Pemerintah berencana mengubah skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung ke petani. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menentukan daerah yang akan menjadi pilot project atau proyek percontohan untuk skema tersebut.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan pelaksanaan project tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia bilang saat ini pihaknya masih melihat kondisi suatu daerah agar memenuhi kriteria skema tersebut.

"Saat ini selain membicarakan mengenai bisnis modelnya, kita juga merencanakan pilot yang rencananya kita laksanakan dalam waktu dekatnya. Sebetulnya hari ini mulai melihat kondisi di lapangan di mana kriteria yang kita perlukan," kata Vivi dalam acara Forum Diskusi Jakarta Rabu (17/7/2024).

Dalam paparannya, pihaknya telah merencanakan lokasi yang akan menjadi proyek percontohan skema baru tersebut. Daerah tersebut adalah Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Belitung.

Adapun pertimbangan pemilihan karena kedua wilayah tersebut bukan daerah sentra yang akan mempengaruhi produksi nasional. Kemudian daerah tersebut dapat terkontrol untuk alokasi pupuk yang tersedia. Selain itu, dia bilang pihaknya juga mempertimbangkan masa tanam 2-3 kali dalam setahun.

"Tentunya kita meng-consider tadi musim tanam, bisa dua sampai tiga kali masa tanam dan relative income, which is di pulau, sehingga kalau kita mem-pilotkan harga pasar tadi, itu bisa kita kelola dengan baik," jelasnya.

Pihaknya menargetkan implementasi pilot pada 2025. Sementara untuk nasional, penerapan skema subsidi tersebut pada 2026. Di sisi lain, skema ini dapat tercapai tidak lepas dukungan dari pemerintah daerah.

"Kemudian juga adanya dukungan dari pemerintah lokal, kita berbicara jaringan, distribusi, logistik, dan juga tentunya kondisi sosial-ekonomi. Juga keberadaan multi pihak yang concern terhadap ekosistem keberlanjutan di wilayah masing-masing," jelasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) untuk menyelenggarakan Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo atau JITEX 2024. Acara ini diselenggarakan dalam mendukung transisi Jakarta menjadi kota global.

JITEX akan digelar pada 7 s.d 11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global Berjuta Pesona, JITEX 2024 akan menjadi event B2B, B2G, dan B2C.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, acara ini diselenggarakan dalam rangka menarik pembeli, baik lokal maupun internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Setidaknya, akan ada 100 peserta dari berbagai negara yang ikut serta.

"Ada komitmen dari buyer Malaysia Ritel Association dan Filipina Ritel Association untuk hadir," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi menjelaskan, acara ini akan berbeda dengan Inabuyer B2B2G Expo 2024 yang berfokus pada kegiatan pamerannya. Untuk JITEX sendiri, pihaknya diminta untuk menyelipkan unsur tourism. Dengan demikian, harapannya bisa lebih mendorong para turis-turis ini untuk berbelanja. Turis-turis akan diberikan fasilitas hotel hingga makan malam.

"Jadi kita service turis B2B. Turis B2B tuh yang membawa order dan dikasih tahu bahwa Jakarta ini fun, biar tiap tahun liburan musim panas ke Jakarta. Turisnya sudah kita, ada 100 orang (terdaftar)," ujarnya, ditemui usai acara.

Dari jumlah 100 orang tersebut, terdapat 40 turis Malaysia dan sisanya ada dari Filipina, Bangkok, Laos, serta Kamboja yang sudah terdaftar. "Jadi kita bikin Jakarta ini ASEAN dulu tahun ini, tahun depan seluruh dunia kalau bisa hadir di bulan 7, liburan musim panas, sambil lihat pameran, sambil jalan-jalan," kata dia.

Budi menambahkan, sejumlah pengusaha asal Malaysia dan Filipina juga telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di Jakarta. Sebagai asosiasi peritel, Hippindo sendiri membantu para investor ini terkait penyewaan lokasi pembangunan Food & Beverage (F&B), restoran, supermarket, hingga commercial area.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, Jakarta memiliki potensi besar di panggung internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal ini perlu didorong sebagai tujuan utama untuk bisnis dan pariwisata.

"Kita ingin supaya kolaborasi ini benar-benar dimulai dari sekarang. Sehingga, walaupun IKN atau Ibu Kota Jakarta sudah berpindah, tapi kita akan tetap menjadi global city yang betul-betul mendunia," kata Ratu, dalam sambutannya.

