Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu strategi untuk memulihkan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sebab, industri TPT sedang mengalami gempuran hebat, baik dari faktor kondisi geopolitik dan ekonomi global, hingga banjirnya produk impor di pasar domestik.

"Kami tetap konsisten untuk terus menjalankan kebijakan strategis dalam upaya pengembangan industri TPT nasional yang berdaya saing global. Dalam peta jalan dan kebijakan industri nasional, industri TPT merupakan sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jumat (5/10/2024).

Untuk meningkatkan jumlah SDM terampil yang dapat memenuhi kebutuhan industri TPT, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat, Kemenperin menyelenggarakan pendidikan vokasi industri melalui Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (AK-Tekstil - Solo), yang telah mencetak para lulusannya menjadi kompeten dan siap kerja.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDM) Masrokhan mengemukakan, industri tekstil dan garmen adalah salah satu kelompok industri unggulan karena memiliki orientasi ekspor dan padat karya. Apalagi, industri TPT juga merupakan sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Meskipun industri tekstil dan garmen saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup berat, tetapi kami optimistis akan dapat membangun kembali sektor industri TPT, salah satunya melalui penyediaan SDM yang terampil dan kompeten," ujar Masrokhan dalam kegiatan kegiatan Dies Natalis Ke-IX dan Wisuda Diploma Dua (D-II) Angkatan Ke-VIII, 21 September lalu.

Lulusan AK-Tekstil Solo telah diterima di 27 perusahaan industri tekstil dan produk tekstil terkemuka yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. AK-Tekstil Solo juga menciptakan lapangan kerja baru dengan menghasilkan wirausaha muda melalui pendampingan unit inkubator bisnis dengan tenant yang disebut Simpelity.

"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di AK Tekstil Solo dan seluruhnya telah diterima bekerja di perusahaan tekstil. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara AK Tekstil Solo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Industri Tekstil, para mahasiswa dan orang tua," lanjut Masrokhan.

Direktur AK-Tekstil Solo, Wawan Ardi Subakdo, menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI) dalam industri tekstil. "Jadilah tidak hanya pengguna, tapi juga pengembang teknologi yang membawa manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.

Pelantikan lulusan AK-Tekstil Solo mendapat dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan, ditandai dengan kehadiran perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kota Surakarta, dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dukungan ini menegaskan peran strategis AK-Tekstil Solo dalam pengembangan SDM industri tekstil Indonesia.

"Sebagai perguruan tinggi vokasi yang berfokus pada industri tekstil dan produk tekstil, AK-Tekstil Solo terus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompeten. Dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, AK-Tekstil Solo optimis dapat terus berkontribusi dalam memajukan industri tekstil nasional," ujar Wawan.

Uni Eropa sudah mendapat restu anggotanya untuk mengenakan tarif 45% pada kendaraan listrik asal China. Keputusan diambil dari hasil voting, yang berpotensi menimbulkan aksi balasan dari Pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Keputusan Uni Eropa tak lain untuk melawan kebijakan subsidi besar-besaran China yang dinilai tidak adil. Proposal Uni Eropa dapat diblokir jika mayoritas anggotanya, yakni 15 atau sekitar 65% menyatakan penolakan.

Dalam pemungutan suara, 10 anggota UE mendukung pengenaan tarif dan lima lainnya menolak. Lalu 12 negara anggota menyatakan abstain.

Dikutip dari Reuters, Jumat (4/10/2024), Perancis, Yunani, Italia dan Polandia memberikan suara yang mendukung. Upaya mereka cukup untuk melawan sejumlah negara yang menentang tarif.

Dengan mayoritas negara yang menyatakan setuju maka Uni Eropa dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, mereka juga dapat mengajukan proposal perubahan jika mendapatkan dukungan yang lebih besar.

Jerman, negara dengan perekonomian terbesar dan produsen mobil terbesar di kawasan ini, justru menentang pemberlakuan tarif. Mereka juga abstain dalam pemungutan suara pertama pada bulan Juli.

Produsen mobil Jerman sangat vokal menentang kebijakan tarif. Volkswagen mengatakan bahwa itu adalah pendekatan yang salah.

Menteri Perekonomian Spanyol yang sebelumnya mendukung pengenaan tarif mulai membuka diri untuk opsi lain. Dia sudah menyurati Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis untuk menjaga potensi negosiasi.

