Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Agenda tersebut berpotensi kembali menempatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam posisi penting.

Adapun BTN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat posisi sebagai bank himbara dengan porsi paling besar untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya menyambut baik inisiasi program 3 juta rumah tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Kita sih senang banget ya, karena bisnisnya bisa bertambah. Dan yang kedua, tugas kita memang bantu menyalurkannya, jadi ya market-nya besar gitu. Kalau dari sisi bank sih oke-oke saja," kata Nixon, ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, Nixon memberikan sejumlah catatan penting untuk implementasinya ke depan. Salah satu hal yang mesti diperhatikan menurutnya ialah dari sisi suplai rumah.

"Mengerahkan pembangunan 3 juta rumah itu, sisi supply-nya mesti benar-benar diatur dengan baik. Jangan sampai nanti, ketemu developer, ternyata developer fiktif, kayak gitu-gitu," ujarnya.

Selain itu, sering juga terjadi kasus di mana sertifikat rumah tak kunjung terbit. Menurunnya, mengatur suplai harus dilakukan dengan sangat hati-hati, apalagi mengingat volume hunian yang akan bertambah.

Pemerintah sendiri juga disebut-sebut akan memisahkan bagian perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat akan semakin banyak kementerian/Lembaga (KL) ke depan, Nixon mengingatkan agar koordinasi yang terjalin juga perlu ditingkatkan.

"Katakanlah PUPR, kemudian pertanahan, Pemda, untuk membantu sisi supply-nya ini, benar-benar bisa deliver 3 juta rumah. Kalau ditanya, saya yakin nggak (terwujud), saya jawabnya yakin. Cuma ya itu tadi, jadi kisi-kisinya mesti dijaga saja, poin-poin atau titik-titik rawan supaya program ini tetap harus bisa jalan," kata dia

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Besarannya akan disesuaikan dengan insentif yang diberikan kepada penerima program Prakerja.

"Kita minta insentif pelatihan JKP disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang kan Prakerja sekitar Rp 3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari itu, jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Untuk diketahui, penerima program Prakerja memperoleh manfaat senilai Rp 4,2 juta per individu. Rinciannya terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Berbeda dengan JKP yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan manfaat saat ini 45% (dari upah terakhir maksimal Rp 5 juta) selama 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya. Kebijakan itu dinilai belum optimal dan akan direvisi.

"Dari dana sekitar Rp 1,2 triliun, pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah dari yang disampaikan di masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga menyebut manfaat JKP akan diubah menjadi sebesar 45% dari gaji selama enam bulan berturut-turut. Saat ini landasan aturan sedang disiapkan.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua 45%," sebut Airlangga di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9).

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM mengungkap terdakwa penambangan emas tanpa izin di Ketapang, Kalimantan Barat YH dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider 6 bulan kurungan.

Hal itu berdasarkan sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat (30/9). Diberitakan sebelumnya, YH merupakan Warga Negara Asing (WNA) China. Kasus tersebut membuat negara rugi Rp 1,020 triliun.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan terdakwa YH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Terdakwa juga dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan," bunyi laporan Ditjen Minerba dikutip dari situsnya, Kamis (3/10/2024).

Tim JPU Kejaksaan Negeri Ketapang adalah Ketua dari Penuntut Umum Pidana Umum Kejaksaan Agung, Mahendra D dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang, Wara Endrini.

Kegiatan penambangan illegal dalam tunnel (undergroundmining) yang dilakukan terdakwa menggunakan metode peledakan untuk memberaikan batuan bijih emas dan alat-alat berat. Batuan tersebut diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri untuk pengolahan emas sangat berbahaya bagi lingkungan. Bila merkuri telah terbuang ke lingkungan baik ke media air, tanah, maupun ke udara, yang akan terkena dampaknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya, mulai dari tanaman, ataupun biota seperti ikan sebagai rantai makanan, dan akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia.

"Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk bullion emas," bunyi keterangan tersebut lebih lanjut.

Akibat penambangan illegal ini negara mengalami kerugian Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan mahasiswa yang menempuh pendidikan di New York jumlahnya banyak. Hal itu berpotensi membuat perkampungan Indonesia di Negeri Paman Sam tersebut.

"Saking banyaknya mahasiswa Indonesia di New York, saya berkelakar kekhawatiran saya akan munculnya kampung Indonesia suatu saat nanti," kata Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Rabu (2/10/2024).

Bendahara Negara itu menyebut hal itu terlihat bagus. Namun, bukan berarti membuat perkampungan mahasiswa di negeri orang yang diinginkannya. Dia bilang menempuh pendidikan di luar negeri merupakan sebuah kesempatan untuk belajar secara langsung.