Ratu mengatakan, saat ini Jakarta berada di posisi 69 dari 156 kota global menurut Global City Index (GCI). Indeks ini dinilai dari 5 dimensi yaitu business activity, human capital, information exchange, culture experience, dan political engagement. Namun demikian, Jakarta masih memiliki beberapa tantangan.

"Ini menjadi effort kita bersama bukan hanya pemerintah. Kita butuh stakeholder dari segala macam bidang untuk membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Dan kita harapkan tantangan-tantangan ini bisa diambil oleh masing-masing asosiasi," ujar dia.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Ratu, pihaknya juga harus membangun IKN dengan keberadaan Jakarta. Hal ini harapannya dapat didorong dengan adanya gelaran JITEX 2024.

"Kelebihan-kelebihan di Jakarta harus kita juga mengajak supaya yang membangun Jakarta itu juga mau membangun IKN. Jadi bukan di Jakarta saja, nah untuk mengakselerasi upaya untuk meningkatkan persaingan Jakarta dengan kota global lainnya, maka hadir tujuan-tujuan JITEX," pungkasnya.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan kesiapannya untuk mengisi gedung-gedung pemerintahan di Jakarta usai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya siap menyulap gedung-gedung kosong tersebut menjadi sentra ekonomi seperti pusat kuliner maupun supermarket. Dengan demikian, tidak ada aset yang tidur ataupun terbengkalai.

"Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti bener KL akan ada pindah (ke IKN). Mungkin bisa tempatnya kita isi menjadi restoran, supermarket atau pusat kuliner. Hippindo akan investasi di situ," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kesiapannya untuk berinvestasi itu kepada Jakarta Asset Center (JAC) atau Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta secara internal.

"Kita kalau memang lokasinya bagus, misalnya dekat stasiun ketapi ada tempat, kita akan coba bikin rame-rame, mini market, apotek, kopi, kita siap," ujarnya.

Selain itu, Hippindo juga telah membidik sejumlah aset tersebut untuk dikembangkan di masa mendatang. Namun saat ini tahapannya masih dalam proses penjajakan. Budi menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk itu.

"Dari kami sih ada anggaran, kalau dari Hippindo anggaran buka took," ujar Budi.

"Anggarannya nggak tentu. Kalau di, ya rata-rata sih kalau satu restoran itu Rp 3 miliar," sambungnya.

Budi mengatakan, ada banyak Gedung kementerian/Lembaga (KL) yang berpotensi untuk investasi ke depannya sehingga modalnya kemungkinan akan lebih besar. Di samping itu, pekerjaan rumah (PR) besar selanjutnya ialah bagaimana menjamin perputaran ekonomi di kawasan Jakarta tetap berjalan optimal.

"Makanya harus bikin pameran, bikin apa, bikin musik. Kita tuh perlu, bukan hanya, dari daerah sudah ke sini juga. Ya supaya rame Jakarta ini," pungkasnya.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyoroti tentang nasib Jakarta usai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, 40% omzet dari para pengusaha ritel ini bersumber dari Jakarta.

Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam sambutannya di acara Press Conference & Sosialisasi Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo atau JITEX 2024.

"40% omzetnya Hippindo tuh di Jakarta. Jadi kami ini kalau Jakarta sepi bahaya juga, jadi Jakarta kantor pusat kami. Anggota kami ada 800 brand rata-rata juga di Jakarta kantornya," kata Budi, di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara keseluruhan, lanjut Budi, hanya 20% kontribusi sektor online terhadap bisnis para anggota Hippindo. Atas hal ini, pihaknya masih mengandalkan dorongan dari traffic atau aktivitas pengunjung secara offline untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.

Oleh karena itulah, pengembangan ekonomi Jakarta sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dari para pengusaha, UMKM, hingga ekonomi Indonesia sendiri. Selaras dengan itu, pihaknya turut aktif dalam membantu meningkatkan traffic atau kunjunfan konsumen ke mal.

"Bayangkan kalau Jakarta ini sampai tadi menjadi tidak ada prakteknya kita juga khawatir. Maka kami sangat mendukung dan bahkan terlibat aktif untuk membuat semua mal akan ramai," ujarnya.

Salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut ialah melalui pengadaan pameran yang pro lokal seperti JITEX. Acara ini diselenggarakan sebagai buah kerja sama Hippindo dengan Pemprov DKI Jakarta pada 7-11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Pameran-pameran gunanya adalah untuk menjadi rantai pasok supplier kami harus mudah ditemukan dibanding kita untuk mencari barang impor," kata Budi.

Selain itu, pihaknya juga siap mengisi tempat-tempat kosong seperti gedung-gedung kementerian/lembaga (KL) yang pindah ke IKN, dan mengembangkannya sebagai sentra ekonomi dalam bentuk tenant-tenant kuliner hingga suppermarket.

"Kami setuju dengan konsepnya internasional investment, atinya ada invest. Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti bener KL akan ada pindah (ke IKN). Mungkin bisa tempatnya kita isi menjadi restoran, supermarket atau pusat kuliner. Hippindo akan investasi di situ," kata dia.

Hippindo juga menginisiasi Program Belanja di Indonesia aja sebagai bagiand dari JITEX 2024 dalam memfasilitasi perdagangan secara internasional, termasuk para turis yang berkunjung ke Indonesia.

"Artinya tadi 40% penjualan kami di Jakarta. Jadi kami sangat mendukung program belanja. Turis tuh pulang jangan nggak bawa apa-apa, bawa oleh-oleh. Jadi sangat bermanfaat buat hotel kita, UKM, taksi, Perhubungan. Jadi miles ini tadi disebut sangat penting. Mari kita sukseskan acara tanggal 17 Agustus di JCC," pungkasnya.

Simak juga Video 'BPIP Ungkap Lapangan Upacara di IKN Sudah Siap untuk 17 Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Akhir-akhir ini industri keramik dalam negeri makin terpuruk. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut salah satu penyebabnya lantaran banjirnya keramik impor asal China.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Ashady Hanafie mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah mengenakan trade remedies mulai tahun 2015. Trade remedies merupakan instrumen untuk melindungi industri dalam negeri akibat praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

"Sebenarnya ini masalahnya sudah cukup lama berat dan jadi trade remedies mulai dikenakan tahun 2015 karena sudah mulai suffer," kata pria yang akrab disapa Shady dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/6/2024).

Pihaknya pun mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas impor ubin keramik. Kemudian pada 2018, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama tiga tahun dengan besaran tarif 23% untuk tahun pertama, 21% untuk tahun kedua, dan 19% untuk tahun ketiga. Kemudian BMTP diperpanjang kembali selama tiga tahun dengan besaran tarif 17% untuk tahun pertama, 15% untuk tahun kedua, dan 13% untuk tahun ketiga.

Ternyata, BMTP yang diterapkan tidak mampu menekan impor keramik asal China. Lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri, terutama dari China, lanjut Shady, menyebabkan ketujuh perusahaan industri ubin keramik yang menghentikan produksinya.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, impor ubin keramik mengalami peningkatan. Pada 2020, impor ubin keramik mencapai 72,6 juta meter persegi. Tahun 2021, angkanya naik menjadi 84,3 juta meter persegi. Volumenya turun menjadi 70,2 juta ton pada 2022. Meski terjadi penurunan, terjadi lonjakan volume impor menjadi 93,4 juta meter persegi.

"Industri keramik itu sebenarnya kondisinya dalam saat ini tidak baik-baik saja. Safeguard ini ternyata tidak efektif. Di sini ternyata malah makin parah impor makin banyak," terangnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan yang menjadi industri keramik dalam negeri. Pertama, pemerintah China menerapkan insentif tax refund sebesar 14%. Hal ini membuat industri keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing.

Kemudian, terjadi kenaikan biaya produksi sekitar 5-6%. Kenaikan ini terjadi usai terjadinya kenaikan bahan bakar dan pelemahan rupiah. Ditambah, ada kenaikan biaya transportasi, terutama ongkos angkut. Hal tersebut dapat membuat harga jual naik sekitar 1-3%.

Di sisi lain, alokasi penggunaan gas yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi kebutuhan industri keramik dalam negeri. Dia pun berharap ada temuan ladang gas yang dapat dialokasikan 100% untuk industri keramik dalam negeri.