Industri makanan halal dunia dikuasai oleh negara yang mayoritas penduduknya non muslim. Hal ini disampaikan oleh Hakam Naja, mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan Associate INDEF.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), Basil menempati posisi pertama sebagai produsen makanan halal terbesar dunia. Posisi kedua dan selanjutnya diisi oleh India, Amerika Serikat, Rusia, dan China.

"Data Keadaan Ekonomi Islam Global 2023-2024, yang menguasai industri makanan dan minuman di negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), yang terkait industri makanan halal, pertama adalah Brasil, kedua India, ketiga Amerika, keempat Rusa, kelima China. Kita konsumen terbesar," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/9/2024).

Hakam menilai perlu ada sinergi antar negara-negara islam, khususnya Indonesia, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global. Terlebih, populasi muslim global saat ini mencapai 2 miliar jiwa, yang mayoritasnya berada di Indonesia.

Senada, Mohammad Nabil Almunawar, UBD School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam juga menyoroti kue ekonomi syariah yang tidak dikuasai negara-negara muslim.

"Di Indonesia pun kita produksi bagus, tapi produsennya non mulsim sebenarnya. Jadi yang menikmati ke pasar halal ini non muslim. Sebenarnya ini menjadi wake up call," tutur Nabil.

Khusus Indonesia, Hakam menilai sektor ekonomi halal yang bisa dikembangkan adalah keuangan, pariwisata, makanan, dan fashion. Dalam hal ini, Indonesia bisa memanfaatkan populasi muslim yang kini sekitar 237 juta jiwa.

Untuk fashion halal misalnya yang juga bisa membantu industri tekstil Tanah Air yang sedang terpuruk. Hakam menyebut pihak Industri dan pegiat fashion perlu disinergikan.

"Dalam konteks industri fashion, bis dijadikan pemantik kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita tahu akhir-akhir ini banyak penutupan industri tekstil, PHK, ini peluang besar dari industri fashion. Kenapa tidak disinergikan, ini adalah bidang ekonomi kreatif yang bisa kita tumbuhkan," papar Hakam.

Adapun konsumsi masyarakat muslim dunia diperkirakan bisa menyentuh US$ 3 triliun dolar. Hakam menyatakan potensi tersebut harus bisa diambil oleh negara-negara muslim, khususnya Indonesia.

"Ke depan kurang lebih 2 miliar penduduk muslim dunia akan mengeluarkan konsumsi sekitar US$ 3 triliun, hampir tiga kali lipat PDB Indonesia yang US$ 1 triliun. Ini artinya hal yang sangat besar dan mesti kita ambil untuk bagaimana kita bersinergi dengan Brunei, Malaysia, dan negara-negara OKI," tutupnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada tiga masalah besar mengganjal Indonesia terkait Undang-undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebagai informasi, penerapan aturan tersebut akan ditunda Uni Eropa selama satu tahun, dari seharusnya berlaku 30 Desember 2024.

Menurut Airlangga penundaan dilakukan karena desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari aturan tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Tiga masalah besar yang dihadapi Indonesia pun terkait dengan aturan pelaksanaan tersebut.

Masalah pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Kedua, Indonesia keberatan karena meski penerapan UU ditunda, namun tidak ada perubahan atas aturan pelaksanaan tersebut.

"Mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," kata Airlangga.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkas Airlangga.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis kemarin.

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa. Masalah itu muncul dari Aturan Anti-Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan akan syarat itu.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Kedua, Indonesia keberatan karena meski aturan anti deforestasi ditunda diterapkan, tapi tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," terang dia.

Airlangga menuturkan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut.

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga menyebut penundaan dilakukan atas desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari UU tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga mengungkap ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia. Pertama, Uni Eropa yang ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Kedua, Indonesia keberatan karena ada keterangan kebijakan itu tidak akan diterapkan. Namun ada yang mengganjal karena tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Kedua, mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkasnya.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Simak juga Video 'Heboh Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Cek Faktanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pabrik pupuk kompos granul berbahan baku Janjang Kosong (Jankos) Sawit di Palembang diresmikan. Ini merupakan bagian dari implementasi green industry yang akan menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi.

Pabrik ini dibangun PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) melalui PT Menthobi Hijau Lestari (PT MHL) bersama PT Berlian Inti Mekar (PT BIM) sebagai anak usaha PT Mahkota Group Tbk (MGRO).

