Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan lawatan atau kunjungan ke luar negeri mulai pekan ini.

Prabowo akan dijadwalkan ke beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie menilai lawatan perdana Kepala Negara itu menjadi penting karena berpeluang mendatangkan investasi asing ke Indonesia.

"Selain itu ini dapat membuka membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian," kata Anindya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/11).

Ia menekankan bahwa perluasan akses pasar sangat dibutuhkan bagi UMKM domestik dalam merambah ekspor. Untuk itu, pihaknya, turut mendorong kegiatan ini sebagai salah satu penunjang UMKM meningkatkan daya saing melalui ekspansi ke pasar global.

Lebih lanjut, Anindya mengaku, akan turut mendampingi Prabowo langsung dalam kunjungan kerja perdananya ke 5 negara tersebut.

Pihaknya akan hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia sekaligus perwakilan dari dunia usaha di Indonesia.

"Kadin mendampingi Presiden dan juga para Menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah," ungkap Anindya.

Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan sekurang-kurangnya selama setengah bulan untuk giat perdana keluar negeri ini.

Untuk kunjungan pertama, Prabowo akan mengunjungi China pada 8-10 November 2024.

"Pada lawatan ke Beijing, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan pimpinan tinggi RRT [Republik Rakyat Tiongkok] lain," demikian rilis resmi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa (5/11).

Prabowo sendiri berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu atas undangan pemerintah China.

Kunjungan ini memberi makna penting bagi komitmen penguatan kerja sama Indonesia dan China di berbagai bidang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) optimistis pada tahun ini target setoran dividen BUMN sebesar Rp 90 triliun bisa tercapai. Angka ini sempat mengalami revisi dari target sebelumnya Rp 85 triliun.

Erick mengatakan, dividen dan pajak menjadi bagian paling penting dalam membantu pendapatan negara. Adapun angka Rp 90 triliun merupakan target perolehan dividen yang dibukukan tahun ini
untuk kemudian disetorkan di tahun 2025.

"Kemarin dividen sudah digetok 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya, ini tinggal 2-3 bulan, insyaallah tercapai, kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, jumat (1/11/2024).

Lebih lanjut Erick mengatakan, saat ini ia tengah melakukan penataan program-program kerja BUMN. Selaras dengan itu, pada pekan ini ia akan rapat Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan semua menteri ekonomi.

"Hari minggu ini kita akan ada rapat dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga untuk semua menteri ekonomi di bawahnya untuk melihat planning 5 tahun dan 100 hari. Jadi ini mohon waktu juga kalau tanya-tanya ini programnya apa, ya ini lagi disusun," ujarnya.

Ia juga memastikan, program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Erick melaporkan BUMN telah menyetorkan dividen ke negara mencapai Rp 85,5 triliun pada 2024. Adapun dividen ini merupakan dividen tahun buku 2023 yang disetorkan pada 2024.

"Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp 85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," tulis Erick, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dari data yang Erick sajikan, sebanyak 20 BUMN menyetorkan dividen. Di urutan pertama ada BRI dengan setoran dividen sebesar Rp 25,715 triliun. Kemudian, disusul Bank Mandiri sebesar Rp 17,179 triliun dan PT Mineral Industri Indonesia sebesar Rp 11,214 triliun.

Daftar Dividen BUMN ke Negara:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 25,715 triliun
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 17,179 triliun
3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 11,214 triliun
4. PT Pertamina (Persero) Rp 9,357 triliun
5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 9,211 triliun
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 6,277 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 3,090 triliun
8. PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 1,213 triliun
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 1,000 triliun
10. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 420 miliar
11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 293 miliar
12. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 192 miliar
13. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp 148 miliar
14. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 101 miliar
15. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rp 31 miliar
16. Perum Perhutani Rp 28 miliar
17. PT Pos Indonesia (Persero) Rp 20 miliar
18. Perum Peruri Rp 21 miliar
19. Perum Jasa Tirta II Rp 7 miliar
20. Perum Jasa Tirta I Rp 3 miliar

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dicaplok oleh pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) gratis. Jika pun ada biaya, Bahlil memastikan biayanya rendah.

“Insya Allah 10%, saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Bahlil menjelaskan saat ini proses divestasi saham Freeport ini masih berjalan dan di tahap finalisasi akhir. Pemerintah menargetkan divestasi ini bakal rampung di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan selama ini pemerintah selalu dinilai lambat oleh investor, padahal ada juga sebagian investor yang juga lambat. Sebab, pemerintah harus melakukan kajian dengan baik agar tidak merugikan masyarakat Indonesia.