"Harga itu tidak diberikan seluruh jumlah gas yang dibutuhkan industri karena ada keterbatasan, paling banyak 70-80% itu diberlakukan karena adanya sumber, ada pembatasan bagian pemerintah. Misal, alokasi segini dibagi seluruh perusahaan itu, masing-masing dapatnya nggak sama, nggak sesuai yang mereka butuhkan," jelasnya.

Selain itu, dia menyebut yang diharapkan oleh pengusaha adalah persaingan yang adil, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, pihaknya tengah mendorong penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) hingga 199% untuk menggairahkan kembali industri keramik dalam negeri.

"Jadi, kita mengambil tindakan mengajukan kembali untuk bea masuk anti dumping (BMAD) selama lima tahun dengan besaran tarif 100-199%. Kita akan lihat dulu di awal seperti apa dan nilainya sesuai hasil penyelidikan tadi 100-199% atau tidak. Kalau harapan kami diberlakukan yang tinggi," tambahnya.

Adapun 7 perusahaan industri keramik yang menghentikan produksinya:

1. PT Indopenta Sakti Teguh

2. PT Indoagung Multiceramics Industry

3. PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi

4. PT KIA Serpih Mas - Cileungsi

5. PT Ika Maestro Industri

6. PT Industri Keramik Kemenangan Jaya

7. PT Maha Keramindo Perkasa

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

Di era industri 4.0, pemerintah bersama masyarakat, akademisi, dan pelaku industri di Indonesia dituntut untuk melakukan percepatan transformasi digital dengan salah satu upayanya adalah menerapkan teknologi berbasis robotika dan kecerdasan buatan (AI). Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 telah meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan dalam kesiapan Indonesia memasuki era industri 4.0.

"Kemenperin telah bergerak dalam program industrialisasi 4.0 dengan juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dalam bidang robotika. Hal ini penting untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat mengisi kebutuhan industri masa depan," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024)

Agus menyatakan, penerapan teknologi industri 4.0 di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1-2% per tahun dari baseline, menciptakan lebih dari 10 juta lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB hingga 25% pada tahun 2030.

"Kebijakan industri 4.0 menjadi salah satu dari Major Project dalam RPJMN 2020-2024, menandakan pentingnya implementasi Industri 4.0 untuk mempercepat pembangunan nasional," ujarnya.

Untuk mengakselerasi transformasi industri 4.0, khususnya di sektor manufaktur, Kemenperin menginisiasi pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0). PIDI 4.0 bertujuan menjadi solusi satu atap untuk implementasi industri 4.0 di Indonesia dan sebagai jendela Indonesia 4.0 kepada dunia.

"PIDI 4.0 menyediakan lima pilar layanan utama, yakni sebagai Ecosystem for Industry 4.0, Showcase Center, Capability Center, Delivery Center, serta Engineering dan AI Center," sebut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan pada Pembukaan Robotic Symposium 2.0 PIDI 4.0 di Jakarta.

Kepala BPSDMI mengemukakan, di sejumlah unit pendidikan milik Kemenperin, yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Politeknik dan Akademi Komunitas (AK) telah menerapkan pengembangan kompetensi robotic dengan menjalin kerja sama dengan industri. Bahkan, ada Tim Robotik yang berhasil meraih juara di ajang tingkat nasional dan internasional.

Misalnya, SMK Kemenperin bekerjasama dengan AXIOO membentuk BPSDMI Axioo Robotic Academy untuk pelatihan robotik yang berada di SMTI Padang dan SMTI Makassar sebagai tempat pelatihan robotik terutama bagi para guru dan tenaga pengajar. Berikutnya, dua SMK Kemenperin yang memiliki kompetensi keahilan mekatronika, yaitu SMTI Yogyakarta dan SMTI Makassar, telah mampu membuat programming operasional Robot 1 ARM sebagai alat pembelajaran.

Selain itu, Kampus Kemenperin juga tahun ini telah menjuarai beberapa kontes nasional robot seperti AK Bantaeng meraih Juara III pada Kontes Robot Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Solo, yang diselenggarakan oleh Kemristekdikbud.

"Ini merupakan ajang kontes robotik nasional paling bergengsi dan AK Bantaeng satu-satunya AK di Indonesia yang menjuarai kontes ini," ungkap Masrokhan. Kemudian, dalam Kontes Robot Nasional Piala Ketua MPR, AK Bantaeng dan Politeknik APP menjuarai beberapa kategori lomba tersebut.

