Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini telah diterapkan di berbagai perusahaan, termasuk di perusahaan-perusahaan BUMN. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengimbau perusahaan pelat merah tersebut agar berkolaborasi dalam meningkatkan keamanan siber antar perusahaan.

Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Teddy Barata menekankan keamanan siber sangat penting. Teddy menyebut perusahaan BUMN di sektor perbankan telah mengupayakan peningkatan keamanan siber. Namun, hal tersebut tidak ada artinya apabila sistem keamanan serupa tidak diterapkan perusahaan pelat merah lainnya, termasuk perusahaan BUMN yang masih berskala kecil.

"Cybersecurity it's very very important. Alhamdulillah kita punya perusahaan-perusahaan perbankan terus tanpa ada regulasi, mereka udah jalan duluan untuk peningkatan dari cybersecurity. Itu tidak ada artinya kalau perusahaan-perusahaan BUMN yang lain, yang kecil, memiliki cyber security incident. Karena itu adalah bagian dari dua-duanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, we are in this together," kata Teddy dalam acara 'AI Strategies for SOE's Transformation' di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2024).

Dia menekankan apabila ada salah satu perusahaan BUMN yang terkena masalah, maka semua perusahaan dianggap terkena masalah yang sama. Hal serupa juga terjadi apabila ada salah satu perusahaan pelat merah tersebut terserang masalah di keamanan siber.

"As a BUMN group. Kalau ada satu masalah di tempat ini, atau sektor ini, semua kena, dianggapnya semua BUMN kayak gitu. Ada permasalahan hukum, dianggapnya semua BUMN punya masalah. Ada masalah cyber security, dianggapnya semuanya juga tidak punya kompetensi. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, we are in this together. Bagaimana kita mengatasinya? Kolaborasi untuk itu mentransformasi," tambahnya.

Dia menjelaskan transformasi ini tidak hanya dalam bentuk acara saja, tapi juga program-program lain dalam meningkatkan sistem keamanan siber. Dengan transformasi yang berhasil, dia berharap dapat meningkatkan profit bagi perusahaan-perusahaan BUMN.

"Transformasi ini ya revenue growth, memaksimalkan revenue, optimizing cost, dan juga user experience yang bagus, customer experience yang bagus. Ini yang kita terus lakukan. Cyber security akan sangat-sangat kita hadapi, semakin besar. Jangan harap ini bekerja masing-masing, kalau bekerja sendiri-sendiri, peningkatannya akan sama. Karena semuanya punya constraint, challenge yang berbeda, business yang berbeda sehingga kita harus lakukan ini secara bersama-sama," jelasnya.

Calon Gubernur Sumatra Utara (Cagub Sumut) Bobby Nasution menyinggung soal kondisi jalan di wilayah pemilihannya yang rusak parah dibanding Aceh dan Sumatera Barat. Padahal menurutnya anggaran untuk perbaikan jalan di Sumut mencapai Rp 2,7 triliun.

Perihal ini disampaikan Bobby saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengundian nomor urut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut. Pada awalnya ia menyebut bagaimana kondisi jalan di Sumut sangat berbeda dengan Provinsi tetangganya, yakni Aceh dan Sumatra.

"Katanya kalau kita jalan-jalan dari Sumatra Barat kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh dari Sumatra Barat, kalau disupirin nggak usah, begitu tahu tujuannya ke Sumatra Utara tahu kita kapan nyampe nya, kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil," kata Bobby saat pengundian nomor urut Pilgub Sumut, ditulis Selasa (24/9/2024).

"Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatra Barat, begitu masuk Sumut kejedut kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum merata," tambahnya.

Barulah setelah itu Bobby menyinggung besaran APBN Sumut yang menurutnya tidak begitu besar, yakni Rp 14 triliun lebih. Dari jumlah itu sekitar Rp 2,7 triliun dialokasikan untuk proyek perbaikan dan pembangunan jalan.

"Infrastruktur memang perlu pembiayaan, infrastruktur memang perlu uang. Provinsi Sumatra Utara APBD-nya dibilang besar sekali juga tidak, tapi harusnya dengan Rp 14 triliun lebih satu tahun, Rp 2,7 triliun untuk jalan," terang Bobby.

