Serang - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) Serang Raya, melalui Divisi Perempuan sukses menggelar Kajian Bisnis Wanita dengan tema 'Membangun Ketahanan Keluarga dengan Tauhid dan Wirausaha'.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat (11/10/2024) itu berlangsung di Butik Cahaya 31, Kompleks KPPN, Jalan Agusju No. 87, Ciceri, Kota Serang, Provinsi Banten.

Ketua TDA Serang Raya, Dian Pamela yang juga merupakan owner dari Annisa Herbal mengatakan, kegiatan ini membahas cara yang bisa kita lakukan untuk membuat keluarga menjadi kuat dan tangguh dengan wasilah ibadah dan ikhtiar berbisnis.

“Dewasa ini, cinta saja belumlah cukup untuk membuat keluarga menjadi utuh, perlu adanya kestabilan dari sisi finansial juga,” ujarnya.

Kajian Bisnis Wanita ini diikuti sekitar 20 peserta yang merupakan anggota dari TDA Serang Raya dan masyarakat umum.

Kegiatan seru ini berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB bersama Indah Prihanande yang merupakan owner dari Ladinar Wedding dan Konsultan Bisnis, Manajemen & Keuangan.

Indah Prihanade mengatakan, bahwa membangun keluarga yang kuat dan kokoh tidak semata-mata hanya karena spiritualitasnya saja, namun juga perlu adanya kekuatan dari sisi finansial.

“Sebagai wanita, kita juga perlu untuk mendukung sisi finansial keluarga misalnya dengan berwirausaha,” tuturnya.

Bogor - Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia pada 15 Oktober 2024, She Max by Arumi Clean usaha milik salah satu Member TDA Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan 'Gerakan Cuci Tangan Kota Bogor Bersama She Max'.

Mellyza Novisari Iskandar, Co-Founder & Chief of Marketing Officer Arumi Indonesia mengatakan, kegiatan ini mengedukasi siswa SDN Sukadamai 3 tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyakit menular.

"Sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR), She Max berkomitmen untuk mendukung kesehatan anak-anak melalui kebiasaan cuci tangan yang benar di lima momen penting, sebelum makan, setelah bermain, setelah batuk/bersin, setelah menggunakan toilet, dan setelah bepergian," ujar Mellyza yang juga Pengurus TDA Perempuan Nasional.

Mellyza menambahkan, rangkaian acara dimulai dengan kompetisi video reels tingkat SD & kader posyandu se-Kota Bogor untuk mengkampanyekan kesehatan melalui cuci tangan. Puncak acara dilaksanakan pada 16 Oktober 2024 di SDN Sukadamai 3, dengan target 450 siswa dan 150 tamu undangan.

"Hadir dalam acara ini Pj. Wali Kota Bogor beserta istri, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Camat Tanah Sareal dan perangkat daerah lainnya. Acara dimeriahkan oleh storyteller nasional Bonchie Yoska, dan penampilan seni dari Duta KPAID Bogor," imbuhnya.

Sebagai simbol dukungan, akan diadakan cap tangan di kain putih panjang yang dilanjutkan dengan cuci tangan bersama menggunakan sabun She Max. Sebanyak 1.000 sabun She Max akan dibagikan kepada para siswa.

"She Max by Arumi Clean berkomitmen mendukung kesehatan masyarakat dengan menciptakan produk lokal yang halal, aman dan ramah untuk kulit anak-anak," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Minggu malam (20/10). Dudy Purwagandhi masuk ke dalam jajaran sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Budi Karya Sumadi.

Saat ini, Dudy Purwagandhi masih menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Dia menjabat terhitung sejak awal tahun 2020.

Berdasarkan Laporan Tahunan PLN 2023, pria kelahiran Manado, 23 September 1970 ini merupakan lulusan Sarjana Hukum, Universitas Trisakti pada tahun 1995. Pengalaman kerja profesionalnya dimulai dari PT Tri Usaha Bhakti (1997-2007), sampai akhirnya bergeser menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008).

Selanjutnya, Dudy menduduki sejumlah posisi di Jhonlin Group, yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Antara lain, pernah menjabat sebagai Direktur PT Jhonlin Air Transport (2008-2009), kemudian Direktur PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009), dan Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011).

Karier Dudy berlanjut sebagai Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019). Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Dudy juga mulai memasuki ranah pemerintahan sebagai Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2018-2019).

Tercatat, Dudy juga pernah masuk dalam jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju alias tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagai Wakil Bendahara. Terakhir, Dudy menjabat sebagai Direktur Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020).

Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumumkan daftar wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Ada 56 nama wakil menteri yang diumumkan.

