DENPASAR, KOMPAS.com - Volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program biodiesel 40 persen atau B40.

Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Produksi CPO nasional memang tercatat menurun sekitar 4,1 persen secara tahunan, dari 36,2 juta ton pada Agustus 2023 menjadi 34,7 juta ton pada Agustus 2024.

"Memang tadi juga saya sampaikan dengan Pak Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), ini PR kita yang paling besar adalah peningkatan produktivitas," kata Eddy.

Meskipun demikian, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo bilang, rencana pengurangan ekspor kelapa sawit perlu diperhitungkan secara matang.

Sebab, pengurangan ekspor akan diikuti dengan berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Padahal, dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," tutur Edi.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, memang masih terdapat kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

DENPASAR, KOMPAS.com - Volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program biodiesel 40 persen atau B40.

Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Produksi CPO nasional memang tercatat menurun sekitar 4,1 persen secara tahunan, dari 36,2 juta ton pada Agustus 2023 menjadi 34,7 juta ton pada Agustus 2024.

"Memang tadi juga saya sampaikan dengan Pak Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), ini PR kita yang paling besar adalah peningkatan produktivitas," kata Eddy.

Meskipun demikian, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo bilang, rencana pengurangan ekspor kelapa sawit perlu diperhitungkan secara matang.

Sebab, pengurangan ekspor akan diikuti dengan berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Padahal, dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," tutur Edi.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, memang masih terdapat kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Sawit Nasional untuk mempercepat ketahanan energi dan pangan seperti yang dimuat di Asta Cita.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa nantinya keberadaan Badan Sawit Nasional ini bukan lagi berada di bawah menteri, melainkan langsung di bawah komando Presiden.

“Jadi bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik dan mengejar ketahanan energi dan pangan, sehingga kita tidak perlu mengulang sejarah di masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski Presiden Prabowo sudah mengumumkan jajaran menteri dan badan di Kabinet Merah Putih, tapi Eddy tetap berharap Prabowo bisa menambah satu badan untuk mempercepat tata kelola kelapa sawit Indonesia.

“Terus terang kami berharap ada tambah satu badan, jadi Badan Kelapa Sawit Nasional,” ujarnya.

Pasalnya, Eddy menyampaikan bahwa kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi, begitu pun dengan tingkat produktivitasnya yang kian turun. Padahal, konsumsi sawit di Indonesia terus merangkak naik.

“Kita ini produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Secara rinci, data Gapki mengungkap bahwa sampai dengan Agustus 2024, produksi sawit pada 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri justru naik 30.000 ton dari 2.030 ribu ton pada Juli menjadi 2.060 ribu ton pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, untuk keperluan konsumsi pangan naik 88.000 ton dan untuk oleokimia turun 2.000 ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979.000 ton.

Tercatat, sampai Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% yoy lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Kemudian, konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

“Makanya kami menyuarakan ada satu badan yang khusus badan sawit, sehingga kebijakan bisa fokus sehingga kita bisa mempercepat keinginan ketahanan energi dengan meningkatkan produktivitas dan produksi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi), Satrija B. Wibawa, menyampaikan bahwa gagasan Badan Sawit Nasional sejalan untuk mendukung program Asta Cita Prabowo—Gibran, salah satunya menuju ketahanan pangan dan energi.

“Gapki menilai untuk mendukung Asta Cita perlu fokus juga untuk sawit dengan membentuk badan sawit indonesia atau Badan Sawit Nasional,” ungkap Satrija.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggenjot biodiesel atau bahan bakar minyak campur sawit. Tak hanya B35, Prabowo disebut akan mengembangkan hingga B50 dan B60.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono melihat program tersebut menjadi peluang untuk mengoptimalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Eddy juga percaya pemerintah tidak akan gegabah menjalankan program biodiesel selama produksi sawit masih stagnan.

"Saya sangat yakin pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasikan B50 selama produksi masih stagnan seperti," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pasalnya, program biodiesel bisa mengorbankan ekspor sawit Indonesia jika kurang perhitungan. Pada akhirnya jumlah devisa negara juga akan menurun.

"Yang akan dikorbankan, betul, pasti ekspor. Yang kedua, bagaimana nanti dengan ekspor, devisa ekspor. Yang ketiga adalah siapa yang akan membiayai B50 tersebut? Kalau ekspornya kurang, misalkan B35 saat ini kan pembiayaan dari pungutan ekspor," bebernya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka ekspor turun hingga 10 juta ton.

