PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengatakan masih ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam kondisi sakit. Saat ini 14 BUMN tersebut masih menjadi 'pasien' PPA.

Sebagai informasi, PPA merupakan anak usaha Danareksa. PPA dan Danareksa mendapat mandat dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengelola perusahaan pelat merah yang sakit.

Direktur Investasi PT PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan pihaknya masih memastikan keberlanjutan bisnis dari 14 perusahaan pelat merah tersebut. Dia bilang pihaknya harus memastikan beberapa hal, mulai dari stabilitas keuangan perusahaan hingga pengelolaan aset dapat optimal.

"Total kan 22 (perusahaan). Dari 22 itu kan 6 sudah ada PP pembubarannya, 2 masih on progress. Nah yang 14 tadi saya jelaskan masih dalam memastikan bisnisnya sustain, memastikan breakthrough keuangannya juga sudah stabil, memastikan efisiensinya terjadi dan asetnya juga optimal. Kira-kira itu 14 masih dalam kajian," katanya saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Dia menegaskan pihaknya tidak bisa sembarang memutuskan perusahaan tersebut dibubarkan. Sebab, dia harus melaporkan terlebih dahulu kajiannya tersebut ke Menteri BUMN. Terkait dibubarkan atau tidak, dia bilang keputusannya berada di tangan Menteri BUMN.

"Target waktu kami belum bisa tentukan. Karena gini, kami ini kan mendapatkan mandat dari Menteri. Tentunya hasil kajian kami kan kami harus laporkan dulu ke Menteri. Bukan kami memutuskan. Jadi memang kita nggak boleh langsung, ini bisa," jelasnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan pelat merah yang dapat diselamatkan. Dia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis.

"Jadi kami belum bisa mengatakan sekarang. Karena sustainability bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bisa sustain, jangan. Kalau bisnisnya tetap nggak sustain, ya mungkin arahnya ke sana," tegasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memberikan warisan bunga utang Rp 183 triliun kepada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun bunga utang tersebut tanggungan yang perlu dibayarkan hingga akhir tahun 2024.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, pemerintah mencatatkan outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp 499 triliun hingga akhir tahun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Tercatat hingga akhir bulan Agustus ini, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 315,6 triliun. Itu artinya, pemerintah masih harus membayar sisa bunga utang Rp 183 triliun lagi untuk mencapai target.

"Untuk bunga utang sampai dekat akhir Agustus, itu besarnya Rp 315,6 triliun, di dalam koridor tadi Rp 499 triliun ya sampai akhir tahun," kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, tanggung jawab penyelesaian pembayaran bunga utang ini nantinya akan diserahkan atau diwariskan kepada pemerintahan baru.

Meski jumlahnya terbilang masih cukup banyak, Riko tetap optimistis sampai akhir tahun pengendalian defisit hingga pembayaran utang-utang bisa dirampungkan sesuai target.

"Kita tetap optimis sampai dengan akhir tahun seluruh pembiayaan defisit kita, termasuk pembayaran utang-utang bisa dilakukan bulan ini," ujarnya.

Sementara itu, untuk tahun depan pemerintahan Prabowo diperkirakan akan membayar Rp 552,9 triliun bunga utang sesuai yang tertuang di APBN 2025. Angka ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan bunga 2024 ini.

Lebih lanjut, Riko menilai bahwa penting agar pemerintah bisa menekan besaran bunga utang ini. Salah satu caranya ialah dengan melakukan reprofiling atau penataan ulang. Misalnya saja seperti melakukan buyback di momentum yang tepat.

"Kita reprofiling, timing yang tepat dan kita punya cost yang cukup, kita lakukan buyback. Jadi utang yang masih beberapa tahun kita tarik ke depan sehingga tidak perlu bayar bunganya. Ada juga dengan debt switch, kita cari nanti dengan bunga utang yang lebih murah, dan kita switch dengan yang lebih tinggi kita ganti. Jadi liability management aktif dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini," terangnya.

Lihat juga Video 'Luhut Sebut Rasio Utang RI Rendah, Pede Bisa Selesaikan IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Susu ikan menjadi wacana alternatif susu sapi dalam program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih, Prabowo Subianto. Banyak yang heran bagaimana caranya ikan menghasilkan susu?