Dari nama-nama tersebut, ada sejumlah nama wakil menteri di sektor ekonomi yang sebelumnya sudah menjabat di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Berikut daftar Wakil Menteri di bidang ekonomi Kabinet Merah-Putih:

Wakil Menteri Ketenagakerjaan:

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama menteri Kabinet Merah Putih, Minggu malam (20/10). Salah satu nama yang diumumkan adalah Rachmat Pambudy yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas). Pengganti Suharso Monoarfa itu adalah seorang akademisi dari IPB University.

Sejak beberapa hari yang lalu, Rachmat Pambudy memang termasuk salah satu nama yang kerap diperbincangkan kuat akan mengisi salah satu kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Terlebih, setelah Rachmat dipanggil ke kediaman Presiden Prabowo Subianto bersama sederet calon menteri lainnya pada Senin (14/10).

Mengutip laman Antara, Rachmat lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956 lalu. Pendidikannya dari S1 hingga S3 ditamatkan di IPB, S1 di Fakultas Peternakan, S2 Komunikasi Pembangunan dan S3 Penyuluhan Pembangunan.

Tidak heran jika Rachmat dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dari lembaga pendidikan tersebut. Selain sebagai dosen yang telah terakreditasi, Rachmat juga merupakan Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus tersebut.

Bekerja bersama Prabowo, bukan kali pertama bagi Rachmat. Dia pernah aktif dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Prabowo.

Dia juga pernah menduduki kursi pejabat struktural di Kementerian Pertanian, saat institusi pemerintahan yang berkantor di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian Bungaran Saragih pada 2004 silam.

Selain itu, namanya juga sempat digadang-gadang akan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah diajukan oleh Partai Gerindra.

Di sektor usaha, Rachmat juga menduduki posisi Komisaris Independen di perusahaan produsen minyak kelapa sawit di Indonesia, PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sehak 2018.

Mengutip laman alumniipbpedia, Rachmat juga sempat bekerja sebagai Dewan Pengawas perusahaan pangan pelat merah Perum Bulog pada 2003 hingga 2007.

Konsistensi dan perhatian Rachmat terhadap sektor pertanian juga terlihat pada 2016 dia mendirikan dan menjadi Dewan Pakai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan daftar menteri di kabinetnya. Nusron Wahid masuk dalam jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan AHY sekarang menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Mengutip laman resmi Partai Golkar, Nusron lahir di Kudus 12 Oktober 1973. Dia mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di Miftahul Thalibin Kudus, lalu melanjutkan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di MTS dan MA Qudsiyah Kudus.

Kemudian, Nusron menamatkan S1 di Program Studi Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan S2 Ekonomi Universitas Pertanian Bogor.

Nusron mengawali kariernya dari seorang peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI ada 1995 hingga 1999. Pada periode yang sama, Nusron juga bekerja sebagai wartawan di media cetak Bisnis Indonesia. Selain itu, pada 1996 hingga 1997, Nusron juga tercatat sebagai pengajar di almamaternya, Universitas Indonesia.

Setelah itu, Nusron masuk ke lembaga pemerintahan, tepatnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai staf ahli pada 2000 hingga 2001. Di saat yang sama, Nusron juga bekerja sebagai Konsultan Peneliti di PT Arzka Dian Kobar pada 2000 hingga 2002 dan Staf Ahli Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2000 hingga 2002.

Nusron kemudian masuk ke Kompleks Parlemen Senayan mulai 2004-2009, 2009-20014 sebagai Anggota DPR RI. Kemudian menjadi Anggota Badan Legislatif DPR RI pada 2011 hingga 2013.

Dia tercatat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada 2014 hingga 2019. Terakhir, dia duduk di kursi parlemen sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019/-2024.

Dari sisi organisasi, selaras dengan pekerjaannya pada saat awal mula meniti karier, Nusron pernah berorganisasi di Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI sebagai peneliti pada 1996 juga Ketua Suara Mahasiswa UI pada 1997.

Nusron juga aktif di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama, tercatat pernah menduduki jabatan Ketua Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pimpinan Cabang NU (PCNU) Depok pada 1998 hingga 2000.

Selain itu, dia juga pernah duduk di kursi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 2000 hingga 2003. Kemudian masuk ke partai politik, Golkar dan menjabat sebagai Koordinator Bidang Agama pada 2004 hingga 2003.

Masih di NU, Nusron menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor pada 2011 hingga 2016. Kemudian menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada 2012 hingga 2019.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu yang disebut adalah Rini Widyantini, yang akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022.

Rini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia lulusan Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar Master of Publik Manajemen di The Flinders University of South Australia.

Karier Rini dimulai di KemenPANRB sebagai Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada tahun 1997. Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2020; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.

Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya terus menanjak, hingga pada 2012 sebagai Deputi Bidang Kelembagaan KemenPANRB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.

Budi Santoso yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) kini menjadi Menteri Perdagangan di kabinet Prabowo Subianto. Ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan formasi lengkap Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Budi juga dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Setelah pemanggilan, Budi hanya bilang Ia diminta Prabowo untuk turut membantu di pemerintahannya. Dalam catatannya, sebelumnya Budi menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.