Dia menilai menjadi diaspora Indonesia dan membawa paspor Indonesia ke penjuru belahan dunia bermakna lebih dari sekedar membawa diri sendiri. Dia menekankan mahasiswa diaspora merupakan perwakilan bangsa Indonesia sekaligus wajah Indonesia di dunia.

"Hal tersebut saya sampaikan ketika berjumpa dengan para mahasiswa Indonesia di @nyuniversity kemarin, di penghujung rangkaian agenda saya di Amerika Serikat. Saya berbincang dan berbagi pengalaman dengan para generasi muda kita yang sedang menempuh studinya di The Big Apple tersebut," terangnya.

Dia pun mendorong agar mahasiswa diaspora untuk belajar dengan sangat serius, bukan hanya untuk terlihat keren. Menurutnya, keren akan terlihat jika mempunyai kompetensi untuk memahami isu yang kompleks dan mampu menjelaskan kembali secara sederhana dan baik.

"Saya pastikan, negara akan selalu hadir memfasilitasi studi generasi muda kita untuk berjuang meraih mimpinya. Salah satunya adalah melalui LPDP RI," tambahnya.

Bank Indonesia (BI) membeberkan sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) di Indonesia. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus diantisipasi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan tantangan pertama dalam menjaga SSK yakni dari sisi global. Pasalnya dinamika ekonomi dan keuangan global berkembang dengan cepat.

"Dinamika ekonomi dan keuangan global dapat berkembang begitu cepat, termasuk risiko geopolitik yang kita saksikan dalam hari-hari ini di Timur Tengah yang tentu saja memiliki implikasi kepada ekonomi baik itu harga minyak dan seterusnya yang tentu saja ini risiko yang harus kita cermati dan kita kelola dengan baik ke depan," kata Juda Agung dalam Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 dan Kalkulator Hijau di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Tantangan kedua yakni meningkatnya risiko operasional yang muncul dari digitalisasi keuangan. Misalnya ancaman siber yang semakin marak terjadi dengan intensitas dan kompleksitas yang semakin meningkat hingga menimbulkan risiko keamanan bagi data pelanggan.

"Digitalisasi tentu saja membawa manfaat yang besar bagi perekonomian kita dalam bentuk akses keuangan yang lebih mudah dan akan mendorong transformasi ekonomi. Namun kita harus menyadari manfaat tersebut datang dibarengi dengan risiko baru yang harus kita antisipasi," imbuhnya.

Selain itu, digitalisasi keuangan juga meningkatkan risiko fraud. Peningkatan penggunaan platform digital disebut membuka peluang penipuan seperti pencurian identitas, transaksi palsu, manipulasi data dan sebagainya yang merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Indonesia.

"BI bersama industri sekarang ini memperkuat fraud detection system, sistem deteksi terhadap terjadinya fraud untuk bersama-sama mendeteksi terjadinya fraud itu. Sekarang sudah kami lakukan," imbuhnya.

Tantangan ketiga adalah risiko perubahan iklim. Saat ini risiko perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan risiko fisik seperti banjir dan kekeringan, tetapi juga mengarah kepada risiko transisi yang semakin nyata seperti penurunan nilai aset berbasis energi fosil ataupun kesulitan pendanaan akibat aktivitas bisnis yang bersifat brown.

"Risiko iklim ini menduduki peringkat kedua dalam jangka waktu 2 tahun ke depan dan menduduki peringkat pertama sebagai risiko terbesar dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi sektor keuangan untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim dalam proses bisnis," tambahnya.

Simak Video: Jokowi Ungkap Perang Hamas-Israel Bisa Bikin Harga Minyak Dunia Naik

[Gambas:Video 20detik]

Konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran meluncurkan menghujani Israel dengan rudal balistik. Kondisi ini diprediksi akan mengancam pasokan minyak mentah dunia.

Dikutip dari CNBC, Rabu (2/9/2024), serangan Iran pada hari Selasa merupakan aksi balas dendam atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan seorang komandan Iran di Lebanon baru-baru ini. Infrastruktur minyak Iran mungkin akan ditarget dalam serangan Israel selanjutnya.

"Konflik Timur Tengah pada akhirnya dapat berdampak pada pasokan minyak," kata Saul Kavonic, analis energi senior di MST Marquee.

Hingga 4% dari pasokan minyak global berada dalam risiko imbas konflik yang menyelimuti Iran. Kavonic menyebut serangan atau sanksi yang lebih ketat dapat membuat harga minyak kembali menyentuh US$ 100 per barel.

Serangan rudal terbaru Iran terjadi setelah Israel mengerahkan pasukan darat ke Lebanon selatan, dan mengintensifkan serangannya terhadap Hizbullah, kelompok militan yang didukung Iran. Sebagian besar dari 200 rudal yang diluncurkan berhasil dicegat pertahanan Israel dan AS, dan tidak ada laporan korban jiwa di Israel.