Namun hal inilah yang kemudian disayangkan oleh Bobby, karena dengan anggaran sebesar itu Pemerintah Provinsi Sumut saat ini belum bisa menyelesaikan masalah perbaikan jalan.

"Harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatra Utara," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta 1B rute Velodrom-Manggarai sudah mulai terhubung jalur lintasannya, terpantau proses pembangunannya berjalan lancar dan dapati hasil positif.

Sebagai informasi, proyek itu merupakan lanjutan dari LRT Jakarta Fase 1A rute Kelapa Gading-Velodrome, Jakarta Utara. Per Agustus 2024 PT Jakarta Propertindo mencatat proses pembangunan mencapai 26,64%.

Dalam pantauan detikcom Selasa (24/09/2024) para pekerja proyek ini terbagi menjadi dua bagian dimana ada yang terdapat di lintasan untuk pemasangan rel dan ada juga yang di luar lintasan untuk melakukan proses finishing.

Sepanjang lintasan mulai dari stasiun LRT Velodrom kini terdapat pemasangan rel yang tengah dilakukan para pekerja. Pengerjaan rel ini kiranya sudah sampai ke tiang pondasi yang ke 20 dari 34 tiang yang sudah terpasang saat ini.

LRT Velodrome Foto: Wulan Aurelianov

Tak hanya pemasangan rel, sekarang ini juga terdapat pengerjaan konstruksi tengah dalam proses finishing. Para pekerja sedang mengerjakan penguatan terhadap baut beton dan mengecat dinding beton. Untuk menunjang pengerjaan tersebut terdapat 2 alat berat mekanis yakni Boom Lift yang digunakan untuk menjangkau dinding-dinding beton.

Kabarnya, untuk sekarang ini sedang mengejar target untuk melakukan uji coba lintasan sepanjang 1 kilometer mulai dari stasiun LRT Velodrom-Stasiun LRT Rawamangun yang akan dilakukan pada akhir bulan September ini.

Sepanjang jalur tersebut, terbentang jalur perlintasan yang sudah terpasang beton dengan kokoh. Total tiang pondasi penyangga beton sudah berdiri sejumlah 34 tiang pondasi yang membentang di jalur perlintasan stasiun LRT Velodrom-Stasiun LRT Rawamangun. Sisanya sampai Stasiun LRT Manggarai, akan dilanjut proses pemasangan tiang pondasi pada bulan Oktober mendatang.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perpanjangan rute LRT Jakarta untuk Fase 1B Velodrome-Manggarai berlangsung sesuai rencana dan diharapkan dapat menambah alternatif moda transportasi yang akan terintegrasi dengan Stasiun Sentral Manggarai.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal meyakini LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai bisa beroperasi 2027. Hal ini menurutnya akan memperkuat peran Stasiun Sentral Manggarai sebagai simpul moda transportasi kereta api di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Kami optimis proyek ini dapat segera selesai dan dioperasikan pada awal 2027. Harapan kami di kuartal ketiga 2026 sudah dapat dinikmati oleh publik," kata Risal beberapa waktu lalu.

Simak Video: Heru Budi Minta Maaf Pasar Pramuka Jaktim Macet Imbas Pembangunan LRT

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah terus mendorong penggunaan biodesel campuran dengan solar, termasuk B40. Rencananya, penggunaan B40 itu dimulai tahun depan, tepatnya 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan biodesel dengan campuran solar 40% dapat mengurangi impor solar dengan pemanfaatan biodesel sebanyak 54,52 juta kiloliter.

"Nah Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendorong mandatori biodesel dan ini sudah dilaksanakan B35 dan akan dinaikkan menjadi B40 di tahun 2025. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kilo dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan adalah Rp 404,32 triliun," kata Airlangga dalam acara 'Solutions to Indonesia's Enviromental Challenge' di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Selama tahun 2018-2022, biodesel yang tersalurkan mencapai 63 juta kiloliter. Hal ini berdampak pada penurunan gas rumah kaca sebesar 358 juta ekuivalen karbondioksida.