"Sekali lagi saya meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Dengan B40 saja, kalau diimplementasikan ini, ekspor kita akan turun 2 juta ton. Kemudian kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton dari rata-rata di 30 juta ton," bebernya.

Selain itu perlu diperhatikan juga potensi inflasi jika pasokan ekspor sawit Indonesia ke pasar global berkurang. Pada akhirnya, sebut Eddy, Indonesia juga lah yang akan terkena dampaknya.

"Ketiga, apabila supply kita berkurang ke dunia, pasti harga juga akan naik, harga minyak nabati dunia. Ujung-ujungnya apa, nanti akan berdampak juga pada inflasi juga bagi kita dengan mahalnya nanti segala produk dari sawit," ujar Eddy.

Adapun produksi CPO (Crude Palm Oil) bulan Agustus 2024 mencapai 3.986 ribu ton, naik 10,2% dibandingkan produksi bulan Juli sebesar 3.617 ribu ton, demikian juga dengan produksi PKO (Palm Kernel Oil) naik menjadi 391 ribu ton dari 344 ribu ton pada bulan Juli.

Sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton.Total konsumsi dalam negeri naik 30 ribu ton dari 2.030 ribu ton pada bulan Juli menjadi 2.060 ribu ton pada bulan Agustus 2024.

Untuk keperluan konsumsi pangan naik 88 ribu ton, dan untuk oleokimia turun 2 ribu ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979 ribu ton. Secara YoY sampai dengan bulan Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

Total ekspor mengalami kenaikan dari 2.241 ribu ton pada Juli menjadi 2.384 ribu ton pada bulan Agustus atau naik sebesar 6,35%. Kenaikan terjadi pada produk olahan CPO yang naik sebesar 79 ribu ton menjadi 1.668 ribu ton pada bulan Agustus, diikuti CPO yang naik dengan 48 ribu ton menjadi 222 ribu ton, dan oleokimia yang naik 41 ribu ton menjadi 440 ribu.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap meningkatkan ekspor kelapa sawit hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke China hingga India. Pasalnya, ekspor Indonesia bergantung pada sawit selama 10 tahun terakhir.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa untuk saat ini, produk pertanian dan perkebunan masih didominasi dari komoditas kelapa sawit. Adapun, mitra utamanya adalah Amerika Serikat (AS) hingga China.

Untuk AS, misalnya, Fajarini mengungkap bahwa Indonesia mengekspor produk pertanian berupa sawit, karet, dan produk maritim. Di samping itu, Fajarini menyampaikan bahwa pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar dengan meningkatkan pasar non-tradisional.

“Ke India juga sekarang sudah tumbuh bagus, itu shifting pasar, sekarang India sudah masuk, dengan demikian juga Filipina,” jelas Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Adapun, dengan India, Fajarini menyampaikan bahwa Indonesia telah memperkuat kerja sama sawit melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) agar jangkauan pasar Indonesia semakin lebih mudah.

“Kalau pasar ke Eropa kita diterima, apalagi kalau ke negara lain. Kita harus percaya bahwa sawit itu baik,” tuturnya.

Dia pun meyakini ekspor komoditas sawi masih akan tetap tinggi ke depan. Terlebih, dia menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir ekspor Indonesia bergantung pada sawit. Meski begitu, pemerintah juga tetap mengekspor komoditas pertanian dan perkebunan lain ke luar negeri.

“10 tahun terakhir, sawit itu paling besar. Jadi ekspor kita bergantung pada sawit,” ungkapnya.

Jika dilihat berdasarkan pengelompokan primer manufaktur dari UNCTAD, Fajarini menyampaikan bahwa pangsa ekspor Indonesia masih cukup besar. Beberapa produk primer utama yang paling banyak diekspor adalah produk pertanian dan hasil olahannya, seperti minyak kelapa sawit ataucrude palm oil(CPO), makanan dan minuman olahan, pulp, bungkil dan pakan ternak, serta karet olahan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia turun pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton. Kondisi ini berbeda dengan komoditas batu bara, serta besi dan baja yang terus melaju pada September 2024.