Serangan itu terjadi setelah Israel mengerahkan pasukan darat ke Lebanon selatan. Israel meningkatkan serangannya terhadap Hizbullah, kelompok militan yang didukung Iran.

Harga minyak naik hingga 2% setelah Iran meluncurkan serangannya. Brent ini diperdagangkan 1,44% lebih tinggi di harga US$ 74,62 per barel, sementara West Texas Intermediate AS berjangka naik 1,62% menjadi US$ 70,95 per barel.

Iran adalah produsen minyak terbesar ketiga di antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), memproduksi hampir empat juta barel minyak per hari, menurut data dari Administrasi Informasi Energi.

Simak: Video: Iran Ancam Lakukan Serangan yang Lebih Besar Jika Israel Membalas

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 41 perusahaan asuransi telah menyampaikan rencana kerja terkait pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) per Agustus 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan 29 perusahaan akan melanjutkan bisnis asuransi syariah dan 12 lainnya akan mengalihkan portofolio bisnis syariahnya.

"OJK terus pastikan kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS (Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah) agar perusahaan memiliki kesiapan dan dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026," kata Mirza dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/10/2024).

Mengutip POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, di mana hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Mirza menyampaikan secara umum industri keuangan syariah di Indonesia masih tetap tumbuh. Per Agustus 2024, pembiayaan syariah naik 11,6% secara tahunan (yoy) dan indeks saham syariah naik 8,53% sepanjang tahun berjalan (ytd).

OJK memastikan akan terus meningkatkan literasi keuangan syariah, salah satunya dengan melakukan berbagai edukasi ekonomi syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap saat ini penipuan di sektor keuangan semakin berkembang. Salah satunya adalah penawaran kerja paruh waktu atau part time di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkap modus yang ramai terjadi yaitu penawaran kerja paruh waktu diiming-imingi gaji tinggi secara mudah.

"Misalnya yang kena PHK itu modus penipuannya relate banget yaitu penawaran pekerjaan paruh waktu dengan menawarkan seperti mudah memberikan komen, klik likes di berbagai aplikasi sosial media dengan imbalan tertentu," kata dia dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyebut pada awalnya para korban akan diberikan gaji sesuai perjanjian. Namun, akhirnya para korban akan dimintai uang atau top up yang tidak akan dikembalikan.

"Pada awalnya mereka akan mendapatkan jumlah (gaji) tertentu, (kemudian) mereka diminta top up, pada akhirnya uangnya sudah tidak kembali," ungkapnya.

Indonesia mencatat deflasi 5 bulan berturut-turut pada September 2024. Pada September ini, deflasi tercatat 0,12%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga.

"Kalau kita lihat fenomena deflasi 5 bulan berturut-turut tahun ini tentunya kita bisa mencermati secara jelas faktor yang mempengaruhi deflasi ataupun penurunan harga. Jadi kan deflasi dibentuk karena harga yang turun," terangnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Terangnya, penurunan harga ini dipengaruhi dari sisi penawaran. Dia mengatakan, deflasi terjadi karena penurunan harga yang utamanya disumbang oleh harga pangan.

"Andil deflasi tadi sudah saya jelaskan, utamanya disumbang oleh penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura terutama yang memberikan andil terhadap deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, tomat," jelasnya.

"Kemudian juga ada yang turun harganya daun bawang, kentang dan wortel. Juga produk peternakan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, yang beberapa bulan sebelumnya pernah mengalami peningkatan harganya, sekarang mengalami penurunan karena kembali stabil," paparnya.

Dia mengatakan, harga pangan turun karena biaya produksi turun. Penurunan pada biaya produksi ini tercermin juga pada harga di tingkat konsumen.

"Inilah inflasi ataupun deflasi ini dicerminkan yang kita tangkap melalui indeks harga konsumen atau indeks yang diterima konsumen dan ini tentunya seiring juga dengan panen, masa panen cabai rawit dan cabai merah sehingga pasokan relatif berlimpah untuk komoditas-komoditas tersebut," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan saat ini kondisi sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil dan pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif pemangkasan suku bunga di berbagai negara. Meski begitu, masih ada ancaman pelemahan aktivitas ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya tetap mewaspadai prospek aktivitas ekonomi dunia yang melemah. Pertumbuhan ekonomi terindikasi turun di mayoritas negara utama seperti Amerika Serikat (AS) dan China.

"The Fed menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi AS di 2024 dan diikuti kenaikan level pengangguran dan penurunan inflasi," kata Mahendra dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB, disiarkan lewat YouTube OJK, Selasa (1/10/2024).