Mengutip Antara, Budi Santoso lahir pada 9 Februari 1968. Dalam segi akademis, Budi mendapat gelar Sarjana Komunikasi Massa di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Ia melanjutkan pendidikannya dan mendapat gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Setelah itu, Budi mendapatkan gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid

Ia memiliki sepak terjang yang cukup panjang dengan menduduki beberapa posisi di Kemendag. Pada 2010, Ia menduduki jabatan sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan dirinya dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India.

Sepulang dari India, Budi sempat diangkat sebagai Kepala Bagian Program dan Kerjasama pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Sampai 2018, Budi tercatat pernah menjabat di berbagai jabatan Eselon II di lingkungan Kemendag seperti Kepala Pusat Data dan Informasi tahun 2017, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi tahun 2017, serta Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2018.

Setelah itu, Ia juga sempat menduduki posisi Kepala Biro Keuangan pada Juni 2020-September 2020. Pada September 2020 sampai Desember 2022 Budi menjabat sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.

Karirnya berlanjut sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Desember 2022 sampai Agustus 2024. Barulah pada 14 Agustus 2024, Budi dilantik menjadi Sekjen Kemendag oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Selain di Kemendag, Budi juga pernah menjadi Komisaris ID FOOD.

Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan daftar menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan.

Setelah dilantik pada Minggu pagi (20/10) di Gedung MPR RI, Prabowo mengumumkan daftar menteri dan wakil menteri pada malam harinya di Istana Negara.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pengembang properti optimistis kinerja sektor perumahan akan makin meningkat ke depannya.

Pemerintahan Prabowo juga akan fokus pada perumahan. Salah satunya dengan menargetkan membangun 3 juta rumah per tahun saat menjadi presiden periode 2024-2029.

Salah satu pengembang properti di Indonesia, Integra Land, menyebut peningkatan sektor properti diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Founder dan CEO Integra Land, Dennies Khrisna, mengatakan perseroan akan terus melakukan ekspansi bisnis di kawasan Sawangan, Depok.

Menurut dia, ekspansi tersebut menjadi bagian dari rencana besar perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya di wilayah Jabodetabek, sekaligus memperkuat budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif.

“Kami sangat optimis dengan potensi perekonomian kawasan Sawangan yang berkembang pesat dan didukung oleh infrastruktur yang lengkap. Ekspansi ini merupakan langkah strategis kami untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat akan hunian yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar Dennies dalam keterangannya, Minggu (20/10).

Dia menjelaskan, kawasan hunian dari Integra Land akan menampilkan desain perumahan yang memadukan kenyamanan dan fungsionalitas, dengan tetap mengedepankan kualitas hidup penghuninya. Di samping itu, Dennies menyebutkan bahwa proyek hunian baru di daerah Sawangan akan mengusung konsep open plan living, dengan tipe rumah 84/120 yang dibanderol mulai dari sekitar Rp 1,5 miliar.

"Hunian ini dirancang untuk meningkatkan keharmonisan keluarga milenial dan menciptakan ruang fleksibel untuk berbagai aktivitas sehari-hari," jelasnya.

Selain fokus pada pengembangan proyek, Integra Land juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Dengan mayoritas karyawan yang terdiri dari generasi muda, perusahaan mengutamakan transparansi, kolaborasi lintas divisi, dan kesempatan pengembangan karier yang luas. Konsep kantor open-space yang diterapkan mendorong komunikasi yang lebih efektif, menciptakan lingkungan kerja yang minim konflik, serta menumbuhkan semangat inovasi di setiap lini.

“Oleh karena itu, kami membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang, berkontribusi, dan merasa dihargai. Dengan budaya ini, kami dapat menghadapi tantangan industri properti yang dinamis dengan lebih percaya diri,” kata dia.

Integra Land juga bekerja sama dengan Integra Capital, sister company yang berfokus pada investasi di sektor properti. Kerja sama ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan perusahaan dan memperkuat posisi Integra Land sebagai pemain utama di industri properti Indonesia.

“Kami siap menghadapi tantangan dan peluang ke depan dengan semangat dan inovasi. Ekspansi ini adalah langkah nyata dari komitmen kami untuk terus berkembang, baik dari segi bisnis maupun kualitas SDM, dengan tetap menjaga nilai-nilai inklusivitas dan keberlanjutan,” tutup Dennies.

Presiden Prabowo tak menyinggung IKN dalam pidatonya usai dilantik di Gedung MPR RI pada Minggu (20/10).

Kendati tak disinggung oleh presiden ke-8 RI itu, nasib pembangunan IKN ke depan tak membuat Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono, khawatir.