"Selama apa yang telah diminta sebagai syarat mereka sudah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana investasi tambahan dalam konteks eksplorasi. Kalau sudah semua lengkap, kita mulai jalankan, sekarang lagi dihitung Badan Usaha Milik Negara [BUMN],” ungkap Bahlil.

Menurut Bahlil, divestasi 10% saham saat ini tidak ada masalah. Justru, saat ini sedang terjadi diskusi sebagian buku yang ada pada Freeport diminta untuk dimasukan dalam buku BUMN, tetapi masih dalam diskusi dan belum final. "Namun itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," sambungnya.

Adapun, PTFI memang telah berhak untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sampai 2061 karena telah memenuhi persyaratan seperti membangun smelter. Menurut Bahlil, meskipun produksinya belum 100%, tapi secara undang-undang PTFI telah memenuhi syarat lantaran telah membangun smelter dan juga sudah berproduksi.

Catatan Kontan, Holding industri pertambangan MIND ID optimistis dapat mengambil alih 10% saham PT Freeport Indonesia seiring capaian positif kinerja keuangan sampai penghujung tahun ini.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih menanti keputusan dan arahan dari pemerintah.

"Kalau disuruh beli, nambah kapasitas MIND ID ada saja, tinggal kita lihat transisi pemerintah kebijakan seperti apa. (Anggaran) bisa dilihat dari laba MIND ID sama kemampuan kita rasanya punya kapasitas," ujar Dilo di Jakarta, Selasa (15/10).

Dilo menjelaskan, perpanjangan izin hingga 2061 diperlukan mengingat jumlah cadangan tembaga dan emas yang dimiliki Freeport Indonesia diproyeksikan masih mencukupi hingga 2060-2070 mendatang.

Dengan adanya perpanjangan izin maka MIND ID maupun Freeport Indonesia dapat menyiapkan investasi yang diperlukan.

"Investasi harus dimulai mungkin 10 tahun sebelumnya. Harus ada kepastian kalau saya investasi sekaang ada perpanjangan nggak dari 2040," ungkap Dilo.

Dilo menambahkan, ke depannya jika MIND ID menguasai sekitar 61% saham Freeport Indonesia maka investasi yang harus dikeluarkan MIND ID juga akan meningkat seiring peningkatan porsi saham yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. IUPK operasi produksi, yang merupakan perubahan bentuk dari Kontrak Karya, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit: memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian terintegrasi dalam negeri; memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia; telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN; mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; dan memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menanggapi pemberitaan terkait banyaknya investasi yang masuk ke Malaysia, ketimbang Indonesia belakangan ini. Hal ini memperlihatkan banyaknya pekerjaan rumah pemerintah untuk membuat iklim investasi Indonesia lebih menarik di mata investor asing.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyampaikan, Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup baik meski investor asing saat ini sedikit waspada dan bersikap wait and see, karena 2024 merupakan tahun politik.

“Kami akan tunggu sampai dengan bulan November. Saat ini Indonesia tengah menghadapi transisi kepemimpinan nasional yang memposisikan kita pada persimpangan transformasi ekonomi,” ujar Sanny dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (7/10).

HKI tetap optimistis bahwa setelah adanya pelantikan dan pembentukan kabinet pemerintahan baru, maka investasi akan bergerak.

Lebih jauh, sektor kawasan industri telah ada selama 50 tahun di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut kawasan industri telah menjadi penggerak utama perekonomian dan suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga mampu mendorong hilirisasi, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia.

Banyak tantangan yang harus dihadapi pengembang kawasan industri, mulai dari adanya perang dagang, perubahan teknologi, hingga kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan kawasan industri sangat penting sebagai motor penggerak investasi. Contoh data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) April 2024 dari Kementerian Investasi mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi yakni Rp 64,7 triliun.

Jawa Barat sendiri dikenal sebagai tempat berdirinya lebih dari 30 kawasan industri dan menciptakan banyak industri manufaktur pada sektor otomotif, elektronik, data center, dan lain-lain.