Selanjutnya, Politeknik APP menang juara I kategori Line Follower di Kontes Robot yang diselenggarakan Univesitas Gadjah Mada. Bahkan, Politeknik ATI Makassar juga berhasil menyabet Juara I Kontes Robot kategori Line Follower di Malaysia yang diselenggarakan di Universitas Multimedia Malaysia bulan Januari 2024.

Pemerintah berencana menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai China hanya dijadikan kambing hitam atas permasalahan industri manufaktur RI yang terus merosot.

Faisal mengatakan dalam periode proses penyelidikan yang dilakukan pemerintah, industri manufaktur dalam negeri memang sedang goyah. Kemudian muncul kebijakan BMAD untuk produk impor asal China.

"Periode penyelidikannya. Itu industri itu masih banyak yang merah. Masih banyak yang merah. Jadi ini tren industri. Eh tiba-tiba solusinya BMAD. Jump, conclusion-nya. Cari kambing hitam," ujar Faisal dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, dia menilai fenomena banjir impor asal China itu tidak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari International Trade Center (ITC) volume impor dari China untuk HS Code 690721 sempat mengalami penurunan pada 2019 dan 2020.

Kemudian Faisal juga menjelaskan untuk HS Code lain juga terjadi hal yang sama. Misalnya, volume impor dari China untuk HS Code 690722 sebesar 27 ribu ton pada 2020. Kemudian naik menjadi 50 ribu ton pada 2021 dan turun menjadi 48 ribu ton pada 2022. Dengan data tersebut, Faisal tidak melihat adanya fenomena banjir impor dari China untuk industri keramik dalam negeri.

"Nah, ini dari International Trade Center. Kita tunjukkan sekali lagi tahun 2019, 2019, 900 ribu ton untuk kode HS Code 690721. Tahun 2020 sebesar 863 ribu ton. Tahun 2021 naik jadi 1,1 juta ton, 2022-nya sudah turun lagi jadi 1 juta ton. Jadi, mana yang namanya dibanjiri oleh import itu saya bingung. Dibanjiri kan? Mana? Ini fenomena sebelum COVID kok. Ini data resmi lho, bukan data saya," terangnya.

Di sisi lain, dia menyebut kontribusi China dalam ekspor impor ke Indonesia relatif kecil. Dia bilang Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 1,9% dari total keseluruhan ekspor China. Sementara, untuk impor China, Indonesia hanya menyumbang 2,9% dari total keseluruhan impor China.

"Jadi buat China, Indonesia itu nggak penting-penting amat sebagai mitra dagangnya. Tujuan ekspor hanya 1,9% dari total ekspor. Impor dari Indonesia hanya 2,9%. Kalah dengan Vietnam, Malaysia gitu ya. Jadi lebih banyak China itu impor dari Malaysia dan Vietnam," terangnya.

Pemerintah berencana menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut penerapan bea masuk ini dapat berpotensi munculnya perang dagang antara China dan Indonesia.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan China kemungkinan besar akan melakukan aksi balasan terhadap produk-produk asal Indonesia ke China.

"Kemungkinan yang akan terjadi retaliasi balasan terhadap produk asal dari Indonesia yang akan dilakukan pihak dari China," kata Andry dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan penerapan BMAD dengan tarif maksimal 199% ini dapat memicu pengalihan perdagangan atau trade diversion. Dia menyebut impor keramik akan bergeser ke negara lain, seperti India dan Vietnam.

Selain itu, dia memperkirakan pasar persaingan semakin kecil. Pasalnya, pilihan konsumen semakin sedikit lantaran harga keramik makin mahal.

"Kalau kita melihat dari hasil KADI salah satu keluhan harga jualnya tidak bisa tinggi. Kecurigaan kami ada price war dalam domestic producer. Apakah ini cara memperbesar kue nya sehingga domestik price-nya ikut meningkat untuk memfasilitasi price war tersebut," jelasnya.

Andry bilang pada akhirnya, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual. Pasalnya, impor keramik akan dibatasi di bawah harga pengenaan BMAD. Dengan begitu, semakin rendah jumlah volume keramik di pasar sehingga permintaan keramik akan meningkat. Alhasil, harga jual semakin mahal.

Dia menekankan dampak negatif dari BMAD ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, seperti ritel, real estate, forwarder, hingga logistik.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti kinerja Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang di saat industri manufaktur sedang mengalami penurunan. Menurutnya, Agus tidak serius dalam mengatasi masalah perindustrian.

