Era tiket pesawat mahal kembali membayangi Indonesia, pemerintah putar otak agar bisa menekan harga tiket menjadi lebih terjangkau. Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional pun dibentuk dan sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Beberapa kebijakan yang sedang disiapkan untuk menekan harga tiket pesawat mulai dari penghapusan pajak suku cadang pesawat, penghapusan PPN untuk pembelian tiket oleh penumpang dan pembelian avtur untuk maskapai, hingga membuka pasar avtur untuk pihak swasta.

Yang jadi pertanyaan, seberapa ampuh kebijakan-kebijakan ini menekan harga tiket pesawat?

Analis Independen Bisnis Penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan kebijakan-kebijakan ini bisa optimal menekan harga tiket apabila implementasinya segera dilakukan dalam waktu dekat dan berbarengan.

"Kalau semua itu dilakukan memang bisa langsung menurunkan harga tiket. Tapi harus semuanya ya. Soalnya kalau satu per satu tetap saja tidak akan berpengaruh banyak," ungkap Gatot ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/9/2024).

Gatot menekankan yang akan paling berdampak menekan harga tiket adalah kebijakan penghapusan PPN tiket pesawat. Sebab, pajak yang satu ini diterapkan langsung kepada masyarakat yang mau membeli tiket pesawat.

"Yang bisa langsung berdampak pada penumpang itu kan PPN tiket yang 11%, kabarnya tahun depan naik 12%. Kalau itu dihapus seharusnya akan menurunkan harga tiket minimal 11%," ujar Gatot.

Catatan dari Gatot adalah pemerintah harus mempunyai komitmen politik atau political will untuk menyelenggarakan semua kebijakan yang dimaksud. Untuk kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang saja misalnya, sudah 10 tahun kebijakan ini dibahas dan didiskusikan, tapi tak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan.

"Artinya apa? Artinya sebenarnya itu tergantung political will pemerintah.Karena pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan sejak lama, tapi tidak dilakukan juga. Kalau sekarang kan sudah mepet masa kerja mereka, apa bisa dilakukan? Kalau pemerintahan yang baru mau melakukan hal ini, itu bagus," ungkap Gatot.

Gatot melanjutkan masih ada satu isu lagi yang belum tersentuh dalam pembahasan penurunan tiket belakangan ini. Hal itu adalah dugaan monopoli di rute dan slot penerbangan yang dipegang oleh satu grup maskapai tertentu saja.

Masalah ini harus diurai dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator utama penerbangan seharusnya bisa turun tangan soal masalah ini tanpa perlu berkoordinasi lintas sektoral.

"Kalau masih ada monopoli dan tidak ada persaingan yang sehat, maka harga tiket tetap akan di batas atas. Dan soal monopoli ini sebenarnya aturannya ada di Menteri Perhubungan, harusnya lebih gampang," sebut Gatot.

Catatan Soal Tata Kelola Avtur

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie bicara banyak soal tata kelola penyediaan avtur di Indonesia.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah tak usah bicara soal membuka pasar avtur untuk pemain swasta. Karena selama ini, menurut Alvin memang tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk ke sektor penyediaan bahan bakar pesawat.

Yang jadi masalah adalah banyak persyaratan yang membuat pemain swasta ogah masuk dan berdiri sendiri pada pasar penyediaan avtur di Indonesia. Kebanyakan ujungnya hanya bekerja sama dengan Pertamina atau bahkan tak mau membuka usaha penyediaan avtur di Indonesia.

Salah satunya, Alvin mengatakan karena adanya aturan ketat soal pembangunan penyediaan infrastruktur penyaluran avtur yang diwajibkan untuk dibangun pemain swasta. Modalnya terlalu besar untuk menyanggupi hal itu.

"Selama ini tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk, tidak ada larangan. Kenapa nggak ada pemain swasta masuk? Karena ada persyaratan untuk main di bidang avtur, misalnya kewajiban penyediaan infrastruktur yang biayanya tidak kecil," beber Alvin Lie kepada detikcom.

"Butuh investasi besar dan infrastruktur yang tidak sederhana. Ini tidak murah," sebutnya.

Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur karena konsekuensi penugasan dari pemerintah. Tanpa Pertamina tak ada yang mau menyediakan avtur, apalagi di daerah-daerah yang cenderung terpencil.

Masalah berikutnya adalah ada sederet biaya yang harus dibayarkan pemain avtur bila mau menjajakan bensin pesawat di Indonesia. Dari cerita yang didapat Alvin dari Pertamina, biaya melakukan bisnis jual avtur memang besar sejak awal.

Pertama harus menyediakan biaya investasi untuk membangun infrastruktur avtur di sekitar bandara. Lahannya saja harus menyewa dari pihak bandara dan membuat sebuah biaya baru.

Kedua, untuk tiap avtur yang dijual harus ada biaya throughput fee yang harus dikeluarkan. Ketiga masih ada pungutan dari BPH Migas senilai 0,25% dari total harga setiap liter avtur yang dijual. Belum lagi masih harus ada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan untuk avtur.

Menurut Alvin meskipun ada banyak pemain swasta yang menjajakan avtur di Indonesia, bila banyak beban tambahan seperti yang dia paparkan nampaknya akan sama saja. Avtur tetap tinggi dan biaya produksi pun tak menurun, artinya kebijakan itu tak memberikan dampak besar ke penurunan harga tiket pesawat.

"Kalau dibuka ke swasta tapi biaya serupa yang banyak itu masih ada, ya rasanya tidak akan berubah begini-begini saja adanya," sebut Alvin.

Simak Video: Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

[Gambas:Video 20detik]

Harga tiket pesawat yang terlampau mahal di Indonesia jadi sorotan. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang efisien untuk berpergian di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas.

Sederet hal dituding jadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan mahalnya harga dan kurang baiknya tata kelola distribusi avtur menjadi salah satu biang kerok utama harga tiket pesawat di Indonesia mahal.

Dalam faktor pembentukan harga avtur, pihaknya menyoroti soal formulasi perhitungan harga avtur di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali. Saran ini, kata Budi sudah disampaikan ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku pemimpin Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Penyebab Tiket Mahal Menurut Pengusaha

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Dalam catatan detikcom, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Avtur diakuinya menjadi salah satu penyusun harga yang tinggi. Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon dalam keterangannya Juli lalu.

Klaim Denon juga diamini oleh CEO Capital A Berhad (AirAsia Group), Tony Fernandes. Bos maskapai asal Malaysia itu menilai harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9/2024) yang lalu.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan, sehingga harga avtur bisa jadi lebih kompetitif dan murah.

"Di sebagian besar negara, ada pilihan. Jika hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan. (Jadi) kompetisi diperlukan," sebut Tony.

Selain avtur, Denon dan Tony juga satu suara soal satu hal lain yang membuat harga tiket pesawat mahal. Hal tersebut adalah pengenaan pajak yang besar dan berganda bagi maskapai.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur hingga pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. Ini menjadi biaya operasional yang besar dan pada akhirnya membuat harga jual tiket pun mahal.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

PPN juga diberikan pada pembelian tiket bagi masyarakat sebagai penumpang. Hal ini membuat biaya tambahan pada saat pembelian tiket dan membuat harga tiket jadi mahal.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi. Biaya PSC sendiri tidak masuk kantong pengusaha maskapai, namun masuk ke pengelola bandara. Sifatnya seperti 'pajak' yang dibebankan kepada penumpang untuk pengelola bandara.

Sementara itu, Tony Fernandes juga sudah mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan agar pajak impor suku cadang pesawat bisa dihapuskan.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor sparepart," sebut Tony.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyalurkan pendanaan dalam jumlah besar untuk membantu mengatasi permasalahan di kawasan sungai, khususnya di sisi kebersihan. Diperkirakan dana yang akan dialokasikan mencapai Rp 5 miliar per sungai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hal ini diwujudkan melalui pembentukan komunitas pemuda di sektor air atau Indonesia Water Warrior. Inisiasi ini berangkat dari The 10th World Water Forum pada Mei lalu.

Water Warriors ini akan dibentuk sebagai hub yang menaungi komunitas-komunitas peduli sungai di Indonesia. Basuki memperkirakan, saat ini ada lebih dari 1.100 komunitas air yang tersebar di beberapa tempat.