“Secara tahunan, ekspor batu bara meningkat, sedangkan besi dan baja serta CPO dan turunannya mengalami penurunan,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Adapun, nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Sementara itu, nilai ekspor batu bara terpantau naik sebesar 2,62% mtm dan secara tahunan naik 15,04%. Sedangkan nilai ekspor besi dan baja naik 10,41% mtm, namun turun 4,90% yoy.

Jika ditinjau dari kontribusi, komoditas batu bara sebesar 12,12% pada September 2024. Mengekor, besi dan baja mencatatkan kontribusi sebesar 10,53%, serta CPO dan turunannya dengan kontribusi sebesar 6,62%.

Secara total, BPS menyampaikan bahwa komoditas batubara, besi dan baja, serta CPO dan turunannya memberikan kontribusi sebesar 29,27% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada September 2024.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada tiga masalah besar mengganjal Indonesia terkait Undang-undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebagai informasi, penerapan aturan tersebut akan ditunda Uni Eropa selama satu tahun, dari seharusnya berlaku 30 Desember 2024.

Menurut Airlangga penundaan dilakukan karena desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari aturan tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Tiga masalah besar yang dihadapi Indonesia pun terkait dengan aturan pelaksanaan tersebut.

Masalah pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Kedua, Indonesia keberatan karena meski penerapan UU ditunda, namun tidak ada perubahan atas aturan pelaksanaan tersebut.

"Mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," kata Airlangga.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkas Airlangga.

Ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa. Masalah itu muncul dari Aturan Anti-Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan akan syarat itu.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Kedua, Indonesia keberatan karena meski aturan anti deforestasi ditunda diterapkan, tapi tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," terang dia.

Airlangga menuturkan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut.

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," ucapnya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2024 resmi menurunkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Saham-saham emiten sawit pun kembali berbuah cuan.

Harga saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) melejit 5,13% menjadi Rp 1.025 pada perdagangan Jumat (20/9/2024). Selain LSIP, saham PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menguat 3,07% menjadi Rp 840.

Sedangkan saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) meningkat 2,32% menjadi Rp 6.625 dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) naik 1,2% menjadi Rp 840.

Dalam sebulan terakhir, saham TAPG melesat 24,4%, LSIP melonjak 17,1%, AALI terangkat 9,9%, dan DSNG terkerek 8,3%.

Menurut Stockbit Sekuritas, regulasi terbaru menyederhanakan kategorisasi pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi tarif tunggal (single tariff) sebesar 7,5% dari harga referensi CPO yang dirilis Kementerian Perdagangan. Hal itu berbeda dengan regulasi sebelumnya yang menggunakan tarif progresif sesuai golongan harga CPO.

“Skema tarif baru akan menurunkan pungutan ekspor yang dikenakan oleh pemerintah. Pada harga CPO saat ini di sekitar 3.930 ringgit Malaysia per ton, tarif pungutan ekspor yang akan dikenakan sebesar US$ 70 per ton, lebih rendah dibandingkan tarif US$ 100 per ton,” tulis Stockbit dalam ulasannya, yang dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Harga CPO dan4Emiten Sawit 

Kabar penurunan pungutan ekspor itu hanya berselang beberapa hari setelah India, negara yang berkontribusi terhadap 19% total ekspor Indonesia pada 2023, mengumumkan kenaikan pajak impor tiga edible oil termasuk CPO dari 5,5% menjadi 27,5%. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung harga edible oil lokal yang anjlok di bawah harga minimum yang ditetapkan Pemerintah India.

Menyusul perkembangan terbaru mengenai pungutan ekspor Indonesia, harga acuan CPO menguat 1,42% pada perdagangan Jumat (20/9) ke level 3.931 ringgit Malaysia per ton.

“Kami menilai tarif pungutan ekspor yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing CPO dibandingkan minyak-minyak nabati lainnya, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan dan mendukung harga CPO. Hal ini bakal berdampak positif terhadap emiten-emiten sawit, seperti TAPG, DSNG, LSIP, dan AALI,” pungkas Stockbit.

Selain itu, prospek harga CPO yang lebih baik bisa berdampak positif terhadap daya beli masyarakat, khususnya di luar Jawa, mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlibat di industri ini (labor intensive).