Secara terpisah, Airlangga menjelaskan persiapan untuk B40 tahun depan tidak ada hambatan, termasuk untuk produksi minyak sawit mentah atau CPO. Sebab, dia bilang sebelumnya Indonesia telah menerapkan B35.

"B40 sudah siap karena kita sekarang sudah B35. Jadi, nggak ada masalah. Untuk produksi juga tidak masalah," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan rencana penggunaan biodiesel di Indonesia. Mulai tahun depan, tepatnya 1 Januari 2025, pemerintah akan meluncurkan B40, yaitu biodiesel campuran solar dengan 40% minyak nabati dari kelapa sawit.

"Kita sudah identifikasi kemampuan teknis dari penyediaan, infrastruktur, feedstock, itu untuk B40 insyaallah bisa dimandatorikan 1 Januari 2025," ujar Dirjen EBTKE Eniya Istiani Dewi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Pemerintah terus menggeber penerapan kendaraan berbasis listrik dalam negeri. Namun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai implementasi kendaraan listrik dalam negeri masih menghadapi tantangan.

Airlangga mengatakan pemerintah telah memberikan insentif atau bantuan untuk pembelian kendaraan listrik. Misalnya, insentif untuk motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit per KTP. Pemberian insentif tersebut, Airlangga mengklaim dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mencapai 133.225 unit per April 2024. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 116.438 unit.

"Kemudian untuk kendaraan pribadi juga berbagai insentif, termasuk PPN ditanggung pemerintah dan juga untuk motor ditanggung pemerintah sebesar Rp 7 juta yang ternyata mendorong kendaraan listrik, baik mobil maupun motor," kata Airlangga dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge' di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Meski meningkat jumlah penggunaan, Airlangga menyebut ada tantangan yang masih dihadapi Indonesia, yakni secondary market atau pasar untuk barang bekas. Menurutnya, saat ini pasar barang bekas untuk kendaraan listrik tidak ada. Berbeda dengan kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) atau pembakaran internal yang masih diminati masyarakat.

"Memang tantangannya adalah secondary market untuk kendaraan berbasis listrik. Secondary marketnya tidak ada dibandingkan dengan (kendaraan) ICE. Jadi, ini menjadi tantangan tersendiri," jelasnya.

Dia pun optimistis jumlah penggunaan kendaraan berbasis listrik meningkat tahun 2035. Sebab, pemerintah terus mendorong percepatan infrastruktur kendaraan listrik dalam pembangunan transportasi.

"Diperkirakan jumlahnya di tahun 2035 jumlahnya bisa meningkat. Pemerintah juga mendorong dan mempercepat infrastruktur kendaraan bermotor listrik dan dalam kegiatan pembangunan transportasi, digitalisasi, dan juga penerapan transportasi hijau menjadi penting, terutama transportasi publik," tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapat uang pensiun seumur hidup setelah mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 nanti. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978.

Dalam aturan itu, besaran uang pensiun yang berhak diterima Jokowi setara dengan 100% gaji pokoknya saat ini. Dalam hal ini besaran gaji pokok yang ia terima sebesar Rp 30.240.000 per bulan.

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, Presiden dan Wakil Presiden diberikan juga:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi juga berhak menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya." dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Produktivitas lahan padi di Indonesia disebut belum meningkat secara signifikan. Hal itu diungkapkan oleh World Bank yang menyebut sedikitnya peningkatan produktivitas lahan padi terjadi sejak 15 sampai 20 tahun terakhir.

Lead Agriculture Economist, Agriculture and Food Global Practice, East Asia, and Pacific Region, World Bank Animesh Shrivastava mengatakan padahal petani padi di Indonesia merupakan fondasi ketahanan pangan Tanah Air. Hal ini diungkapkan saat ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9) lalu.

"Dialah (petani padi) fondasi bagi ketahanan pangan negara ini. Namun, tingkat produktivitas padi di Indonesia saja berada di kisaran menengah ke atas dan ini merupakan prestasi yang cukup besar. Namun, dalam 15 sampai 20 tahun terakhir, tampaknya pertumbuhan produktivitas belum mencapai tingkat yang kuat," kata dia dikutip Senin (23/9/2024).