"Kalau saat ini banyak sekali pengamat air, mungkin sebagai pemerhati air, Water Warrior lebih dari itu. Tidak hanya pengamat, tidak hanya pemerhati, ngomong-ngomong aja, tapi Water Warriors kita jadikan semangat sebagai gerakan," kata Basuki, dalam sambutannya di acara Water Warriors Assemble: Indonesia Wave After The 10th World Water Forum di Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Kementerian PUPR akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas tersebut tidak hanya sebagai pemerhati lingkungan, tetapi juga untuk melakukan perlindungan sekaligus preservasi dari sumber daya air, khususnya sungai.

"Saya tidak ingin hanya sebagai teatrikal action aja. Sungai harus benar-benar dibersihkan tapi tanpa anggaran sungai juga akan susah jadi bersih. Ada anggaran tanpa ada komunitas peduli sungai juga nggak akan jalan," ujar Basuki.

"Jadi saya kira Water Warriors bisa menjadi hub, bisa mengkoordinasikan berkolaborasi dengan para komunitas tadi untuk melakukan suatu gerakan yang fasilitasi oleh Ditjen SDA melalui balai-balainya," lanjutnya.

Basuki mengatakan, dirinya telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa mengalokasikan dana khusus untuk program tersebut. Namun, ia tidak dapat merincikan alokasinya secara keseluruhan. Anggaran itu bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, yang kemudian akan disalurkan ke Balai Wilayah Sungai (BWS).

Untuk besarannya sendiri akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap sungai. Hal ini lantaran menurutnya, setiap kawasan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat pencemarannya.

"Jadi kalau Ciliwung ya dengan balai Ciliwung, Citarum dengan balai Citarum, Cimalung dengan balai Citarung. Nanti masing-masing programnya sesuai dengan programnya," kata Basuki, saat dikonfirmasi lebih lanjut usai acara.

"(Alokasi) sekitar Rp 5 miliar satu sungai. Kita prioritaskan yang parah (pencemarannya), terutama di Jawa, kemudian di Bali. Itu kita juga akan prioritaskan untuk menjaga kelestarian sungai," sambungnya.

Menurut Basuki, saat ini program tersebut telah mulai dijalankan di beberapa tempat dalam skala yang masih kecil. Harapannya ke depan, program ini bisa lebih masif. Ia juga akan merekomendasikan program ini untuk bisa mendapat alokasi lebih besar di tahun mendatang.

"Sekarang sudah ada mulai (jalan program), tapi kecil-kecil.Nanti tahun depan saya minta dilebihkan," tutupnya.

Raksasa teknologi, Samsung bakal memangkas 30% jumlah pegawainya. Kabar dilaporkan berdasarkan keterangan dari tiga sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (21/9/2024), Samsung yang berbasis di Korea Selatan telah menginstruksikan anak perusahaannya di seluruh dunia untuk mengurangi staf penjualan dan pemasaran sekitar 15% dan staf administrasi hingga 30%.

Keputusan itu akan dilaksanakan pada akhir tahun ini dan akan berdampak pada unit mereka di seluruh Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Sebanyak enam orang lain yang mengetahui masalah ini juga mengonfirmasi rencana pengurangan jumlah karyawan global yang dilakukan Samsung.

Dalam sebuah pernyataan, Samsung menyebut penyesuaian tenaga kerja yang dilakukan di beberapa operasi di luar negeri merupakan hal yang rutin, dan bertujuan meningkatkan efisiensi.

Tdak ada target khusus untuk rencana PHK, dan hal tersebut tidak berdampak pada staf produksinya. Samsung mempekerjakan total 267.800 orang pada akhir 2023, dan lebih dari setengahnya atau 147.000 karyawan berbasis di luar negeri.

Divisi manufaktur dan pengembangan menyumbang sebagian besar pekerjaan tersebut dan staf penjualan dan pemasaran berjumlah 25.100 orang. Sementara 27.800 orang bekerja di bidang lain.

Mandat global mengenai PHK telah dikirimkan tiga minggu lalu. Samsung di India telah menawarkan paket pesangon kepada beberapa karyawan tingkat menengah yang telah berhenti beberapa minggu terakhir.