Dia menilai hal ini terbukti dari kinerja industri manufaktur yang terus merosot. Tidak hanya industri tekstil, tapi juga industri keramik di mana ada beberapa perusahaan yang gulung tikar alias bangkrut.

"Banyak perusahaan bangkrut, bukan hanya keramik. Banyak yang bangkrut, tekstil bangkrut. Belum bisa pulih dari COVID-19, program restrukturisasinya sudah selesai," kata Faisal dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Faisal menyebut Menperin sekaligus petinggi partai Golongan Karya (Golkar) lebih sibuk kampanye. Alhasil, persoalan terkait industri dalam negeri menjadi tak terurus.

"Orang menterinya (Menteri Perindustrian Agus Gumiwang) sibuk kampanye, petinggi Golkar, mana ngurusin? Anda pernah dengar menteri perindustrian bikin pernyataan? Jarang dia, mungkin gak semua Anda tahu nama menteri perindustrian siapa," jelasnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar 100-199% untuk produk keramik impor asal China. Menurutnya, usulan tersebut tidak masuk akal.

Dia bilang penyertaan faktor lain, yakni faktor perekonomian global dalam pertimbangan kebijakan tersebut dinilai tidak relevan.

"Nggak relevan lah masa KADI ngomong perekonomian global. Ini karena perekonomian global kok industri kita kesulitan gitu?" jelasnya.

Faisal menyebut terkait banyaknya pabrik ubin keramik yang bangkrut di tanah air lantaran kondisi industri di Indonesia memang sedang dalam keadaan goyah.

"Industrinya diganggu melulu. Industri manufaktur itu, kira-kira dalam periode observasi ini itu sepertiganya masih minus. Bukan keramik doang kalau pun minus. Industri lainnya juga minus terus. Sampai tahun 2022 lah ya (periode penyelidikan) masih banyak yang merah. Jadi ini tren industri," jelas dia.

Rencana pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China dinilai bisa berdampak pada harga keramik di konsumen naik. Hal ini disampaikan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho.

Andry menilai pengenaan tarif tersebut dapat membuat produsen keramik dalam negeri meningkatkan harga jualnya. Pasalnya, harga jual produk impor keramik dapat meningkat tajam usai dikenakan tarif bea masuk.

Dengan begitu, semakin rendah kuantitas volume keramik yang beredar di pasar, semakin meningkat permintaan keramik. Alhasil, harga jual di konsumen semakin mahal.

Menurut perhitungannya, rata-rata harga keramik porselen impor jenis B1A ukuran 60x60 sebesar Rp 75.000-80.000 per meter persegi. Dengan penerapan bea masuk, harganya naik menjadi Rp 150.000- Rp 225.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp 150.000 - Rp 225.000 per meter persegi. Sementara harga keramik lokal porselen B1A dalam negeri itu lebih murah Rp 75.000 paling mahal Rp 90.000. Artinya cukup bersaing dengan produk impor," kata Andry dalam Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, dia bilang dengan penerapan BMAD akan terjadi expected inflation atau ekspektasi inflasi terhadap harga keramik porselen. Alhasil, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual dan meningkatkan margin keuntungan.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp 80.000 - Rp 120.000/meter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jadi kurang lebih kita yang mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang bisa sampai itu. Ini gambaran sederhana," imbuhnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai tujuan yang semula untuk menguatkan industri dalam negeri, ternyata dapat memicu masalah-masalah baru

"Kita perlu hati-hati ya, terhadap tujuannya untuk menguatkan kondisi industri dalam negeri. Jangan sampai kita mengeluarkan instrumen tidak kuat juga industri dalam negeri. Berarti diagnosis penyakitnya bisa jadi bukan faktor utama. Obat yang diberikan tidak langsung ke penyakit utamanya," terangnya.

Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menolak adanya kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi mengatakan potensi tingginya kenaikan cukai rokok untuk tahun depan masih membayangi dan meresahkan peritel serta pelaku UMKM di Indonesia.

Tingginya kenaikan cukai rokok yang terjadi tiap tahun telah menurunkan daya beli konsumen terhadap rokok bercukai. Hal ini sekaligus membuka pintu peredaran rokok ilegal di masyarakat karena permintaan konsumen terhadap rokok di Indonesia relatif sama, namun daya belinya tidak mampu mengimbangi kenaikan cukai.

