Pemerintah mulai mewaspadai penyebaran cacar monyet atau Mpox, virus ini sudah cukup banyak menyebar dari kawasan Afrika. Kementerian Kesehatan pun sudah menyiapkan ribuan dosis vaksin untuk menjaga masyarakat dari virus ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi memaparkan saat ini pemerintah sedang melakukan pengadaan 1.600 dosis vaksin mpox dari Denmark untuk tahun 2024 ini. Sejak 2022 sendiri sudah ada 1.000 vaksin yang sudah ada di Indonesia dan tersisa puluhan dosis saja.

Budi Gunadi menjelaskan vaksin ini diadakan dengan anggaran mencapai Rp 5,6 miliar. Itu jumlah total dari harga vaksin yang satu dosisnya mencapai Rp 3,5 juta dikalikan jumlah vaksin sebanyak 1.600.

Sebelumnya kita sudah ada 1.000 dari Denmark yang dulu waktu 2022 kan sempat ada outbreak. Ini kita datangkan 1.600 yang baru. Harusnya minggu ini datang, dari Denmark juga. Anggarannya itu pokoknya satu vaksin 3,5 juta lah satu dosisnya," beber Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Budi Gunadi mengatakan pihaknya kemungkinan akan kembali melakukan pengadaan vaksin mpox tahun ini. Jepang menjadi negara yang dibidik untuk melakukan importasi vaksin.

"Kita sekarang arahan Bapak Presiden akan mencoba mendekati pemerintah Jepang apakah kita bisa mendatangkan vaksin mpox yang dari Jepang. Rencana kita mau berusaha agar bisa dapat agak banyak lah yang dari Jepang Ini," jelas Budi Gunadi.

Budi Gunadi memaparkan sejak 2022, baru ada 88 kasus positif mpox di Indonesia, semua kasus tercatat hanya di Jawa dan Riau. Dari 88 kasus ini semua pasien juga dinyatakan sembuh 100% karena obat-obatan mpox pun sudah ada di Indonesia.

Dia menegaskan mpox baru bisa menyebar bila ada kontak fisik tidak seperti COVID-19 yang bisa menular lewat udara. Maka dari itu kemungkinan vaksin tidak akan diberikan kepada masyarakat luas.

Vaksin sejauh ini hanya akan diberikan kepada masyarakat yang berisiko tinggi, misalnya saja para petugas kesehatan yang berpotensi melakukan kontak fisik dengan pasien mpox.

"Kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau," sebut Budi Gunadi.

Simak Video: Pemerintah Perketat Pintu Kedatangan Internasional Imbas Mpox

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian global pada tahun depan masih akan dihadapkan ketidakpastian akibat masalah geopolitik. Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi global tahun depan diprediksi stagnan.

"Tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyak ketidakpastian akibat geopolitik. Pertumbuhan (ekonomi) global 2025 diperkirakan stagnan rendah dibandingkan 2024 yaitu tumbuh 3,3%," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani juga menyebut tahun depan kondisi likuiditas juga akan cenderung ketat. Melambatnya ekonomi dunia juga tergambar dengan pertumbuhan ekonomi China yang diprediksi masih melambat.

"Pertumbuhan ekonomi China sebagai ukuran perekonomian terbesar kedua di dunia akan berlanjut di 2025," jelas dia.

Sementara pada sisi domestik tingkat konsumsi rumah tangga akan terus dijaga. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya menekan inflasi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan tetap memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Investasi diharapkan terus meningkat terutama pada sektor yang berbasis perluasan hilirisasi dan akan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam global value change serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan pada 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Pasar loak sering kali dikenal sebagai tempat favorit untuk berburu barang dengan harga miring, meski kebanyakan sudah dalam kondisi bekas. Mulai dari barang kebutuhan sehari-hari seperti perabotan rumah tangga dan pakaian, hingga barang untuk sekadar koleksi ada di pasar jenis ini. Bagaikan harta karun, banyak barang-barang unik nan lawas yang masih layak pakai di pasar ini.

Salah satunya di kawasan Jakarta Timur ada Pasar Loak Jatinegara atau banyak dikenal juga sebagai Pasar Jembatan Item. Berdasarkan pantauan detikcom di Lokasi, Selasa (27/8/2024), pasar ini tepat berada di sepanjang Jalan Bekasi Barat III hingga ke Jalan Bekasi Barat VI.

Meski di namai 'pasar', lapak para pedagang di kawasan ini hanya berada pinggir-pinggir jalan. Ada beberapa lapak yang dibangun secara semi permanen dengan tembok berupa papan kayu/triplek lengkap dengan atap terpal ditutupi lempengan seng. Namun banyak juga lapak yang digelar hanya bermodal terpal dan payung.