Total karyawan yang mungkin harus meninggalkan unit India bisa mencapai 1.000 orang, tambah orang tersebut. Secara total Samsung mempekerjakan 25.000 orang di India.

Di China, Samsung telah memberi tahu stafnya tentang PHK yang diperkirakan berdampak pada sekitar 30% karyawannya di bagian penjualan. PHK terjadi ketika Samsung bergulat dengan tekanan yang meningkat pada unit-unit utamanya.

Di pasar smartphone premium, Samsung menghadapi persaingan ketat dari Apple dan Huawei asal China. Sumber yang mengetahui rencana PHK menyebut opsi tersebut diambil sebagai persiapan menghadapi perlambatan permintaan global terhadap produk teknologi.

Sumber lain mengatakan Samsung berupaya untuk menopang keuntungannya dengan menghemat biaya. Belum jelas apakah Samsung juga akan memangkas pekerja di kantor pusatnya di Korea Selatan.

Detikers yang hendak masuk atau keluar wilayah Tanah Air wajib memperhatikan barang bawaan, termasuk uang tunai. Pasalnya, sejumlah nominal tertentu yang dibawa perlu terlebih dahulu melapor Bea Cukai dan mendapatkan perizinan Bank Indonesia (BI).

Ketentuan bawa uang tunai saat masuk dan keluar RI ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2018. Uang tunai yang dimaksud adalah uang kertas dan logam rupiah serta uang kertas dan logam asing.

Aturan tersebut juga mencakup pembawaan instrumen pembayaran lain (IPL), berupa bilyet giro, warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito. Perihal rincian ketentuan bawa uang tunai lebih jelasnya, cek pada uraian di bawah ini.

Aturan Bawa Uang Tunai ke Dalam dan Luar Indonesia

Dilansir laman resmi dan akun Instagram @beacukairi, berikut detail aturan membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lain ketika masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia (RI):

Ketentuan Membawa Uang Tunai Rupiah

• Nominal kurang dari Rp 100 juta tidak perlu melapor saat masuk dan keluar RI.
• Nominal antara Rp 100 juta - Rp 1 miliar wajib memberitahukan Bea Cukai saat masuk dan keluar RI.
• Nominal antara Rp 100 juta - Rp 1 miliar juga harus mendapat perizinan BI saat keluar RI.
• Nominal lebih dari Rp 1 miliar wajib melapor Bea Cukai saat masuk dan keluar RI.
• Nominal lebih dari Rp 1 miliar juga harus mendapat perizinan BI saat keluar RI.

Ketentuan Membawa Uang Tunai Asing

• Nominal setara dengan kurang dari Rp 100 juta tidak perlu melapor saat masuk dan keluar RI.
• Nominal setara dengan antara Rp 100 juta - Rp 1 miliar harus memberitahukan Bea Cukai saat masuk dan keluar RI.
• Nominal setara dengan lebih dari Rp 1 miliar wajib melapor Bea Cukai dan mendapat perizinan BI saat masuk dan keluar RI.
• Perseorangan dilarang membawa uang tunai asing nominal setara dengan lebih dari Rp 1 miliar. Pembawaan nominal ini hanya boleh dilakukan oleh korporasi dan perseorangan atas nama korporasi.

Ketentuan Membawa Instrumen Pembayaran Lain (IPL)

• Nominal kurang dari Rp 100 juta tidak perlu melapor saat masuk dan keluar RI.
• Nominal antara Rp 100 juta - Rp 1 miliar wajib memberitahukan Bea Cukai saat keluar dan masuk RI.
• Nominal lebih dari Rp 1 miliar harus melapor saat masuk dan keluar RI.

Apabila tidak melapor saat membawa uang tunai melebihi nominal yang ditetapkan ketika masuk dan keluar Indonesia, maka detikers bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Perlu diketahui juga, pembawaan uang tunai dan IPL perlu diawasi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mencegah modus pencucian uang serta tindakan pendanaan terorisme.