Untuk itu, ada beberapa hal yang diusulkan oleh World Bank untuk meningkatkan produktivitas padi di Indonesia. Pertama, pentingnya kualitas benih, kedua pupuk yang cocok pada tanah di kawasan tersebut.

"Benih berkualitas baik, tingkat penggantian benih yang baik, dan lain-lain. Kemudian pupuk berkualitas baik, yang diberikan dalam jumlah yang tepat. Bukan hanya sekedar pupuk, terkadang ada yang memberikan NPK, tetapi kebutuhan tanah mungkin berbeda. Jadi, kita harus memiliki manajemen nutrisi yang lebih baik, bukan hanya pupuk," terangnya.

Selain itu, bagaimana petani juga harus diberikan edukasi untuk membasmi hama agar produksinya bisa terjaga. Kemudian memaksimalkan penggunaan irigasi untuk persawahan.

Lalu, dari sisi penggilingan diharapkan bisa memaksimalkan hasil pasca panen sehingga beras yang dihasilkan tidak menurunkan kualitas.

"Dan kemudian juga membantu petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan," jelas dia.

Menonaktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi wajib pajak non-efektif (NE) mungkin diperlukan bagi mereka tengah dalam kondisi tertentu. Proses ini penting untuk menghindari kewajiban pajak yang tidak perlu dan menjaga agar data perpajakan.

NPWP bisa dinonaktifkan atau dihapus jika sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Dirjen Pajak.

Bahkan saat ini menonaktifkan NPWP bisa dilakukan online khusus bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Simak beberapa cara menonaktifkan NPWP di bawah ini.

Cara Menonaktifkan NPWP

1. Menonaktifkan NPWP lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pengajuan permohonan penonaktifan NPWP bisa ke KPP terdaftar (baik secara langsung ataupun melalui pos dan jasa kurir). Lampiran dokumen pendukung yang menunjukkan NPWP bisa dinonaktifkan atau diaktifkan kembali.

WP hanya perlu datang langsung ke kantor pajak dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis. Caranya dengan mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP di KPP.

2. Menonaktifkan NPWP lewat Website Pajak.go.id

• Buka pajak.go.id
• Klik fitur live chat
• Pilih NPWP
• Klik Pengaktifan Kembali NPWP/Penonaktifan NPWP
• Mengisi formulir penghapusan NPWP yang berbentuk elektronik yang bisa diunduh melalui aplikasi e-Registration yang tersedia di situs DJP atau di saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.

3. Menonaktifkan NPWP lewat Kring Pajak

WP bisa menghubungi Kring Pajak melalui telepon di nomor 1500200 pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) pada pukul 08.00-16.00 WIB.

Syarat Menonaktifkan NPWP

Terdapat sejumlah syarat untuk melakukan penonaktifan NPWP. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif tertuang dalam dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020.

• WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
• Tidak melakukan lagi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
• WP pada poin dua memiliki NPWP untuk syarat administratif, sebagai cara mendapatkan pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
• Tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari selama 12 bulan. Hal tersebut dibuktikan dengan menjadi subjek pajak luar negeri sesuatu aturan yang berlaku dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia.
• WP yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum permohonan diterbitkan keputusan.
• Tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak. Baik sendiri atau pemotongan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.
• Tidak memenuhi ketentuan kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP.
• Tidak diketahui alamat berdasarkan penelitian lapangan.
• WP dengan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai pada kegiatan membangun sendiri.
• Instansi pemerintah yang tidak memenuhi syarat sebagai pemotong atau pemungut pajak.
• WP yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau objektif.

Fortuner Anggota DPRD yang Marah Ditilang Nunggak Pajak Total Rp 34 Juta

Fortuner Anggota DPRD yang Marah Ditilang Nunggak Pajak Total Rp 34 Juta

Pemerintah tengah mendorong implementasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE). Ada sejumlah layanan yang jadi prioritas untuk segera diaplikasikan, salah satunya pendaftaran pernikahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar layanan terkait perjalanan hidup atau life journey diprioritaskan.