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Saham emiten kelapa sawit kompak terbang pada perdagangan Jumat (6/9/2024). Penyebab hal ini salah satunya rencana pemerintah memangkas pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Berdasarkan data RTI, saat berita ini ditilis, saham JARR naik 10,2%, TAPG 7,48%, LSIP 7,3%, BWPT 7,27%, SSMS 5,6%, AALI 3,53%, STAA 2,44%, dan GZCO 2,17%.

Merujuk laporan The Edge yang mengutio Reuters, Dida Gardera, pejabat senior Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan, pemerintah berencana menurunkan pungutan ekspor sawit agar daya saing produk Indonesia meningkat di pasar global kala menghadapi minyak nabati lain. Selain itu, langkah ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Biasanya, harga CPO lebih murah dari minyak nabati lain. Namun, belakangan ini, harga CPO mirip minyak kedelai dan bunga matahari, seiring cukupnya masokan. Keadaan ini menyurutkan minat pembeli dari India dan Cina terhadap CPO Indonesia.

Selama ini, petani kerap mengeluhkan TBS ditawar rendah oleh perusahaan perkebunan untuk mengompensasi tingginya pajak ekspor.

Saat ini, pungutan ekspor CPO berkisar US$ 55-240 per ton, tergantung harga. Tarif terendah ketika harga CPO berada di level US$ 680 per ton, sedangkan tertinggi US$ 1.430 per ton.

“Skema pungutan ekspor baru akan lebih sederhana ketimbang yang berlaku saat ini,” kata Dida.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) atau pungutan ekspor (PE) periode 1—31 Agustus 2024 sebesar US$ 820,11 per ton.

Oleh sebab itu, merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 33 per ton dan PE US$ 85 per ton selama 1—31 Agustus 2024.

Pengaruh ke Saham

BCA Sekuritas mencatat, median PE CPO saat ini 10,8%. Para pemain CPO akan diuntungkan jika median PE CPO dipangkas di bawah 10%.

Sementara itu, harga kontrak CPO di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) rebound pada Kamis (5/9/2024). Ini mengakhiri pelemahan yang terjadi dalam tiga hari beruntun. Hal itu seiring penguatan harga minyak kedelai.

Berdasarkan data BMD pada penutupan Kamis (5/9/2024), kontrak berjangka CPO untuk September 2024 naik 29 Ringgit Malaysia menjadi 4.021 Ringgit Malaysia per ton. Untuk kontrak berjangka CPO Oktober 2024 terkerek 29 Ringgit Malaysia menjadi 3.953 Ringgit Malaysia per ton.

Sementara itu, kontrak berjangka CPO November 2024 meningkat 31 Ringgit Malaysia menjadi 3.917 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO Desember 2024 bertambah 31 Ringgit Malaysia menjadi 3.891 Ringgit Malaysia per ton.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan alasan di balik Uni Eropa menjegal komoditas kelapa sawit Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara produser komoditas sawit terbesar yang mampu memproduksi 45% dari global.

Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi, mengungkap bahwa sebenarnya, Uni Eropa merupakan mitra ekspor komoditas. Namun, kini negara itu menjadi musuh dan menjegal sawit Indonesia.

“Kami melihat bahwa Uni Eropa ini telah berubah, mungkin secara gradual, dari dulu mungkin kita bisa jadi ber-partner, tetapi kalau sekarang dari sisi sawit telah menjadi rival,” kata Edi dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Edi mengatakan bahwa Uni Eropa melakukan berbagai macam cara untuk melarang alias menjegal sawit Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa.

“Mereka juga tahu akan kalah, tetapi mereka selalu berinovasi untuk mencari langkah baru untuk tetap menyerang Indonesia, baik CPO-nya maupun produk derivatif,” ujarnya.

Hal itu lantaran produk dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) maupun derivatif memiliki harga yang sangat murah dibandingkan produk Uni Eropa. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Uni Eropa memusuhi sawit Indonesia.

“Sebenarnya alasan kenapa Uni Eropa selalu menjadikan CPO atau kelapa sawit sebagai musuh bersama dengan produk derivatifnya adalah karena baik produk CPO maupun derivatif merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh produk-produk dari Uni Eropa,” ungkapnya.

Terlebih, lanjut Edi, bahwa Uni Eropa juga memiliki perkebunan untuk memproduksi minyak nabati. Sayangnya, biaya produksi, harga bahan baku, hingga proses pembuatan minyak di sana jauh lebih tinggi.