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Ogah Komentar Seusai Diklarifikasi KPK

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Ogah Komentar Seusai Diklarifikasi KPK

Meski sudah menjadi wacana umum, namun Gig Economy kembali menjadi perbincangan hangat. Presiden Jokowi dalam dalam Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang ditayangkan virtual, Kamis (19/9/2024) menyebutkan jika tren ini kian meningkat. Ia kemudian menyoroti tentang praktik yang lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek. Ia mengatakan jika hal ini bisa menjadi masalah bagi kelas pekerja di masa depan.

"Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren," kata Jokowi dilansir dari detikFinance (20/9).

Merangkum artikel detikNews berjudul Ekonomi Gig dan Perubahan Dunia Kerja (24/8) lalu, pola ini kian marak seiring bermunculannya pekerjaan yang dibuka oleh aplikasi digital. Bagaikan dua mata pisau, pada satu sisi Gig Economy memberi keleluasaan bagi setiap pekerja serta pemberi kerja untuk terkoneksi tanpa terbatas ruang dan waktu. Gig economy memungkinkan seseorang untuk mengambil jenis serta jumlah pekerjaan yang mereka mau.

Ekonomi Gig yang menjadi dunia baru para pekerja lepas atau freelancer juga memiliki sisi lain yang mengkhawatirkan. Meski terkadang menghasilkan pendapatan yang besar, tidak jarang para pekerja lepas tidak memiliki pendapatan yang tetap. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas yang dimiliki para pekerja tetap pun tidak mereka dapatkan.

Meski pada akhirnya bermuara pada kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan termasuk menggunakan berbagai piranti investasi, namun tetap saja hal ini banyak membuka wacana baru tentang dunia pekerjaan di masa depan. Seperti yang dikhawatirkan oleh Jokowi tersebut, lebih. Lanjut ia mengatakan bahwa kenaikan tren ini nantinya hanya akan menjadi beban bagi para pekerja. Sebab kata Jokowi, perusahaan tidak akan membuat komitmen panjang dengan para pekerja mereka.

"Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global," kata Jokowi.

Lalu sejauh mana tren ini akan bergerak? Benarkah harus ada payung hukum baru untuk melindungi masa depan para pekerja? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dalam Editorial Review.

Sementara itu, detikSore akan bergabung dengan detikJatim untuk mengulas kasus beralihnya hak atas properti pemilik kos ke penyewanya. Melansir dari detikJatim, seorang Warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Maria Lucia Setyowati menjadi korban penipuan. Bermula dari kerjasama bisnis dengan rekannya, dua rumahnya berpindah tangan ke orang lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikuti ulasannya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu Sunsetalk kali ini akan mengulas lebih dalam tentang warga Indonesia yang mulai kebal dengan antibiotik. Mengutip dari detikHealth, hal ini akan menciptakan efek yang berbahaya. Pemerintah sendiri mulai melihat hal ini sebagai situasi yang serius. Apa saja bahayanya? Apa saja rencana pemerintah terkait hal ini? ikuti diskusinya sore ini jelang matahari terbenam.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang memangkas suku bunga acuan pada Agustus 2024. Langkah ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengatakan dampak penurunan suku bunga The Fed diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

"Ya itu adalah suatu langkah yang sudah diantisipasi. Tentu dampaknya terhadap perekonomian diharapkan positif, baik pada perekonomian AS dan juga kepada seluruh dunia karena higher for longer memang merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani menyebut keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga adalah langkah yang memang diharapkan.

"Jadi penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan," ucapnya.

Sebagai informasi, The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75-5%. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja dan meyakini inflasi AS sudah bergerak dalam kisaran sasaran 2%.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 sebesar 25 bps menjadi 6%. Keputusan itu diambil lebih cepat dari perkiraan akan dilakukan kuartal IV-2024.

Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI Rate 25 basis point (bps) menjadi 6%. Hal ini akan mempengaruhi bunga pinjaman untuk pembelian properti.

Presiden Direktur PT Menara Astra, Nilawati Irjani pihaknya menyambut baik langkah BI menurunkan bunga acuan. Meski demikian, penyesuaian bunga pinjaman untuk debitur masih butuh waktu cukup lama.

"Kalau suku bunga turun, itu pengimbangan ke arah lending rate itu agak butuh waktu, tapi apapun, tentu saja sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan kita sambut dan ini akan sangat baik untuk sektor properti. Walaupun driver properti nggak cuma itu," kata Nilawati dalam Astra Media Day 2024, di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

Dengan penurunan BI Rate, Nilawati berharap, terjadi tren kenaikan pertumbuhan ekonomi. Apalagi investasi di sektor properti berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka 1-2 bulan.