"Cukai rokok yang terus-menerus naik ini hanya membuat konsumen justru beralih kepada produk tembakau tanpa cukai. Karena ketika cukai itu naik, masyarakat akan menyesuaikan untuk adaptasi belanja sesuai kemampuannya," kata dia dalam keterangannya, ditulis Selasa (16/7/2024).

Dia menyebut rencana kenaikan cukai rokok tahun depan hanya akan membuat fenomena rokok ilegal semakin parah dan mempersulit para pedagang kecil.

"Rokok itu menyumbang hampir 50% dari total penjualan para pedagang kecil, dan mayoritas semua pedagang ritel itu menjual rokok, karena ini adalah produk fast moving. Kalau ada kenaikan cukai lagi justru membuat pedagang makin lemah," imbuh dia.

Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi belum mampu membuat pendapatan negara dari cukai hasil tembakau bertambah dan malah melemah. Dengan adanya dampak ganda ini, Anang menilai kebijakan kenaikan cukai double digit terbukti memberikan dampak negatif bagi masyarakat, pedagang kecil, maupun negara.

Sebagai pelaku usaha, Akrindo berusaha menaati peraturan yang ada termasuk dengan tidak menjual rokok ilegal pada usahanya. Akan tetapi maraknya rokok illegal yang semakin besar kerap menggerus pendapatan usaha ritel, baik kecil maupun besar, yang berusaha untuk tetap taat pada hukum yang berlaku.

Anang berharap agar pemerintah benar-benar melalukan evaluasi atas kebijakan kenaikan cukai rokok yang telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir, agar pada tahun depan kebijakan yang ditetapkan dapat menguntungkan dan memberikan efek positif bagi semua pihak. "Alangkah baiknya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih kepada ekonomi kerakyatan, sehingga nanti tercipta multiplier efect yang lebih positif," katanya.

Tidak hanya potensi kenaikan cukai rokok, dia mengkhawatirkan RPP Kesehatan yang dinilai mengancam keberlangsungan peritel maupun UMKM di seluruh Indonesia. Sebab jika disahkan, sejumlah pasal pengaturan tembakau dalam RPP Kesehatan seperti adanya jarak penjualan rokok sejauh 200 meter dari instansi pendidikan akan berdampak langsung kepada omzet para pedagang kecil.

"RPP Kesehatan yang terbaru ini sangat mengekang bagi penjual atau bagi peritel, baik koperasi maupun UMKM, di mana pembatasan tempat penjualan akan sangat mengganggu bagi kami. Padahal situasi ekonomi saat tengah melemah," kata Anang.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun Atmo menyesalkan apabila RPP Kesehatan disahkan dengan pasal tembakau yang berlaku, terutama berkaitan dengan larangan zonasi 200 meter yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil UMKM. Ia khawatir hal ini akan betul-betul membunuh ekonomi pedagang ke depannya.

"Selaku Ketua APKLI, saya menolak RPP Kesehatan tentang larangan zonasi 200 meter, juga larangan penjualan rokok eceran. Karena ini betul-betul akan membunuh ekonomi rakyat dan memberikan dampak signifikan terhadap omzet mereka, juga terhadap masyarakat ekonomi bawah untuk membeli rokok," imbuh dia.

Adapun terkait kenaikan cukai 2025, Ali membenarkan adanya penurunan omzet secara signifikan yang dialami oleh para pedagang kecil akibat kenaikan cukai yang tinggi. "perokok di republik ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Penjualnya juga banyak dari pedagang kecil dan asongan yang bergantung pada penjualan rokok," imbuhnya.

Ali turut mengkritisi pemerintah yang terkesan hipokrit dalam menetapkan regulasi, termasuk pada kebijakan kenaikan cukai rokok double digit yang sudah berlangsung selama beberapa tahun belakangan.

Di tengah tidak kondusifnya pasar akibat rokok legal yang harus bersaing dengan rokok ilegal, pedagang kecil berada pada posisi terhimpit dan terancam keberlangsungannya. Ali pun meminta pemerintah untuk tidak menaikkan cukai tahun 2025. Ia berharap kebijakan itu akan memulihkan kondusivitas pasar, serta mencegah semakin merajalelanya rokok ilegal.