Keyakinan tersebut, kata mantan Kepala Otorita IKN itu, berangkat dari sudah masuknya anggaran negara untuk pembangunan ibu kota.

"Saya termasuk orang yang enggak khawatir tentang pembangunan IKN. Pertama kita ini kan pembayar pajak semua ya, sudah ada sekitar Rp 80 triliun sampai Rp 90 triliun uang APBN tertanam di sana," ujar Bambang dalam program Info A1 kumparan.

"Jadi harus kita optimalisasi apa pun yang akan terjadi terhadap IKN ini sebagai satu kota," tuturnya.

Nasib IKN ke depan, sambungnya, bergantung pada keputusan presiden terpilih. Bila Keputusan Presiden tentang ibu kota belum diteken, status jakarta sebagai ibu kota belum berubah.

Bambang menyebut, pembangunan IKN sejak awal memang didesain bertahap. Sehingga bila ke depan eskalasi pembangunan infrastrukturnya menurun, tak berarti pembangunan ibu kota baru itu terhenti.

"Kenapa saya tidak gundah? Karena memang kalau melihat dari teori perkembangan kota apalagi ibu kota itu tidak linear. Jadi akan ada satu tahap di mana dia seolah stagnan, tetapi tahap itu dibutuhkan untuk membangun masyarakatnya," tuturnya.

Bambang menegaskan perencanaan pembangunan masyarakat IKN ini juga tak kalah penting dengan pembangunan infrastrukturnya. Dia mencontohkan ibu kota baru Myanmar, Naypyidaw. Kota ini punya infrastruktur lengkap, namun sepi penghuni.

"Naypyidaw, ibu kota Myanmar, itu kurang apa sih? Semua hotel bagus sudah ada, gedung-gedung pemerintah parlemen sudah ada, jalannya 20 lajur, lapangan terbang ada, golf ada, mal ada. Orangnya gak ada, gak keliatan ada orangnya, jadi tidak terjadi satu kehangatan ibu kota," tutur Bambang.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu 4 sampai 5 tahun mendatang. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidato perdana sebagai Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebutkan ketahanan pangan dan energi menjadi satu dari tiga tantangan Prabowo selama menjabat sebagai Presiden lima tahun ke depan.

"Pertama tentu tentang pentingnya kita ke depan lima tahun ini, ketahanan pangan dan energi," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10).

Dua hal lainnya yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta sumber daya manusia (SDM). Dalam kesempatan tersebut, Said menyatakan bahwa impor pangan RI selama 10 terakhir telah melonjak.

Impor pangan ini menyebabkan defisit sebesar USD 37 miliar. Pada saat yang sama impor migas justru lebih dalam yaitu USD 267 miliar atau sekitar Rp 4.288 triliun.

"Dua hal ini dijanjikan beliau dalam pidatonya tadi. Ke depan kita 4-5 tahun insyaAllah kata beliau kita bisa swasembada pangan dan kami optimis DPR akan memberikan dorongan yang kuat sekaligus mengawasi perjalanan beliau 5 tahun ke depan," kata Said yang menjabat Ketua DPP PDIP.

Untuk mencapai target tersebut, Said bilang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya memberikan bantuan subsidi tepat sasaran kepada petani.

"Itu bagian juga eksistensi dan kehormatan kita sebagai bangsa. Hulunya terlebih dulu yang harus kita perbaiki. Hulunya apa? Petani," kata Said.

Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan energi dalam empat sampai lima tahun mendatang.

Menurutnya, ini merupakan tugas pemerintah untuk mengantisipasi rakyatnya dari kelaparan. Apalagi, ini sudah menjadi program prioritas Presiden Prabowo.

"Bangsa ini sangat ingin menjadi bangsa yang punya swasembada pangan. Itu kan impian seluruh rakyat tuh, swasembada pangan. Dan Pak Prabowo tadi menjadikan itu prioritas programnya," ujarnya.

Guna bisa mencapai target tersebut, Hasanuddin menyatakan bahwa perlunya ahli yang mengerti bidang pangan untuk menggarap program prioritas tersebut.

Kemudian adanya peraturan atau undang-undang yang dapat memproteksi dan menjadi daya dukung terkait dengan pangan, mulai dari hulu hingga hilir.

"ketiga, tidak boleh ada kebocoran. Jangan sampai urusan pangan bocor ke mana-mana. Nah kebocoran inilah yang mengganggu kita punya swasembada pangan. Yang keempat, betul-betul menjadikan petani kita subjek pembangunan," kata Hasanuddin.

"Subjek pembangunan pangan itu berarti petani, nelayan, semua produsen-produsen pangan di Indonesia harus dinomorsatukan. Jadi mengabdi kepada kebutuhan mereka. Yang kelima adalah melakukan perluasan diversifikasi dari lahan pangan di Indonesia. Tanpa itu susah," ujarnya.