Selain itu, dia juga berharap agar langkah ini bisa mendorong daya beli masyarakat. Dalam hal ini, penurunan suku bunga juga bisa mendorong penurunan bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

"Namanya investment property kan nggak cuman ngomong setahun atau beberapa bulan. It will be longer terus, tapi dari situ sinyal positifnya harapannya bisa juga menaikkan pasti daya beli dari masyarakat ya," ujarnya.

Nilawati mengatakan, hal ini juga sejalan dengan target dan strategi Menara Astra untuk terus berkontribusi terhadap perkembangan sektor properti.

"Apapun yang menjadi dukungan dari sektor properti masih akan kami sambut positif ya. Termasuk yang sedang kami tunggu juga Peraturan Menteri (Permen) yang expansion dari PPN yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi ini yes positif, kami akan terus cermati dan berharap progress performance dari Astra Properti," tutupnya.

BI Rate Turun

Sebagai informasi, BI memutuskan menurunkan BI Rate 25 bps menjadi 6%. Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024) kemarin.

President Director & Chief Executive Officer, PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan penurunan itu dinilai menjadi angin segar bagi industri perbankan.

"Kabar baik. Jika BI rate terus cenderung turun maka secara berangsur harusnya cost of fund juga bisa turun bertahap," kata dia kepada detikcom.

Dengan penurunan suku bunga ini, dia berharap industri perbankan bisa ikut menurunkan suku bunganya. "Kami harapkan bank mulai menurunkan sehingga cost of fund bisa turun dan bunga kredit juga bisa berangsur turun," ucapnya.

Virgin Australia Airlines menjadi maskapai internasional pertama yang memakai Sustainable Aviation Fuel (SAF) dari Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai. Hal ini ditandai dengan seremoni First International Uplift pada perhelatan Bali International Airshow di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Penggunaan SAF pada Virgin Australia Airline merupakan langkah PT Pertamina Patra Niaga memperluas distribusi SAF ke jaringan global. SAF sendiri merupakan bioavtur yang berasal used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah.

"Momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional, di mana saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet," ungkap Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Maya menambahkan, SAF yang disalurkan sudah mengacu framework sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Selain itu, SAF telah memenuhi standar internasional yang diatur oleh American Society of Testing and Materials (ASTM) dan terjamin aman karena sudah termasuk sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) yang dapat diklaim kepada International Civil Aviation Organization (ICAO).

"Langkah baru menuju penerbangan berkelanjutan ini mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, karena SAF Pertamina merupakan perpaduan dari 38,43% synthetic kerosene yang diproduksi dari minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) dan 61,57% avtur yang berasal dari fosil," tambahnya.

General Manager Sustainability Virgin Australia, Fiona Walmsley, pada kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah awal antara Indonesia dan Australia dalam upaya mewujudkan target Net Zero Emission di kedua negara.

"Dengan bergandengan tangan, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mengimplementasikan solusi ramah lingkungan yang inovatif. Kolaborasi ini menunjukkan tekad untuk membangun masa depan sektor aviasi yang lebih berkelanjutan dan bersih," kata Fiona.

Sebanyak kurang lebih 160 kiloliter SAF disalurkan kepada Pesawat Boeing 737 milik Virgin Australia pada gelaran Bali International Airshow untuk dua hari penerbangan Virgin Australia di Ngurah Rai, yaitu pada 18 hingga 19 September 2024. Sebagai informasi, Virgin Australia turut melayani rute penerbangan dari Denpasar ke Brisbane, Melbourne, Sydney, dan Gold Coast.

SAF yang disalurkan di Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai dikelola menggunakan metode chain of custody tipe mass balance. Dalam metode ini, produk avtur konvensional berbahan bakar fosil dicampurkan dengan bahan bakar terbarukan (SAF) dalam tangki yang sama karena keduanya memiliki spesifikasi teknis yang serupa. Meskipun dicampur, pencatatan dan pembukuan avtur dan SAF dilakukan secara terpisah.