Contoh lainnya ada di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun) yang merupakan wilayah dengan jumlah 18 kawasan industri. Saat ini pengembangan kawasan industri di sana juga mengarah tidak hanya bagi manufaktur secara umum, melainkan juga pada bisnis industri hijau dengan teknologi tinggi dan pemanfaatan energi yang lebih baik.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Kepulauan Riau pada kuartal II-2024 tumbuh sebesar 4,90% year on year (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada kuartal tersebut didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 5,16%.

"Data HKI mencatat bahwa saat ini terdapat 117 kawasan industri di Indonesia dan tersebar di 24 provinsi yang merupakan agen-agen pemerintah dalam mendatangkan investasi," ungkap Sanny.

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menanggapi pemberitaan terkait banyaknya investasi yang masuk ke Malaysia, ketimbang Indonesia belakangan ini. Hal ini memperlihatkan banyaknya pekerjaan rumah pemerintah untuk membuat iklim investasi Indonesia lebih menarik di mata investor asing.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyampaikan, Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup baik meski investor asing saat ini sedikit waspada dan bersikap wait and see, karena 2024 merupakan tahun politik.

“Kami akan tunggu sampai dengan bulan November. Saat ini Indonesia tengah menghadapi transisi kepemimpinan nasional yang memposisikan kita pada persimpangan transformasi ekonomi,” ujar Sanny dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (7/10).

HKI tetap optimistis bahwa setelah adanya pelantikan dan pembentukan kabinet pemerintahan baru, maka investasi akan bergerak.

Lebih jauh, sektor kawasan industri telah ada selama 50 tahun di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut kawasan industri telah menjadi penggerak utama perekonomian dan suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga mampu mendorong hilirisasi, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia.

Banyak tantangan yang harus dihadapi pengembang kawasan industri, mulai dari adanya perang dagang, perubahan teknologi, hingga kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan kawasan industri sangat penting sebagai motor penggerak investasi. Contoh data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) April 2024 dari Kementerian Investasi mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi yakni Rp 64,7 triliun.

Jawa Barat sendiri dikenal sebagai tempat berdirinya lebih dari 30 kawasan industri dan menciptakan banyak industri manufaktur pada sektor otomotif, elektronik, data center, dan lain-lain.

Contoh lainnya ada di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun) yang merupakan wilayah dengan jumlah 18 kawasan industri. Saat ini pengembangan kawasan industri di sana juga mengarah tidak hanya bagi manufaktur secara umum, melainkan juga pada bisnis industri hijau dengan teknologi tinggi dan pemanfaatan energi yang lebih baik.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Kepulauan Riau pada kuartal II-2024 tumbuh sebesar 4,90% year on year (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada kuartal tersebut didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 5,16%.

"Data HKI mencatat bahwa saat ini terdapat 117 kawasan industri di Indonesia dan tersebar di 24 provinsi yang merupakan agen-agen pemerintah dalam mendatangkan investasi," ungkap Sanny.

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Simak juga Video 'Heboh Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Cek Faktanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, investor.id – Anindya Bakrie menyampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintah. Anindya Bakrie, yang baru ditunjuk sebagai ketua umum (ketum) organisasi tersebut, mengatakan kerja sama ini berlaku baik dengan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maupun dengan pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia 2024 pada Sabtu (14/9/2024) menyepakati Anindya Bakrie menjadi ketua umum periode selanjutnya.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," tuturnya Anindya di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu.

Kadin, kata dia, adalah mitra strategis pemerintah sehingga diharapkan keputusan ini membuat hubungan Kadin dengan pemerintah semakin lebih baik.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, sebagai mitra strategis," ucapnya.

Anindya Bakrie berharap ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya, hal ini akan menolong Indonesia mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% secara tahunan (year on year/ YoY) di masa mendatang.

"Tentunya, untuk mencapai 8% (YoY) dan kita melihat juga dari segala macam lini, baik konsumsi, domestik, dan juga belanja modal pemerintah, sampai kepada program-program investasi," sebutnya.

Sejumlah pejabat dan pengusaha menghadiri Munaslub Kadin. Kegiatan juga dihadiri oleh sebanyak 21 pengurus provinsi dam 25 Anggota Luar Biasa (ALB).

Adapun beberapa petinggi yang hadir dalam Munaslub ini, di antaranya Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo bersama Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

Hadir pula Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani, Wakil Ketum Kadin Indonesia Erwin Aksa, bersama Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, pengembangan hidrogen hijau adalah salah satu strategi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada 2050.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita menuturkan, pihaknya optimistis penggunaan bahan bakar hijau dapat mengakselerasi pencapaian target NZE tersebut.

