PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapatkan pengakuan atas kinerja positifnya dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang The Asian Post Awards 2024. Dalam acara yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel, Jakarta (3/10), BRI mendapatkan penghargaan sebagai The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 dan Platinum Champion State-Owned Enterprise.

Penghargaan The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 diberikan atas kontribusi BRI yang konsisten sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pencapaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara melalui optimalisasi kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2023 lalu, BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun.

Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80% dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik.

Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Dalam pembagian dividen tersebut, BRI memberikan setoran kepada negara mencapai Rp25,7 triliun.

Selain itu, penghargaan Platinum Champion State-Owned Enterprise diberikan atas prestasi keuangan BRI yang memiliki performa keuangan terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2023.

Pengakuan ini menegaskan posisi BRI sebagai bank BUMN dengan kinerja finansial yang solid dan inovatif, sekaligus membuktikan ketangguhan BRI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Pada tahun 2023 kinerja BRI tercatat tumbuh positif dan berkelanjutan. Secara konsolidasian aset perseroan tumbuh 5,3% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp1.965,0 triliun, serta membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% yoy.

Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2% yoy menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4% yoy di sepanjang tahun 2023.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan bahwa sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar," ujar Sunarso.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Sakti Wahyu Trenggono kembali ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Kali ini oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kembali memimpin instansi yang sama, menurut Trenggono, dia tidak perlu lagi menyesuaikan diri, sehingga bisa langsung mengejar target kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2024-2029.

“Kalau dulu waktu pertama saya dilantik itu perlu waktu untuk kemudian saya belajar. Kalau sekarang ibaratnya mau balapan itu sudah start engine ya. Jadi sudah start engine terus kemudian kita tinggal melaju untuk mencapai yang kita cita-citakan,” kata Trenggono dalam Konferensi Pers Menteri KP 2024-2029 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (21/10).

Sehingga, Trenggono mengatakan tidak ada target program 100 hari seperti yang dicanangkan oleh menteri baru pada umumnya.

"Jadi, kalau program 100 hari itu kalau menurut saya, buat menteri baru, saya sih menteri baru tapi stok lama," imbuh Trenggono.

Dalam paparannya, Trenggono menjelaskan ada lima program yang menjadi fokus kinerjanya memimpin KKP selama lima tahun ke depan.

Pertama, dia berkomitmen untuk memperluas kawasan konservasi laut. Tujuannya untuk meningkatkan indeks kesehatan laut dan meningkatkan penyerapan karbon.

Luas kawasan konservasi pada 2024 hingga 2029 sebesar 32,5 juta hektare dengan potensi serapan karbon sebesar 76 juta tCO2eq. Sementara, saat ini luas kawasan karbon ada 29,8 juta hektare dengan estimasi serapan karbon 27,4 juta tCO2eq.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan, strategi yang akan diambil adalah dengan penetapan dan perlindungan kawasan konservasi melalui pendaftaran di International Maritime Organization IMO, pembangunan modeling pengelolaan kawasan konservasi terpadu untuk karbon storage.

Kemudian penyusunan ocean accounting, pembangunan sistem pengawasan dan monitoring berbasis satelit di kawasan konservasi secara periodik dan up-to-date. Lalu terakhir pembentukan model pendanaan Coral Bond.

Selain memperluas kawasan konservasi laut, dalam lima program prioritas Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2024, Trenggono juga memiliki program penanganan ikan terukur berbasis kuota.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pasir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian terakhir, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut ada kesempatan pejabat eselon I di kementerian untuk jadi menteri atau bahkan presiden.

Hal ini diutarakan Zulhas setelah serah terima jabatan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) penggantinya, Budi Santoso yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri dan Kementerian Perdagangan karena sudah punya menteri yang dari internal. Jadi tidak perlu khawatir eselon I ada harapan menjadi menteri lagi, jadi menko, bahkan jadi wapres atau bahkan jadi presiden,” kata Zulhas di Kantor Kemendag, Senin (21/10).

Zulhas bilang, sebelum mengusulkan nama bakal calon penggantinya sebagai Mendag, dia sempat melihat-lihat foto-foto terdahulunya. Dia menyadari, Kemendag belum dipimpin oleh pejabat karier dari internal.

Dia menyayangkan, Kemendag yang menurut dia instansi pemerintahan dengan prestasi baik, tidak pernah dipimpin oleh pejabat karier dari internal.

Menurut dia, alasan Presiden Prabowo Subianto merestui Budi Santoso menjadi Mendag adalah latar belakang Budi yang pernah menduduki jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

“Oleh karena itu semua tergantung amal salehnya. Saya mengusulkan yang pejabat karier kepada Bapak Presiden terpilih yaitu Pak Budi, karena sudah terlatih sudah Irjen sudah pernah Sekjen,” terang Zulhas.