Penyaluran SAF ke pasar global menjadi komitmen nyata Pertamina Patra Niaga yang secara agresif mendorong transisi energi di sektor aviasi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060. SAF yang diproduksi dari limbah, diolah di kilang bersamaan dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan bahan bakar sintetis rendah karbon, mengurangi emisi karbon hingga 84% dibandingkan bahan bakar jet konvensional, serta telah disertifikasi ISCC CORSIA dan ISCC RED-EU.

Charles Coristine, seorang pria asal AS, sangat menikmati bekerja di Morgan Stanley ketika masih muda. Dia menyukai kesibukannya, bahkan sering bangun di tengah malam untuk melakukan trading di pasar saham Tokyo dan London.

Namun setelah 20 tahun kerja di Wall Street, tepatnya 2011, dia merasa jenuh. Berbagai cara dia lakukan untuk menghilangkan kejenuhannya, mulai dari meditasi, makan makanan sehat, hingga daftar MBA, namun tidak ada yang berhasil. Ia tetap merasa jenuh.

Kemudian saat menghadiri sebuah pesta, Coristine bertemu dengan pemilik perusahaan makanan ringan bernama LesserEvil. Sang pemilik berbicara tentang keinginannya untuk menjual bisnisnya yang sedang merosot. Coristine merasa tertarik meski tak punya pengalaman di industri makanan.

Ia akhirnya merogoh tabungan dan memutuskan untuk membeli LesserEvil seharga US$ 250.000 atau sekitar Rp 3,8 miliar (kurs Rp 15.350). LesserEvil, yang dibeli Coristine ini menjual berbagai makanan ringan, termasuk popcorn yang lebih sehat untuk konsumen.

Langkah Coristine yang membeli LesserEvil ini awalnya dinilai tak tepat dan terlalu impulsif. Sebab, saat itu perusahaan sedang mengalami kerugian dan pendapatan tahunnya juga rendah.

Ajaibnya, di bawah kepemimpinan Coristine, LesserEvil bisa tumbuh secara signifikan. Sebagai CEO, Coristine berhasil meningkatkan penjualan kotor tahunannya mencapai Rp 1,58 triliun pada 2023 dan meraih penjualan bersih sekitar Rp 1,27 triliun serta memasukkan produknya ke peritel besar dan toko-toko di seluruh AS. Tahun lalu, laba perusahaan mencapai Rp 221 miliar.

"Saya tidak mengenal siapa pun di bidang makanan, bertanya kepada diri sendiri apakah saya gila atau tidak? tapi itu mungkin bagus. Jika saya melakukan banyak penelitian dan mencari tahu, saya akan menyadari bahwa kemungkinan untuk berhasil cukup rendah," kata Coristine dalam CNBC Make It dikutip Rabu (18/9/2024).

Coristine bercerita, saat membeli LesserEvil, ia bekerja di TD Bank dan sedang mengejar gelar MBA di Cornell University Graduate School. Pada tahun 2012, dia mendapatkan gelar MBA dan memulai pekerjaan penuh waktu barunya sebagai CEO LesserEvil. Salah satu langkah pertamanya adalah merekrut teman sekolahnya, Andrew Strife sebagai COO dan CFO.

Coristine lalu membentuk sebuah tim kecil yang bertugas untuk rebranding perusahaan. Perusahaan mendapatkan pembiayaan melalui koneksi yang dimiliki Coristine di bank. Pabrik LesserEvil sebelumnya bertempat di Wilton AS dan kemudian pindah ke pabrik seluas 464,5 m2 di Danbury pada tahun 2012 serta mengisinya dengan peralatan bekas yang dibeli di lelang.

Lalu di 2014 ketika sebuah pabrik karpet di sebelahnya pindah, LesserEvil membeli lahan tersebut untuk memperluas pabriknya. Pada tahun itu, ahli gizi perusahaan menyarankan agar popcorn yang diproduksi menggunakan minyak kelapa agar lebih sehat dan tahan lama. Coristine kemudian menguji saran tersebut.