Setelah ditelisik, penggunaan nama susu ikan sebenarnya supaya gampang dikenalkan ke masyarakat. Soalnya produk ini punya warna, kualitas, dan rasa yang mirip seperti susu sapi.

Susu ikan juga disebut menyimpan potensi ekonomi luar biasa. Untuk mengisi 1% kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis saja, industri ini bisa menggerakkan lebih dari enam ribu pabrik dengan serapan tenaga kerja mencapai 195 ribu orang.

Lebih lengkapnya, dengarkan obrolannya bersama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan Podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengabarkan perbaikan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II ruas Cigombong-Cibadak pada km 64+600 dan km 66+200 yang longsor pada 3 April 2024 lalu telah rampung.

Melansir dari salah satu unggahan Instagram resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR (@pupr_bpjt), ruas tol ini sudah dioperasikan kembali pada Selasa (24/9) sore kemarin. Untuk sementara waktu para pengguna jalan dapat mengakses ruas tol ini tanpa tarif alias gratis.

"Penanganan permanen pasca longsor Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II ruas Cigombong-Cibadak pada km 64+600 dan km 66+200 telah selesai diperbaiki dan sudah mulai dioperasionalkan tanpa tarif," tulis BPJT dalam unggahannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Seperti diketahui setelah kejadian longsor, jalan tol tersebut sempat ditutup selama penanganan masalah. Sehingga kendaraan yang melintas dari Sukabumi menuju Ciawi atau sebaliknya harus masuk dan keluar melalui Gerbang Tol Cigombong kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri.

Dalam unggahan yang sama, Kepala BPJT Miftachul Munir menyebut pihaknya sudah menerima laporan penanganan longsor dari PT Trans Jabar Tol (TJT). Barulah setelah itu pihaknya segera melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi operasional.

"Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan BPJT serta telah diterbitkan rekomendasi dari Ditjen Bina Marga maka ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II mulai dioperasikan tanpa tarif mulai 24 September 2024," kata Miftachul.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan TJT selaku operator Tol Bocimi untuk menyelesaikan penanganan longsoran secara permanen sebelum akhir tahun. Artinya pengoperasian kembali ruas tol ini kurang lebih tiga bulan lebih cepat dari target

"Penanganan pada titik lokasi longsor dilakukan beberapa pekerjaan, salah satunya dengan pekerjaan Soldier Pile, perbaikan lereng timbunan dipasang matras pengendali erosi dan solid sodding," terang BPJT Kementerian PUPR.

Lembaga Central Counterparty (CCP) rencananya akan diluncurkan pada akhir bulan ini. CCP sendiri merupakan sebuah lembaga infrastruktur pasar keuangan yang dibentuk oleh Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan delapan bank nasional.

Modal yang dikeluarkan Bank Indonesia hingga kedelapan bank nasional untuk pembentukan lembaga tersebut mencapai Rp 408,16 miliar. Rinciannya, untuk BI mengeluarkan modal Rp 40 miliar, BEI menjadi terbesar Rp 208,16 miliar, sementara 8 bank masing-masing Rp 20 miliar.

"Jadi dari 8 (bank nasional) jadi Rp 160 miliar, (setoran modal) sekali saja," kata Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Delapan bank yang ikut membangun lembaga tersebut di antaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga.

Donny menyebut, dengan lembaga itu diyakini dapat menarik investor asing ke Indonesia. Donny menjelaskan CPP akan didorong untuk mengembangkan hedging atau lindung nilai dari risiko kerugian investasi.

"Misalnya offshore yang di luar, di luar negeri itu kan tidak liquid. Tapi karena pilihan terbatas investor asing itu hedging di sana. Tetapi kalau di kita nanti hedging, hedging itu sudah, derivatif itu sudah berkembang dan liquid. Ini juga nanti akan meningkatkan mereka untuk berinvestasi di Indonesia," kata dia dalam Taklimat Media di Bank Indonesia.

Dalam paparan Donny, CCP merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Ada sejumlah manfaat jika dibentuk CCP, pertama transaksi pasar uang dan pasar valas lebih efisien sehingga volume transaksi dan likuiditas lebih besar, penentuan suku bunga dan nilai tukar lebih efektif, serta pelaku posar utemo lebih aktif.

Kedua, mendukung efektivitas kebijakan meneter dan stabilitas nilai tukar Rupiah, juga mendukung terjaganyo stabilitas sistem keuangan

Ketiga, CCP memfasilitasi instrumen lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha, para investor, penerbitan SBN Pemerintah, dunio usaha, maupun pembiayaan perekonomian nasional.

Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Namun, BI mencatat suku bunga kredit bank masih tinggi yaitu di kisaran 9% atau pada level 9,21%.

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan penurunan suku bunga acuan BI tidak serta merta diikuti oleh penurunan suku bunga kredit bank. Dia mengatakan, biasanya ada jeda waktu sampai suku bunga kredit turun.

Terangnya, penurunan suku bunga acuan BI biasanya diikuti oleh suku bunga jangka pendek. Setelah itu, diikuti oleh penurunan suku bunga deposito. Kemudian, suku bunga kredit.

"Jadi ada rangkaian yang pasti membutuhkan waktu, sehingga nanti setelah suku bunga acuan turun, barulah suku bunga kredit turun," katanya kepada detikcom, Selasa (24/9/2024).

Selanjutnya Piter menjelaskan suku bunga adalah harga dari likuiditas. Menurutnya, jika likuiditas masih ketat maka harga likuiditas masih tetap akan mahal kendati suku bunga acuan diturunkan.

"Artinya suku bunga kredit ya tetap akan mahal, tetap akan tinggi, tidak akan serta-merta turun," ungkapnya.

Dia mengatakan, likuiditas ketat karena BI melakukan operasi moneter yang sifatnya kontraktif yakni menarik likuiditas dari perekonomian. Operasi moneter tersebut seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Jadi apa yang disampaikan tadi ya relevan banget, itu memang menggambarkan bahwa suku bunga kredit belum akan serta-merta turun, yang artinya penurunan suku bunga acuan itu tidak akan juga segera berdampak ke perekonomian, perekonomian tidak akan langsung merespons dengan misalnya kenaikan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya," terang Piter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menerangkan, tingginya bunga SRBI membuat bank menurunkan suku bunga kreditnya. Sebab, SRBI menawarkan imbal hasil yang lebih menarik.

Oleh sebab itu, ia menilai, BI perlu mempercepat penurunan bunga SRBI sehingga bank bisa lebih cepat menurunkan bunga kredit.

"Kendala tingginya bunga SRBI juga membuat bank lebih cenderung menahan penurunan bunga kreditnya. Investor maupun deposan memilih parkir di SRBI karena imbal hasil yang menarik dibanding deposito perbankan. Jadi BI juga perlu percepat penurunan bunga SRBI sehingga persaingan dana dengan perbankan lebih reda, sehingga bank bisa cepat transmisi ke penurunan bunga kredit," jelas dia.

Mengutip laporan Analisis Perkembangan Uang Beredar (M2) Bank Indonesia (BI) periode Agustus 2024, suku bunga kredit tercatat 9,21%. Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,23%.

Sementara itu untuk suku bunga simpanan berjangka periode Agustus 204 untuk tenor 1 bulan tercatat 4,76% naik dibandingkan periode Juli 2024 yang sebesar 4,75%.

Kemudian tenor 3 bulan tercatat 5,47% naik dibandingkan Juli 2024 sebesar 5,41%. Kemudian tenor 6 bulan tercatat 5,46% naik dibandingkan Juli 5,44% dan tenor 12 bulan 5,93% naik dari periode Juli sebesar 5,87%.

Lalu simpanan berjangka tenor 24 bulan per Agustus tercatat 4,29% menurun dibandingkan periode Juli 2024 sebesar 4,39%.

Simak juga Video: Jaga Stabilitas, BI Tahan Suku Bunga

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie.

Pertemuan itu berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, kedua pihak membicarakan soal langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang.

"Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi," kata AHY dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2024).

AHY menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan, salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik.

"Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum," ujarnya.

Dari kepastian hukum hak atas tanah yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut AHY, ini akan berdampak pada jalannya investasi.

"Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap KADIN bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia," kata dia.

Anindya Bakrie Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Sementara itu, Anindya Bakrie juga turut mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan membicarakan peluang kerja sama antara KADIN dengan ATR/BPN.

"Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan KADIN sangat besar karena memang KADIN adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang," kata Anindya.

Dalam pertemuan itu, keduanya juga sempat membahas program redistribusi tanah. Menurut Anindya, program ini bisa menjadi kesempatan bagi KADIN di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

Selain itu, keduanya juga bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah. Menurutnya, hal ini sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukum di sector pertanahan.

"Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Anindya telah menyambangi kantor-kantor kementerian lainnya dan bertemu para menteri terkait. Beberapa di antaranya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dilanjut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan berikutnya Menteri Pertanian Andi Amran Suliman.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Agustus 2024 Rp 703,3 triliun. Belanja K/L tersebut di antaranya ialah untuk belanja pegawai realisasinya sebesar Rp 197,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi belanja pegawai tersebut meningkat 14,4% dibanding tahun lalu. Adapun realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp 173 triliun.

"Belanja pegawai telah direalisasikan Rp 197,8 triliun di bulan Agustus 2024 kemarin ini adalah 14,4% tumbuh di belanja pegawai tahun lalu," katanya dalam APBN Kita, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan, pertumbuhan belanja pegawai yang tinggi ini didorong oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 hingga kenaikan gaji PNS.

"Belanja pegawai KL yang meningkat ini karena kita melakukan pembayaran THR, gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri serta kenaikan gaji yang sudah dari awal tahun ini, makanya dia pertumbuhannya tetap tinggi," ungkapnya.

Sementara, realisasi belanja barang tercatat Rp 256,7 triliun atau tumbuh 21,4% di atas belanja barang tahun lalu. Kemudian, realisasi belanja modal yakni Rp 153 triliun atau tumbuh 52,9%.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2024 tetap tumbuh. Posisi M2 pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 8.973,7 triliun atau tumbuh sebesar 7,3% (yoy).

Namun, angka itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6% (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,6% (yoy)," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi (BI) Erwin Haryono dikutip dari laman BI, Senin (23/9/2024).

Dijelaskan, Perkembangan M2 pada Agustus 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 10,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,7% (yoy).

Penyaluran kredit ini sendiri yakni kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

"Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juli 2 024 sebesar 15,9% (yoy). Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 1,1% (yoy), setelah terkontraksi sebesar 0,1% (yoy) pada Juli 2024," jelasnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil impor ilegal berupa karpet atau permadani sebanyak 2.939 roll. Akibatnya, total kerugian yang dialami negara mencapai Rp 10 miliar.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan gudang penyimpanan karpet tersebut memproduksi karpet sendiri. Namun, ada juga produknya impor dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Zulhas menyebut ada dua jenis produk karpet impor yang tidak sesuai prosedur, yakni karpet sajadah untuk tempat ibadah dan karpet yang lebar. Dari tindak ilegal tersebut, negara mengalami kerugian Rp 10 miliar.

"Kan kalau industri dalam negeri bagus. Bikin disini jadi nggak impor lagi kan bagus. Nah, cuma sampingannya ini. Nah, sampingannya ini ada impor karpet yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, ada sajadah masjid, ada yang karpet panjang yang tidak sesuai dengan prosedur. Nilainya lebih kurang Rp 10 miliar. Jumlahnya sebanyak 2.939 pcs," kata Zulhas di Kawasan Industri Jatake, Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, produk-produk ilegal tersebut nantinya akan dimusnahkan oleh pelaku usaha dan diawasi oleh Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Bagi pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

Namun, tak menutup kemungkinan apabila pelaku usaha kembali merugikan negara dengan tindak impor ilegal akan ditindaklanjuti.

"Kita sementara administrasi. Kalau nanti ditemukan unsur lain ada Bareskrim, ada Kejaksaan. Kalau sudah mengganggu ekonomi betul, sebesaran skalanya misalnya, itu nanti dari Bareskrim, Kejaksaan. Kalau Kemendag, Satgas, sementara kita sifatnya, administrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, produk tersebut dikatakan ilegal lantaran tidak sesuai dengan dokumen-dokumen persyaratan impor yang terlampir. Zulhas menyebut memang biasanya para importir bertindak seperti itu. Misalnya, dalam dokumen pelaksanaan impor tertulis 100 ribu pcs, tapi yang datang bisa mencapai 500 ribu pcs.

"Dia tidak lapor sesuai dengan dokumen. Dokumennya A, isinya B gitu. Ada juga misalnya satu kontainer, ada juga, barangnya sesuai, bahan bakunya sesuai, tapi volumenya enggak sesuai. Misalnya isinya 100 ribu gitu ya, Tapi kenyataannya isinya bisa 500 ribu. Bisa juga begitu," tambah Zulhas.