"Kami dengan bangga mengumumkan bahwa fasilitas produksi terbaru ini resmi beroperasi. Ini merupakan pabrik pupuk kompos granul pertama berbahan baku Jankos Sawit di Sumatera Selatan yang sekaligus merupakan solusi atas penanganan limbah pabrik kelapa sawit menjadi bernilai tambah," kata Presiden Direktur Mahkota Group, Usli Sarsi dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Pihaknya meyakini inisiatif yang diwujudkan melalui kolaborasi dengan PT MHL ini akan membawa dampak turunan positif yang luas terutama bagi sektor pertanian, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit dan hortikultura.

"Kolaborasi dengan PT MHL ini merupakan kerjasama yang baik yang memungkinkan bagi PT BIM untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Green Industry dan memiliki multiplier effect yang luas," ujarnya.

Direktur PT MHL, Dadan Ramdhani, mengungkapkan antusiasme kerja sama dengan PT BIM sebagai perluasan praktik waste management di industri kelapa sawit yang telah secara nyata memberikan nilai tambah dan manfaat positif yang luas.

"Kami optimistis kolaborasi untuk mengolah produk samping dari industri kelapa sawit ini bukan hanya memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan namun juga terhadap industri dan lingkungan. Bagian dari praktik industri yang mengedepankan prinsip sustainability," ujarnya.

Pabrik pupuk kompos granul berbahan baku Jankos Sawit ini berlokasi di area seluas 50,48 hektare (ha) di kawasan milik PT BIM di Sumatera Selatan. Kapasitas produksi mencapai 40 ton per hari dengan produk dihasilkan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kemudian dipasarkan dengan merek Green Grow yang telah mengantongi izin produksi dan pemasaran.

Dadan Ramdhani menjelaskan bahwa Green Grow adalah pionir pupuk organik berbentuk granul berbahan baku limbah kelapa sawit dan memiliki berbagai keunggulan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Produk ini mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas retensi dan penyerapan air tanah, serta menambah dan mengaktifkan unsur hara dalam tanah.

Selain itu, Green Grow mengandung bakteri potensial pengikat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, dan promotor hormon pertumbuhan akar yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Produk pupuk kompos granul ini dijual secara umum dengan harga yang kompetitif, yaitu Rp2.500 per kilogram, dan terbuka untuk distributor serta agen.

Pabrik ini diharapkan dapat menjadi pusat produksi pupuk kompos granul yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga merupakan solusi efektif dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Kehadiran pabrik pupuk organik ini akan mereduksi proses kimia pembakaran sisa hasil pertanian serta menghapus pembuangan sampah secara terbuka dan praktik pengelolaan limbah yang menghasilkan emisi metana. Maka praktik pengelolaan limbah melalui pendirian fasilitas produksi pupuk kompos granul di lingkungan PT BIM ini berkontribusi terhadap penurunan Gas Rumah Kaca (GRK).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap rencananya usai lengser dari jabatan saat ini. Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober.

Moeldoko mengatakan, dirinya akan merintis lagi apa yang telah dilakukan, khususnya terkait dengan kendaraan listrik. Di sektor itu, Moeldoko diketahui telah menggagas PT Mobil Anak Bangsa (MAB).

"Saya sudah menyiapkan diri untuk menekuni apa yang sudah saya rintis dulu. Kan ada MAB ya, Mobil Anak Bangsa," kata Moeldoko di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Ia juga berisap mengembangkan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Moeldoko, baterai listrik merupakan masa depan sehingga perlu dikembangkan.

"Nanti saya akan membuat baterai Indonesia, baterai listrik atau baterai EV Indonesia, yang namanya nanti ada saya siapkan EBI ya, Elektrik Baterai Indonesia. Saya kejar itu karena saya berkeyakinan, dari mulai 2012 saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut sudah menemukan tim peneliti untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Menurutnya, semua hal sudah ditata dan tinggal masuk proses produksi.

"Untuk itu saya mengetahui teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya. Gitu, nggak jauh-jauh," tutupnya.

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Koharmatau) untuk memodernisasi pesawat C-130 Hercules milik TNI AU.

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dan Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, di Ruang Courtesy Call Koharmatau, Bandung.

Dalam hal ini PTDI akan melakukan pendayagunaan sumber daya dalam rangka Center Wing Box Replacement (CWBR) dan Avionic Upgrade Program (AUP) terhadap 9 unit pesawat C-130 Hercules di Hanggar Aircraft Services (ACS) milik perusahaan.