“Uni Eropa juga memiliki perkebunan dan juga prosesor untuk memproduksi minyak nabati, berupa sunflower dan juga rapeseed. Di mana, biaya produksi, harga bahan baku, dan prosesnya itu jauh lebih mahal,” ujarnya.

Alhasil, sawit dilihat sebagai sebuah komoditas yang over kompetitif yang tida bisa disaingi melalui mekanisme perdagangan bebas. “Dan satu-satunya jalan untuk mencegah masuknya sawit dan produk derivatif adalah melalui hambatan perdagangan,” ujarnya.

Dia mengungkap ada tiga hambatan yang selama menghantam komoditas sawit, antara lain bea masuk anti dumping, bea masuk countervailing, dan non-tariff barriers.

Adapun, pada saat ini, Indonesia tengah menunggu kepastian dari UU Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan diterapkan. Menurutnya, pemerintah Indonesia paling proaktif terkait hal ini dibandingkan negara tetangga lain.

“Indonesia ini paling proaktif di sawit, meskipun kita bersaing dengan Malaysia, tetapi kita melihat bahwa pemerintah Indonesia selalu advance, dan Malaysia hanya mengikuti,” tandasnya.

Minyak sawit ini harganya lebih mahal dibandingkan minyak bunga matahari, sehingga mereka (China) melakukan pembelian banyak

Belitung Timur, Babel (ANTARA) - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memandang perlunya kebijakan dari pemerintah agar harga minyak sawit bisa lebih kompetitif di pasar ekspor.

Sebagai negara tujuan utama ekspor, dia mencontohkan China yang mengurangi impor minyak sawit dari Indonesia mengingat harganya lebih mahal dibandingkan minyak nabati lainnya.

"Minyak sawit ini harganya lebih mahal dibandingkan minyak bunga matahari, sehingga mereka (China) melakukan pembelian banyak, sehingga ada pengurangan impor (minyak sawit) mereka," kata Eddy di Belitung Timur, Babel, Rabu, menanggapi tren penurunan ekspor minyak sawit.

Eddy mengatakan kebijakan dari pemerintah yang diperlukan bagi industri misalnya dengan memainkan instrumen fiskal.

Misalnya, jelas dia, harga minyak sawit dapat diturunkan sementara pada saat harga minyak sawit tidak kompetitif. Setelah kompetitif kembali, harga minyak sawit dapat dinaikkan kembali.

Meskipun pangsa pasar global untuk minyak sawit mendominasi di antara minyak nabati lainnya, Eddy mengingatkan bahwa pangsa pasar minyak sawit hanya 33 persen. Dengan kata lain, masih ada pangsa pasar sebesar 67 persen untuk minyak nabati lainnya termasuk minyak bunga matahari.

Sementara agar bisa mempengaruhi harga internasional minyak sawit, imbuh dia, dibutuhkan peningkatan pangsa pasar lebih dari 50 persen di antara minyak nabati lainnya.

"Apabila pangsa pasar minyak sawit itu bisa lebih dari 50 persen, baru kita bisa mengendalikan harga. Mengendalikan ya, maksudnya bahwa kita bisa memainkan harganya (bukan menetapkan harga)," kata dia.

Meskipun menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, Eddy mengatakan bahwa Indonesia juga tidak bisa menetapkan harga secara internasional. Penentuan harga minyak sawit internasional, jelas dia, merupakan pertemuan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand).

"Termasuk, walaupun Malaysia (produsen minyak sawit terbesar kedua dunia) itu punya bursa, dia juga tidak bisa mengendalikan harga. Malaysia itu juga sama sebenarnya (dengan Indonesia). Itu (harga minyak sawit internasional) adalah pertemuan antara supply dan demand sehingga terbentuk harga di situ," kata Eddy.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya per Juli 2024 mencapai 1,62 juta ton. Jumlah tersebut turun tajam secara tahunan (yoy) dibandingkan Juli 2023 yang mencapai 2,75 juta ton.

Nilai ekspor CPO dan turunannya per Juli 2024 juga turun, yakni sebesar 39,22 persen (yoy) dari 2,28 miliar dolar AS menjadi 1,39 miliar dolar AS. Adapun secara bulanan (mtm), nilai ekspor CPO dan turunannya per Juli 2024 turun sebesar 36,37 persen dari sebelumnya 2,18 miliar dolar AS pada Juni 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024