ini bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ini ke kementerian teknis seperti Pindad yang berada di bawah Kemenhan.

Adapun konsep super holding BUMN ini sebenarnya sudah muncul sejak zaman Menteri BUMN periode 1998-199, Tanri Abeng. Pengamat BUMN, Toto Pranoto, mengatakan fungsi Kementerian BUMN bisa dilebur ke Badan BUMN bisa dilakukan secara bertahap.

“Ya, sebetulnya ide superholding ini menurut saya bukan terlalu baru. Karena di dalam dokumen terkait master plan BUMN ya, di zamannya Pak Tanri Abeng tahun 1999, sebetulnya nomenklaturnya juga adalah Kementerian BUMN Garis Miring Kepala Badan,” terangnya.

Jika nantinya Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN, Toto bilang tujuannya bisa jadi adalah membuat daya saing BUMN bisa lebih meningkat.

“Jadi saya kira ke depan memang diperlukan rumah yang kira-kira bisa membuat berbagai macam holding BUMN yang sudah ada itu bisa melakukan value creation lebih besar lagi. Dan rumah itu menurut saya bentuknya kemudian menjadi badan,” lanjutnya.

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pembangunan MRT Jakarta fase 2 pada Senin (21/10) sore. Ini merupakan kunjungan pertama Gibran setelah resmi dilantik pada Minggu (20/10) kemarin.

Gibran melihat langsung pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan Utara (Bundaran HI-Kota).

Putra sulung Jokowi itu berjalan kaki sekitar 350 meter menelusuri terowongan bawah tanah yang akan menjadi lintasan MRT. Saat ini, proyek itu pekerjaan sipilnya telah mencapai 82 persen.

Gibran menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek serta penghijauan kembali setelah rampung.

Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

***

Reporter: Jonathan Devin