Persiapan induction untuk unit pertama direncanakan di Depohar 10 pada bulan Oktober 2024, diikuti dengan pergeseran pesawat pertama tersebut ke PTDI pada bulan November 2024 untuk melanjutkan proses induction.

Dari segi waktu, pengerjaan CWBR diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan, sedangkan AUP diperkirakan selama 6 bulan.

"Melalui kolaborasi ini PTDI dan Koharmatau dapat saling memperkuat kompetensi dan kemampuan dalam pengelolaan pesawat C-130 Hercules, yang merupakan salah satu aset vital bagi Angkatan Udara kita," kata Gita dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, Gita menjelaskan perjanjian kerja sama tersebut juga mencakup beberapa aspek penting yang diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas kedua pihak dalam mendukung operasional pesawat C-130 Hercules TNI AU.

Di antaranya adalah pendayagunaan SDM yang fokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan personel melalui pelatihan pemeliharaan pesawat C-130 Hercules; pemanfaatan special tools & ground support equipment; serta pemanfaatan fasilitas Bonding & Composite PTDI untuk pembuatan komponen komposit dalam kegiatan perbaikan.

"Dengan penuh komitmen kami akan memberikan hasil terbaik untuk meningkatkan efektivitas operasi pesawat C-130 Hercules, baik dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, maupun menjalankan misi kemanusiaan," ucapnya lagi.

Di luar itu, Gita mengatakan PTDI akan melaksanakan pekerjaan perawatan dan modernisasi pesawat C-130 Hercules dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal dan fasilitas yang ada, guna mendukung pertumbuhan sektor pertahanan dalam negeri.

"Kolaborasi ini akan menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem pertahanan negara yang solid dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi teknologi di bidang penerbangan dan pertahanan," jelas Gita.

Sementara itu, Marsekal Muda TNI Oki Yanuar mengatakan berbagai alutsista milik TNI AU yang mulai dari pesawat tempur sampai pesawat latih, sampai dengan saat ini pemeliharaannya 60% masih dikerjakan di luar negeri.

"Kita punya industri pertahanan, ada PTDI, kenapa tidak kita manfaatkan kerja sama dengan TNI AU, support apa yang teman-teman indhan belum miliki dan apa yang Koharmatau belum miliki di-support juga, yang pada akhirnya kita dapat bersama mewujudkan kemandirian industri pertahanan atau kemandirian Alutsista TNI AU," jelas Oki.

"Dari kolaborasi antara kedua belah pihak ini nanti para teknisi senior kami bisa memberikan transfer of knowledge untuk bagaimana memelihara pesawat C-130, termasuk publikasi teknis yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya, ketika nanti kami ada kekurangan publikasi teknik untuk pesawat CN235 atau NC212i, kita bisa saling berkolaborasi," pungkasnya.

PT Samator Indo Gas Tbk (Samator) meresmikan pabrik terbarunya di PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 28.010 m² ini merupakan fasilitas terbesar Samator di seluruh Indonesia, dan menjadi bagian pengembangan industri gas nasional.

Melalui investasi sebesar Rp 500 miliar, perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1975 ini menghadirkan keunggulan fasilitas pabrik di KITB dengan teknologi Air Separation Units (ASU) 7000 untuk mengoptimalkan proses produksi.

Dengan kemampuan menghasilkan 7.000 Liquid Oxygen (LOX), 7.000 Liquid Nitrogen (LIN), dan 280 Liquid Argon (LAR), pabrik ke-56 Samator ini mampu menghasilkan kapasitas produksi yang terbesar di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara masif bagi industri.

"Kami bangga bisa bertumbuh bersama KITB. Fasilitas ini tidak hanya terbesar di antara pabrik-pabrik kami, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi energi terbarukan, seperti solar panel, untuk mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan," kata Rachmad Harsono, Direktur Utama Samator dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Samator berkomitmen menyuplai gas industri ke seluruh tenant di KITB, serta kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah.

"Pabrik ini adalah contoh nyata bagaimana kawasan industri seperti KITB dapat berperan besar
dalam memperkuat industri lokal sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian regional," ujar Nana.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyatakan komitmen menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan tenant di KITB. "Dengan hadirnya pabrik Samator yang modern ini, kami semakin yakin bahwa KITB dapat menjadi kawasan industri yang hijau, pintar, dan berkelanjutan," tutupnya.