"Kami menaruhnya di bagian atas lemari es yang sangat panas dan membiarkannya selama tiga bulan," ungkap Coristine

Minyaknya tetap segar, dan Coristine menyukai rasa mentega yang mengejutkan, sehingga LesserEvil meluncurkan produk yang diformulasikan ulang dengan nama Buddha Bowl pada 2014. Produk ini menghasilkan sekitar Rp 30 miliar pada tahun itu.

Perusahaan ini masih berhasil membukukan penjualan bersih sebesar Rp 951,7 miliar selama paruh pertama 2024. Saat ini, perusahaan ini memiliki 280 karyawan. Lebih dari itu, bagi Coristine, LesserEvil membuat kehidupannya jadi lebih bahagia sejak meninggalkan Wall Street. Hidupnya kini lebih teratur dengan bekerja mulai pukul 7:45 pagi sampai 4:30 sore.

"Rasanya menyenangkan, jadi tidak terasa seperti bekerja," kata Coristine.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore (17/9/2024).

Andi mengaku salah satu materi pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu soal kisruh Ketua Umum Kadin Indonesia.
Menurut Andi Jokowi menegaskan persoalan yang terjadi di Kadin adalah urusan internal.

"Presiden menyampaikan jangan lemparkan bola panas ke saya. Kok yang ribut di Kadin, lalu Presiden dipaksa-paksa untuk segera mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden)," ujar Andi menyampaikan pernyataan Jokowi.

Selain itu, Andi mengatakan, Jokowi juga menyatakan pemerintah tidak cawe-cawe dalam masalah Kadin. Politikus PDI-Perjuangan itu menyatakan KSPSI yang dipimpinnya mendukung Arsjad Rasjid sebagai Ketua umum Kadin yang sah periode 2021-2026.

Alasannya, kepemimpinan Arsjad Rasjid sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Selain itu, Arsjad Rasjid sampai saat ini memegang mandat kepemimpinan sesuai dalam Keppres nomor 18 tahun 2022.

"Kenapa konfederasi buruh mengakui Arsjad Rasjid? Saya tidak akan persoalan kepada Anindya bakrie, hanya kami berpegangan kepada konstitusi sesuai AD/ART dan juga Arsjad Rasjid masih memegang Keppres sampai saat ini, belum dicabut keppresnya," terang Andi.

Andi pun berharap ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang meminta Jokowi menerbitkan Keppres terkait Munaslub Kadin yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

"Saya berharap tidak ada lagi pihak yang mendorong-dorong Presiden yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatan. Sebagai loyalis beliau tentu saya juga tidak rela Preisden langsung mendapatkan masalah berat yang sebetulnya beliau tidak cawe-cawe," tutur Andi.

Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) menyatakan perusahaan menjalankan sejumlah penugasan. Pada semester I 2024 ini, IFG Life telah mencetak keuntungan.

Salah satu penugasan besar yang dijalankan adalah menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"IFG titik sentral karena solusi Jiwasraya itu adalah dengan menyelamatkan polis bukan menyelamatkan perusahaan," kata Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Dia menerangkan, IFG mendapat tugas untuk membentuk asuransi jiwa baru sebagai penanggung baru. Hal itu pun telah dilakukan dengan pembentukan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Dari data yang ia sajikan, 99,7% polis setuju direstrukturisasi dan ditampung di IFG Life. Adapun rinciannya sebanyak kurang lebih 313 ribu polis dengan nilai Rp 38,1 triliun.

Sisanya, 0,3% atau 946 polis dengan dengan nilai Rp 196 miliar menolak restrukturisasi.

"Nah ini kami sudah laksanakan dengan baik karena dari 99,7% polis yang sudah setuju restru itu sudah ditampung semuanya diterima dengan baik di IFG Life," katanya.

Sebagai penampung polis Jiwasraya, kata Hexana, IFG Life menjalankan usahanya dengan baik. Dia mengatakan, pada semester I 2024 ini, IFG Life telah mencetak keuntungan.

"Dan IFG Life sudah menyelenggarakan usahanya dengan baik sehingga sampai dengan semester 1 2024 ini, IFG Life sudah mulai positif membukukan keuntungan," ungkapnya.

Simak Video:Jokowi Ingatkan Kasus Indosurya-Jiwasraya ke OJK: Yang Nangis Rakyat

[Gambas:Video 20detik]