Budi Santoso adalah satu di antara 48 orang yang dilantik menjadi menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, pada hari ini, Senin (21/10).

Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2016-2024 Budi Karya Sumadi menggelar serah terima jabatan kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi di gedung Kementerian Perhubungan, Senin (21/10).

Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi Budi Karya dan jajarannya selama periode 2016-2019 dan 2019-2024.

Selama periode tersebut berbagai capaian telah diraih oleh Kemenhub, diantaranya tercapainya kepuasan masyarakat atas aktivitas mudik ketika dan pasca pandemi COVID 19 sebesar 89 persen, kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP - CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53 persen, serta berbagai pencapaian lainnya.

"Capaian tersebut tentu tidak bisa terlepas dari adanya sinergi, kolaborasi, dan transformasi di tubuh Kementerian Perhubungan yang sangat luar biasa dan sukses. Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan, dan sempurnakan untuk tercapainya 8 Misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," kata Dudy dalam keterangan resminya, Senin (21/10).

Dudy mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk terus semangat melanjutkan estafet pemerintahan, pembangunan konektivitas dengan transportasi, peningkatan keselamatan, dan pelayanan transportasi.

Sementara itu Budi Karya menyampaikan selamat datang kepada Menhub Dudy dan mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin baru di Kementerian Perhubungan.

"Saya percaya Bapak akan membawa Kementerian Perhubungan menuju kemajuan yang lebih besar. Kementerian ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat agar kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," kata Budi Karya.

Budi Karya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan atas dedikasi dan komitmen bersama, sehingga amanah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang transportasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Lebih lanjut Budi Karya berharap visi dan misi pemerintahan baru dapat diimplementasikan dengan baik oleh Menteri Perhubungan baru dan didukung sepenuhnya oleh seluruh pegawai.

"Mari kita hadapi tantangan ke depan dengan semangat baru dan komitmen yang kokoh. Bersama, kita dapat mewujudkan sektor perhubungan yang lebih baik dan berkelanjutan," imbuhnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membeberkan program-program yang akan jadi fokus kinerjanya selama lima tahun ke depan memimpin Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Budi mengatakan ada tiga program yang akan jadi fokus kinerjanya, salah satunya soal pengamanan perdagangan dalam negeri hingga peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ekspor.

“Nanti ada tiga program ya, pengamanan perdagangan dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM bisa ekspor. Itu artinya berani inovasi siap adaptasi,” kata Budi usai dilantik di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/10).

Meski demikian, mantan Sekjen Kemendag menyebut dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai tiga program fokusnya ini. Sebab, hal ini harus dikonsolidasikan di internal tubuh Kemendag terlebih dahulu.

“Ya kan konsolidasi internal dulu, mempersiapkan semuanya,” terang Budi.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) percaya diri kepemimpinannya selama lima tahun ke depan bisa mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) tersebut menyebutkan hal ini bisa dikejar dengan memanfaatkan lahan di Papua. Dia menargetkan dalam lima tahun akan ada sawah seluas 2 juta hektare dan lahan perkebunan tebu 600 hektare hingga 1 juta hektare di Papua.

Meskipun Zulhas tidak menjelaskan angka tambahan produksi padi yang dihasilkan dari lahan di Papua.

“Saya dipercaya oleh Pak Prabowo diminta membantu mengkoordinasi di bidang pangan. Tugasnya jelas terang, lima tahun ini kita harus swasembada pangan. Masa depan Indonesia di pertanian itu ada di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa ke pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600 sampai 1 juta,” kata Zulhas dalam pidatonya dalam acara Serah Terima Jabatan Mendag di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (21/10).

Tanpa melirik lahan di timur Indonesia tersebut, menurut Zulhas, cita-cita swasembada pangan mustahil dicapai. Sebab dia memandang Indonesia tidak bisa berfokus pada produksi pangan di Pulau Jawa.

“Lahannya Jawa itu kurang, bahkan Pulau

Jawa untuk hidup saja sudah tidak layak. Kalau bapak kalau olahraga pagi itu bisa kena ISPA karena 150 sampai 200,” terang Zulhas.

Zulhas mengaku, dia tidak asing dengan cita-cita Prabowo ini. Sebab sejak 10 tahun lalu dia sudah mengusulkan perihal swasembada pangan.