Adapun yang dimaksud life journey merupakan layanan yang terintegrasi dari mulai anak lahir, mendaftar sekolah, memasuki perguruan tinggi, mencari pekerjaan, hingga melangsungkan pernikahan.

"Kami senang dan mengapresiasi beberapa pemda telah mengintegrasikan ini. Mulai anak lahir, mendaftar sekolah, memasuki perguruan tinggi, mengendarai atau memiliki kendaraan," kata Anas dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

"Ini nggak gampang melangsungkan pernikahan. Kadang kita kalau menikah itu begitu banyak administrasi yang betul dipersiapkan sehingga menyebabkan beberapa PR baru yang mesti bertumpuk dikerjakan ketika mereka memerlukan syarat-syarat," sambungnya.

Begitu juga dengan perceraian hingga mengurus administrasi kematian. Anas mengatakan, nantinya semua itu bisa diakses melalui satu superapps pemerintah yang mengintegrasikan portal nasional dan portal pemerintah. Harapannya, ke depan semuanya bisa diakses hanya melalui handphone (HP).

"Sekarang dengan sistem ini masih terus diuji coba, Bapak Ibu cukup dengan HP bisa merubah identitas yang diperlukan dari Bapak Ibu sekalian. Begitu juga yang berikutnya bagaimana mengajukan perceraian, mengalami sakit, tutup usia sampai meninggal," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi digital di layanan transportasi dan bepergian. Misalnya saja saat bepergian menggunakan pesawat melalui bandara, biasanya masyarakat diharuskan menunjukkan KTP. Kini, ada Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mempermudah.

"Sekarang sudah pakai IKD sudah dengan mudah Bapak Ibu. Cukup dengan identitas kebenaran digital, tidak perlu mengeluarkan KTP," ujarnya.

Sayangnya, untuk mengurus pembuatan IKD masih harus dilakukan secara offline dengan pergi ke kantor kelurahan. Atas hal ini, pemerintah juga tengah melakukan uji coba agar pembuatan IKD bisa langsung diakses melalui super apps pemerintah secara online melalui HP.

Lebih lanjut Anas mengatakan, saat ini pemerintah telah berhasil mencapai prestasi global transformasi pemerintahan digital. Indonesia berhasil naik 43 peringkat. Implementasi SPBE diupayakan untuk mendorong transformasi digital Indonesia.

"Kita didorong untuk segera membuat portal nasional dan portal di pemerintahan masing-masing secara terintegrasi," tutupnya.

Barisan pegawai wanita di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau berdiri tegap di atas kapal patroli. Mereka adalah penjaga perairan Karimun, perairan Batam dan Perairan Tanjung Pinang dari peredaran barang-barang ilegal yang akan masuk ke Indonesia.

Para wanita tangguh tersebut tergabung dalam Ladies Squad Marine Customs yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau pada 29 Maret 2022. Pada awalnya tim tersebut memakai nama Dharma Bahari pada 2019. Saat itu Kanwil DJBC Khusus Kepri melakukan patroli terkoordinasi bersama Kastam Diraja Malaysia.

"Jadi awalnya, kita nggak terjun langsung. Kita adakan pelatihan, penugasan yang namanya Satgas Dharma Bahari yang merupakan salah satu program patroli laut dalam rangka patroli laut terkoordinasi dengan Kastam Diraja Malaysia. Tetapi kita selipkan program Dharma Bahari. Dharma Bahari pada saat itu di negara tetangga kita sudah ada patroli perempuannya," jelas Komandan Patroli Ladies Squad Marine Customs, Ema Susanti kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Foto: detikcom/Moch Prima Fauzi

Beranggotakan 10 orang perempuan, Ladies Squad Marine Customs dibentuk dengan semangat pengarusutamaan gender dengan menjalankan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector. Kemudian dalam rangka mewujudkan hospitality dalam pengawasan patroli laut, maka dibentuklah Ladies Squad Marine Customs.