"Hidrogen adalah alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan merupakan media penyimpan energi yang ideal, apalagi jika dibangkitkan dari sumber energi terbarukan (green hydrogen),” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Reni mengatakan, hidrogen adalah penghubung rantai energi yang berkelanjutan dan bebas emisi dari awal hingga akhir. Munculnya hidrogen sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan juga perlu diantisipasi sebagai peluang pengembangan untuk produsen gas industri ke depannya.

Namun, disebut Reni, penggunaan hidrogen sebagai energi dalam skala besar perlu didukung dengan infrastruktur produksi, penyimpanan, dan transportasi ke pengguna akhir yang andal, aman, memadai, dan ekonomis.

Untuk itu, menurutnya, industri harus bersiap untuk mengambil peluang ini dengan mempersiapkan penyediaan infrastruktur dan teknologi yang paling efisien dan sesuai dengan standar keamanan yang memadai untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia.

Reni menyampaikan, Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) yang merupakan wadah bagi produsen gas industri di Indonesia telah secara aktif menjalankan peran dengan sangat baik sebagai penyedia gas industri di tanah air sejak 1972.

"Kami juga mengapresiasi produsen gas industri yang berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan kebutuhan oksigen pada masa pandemi Covid-19, dengan mengalokasikan seluruh produksi oksigen ke rumah sakit untuk menolong rakyat Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, kata dia, Kemenperin berharap kepada AGII untuk terus mendorong anggotanya aktif melakukan ekspansi agar Indonesia tetap dapat memenuhi kebutuhan gas-gas industri secara mandiri dan tidak bergantung pada impor.

“Selain itu diharapkan juga berperan aktif dalam mendukung perkembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti hidrogen,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum AGII Rachmat Harsono menyampaikan, di tengah meningkatnya permintaan global akan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, hidrogen telah muncul sebagai salah satu solusi masa depan karena rendahnya emisi karbon yang dihasilkan.

Bagi Indonesia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki posisi strategis untuk memimpin perubahan ini. Namun tetap diperlukan inovasi teknologi, investasi, serta kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Kesadaran terhadap pentingnya keselamatan, baik dalam proses operasional maupun peralatan, merupakan langkah vital agar industri gas dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta turut membantu dalam mendorong proses dekarbonisasi yang berkelanjutan,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, hal ini tidak hanya memastikan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar keselamatan yang tinggi, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Selain aspek keselamatan, penyusunan peta jalan hidrogen yang komprehensif juga sangat penting. Ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas dalam mendukung transisi energi nasional, sekaligus memacu pertumbuhan industri gas yang lebih berkelanjutan.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) segera kedatangan Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID sebagai calon emiten beraset jumbo. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyebut, MIND ID akan menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada 2026.

Rencana besar Kementerian BUMN untuk membawa MIND melantai di Bursa ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang dekat disapa Tiko itu bilang, MIND ID akan IPO dalam dua tahun ke depan.

"Belum ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO tahun ini. Tapi, untuk dua tahun lagi mungkin MIND ID," jelas Tiko di acara CFO Club Indonesia yang berlangsung di The Westin Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Pernyataan tersebut sekaligus menepis spekulasi yang berkembang terkait adanya perusahaan BUMN yang bersiap melaksanakan IPO pada tahun ini. Sebelumnya, selain MIND ID, Kementerian BUMN juga santer dikabarkan akan membawa Pelindo dan InJourney untuk go public.

Merujuk pada laporan konsolidasian tahun buku 2023, total aset MIND ID, Pelindo, dan InJourney mencapai Rp 476,82 triliun.

Tiko berpandangan, dengan menjadi perusahaan terbuka, maka ketiga perusahaan tersebut induk harus melakukan tata kelola keuangan secara terintegrasi, termasuk untuk anak-anak perusahaan mereka.

“Ini dulu tidak terjadi, sehingga banyak terjadi kecurangan (fraud) di level anak usaha. Sekarang, kami lakukan secara menyeluruh,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Tiko mengharapkan, perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pelindo yang sudah di-merger, InJourney yang mengintegrasikan seluruh bandara, pariwisata, dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), serta MIND ID dapat menjadi perusahaan papan atas global dalam lima tahun ke depan.

Transformasi ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian nasional dengan menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News