“Saya nyampaikan proposal ini 10 tahun lalu waktu kami pertama kali mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014. Proposal swasembada pangan dengan membagi cluster pertanian. Kita punya Papua yang begitu luas tapi kita tidak optimalkan. Mohon doanya agar ini bisa sukses,” tutup Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu dekat. Presiden ke-8 RI yang baru saja dilantik menyinggung soal pangan dalam pidatonya di Gedung MPR RI.

"Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar," ujar Prabowo, Minggu (20/10).

Atas dasar itu, Prabowo ingin dalam waktu dekat Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan.

"Dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," tutur Prabowo.

Politikus Partai Golkar, Dyah Roro Esti Widya Putri, ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag). Nama Dyah sebelumnya baru muncul saat Prabowo memanggil para calon wakil menteri pada pekan lalu (15/10).

Mengutip Antara, Dyah Roro Esti pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dan termasuk dalam 10 anggota DPR termuda saat usianya baru 26 tahun.

Perempuan kelahiran 25 Mei 1993 tersebut, merupa putri dari Satya Widya Yudha dan Diah Ambarsari. Adapun ayahnya, Satya Widya Yudha, juga merupakan politikus Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, dari 2009-2019.

Dia merupakan penerima beasiswa penuh LPDPP PK-41 dengan meraih geral MSc dalam Teknologi LIngkungan (dengan fokus dalam Manajemen Polusi) dari Imperial College London. Dyah juga memegang gelar Sarjana Ekonomi dan Sosiologi dari Universitas Manchester. Setelah itu, dia menyelesaikan kursus tingkat pascasarjana di Universitas Harvard.

Setelah lulus, Dyah bersama dengan adiknya Satya Hangga Yudha mendirikan Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I), sebuah lembaga yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak negatif perubahan iklim dan pemanasan global. Lembaga IE2I berbasis di Jakarta. Dyah Roro Esti menjabat sebagai Direktur Eksekutif IE2I selama periode tahun 2016-2019.

Setelah itu, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Golkar. Dyah lalu maju sebagai calon legislatif DPR di daerah pemilihan Jawa Timur X yang mencakup wilayah kabupaten Gresik dan Lamongan. Pada pemilihan tersebut, Dyah Roro Esti berhasil meraih kemenangan yang membawanya ke Senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sepanjang kariernya, Dyah Roro Esti telah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) pada tahun 2022, Ketua GKSB Peru-Indonesia serta Bendahara Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ia juga aktif sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

Pada tahun 2024, Dyah Roro Esti diundang untuk menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan IMF-World Bank yang diadakan di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, ia mengungkapkan pandangannya mengenai pentingnya pengembangan sektor ekonomi hijau.

Di tahun yang sama, Dyah Roro Esti menerima MKD Award dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota dewan yang dianggap memiliki etika yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto menghapus nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim dan Investasi yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian tugas Kemenko Marves, terutama yang berkaitan dengan energi, investasi, dan pariwisata, kini berada di bawah tanggung jawab Kemenko Perekonomian.

"Sebagian penugasan Marves di bidang energi, investasi, dan pariwisata kini ada di Kemenko Perekonomian," kata Airlangga di Istana Negara, Senin (21/10).

Selain perubahan dalam struktur kementerian, pemerintahan Prabowo juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional, yang akan dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mendapat tugas strategis dalam memberikan nasihat langsung kepada Presiden terkait kebijakan ekonomi nasional.

"Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan akan memimpinnya, dan beliau sudah menjadi mitra kami selama di kabinet hampir satu dekade. Jadi tentu nasihat beliau langsung ke presiden, dan komunikasi kita lancar," ujar Airlangga.

Keberadaan Dewan Ekonomi Nasional ini diyakini akan memperkuat koordinasi antar kementerian dan mempercepat implementasi kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

Ketika ditanya mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Airlangga menegaskan bahwa hal itu masih akan dibahas bersama-sama oleh tim ekonomi.

"Ya, itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Masih akan ada pembahasan, termasuk tahapan-tahapannya dan kebijakan fiskal yang akan mendukung," kata Airlangga.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi jangka menengah dan panjang. "Pertama, tentu dari sifat ekonomi yang bersifat jangka menengah panjang, yang paling penting adalah mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga," tambahnya.

Kebijakan ekonomi yang akan diambil Airlangga sebagai Menko Perekonomian juga akan berfokus pada upaya untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi serta peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait Kementerian BUMN kini memiliki 3 wakil menteri (wamen), yang nantinya berujung pada penambahan jumlah deputi.