"Ladies squad itu yang melatarbelakanginya tahun 2019 itu pernah ada penindakan tapi penindakannya pada saat kita tindak, itu ada kru kapal salah satunya perempuan. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan kita tidak bisa melakukan pemeriksaan segera di laut," jelas Ema.

Para anggota Ladies Squad merupakan pegawai Bea Cukai dari berbagai seksi atau divisi di bawah naungan Kanwil DJBC Khusus Kepri. Selain berpatroli, mereka juga bekerja di balik meja untuk mengerjakan keadministrasian. Para anggota direkrut sesuai kesediaan dan keinginan mengabdi untuk menjaga laut Indonesia.

"Jadi yang utama tadi bukan pilihan, yang penting dia pegawai perempuan, punya semangat untuk melakukan pengawasan terutama patroli laut dan pernah ikut kegiatan Dharma Bahari dan kita akan ajarkan teknik-teknik penindakan, terutama tentang penindakan di laut," kata Ema.

Adapun pelatihan yang didapat para anggota Ladies Squad di antaranya adalah menembak, memanah, bela diri dan penindakan kepabeanan dan cukai (CET).

Menggunakan speedboat berukuran 15 meter yang dinamakan Banteng, para Srikandi Bea Cukai melakukan patroli dua kali dalam sebulan. Mereka mendapatkan izin patroli selama rentang waktu tujuh hari. Adapun wilayah patroli laut dari tim ini adalah meliputi perairan di bawah pengawasan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau seperti perairan Karimun, perairan Batam dan Perairan Tanjung Pinang.

Telah banyak hasil penegahan yang dilakukan oleh tim ini, termasuk penggagalan masuknya rokok ilegal yang berasal dari Thailand pada September 2023. Rokok yang diangkut menggunakan KM Nusantara 5 dengan 7 ABK berjumlah 3.000 kardus (30.900.000 batang) BKC HT tanpa pita cukai. Nilai barang tersebut Rp 66.898.500.000. Sementara kerugian negara ditaksir Rp 47.223.195.375.

Barang ilegal lainnya yang pernah diamankan di antaranya minuman keras, bawang, hingga barang-barang bekas dan campuran.

Masalah harga tiket pesawat mahal di Indonesia seperti tak pernah menemui jalan keluarnya. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang efisien untuk berpergian di tengah kondisi geografis Indonesia yang ekstrem, luas dan berpulau-pulau.

Beragam hal dalam praktik bisnis penerbangan dituding menjadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan tata kelola penyediaan avtur menjadi salah satu biang kerok harga tiket pesawat mahal. Isunya ada dua, harganya yang mahal dan distribusi yang kental dengan perilaku monopoli.

Dalam faktor pembentukan harga avtur, pihaknya menyoroti soal formulasi perhitungan harga avtur di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Dalam pemberitaan detikcom sebelumnya, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Avtur diakuinya menjadi salah satu penyusun harga yang tinggi. Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon dalam keterangannya Juli lalu.

Klaim Denon juga diamini oleh CEO Capital A Berhad (AirAsia Group), Tony Fernandes. Bos maskapai asal Malaysia itu menilai harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan, sehingga harga avtur bisa jadi lebih kompetitif dan murah.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9/2024) yang lalu.

Selain avtur, Denon dan Tony juga punya pendapat yang sama soal satu hal lain yang membuat harga tiket pesawat mahal. Hal tersebut adalah pengenaan pajak yang besar dan berganda bagi maskapai.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur hingga pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. Ini menjadi biaya operasional yang besar dan pada akhirnya membuat harga jual tiket pun mahal.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

PPN juga diberikan pada pembelian tiket bagi masyarakat sebagai penumpang. Hal ini membuat biaya tambahan pada saat pembelian tiket dan membuat harga tiket jadi mahal.

Sementara itu, Tony Fernandes juga sudah mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan agar pajak impor suku cadang pesawat bisa dihapuskan.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor spare part," sebut Tony.