Kemudian di China, lanjut Mahendra, terdapat penurunan aktivitas manufaktur sehingga mendorong peningkatan pengangguran ke level tertinggi dalam enam bulan terakhir. Jumlah pengangguran muda juga meningkat.

Tekanan perekonomian di Eropa juga semakin dalam, terlihat dari penurunan outlook pertumbuhan dan proyeksi inflasi yang meningkat. Mahendra mengatakan, perkembangan tersebut membuat bank sentral global memulai siklus penurunan suku bunga yang agresif, misalnya The Fed menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate 50 bps.

"Bank sentral Tiongkok PBOC cukup agresif mendukung perekonomian dengan menurunkan suku bunga kebijakannya dan berjanji akan mengambil kebijakan akomodatif lanjutan di antaranya dengan menurunkan (rasio) GWM 50 bps untuk meningkatkan likuiditas perbankan," ujar Mahendra.

Selain itu, pemerintah China juga menurunkan uang muka untuk pembelian rumah, serta memperpanjang dukungan ke sektor properti selama dua tahun untuk mendorong geliat ekonomi domestiknya.

Kemudian, Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Inggris (BoE) juga telah memulai kebijakan penurunan suku bunga. Kebijakan moneter global yang akomodatif tersebut mendorong kenaikan likuiditas di pasar keuangan, tercermin dari penguatan pasar keuangan global di mayoritas negara.

Sedangkan di Indonesia, lanjut Mahendra, perekonomian terjaga stabil dengan tingkat inflasi terjaga dan neraca perdagangan surplus. Meski penurunan suku bunga mendatangkan sentimen positif di pasar keuangan, menurutnya masih terdapat ancaman yang perlu diwaspadai.

"Sinyal pelemahan kinerja ekonomi global, tensi geopolitik yang masih persisten tinggi, dan koreksi terhadap harga komoditas mengakibatkan risiko ketidakpastian ke depan masih tinggi. Perlu diwaspadai oleh sektor jasa keuangan dan perlu melakukan Langkah antisipatif ke depan," kata dia.

Di sisi lain, Mahendra juga melaporkan langkah penguatan kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Ia telah bertemu langsung dengan Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour.

"Membahas berbagai kerja sama, khususnya potensi kolaborasi di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan, dan perkembangan lembaga jasa keuangan di kedua negara," ujarnya.

Anggota DPR periode 2024-2029 dilantik hari ini. Salah satu anggota yang menarik perhatian adalah Annisa Maharani Alzahra Mahesa.

Sosok ini menarik perhatian karena Annisa merupakan anggota DPR termuda. Saat ini, ia berusia 23 tahun.

"Kenalin Annisa Maharani Alzahra Mahesa, anggota DPR RI termuda. Di usia 23 tahun, Annisa menjadi sorotan publik sebagai sosok muda yang akan mewakili suara generasi milenial dan Gen Z di kancah legislatif," tulis akun Instagram DPR seperti dikutip Selasa (1/10/2024).

Annisa menyatakan, dirinya bertekad membawa aspirasi anak muda dalam ranah kebijakan nasional.

"Saya ingin memastikan bahwa suara anak muda, yang sering kali diabaikan, dapat diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat DPR. Kita membutuhkan undang-undang yang progresif untuk menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan perubahan sosial yang cepat ini," ungkap Annisa.

Sosok Annisa diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk lebih berani terjun ke dunia politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan menjadi anggota DPR termuda, ia membawa harapan baru bagi keterwakilan anak muda di Indonesia.

Dalam video yang diunggah di akun tersebut, Annisa mengungkap tantangan menjadi anggota DPR termuda. Dia mengatakan, sebagai generasi muda yang pertama kali terjun ke dunia politik, dirinya dianggap masih 'hijau' atau dianggap minim kredibilitas untuk bisa mewakili aspirasi rakyat.

"Tantangan lain yang bisa aku pikirkan sekarang adalah kita ini mungkin nggak terlalu banyak jejaring dan koneksinya seperti politisi senior, of course karena kita baru turun dunia politik," katanya.

Dikutip dari situs Gerindra dan akun Instragram resminya, Annisa Mahesa merupakan caleg Gerindra terpilih yang bertarung di Dapil Banten II. Per 1 Oktober 2024, Annisa berusia 23 tahun 2 Bulan, 15 Hari. Annisa Mahesa merupakan anak sulung politisi senior Gerindra almarhum Desmond J Mahesa.

Wanita kelahiran 17 Juli 2001 ini menempuh pendidikan di dua universitas. Pertama, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Kemudian, kedua, di Faculty of Business and Economics University of Melbourne. Dari kedua universitas itu, Annisa resmi mendapat gelar S.E dan B.com (Bachelor Commerce).

Simak Video: Sah! 580 Anggota DPR Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]