Dia pun mengimbau agar pelaku usaha tetap menaati peraturan impor yang berlaku. Sebab, pihaknya akan terus memburu importir-importir nakal yang merugikan negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar perdagangan dalam negeri terjaga.

"Satgas terus melakukan aktivitas nya agar perdagangan kita tertib, industri dalam negeri terjaga. Dan pelaku usaha mengikuti aturan berlaku sehingga tidak merugikan negara dan konsumen dan tidak mengganggu usaha lain. Oleh karena itu sekali lagi kami meminta pelaku usaha di berbagai bidang untuk patuh kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak satgas terus melakukan tugasnya, Bareskrim, Kejagung, Beacukai semua akan terlibat," tegasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang kembali proyek tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 kilometer. Perkiraan investasi proyek ini naik menjadi Rp 25,4 triliun dari perkiraan sebelumnya Rp 24,6 triliun.

Melansir dari pengumuman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, proses lelang ulang proyek jalan tol tersebut telah memasuki tahap prakualifikasi yang berakhir 1 Oktober mendatang.

"Proses Prakualifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring). Peminat dapat melakukan pendaftaran pada jam kerja (pukul 08.00-16.00 WIB) mulai Jumat, 6 September 2024 hingga Senin, 30 September 2024," tulis BPJT, dikutip Minggu (22/9/2024).

Adapun ruang lingkup yang akan dikerjakan investor pada proyek itu, terdiri dari melakukan pendanaan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi pada porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta pengoperasian dan preservasi untuk keseluruhan ruas jalan tol. Untuk perkiraan investasi proyek Tol Gilimanuk-Mengwi senilai Rp 25,4 triliun. Angka ini naik dari sebelumnya Rp 24,6 triliun.

Kali ini, pembangunan proyek jalan tol tersebut melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Di mana pemerintah akan menggarap seksi 3 ruas Soka hingga Mengwi.

"Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Pendaftaran Prakualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan atau pihak yang dikuasakan oleh Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa," tambah pengumuman tersebut.

Sebelumnya, pemerintah melelang ulang lantaran investor pembangunan jalan bebas hambatan tersebut kekurangan modal sehingga proyek tersebut mangkrak. Padahal proyek Tol Gilimanuk-Mengwi telah mulai dikerjakan sejak September 2022 lalu.

Tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi yakni Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028.

Tol ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi lalu lintas dari barat ke timur (dan sebaliknya) Pulau Bali. Serta, sebagai akses kawasan wisata dan kawasan strategis yang sedang dikembangkan.

Generasi muda di Indonesia disebut tidak berminat bekerja di sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian tidak bisa menjamin kesejahteraan. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor strategis karena erat kaitannya dengan sosial dan politik masyarakat.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov mengatakan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun. Berdasarkan data yang dipaparkan disebutkan bahwa pada 2015, sumbangsih sektor pertanian ke PDB mencapai 13,5%. Sementara pada 2023, hanya mencapai 12,5%.

Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian juga terus menyusut. Pada 2015, pangsa pasar tenaga kerja dari sektor pertanian mencapai 32,9%, pada 2023 merosot ke 29,4%.

"Memang ini juga ada fenomena menarik dari sektor pertanian bahwa semakin hilangnya minat anak-anak muda untuk berkarya, untuk bekerja di sektor pertanian karena melihat begitu besarnya risiko di sektor pertanian dan juga kesejahteraan yang tidak menjamin di sektor pertanian," kata Abra dalam acara 'Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan: Pekerjaan Rumah Pemerintah Prabowo-Gibran' yang disiarkan secara Zoom, Minggu (22/9/2024).

Dengan demikian, dia mewajarkan para tenaga kerja banyak meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor lain, seperti di sektor jasa. Dia menjelaskan salah satu indikator kesejahteraan petani dapat dilihat dari pendapatan bersih. Abra menyebut pendapatan bersih bulanan petani masih di bawah rata-rata upah minimum regional (UMR).

"Ini juga dibuktikan misalkan dari data sensus pertanian bahwa untuk rumah tangga petani selama setahun itu pendapatannya hanya sekitar Rp 26,5 juta atau per bulan itu rata-rata Rp 2,2 juta. Jadi memang sangat-sangat minim kesejahteraan petani," jelasnya.