Solusi dari Pemerintah

Pemerintah pun putar otak untuk mengatasi masalah ini. Bahkan, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional pun dibentuk dan sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Satgas dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang masuk dalam Satgas itu menjelaskan ada tiga kebijakan yang mau dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Pertama, adalah menghapus pajak suku cadang pesawat. Pajak ini dinilai berkontribusi ke mahalnya harga tiket pesawat.

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, kata Budi Karya, sudah menyetujui usulan penghapusan pajak suku cadang pesawat.

Budi Karya bilang, pajak suku cadang pesawat jika dihapus bisa memberikan efek ganda ke sektor lain. Bila pajak ini dihapuskan maka harga tiket bisa turun. Di sisi lain, industri suku cadang dan bengkel pesawat di tanah air juga bisa untung karena beban usahanya turun. Alhasil, ekspansi bisa dilakukan perusahaan dan membuka lapangan kerja.

"Yang mestinya sudah bisa dieksekusi yang pertama berkaitan dengan pajak atas suku cadang, karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect. Satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia," ujar Budi Karya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) yang lalu.

Kedua, Budi Karya mengusulkan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan PPN tiket pesawat. Menurutnya, pembebanan PPN pada sektor penerbangan ini cuma terjadi di Indonesia. PPN diyakini juga menjadi biang kerok harga tiket pesawat mahal karena memberikan biaya tambahan bagi maskapai dan juga penumpang.

Bila PPN dihapus pasti akan memberikan potensi kehilangan pendapatan pada negara. Namun, menurut Budi Karya hal ini terpaksa dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga layanan penerbangan bagi masyarakat.

Kebijakan ketiga yang bakal dilakukan pemerintah adalah mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia. Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur di Indonesia.

Pemerintah ingin ada kompetisi pada penyediaan avtur dengan mengundang pemain lain atau yang disebut multi provider, sehingga harga bahan bakar pesawat kompetitif. Dengan begitu, beban maskapai berkurang dan harga tiket pesawat bisa turun.

"Avtur dengan multi provider sudah dibahas dalam rapat dengan pak Menko. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kalau bisa diperbaiki akan ada penurunan avtur yang besar dan berdampak ke penurunan tiket," beber Budi Karya.

Ampuh Turunkan Harga Tiket?

Analis Independen Bisnis Penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan kebijakan-kebijakan yang dipaparkan Budi Karya bisa optimal menekan harga tiket apabila implementasinya segera dilakukan dalam waktu dekat dan berbarengan.

"Kalau semua itu dilakukan memang bisa langsung menurunkan harga tiket. Tapi harus semuanya ya. Soalnya kalau satu per satu tetap saja tidak akan berpengaruh banyak," ungkap Gatot ketika dihubungi detikcom, Minggu kemarin.

Gatot menekankan yang akan paling berdampak untuk menekan harga tiket adalah kebijakan penghapusan PPN tiket pesawat. Sebab, pajak yang satu ini diterapkan langsung kepada masyarakat yang mau membeli tiket pesawat.

Catatan dari Gatot adalah pemerintah harus mempunyai komitmen politik atau political will untuk menyelenggarakan semua kebijakan yang dimaksud. Untuk kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang saja misalnya, sudah 10 tahun kebijakan ini dibahas dan didiskusikan, tapi tak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan.

Masih ada satu isu lagi yang belum tersentuh dalam pembahasan penurunan tiket belakangan ini menurut Gatot. Hal itu adalah dugaan monopoli di rute dan slot penerbangan yang dipegang oleh satu grup maskapai tertentu saja.

Masalah ini harus diurai dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator utama penerbangan seharusnya bisa turun tangan soal masalah ini tanpa perlu berkoordinasi lintas sektoral.

"Kalau masih ada monopoli dan tidak ada persaingan yang sehat, maka harga tiket tetap akan di batas atas. Dan soal monopoli ini sebenarnya aturannya ada di Menteri Perhubungan, harusnya lebih gampang," sebut Gatot.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie bicara banyak soal tata kelola penyediaan avtur di Indonesia. Dia mengatakan seharusnya pemerintah tak usah bicara soal membuka pasar avtur untuk pemain swasta. Karena selama ini, menurut Alvin memang tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk ke sektor penyediaan bahan bakar pesawat.