Adapun Erick resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (21/10). Dia sudah menjabat sebagai Menteri BUMN sejak periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Erick belum bisa membeberkan penugasan masing-masing wamen sebelum dilantik oleh Prabowo, yang rencananya akan dilaksanakan siang hari ini. Dia hanya menyebut, masing-masing akan memilki tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Selain itu, nantinya akan ada regulasi baru dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait penambahan deputi baru, seiring dengan jumlah Wamen BUMN yang ada 3.

"Apalagi dari Perpres yang kita dapat, deputinya pun bertambah, nambah 2 atau nambah 3, ya mudah-mudahan naik kelas juga menterinya," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN usai pelantikan, Senin (21/10).

Erick menuturkan, dirinya hanya menjalankan misi Prabowo untuk mendorong percepatan transformasi dan kolaborasi BUMN dengan swasta dan UMKM.

"Pokoknya Presiden punya misi, kita sebagai pembantu, kita harus loyal, harus bisa menjalankan sesuai dengan janji. kita terus bertransformasi, transparansi, termasuk bersih-bersih BUMN lagi," jelasnya.

Adapun Prabowo mengumumkan ada 3 Wamen BUMN yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma'ruf, dan Dony Oskaria. Pengumunan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

Maruarar Sirait yang baru saja dilantik sebagai MenteriPerumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, berbicara mengenai kebijakan yang menuai pro dan kontra, yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Aturan mengenai Tapera diperluas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yag merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam PP 25/2020, disebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun dari aturan tersebut berlaku, ini berarti iuran pegawai peserta Tapera akan dimulai paling lambat pada 2027.

Merespons hal tersebut, Maruarar atau yang lebih akrab disapa Ara mengatakan, belum ada arahan dari Presiden Prabowo mengenai implementasi iuran Tapera.

"Belum sampai ke situ tapi saya sudah sampaikan konsep kami seperti itu. Itu bentuk seperti apa kita bicarakan lebih lanjut," ujar Ara di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Ia menjelaskan, akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat, mengenai implementasi iuran Tapera.

"Kita mau dengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan bisa komprehensif. Kita bisa dengan berbagai kesempatan in Pak Prabowo sampaikan program beliau yang strategis dan penting, sehingga ada yang bermakna di masa kepemimpinan beliau," jelasnya.

Dalam Pasal 15 PP 21/2024, dijelaskan besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, dan dari penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Besaran simpanan peserta untuk pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri seperti freelancer ditanggung sendiri.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 ini mengatur ketentuan di antaranya kewenangan pengaturan Kepesertaan Tapera oleh Kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari dana Tapera.

BP Tapera mengemban tugas penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Rosan Roeslani resmi dilantik menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10). Ia menjelaskan alasan dibentuknya kementerian tersebut.

Kementerian Hilirisasi dan BKPM, sebelumnya bernama Kementerian Investasi. Hanya saja, terjadi perumahan nama atau istilahnya nomenklatur pada kepemimpinan Prabowo menjadi Kementerian Hilirisasi dan BKPM agar fokus pada hilirisasi.

"Ya memang ini ada penambahan hilirisasi yang ruang lingkupnya sangat besar ya. Karena ruang lingkupnya ini yang ada pertambangan, perkebunan, perikanan, sehingga ini adalah tugas yang cukup besar yang diamanatkan kepada saya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Rosan menuturkan bahwa Prabowo menginginkan agar hilirisasi tidak hanya ada pada sektor pertambangan saja. Ia mencontohkan beberapa komoditas yang nantinya akan menjadi fokus hilirisasi seperti CPO, nikel, hingga kebutuhan kosmetik.

"Tentunya saya akan kolaborasi dengan semua kementerian terkait mengenai hal ini dan akan kita rumuskan ke depannya untuk apa saja priorotas hilirisasi yang ingin kita jalankan," ucap dia.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan dibawahi oleh Kemenko Perekonomian.

"Sekarang di bawah (Kemenko) Perekonomian," tandasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal alasannya bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Luhut dilantik oleh Presiden Prabowo untuk memimpin lembaga baru itu pada Senin (21/10).

Presiden prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," ujar Luhut usai pelantikan di Istana Kepresidenan.

Menurut Luhut, berbagai program digitalisasi yang selama ini ia jalankan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga dibutuhkan oleh Prabowo.

"Soft of revenue kita seperti e-katalog, simbara, simbara nikel, simbara untuk kelapa sawit dan juga government technology itu menjadi target Presiden Prabowo. Saya pikir kita lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam akun instagram pribadinya, Luhut juga menyinggung soal tugas Dewan Ekonomi Nasional. Lembaga ini akan memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas Prabowo di sektor ekonomi bisa terlaksana.

"Terlebih Presiden Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya. Ke depan, tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia tidak lah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata. Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," tuturnya.