Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong hilirisasi produk sawit, mulai dari riset hingga komersialisasi produk.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan kelapa sawit menjadi model dan contoh sukses dari hilirisasi industri, baik itu untuk menghasilkan produk turunan sawit pangan (oleofood), non-pangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga material baru ramah lingkungan (biomaterial) pada skala industri berkelanjutan.

"Perkembangan produk hilir kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir meningkat signifikan. Semula terdapat 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit. Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia juga erat kaitannya dengan kontribusi sektor perkelapasawitan hulu-hilir, yang dikategorikan sebagai subsektor industri agro berdaya saing kuat," kata Putu melalui keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024)

Data 2023 menyebutkan bahwa nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai Rp450 triliun atau berkontribusi sebesar 11,6 persen dari total ekspor nonmigas.

Secara total, untuk bisnisnya mencapai Rp800 triliun. Sektor ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16,2 juta orang, termasuk tenaga kerja tidak langsung yang melibatkan pelaku usaha perkebunan rakyat atau smallholder.

Melihat potensi besar tersebut, Kemenperin mendukung upaya berbagai pihak dalam pengembangan inovasi teknologi industri pengolahan kelapa sawit baik di sektor hulu perkebunan sampai dengan sector hilir di industri pengolahan.

"Kami juga mengupayakan fasilitasi pengembangan teknologi industri melalui penyusunan kebijakan yang pro-inovasi, hingga matching antarpihak terkait komersialisasi inovasi baru," tuturnya.

Salah satu contoh sukses konsorsium riset yang difasilitasi oleh Kemenperin adalah teknologi edible-coating berbasis minyak sawit untuk memperpanjang masa simpan buah tropis.

"Riset ini, yang didukung oleh Kemenperin, berhasil menjembatani kebutuhan industri dengan inovasi riset, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi food grade untuk komersialisasi," kata dia.

Guna memacu penggunaan teknologi modern dan mendorong aktivitas riset, lanjut Putu, Kemenperin telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi.

Selain itu, Kemenperin membangun Indonesia Manufacturing Center (IMC) untuk menunjang kolaborasi riset tersebut.

“Kami sangat terbuka untuk penggunaan IMC agar dapat memfasilitasi tindaklanjut hasil riset hingga mencapai komersialisasi. Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan industri pengolahan sawit
untuk dapat membangun pusat risetnya di Indonesia," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada tiga masalah besar mengganjal Indonesia terkait Undang-undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebagai informasi, penerapan aturan tersebut akan ditunda Uni Eropa selama satu tahun, dari seharusnya berlaku 30 Desember 2024.

Menurut Airlangga penundaan dilakukan karena desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari aturan tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Tiga masalah besar yang dihadapi Indonesia pun terkait dengan aturan pelaksanaan tersebut.

Masalah pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Kedua, Indonesia keberatan karena meski penerapan UU ditunda, namun tidak ada perubahan atas aturan pelaksanaan tersebut.

"Mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," kata Airlangga.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkas Airlangga.

Ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa. Masalah itu muncul dari Aturan Anti-Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan akan syarat itu.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Kedua, Indonesia keberatan karena meski aturan anti deforestasi ditunda diterapkan, tapi tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," terang dia.

Airlangga menuturkan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut.

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga menyebut penundaan dilakukan atas desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari UU tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga mengungkap ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia. Pertama, Uni Eropa yang ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Kedua, Indonesia keberatan karena ada keterangan kebijakan itu tidak akan diterapkan. Namun ada yang mengganjal karena tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Kedua, mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari Gugus Tugas (Ad Hoc Joint Task Force), Uni Eropa menunda implementasi UU Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penundaan dilakukan selama satu tahun.

Sebagai informasi UU tersebut seharusnya berlaku pada 30 Desember 2024 ini. Airlangga menyebut penundaan dilakukan atas desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization (WTO).

"EU mengumumkan akan memperpanjang satu tahun. Itu atas desakan selain Indonesia juga be partisan dari Amerika di kongres, kemudian kanselir Jerman, Sekjen WTO," terang Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari UU tersebut jika nanti akan berlaku.

Airlangga mengungkap ada tiga masalah utama yang mengganjal ekspor produk sawit Indonesia. Pertama, Uni Eropa yang ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia.

"Kita keberatan terkait dengan geolocation yang mereka inginkan, bahasa anak muda shreloc semua hasil. Padahal Indonesia yang wilayah deforestasi kebun sudah jelas diatur dan kita punya desk board nasional. Kita hanya meminta mereka suruh ngecek kita punya desk board nasional. Tetapi mereka ingin sampai detail geolocation, itu kan kita biacra security," jelas dia.

Airlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Kedua, Indonesia keberatan karena ada keterangan kebijakan itu tidak akan diterapkan. Namun ada yang mengganjal karena tidak ada perubahan atas implementasi aturan tersebut.

"Kedua, mereka sudah mengatakan tidak akan menerapkan. Tetapi undang-undang tidak diubah, mereka sama aja standstill. Kita tidak ingin negara itu mereka yang tentukan," ungkapnya.

Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia.

"Sekarang kita punya sustanability standar yang namanya ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Malaysia punya MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), Eropa punya RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). EUDR tidak mau menggunakan any standard. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa terhadap standar internasional memgenai sustanibility, ucapnya.

Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui Gugus Tugas Ad Hoc. Airlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

"Tigal hal itu yang kita perjuangkan Indonesia, Malaysia dalam join task force," pungkasnya.