Yang jadi masalah adalah banyak persyaratan yang membuat pemain swasta ogah masuk dan berdiri sendiri pada pasar penyediaan avtur di Indonesia. Kebanyakan ujungnya hanya bekerja sama dengan Pertamina atau bahkan tak mau membuka usaha penyediaan avtur di Indonesia.

"Selama ini tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk, tidak ada larangan. Kenapa nggak ada pemain swasta masuk? Karena ada persyaratan untuk main di bidang avtur, misalnya kewajiban penyediaan infrastruktur yang biayanya tidak kecil," beber Alvin Lie kepada detikcom.

Masalah berikutnya adalah ada sederet biaya tambahan yang harus dibayarkan pemain avtur bila mau menjajakan bensin pesawat di Indonesia. Dari cerita yang didapat Alvin dari Pertamina, biaya melakukan bisnis jual avtur memang besar sejak awal.

Pertama harus menyediakan biaya investasi untuk membangun infrastruktur avtur di sekitar bandara. Lahannya saja harus menyewa dari pihak bandara dan membuat sebuah biaya tambahan baru.

Kedua, untuk tiap avtur yang dijual harus ada biaya throughput fee yang harus dikeluarkan. Ketiga, masih ada pungutan dari BPH Migas senilai 0,25% dari total harga setiap liter avtur yang dijual. Belum lagi masih harus ada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan untuk jual beli avtur.

Menurut Alvin meskipun ada banyak pemain swasta yang menjajakan avtur di Indonesia, bila banyak beban tambahan seperti yang dia paparkan nampaknya akan sama saja. Avtur tetap tinggi dan biaya produksi pun tak menurun, artinya kebijakan itu tak memberikan dampak besar ke penurunan harga tiket pesawat.

"Kalau dibuka ke swasta tapi biaya serupa yang banyak itu masih ada, ya rasanya tidak akan berubah begini-begini saja adanya," pungkas Alvin.

Sebanyak tiga proyek investor asing akan mulai dibangun atau groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN). Para investor ini berasal dari China, Australia, dan Rusia.

Rencana ini dibocorkan oleh Plt Kepala Otoritas IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Katanya, total akan ada 5 proyek yang groundbreaking di IKN.

"Satu dari Australian Independent School, Plataran, kemudian Hotel The Prima, dan Delonix. Satunya lagi Magnum dari Rusia," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Basuki menjelaskan, Magnum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Rencananya, Magnum akan membangun kawasan mixed use. Namun demikian, ia belum dapat merincikan berapa besar investasi Magnum dan berapa total investasi pada groundbreaking kali ini.

Rencananya, groundbreaking akan digelar pada pekan depan. Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berada di IKN pada tanggal 25 s.d 27 September 2024. Saat itulah groundbreaking akan dilangsungkan.

"Nanti Pak Presiden kan tanggal 24 mulai kesana, 24, 25, 26, 27 (September)," ujarnya.

Selain itu, Basuki juga memastikan bahwa Bandara IKN telah siap untuk didarati pesawat kepresidenan BAE 146-200 atau Avro RJ-85. Serangkaian uji coba pun telah dilangsungkan oleh Kementerian Perhubungan dalam memastikan kesiapan dan keandalan landasan pacu (runway).

"Bandara hari ini sudah mulai akan dilandas, diandalkan dengan RJ-85.Jadi waktu saya di sana hari Senin, minggu ini hari Senin yang lalu, itu dengan Casa. Kemudian kemarin dengan Hercules, oke semua. Dan hari ini dengan RJ-85, mudah-mudahan hasilnya baik," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Delonix merupakan sebuah perusahaan dari China yang akan membangun mal, hotel, apartemen atau kawasan mixed used dengan investasi Rp 500 miliar.

Sedangkan Australian Independent School akan membangun sekolah di IKN dengan nilai investasi Rp 150 miliar. Dengan demikian, secara akumulasi jumlah investasi asing yang akan masuk bulan ini ke IKN mencapai Rp 650 miliar.