Saat menyusuri jalan tersebut, terlihat ada berbagai jenis barang loak dari berbagai lapak. Hampir semua jenis barang loak bisa ditemui di kawasan ini, dengan masing-masing lapak memiliki 'spesialisasi' jenis barang yang dijual.

Misalkan saja ada beberapa lapak yang menjual barang elektronik bekas. Mulai dari handphone, speaker, earphone, vacuum cleaner, hingga kipas angin banyak ditemui di pasar ini. Bahkan saat menyusuri lebih jauh ada lapak yang menjual handphone jadul, laptop dan berbagai jenis charger dengan harga yang sangat miring.

Pasar Loak Jatinegara Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Kemudian ada juga lapak yang menjual peralatan rumah tangga bekas seperti kompor gas, pisau dapur, dan alat makan. Ditemui juga pernak-pernik rumah berupa lukisan, lampu hias, guci, patung, jam dinding.

Di luar itu, dari berbagai jenis barang loak ini yang cukup banyak ditemui adalah produk-produk fesyen seperti sepatu, pakaian, jam tangan, ikat pinggang hingga cincin akik. Sesekali ditemui juga lapak yang menjual barang loak seperti kaset, uang kuno, spare part, jok, ban, aksesoris kendaraan, mainan anak dan sebagainya.

Namun tidak hanya barang loak saja, karena lokasinya yang masih berada di sekitar Pasar Jatinegara membuat beberapa lapak menjual barang baru, khususnya perabotan rumah tangga berbahan plastik. Mulai dari ember, gayung, bangku plastik, sapu, dan lain sebagainya.

Kondisi ini banyak ditemui di Jalan Bekasi Barat VI yang berdekatan dengan Jalan Bekasi Barat. Jadi semakin dekat dengan persimpangan ke Jalan Bekasi Barat, semakin banyak lapak-lapak yang menjual perabotan baru ini. Namun jumlah lapak yang menjual barang-barang ini terbilang sangat sedikit dibandingkan penjualan barang loak.

Pasar Loak Jatinegara Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Lihat juga Video 'Segudang Koleksi Barang Jadul di Kampoeng Gallery':

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya sudah berpengalaman urusan menyelesaikan utang piutang. Dia mengklaim dirinya berhasil melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF).

Hal ini bisa dilakukan saat dirinya menjadi presiden medio 2003 silam. Klaim ini diungkap Megawati saat memberikan sambutan pada Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah 2024.

Awalnya, Megawati menyinggung Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengenai jumlah anggaran PDIP. Dia berseloroh agar Olly jujur mengungkapkan berapa anggaran PDIP dan jangan ditutup-tutupi. Dia mengaku bisa paham situasi memang tidak kondusif untuk memiliki anggaran, dari situ lah dia menyinggung soal utang.

Setelah itu, Megawati bertanya-tanya berapa besaran utang negara saat ini. Dia bertanya kepada hadirin yang ada di dalam ruangan, bahkan sampai wartawan pun ditanyakan.

"Ayo semuanya utang kita berapa hayo? Wartawan utang kita berapa hayo? Setiap kali harus dibayar berapa hayo? Iya dong kan mesti dibayar namanya utang," ujar Megawati dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Dari situ lah dia mengatakan dirinya sudah berpengalaman untuk menyelesaikan utang. Megawati mengklaim dirinya berhasil melunasi utang IMF yang diwarisi Presiden Soeharto saat menjabat sebagai presiden.

"IMF-nya, utang dari zaman pak Harto saya selesaikan lho. Tulis. Kalau nggak percaya, tanya ke CNBC. Saya dapat award, saya sendiri bingung kok dapat award kenapa ya? Karena dalam keadaan ekonomi begitu ibu bisa selesaikan IMF," sebut Megawati.

Lantas seperti apa ceritanya Megawati bisa melunaskan utang IMF warisan Soeharto?

Dalam catatan detikcom, Indonesia perlahan-lahan bisa keluar dari jeratan utang IMF saat Megawati menjabat sebagai presiden. Namun, utang IMF benar-benar bisa selesai alias menyentuh angka 0 pada 2006.

Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 saat Megawati jadi presiden, lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

"Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya 'mencekik leher' bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF," ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kebijakan yang didorong Megawati kala itu terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

Lalu di sektor investasi, anak proklamator itu mendorong pemberlakuan peninjauan Daftar Negatif Investasi, penyederhanaan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi.

Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

Histori Utang RI ke IMF

Masih dari catatan pemberitaan detikcom, data yang didapatkan dari Indonesia: IMF Credit Outstanding 2023 mencatat Indonesia pertama kali berutang kepada IMF pada 1984. Saat itu utang pemerintah terhadap IMF mencapai 421,46 juta SDR. Kemudian jumlah ini mengalami kenaikan pada 1987 hingga mencapai 504,86 juta SDR.

Sebagai catatan, SDR (Special Drawing Rights) merupakan mata uang khusus yang ditetapkan oleh IMF pada 1969. Nilai dari SDR didasarkan pada sejumlah nilai mata uang paling berpengaruh di bumi, termasuk dolar AS.

Pemerintah berangsur-angsur mulai melunasi utang-utangnya kepada IMF, hingga akhirnya pada 1992 sampai 1996 Indonesia tercatat tidak memiliki utang sama sekali terhadap IMF.

Namun di tahun 1997 Indonesia kembali berutang ke IMF. Utang itu terus berubah naik turun karena ada pembayaran maupun penarikan utang baru ke IMF. Puncaknya utang tertinggi terjadi pada tahun 2000 senilai 8,31 miliar SDR.

Hingga 2003 atau saat Megawati memulai operasi untuk lepas dari jeratan IMF, utang Indonesia masih terus naik turun. Namun, lepas dari 2003, Indonesia tak lagi menambah utang baru hingga akhirnya di 2006 utang IMF benar-benar lunas alias menyentuh angka 0.

Berdasarkan data Indonesia: IMF Credit Outstanding per 31 Mei 2023, berikut daftar utang Indonesia kepada IMF dari tahun ke tahun:

- 1984: 421.462.259 SDR
- 1985: 41.962.259 SDR
- 1986: 41.962.259 SDR
- 1987: 504.862.259 SDR
- 1988: 462.900.000 SDR
- 1989: 462.900.000 SDR
- 1990: 347.175.000 SDR
- 1991: 115.725.000 SDR
- 1992 - 1996: 0
- 1997: 2.201.472.000 SDR
- 1998: 6.455.820.000 SDR
- 1999: 7.466.820.000 SDR
- 2000: 8.317.970.000 SDR
- 2001: 7.251.700.000 SDR
- 2002: 6.518.100.000 SDR
- 2003: 6.915.083.334 SDR
- 2004: 6.237.008.336 SDR
- 2005: 5.462.200.004 SDR
- 2006 - sekarang: 0

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan akan menjadi salah satu yang mendukung program susu gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Holding Pangan ID Food akan melakukan kerja sama dengan produsen susu PT Frisian Flag Indonesia.

Pertama-tama Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD Sis Apik Wijayanto menjelaskan bahwa akan bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk penyediaan lahan peternakannya.

"Kerja sama dengan PTPN lahannya, kemudian juga untuk penyediaan makanan ternak. Nantinya adalah ekosistem mulai dari makan ternak, penggemukkannya itu disiapkan bersama sama PTPN," kata dia di rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (26/8/2024).

Selain itu, ID Food juga akan bekerja sama dengan produsen susu Frisian Flag. Kerja sama ini akan dalam bentuk teknologi.

"Dan ini juga kerja sama dengan Frisian Flag juga," tambahnya.

Ditemui usai rapat, Sis Apik menjelaskan bahwa kerja sama dengan Frisian Flag itu dari sisi teknologi. Saat ini tahapannya masih penjajakan.

"Kita ambil dari sisi teknologinya, ini baru penjajakan. (Target) secepatnya, kita harus berlari cepat," ucapnya.

PT Timah Tbk telah memberikan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 286,24 miliar pada Januari-Juni 2024 atau semester I 2024. Kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait dengan sektor pertambangan.

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan kontribusi pajak dan PNBP ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk mendukung pembangunan nasional.

"Kami memahami bahwa sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor strategis, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi positif bagi negara. Pembayaran pajak dan PNBP adalah salah satu bentuk nyata dari kontribusi kami dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Anggi melanjutkan, kontribusi pajak dan PNBP PT Timah tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendukung berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendapatan dari pajak dan PNBP ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Perusahaan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dan PNBP dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Berikut kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk dalam lima tahun terakhir:

Tahun 2019: Rp 1,20 triliun
Tahun 2020: Rp 677,93 miliar
Tahun 2021: Rp 777,09 miliar
Tahun 2022: Rp Rp1,51 triliun
Tahun 2023: Rp 888,72 miliar.

Pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, PTFI masih lambat dalam proses perpanjangan kontrak tersebut.

"Freeport-nya lagi kita bahas, karena Freeport-nya agak-agak lambat dikit," katanya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Saat ditanya apa yang membuat lambat, Bahlil tak mengatakan secara detail. Dia hanya mengatakan, sedang dibicarakan dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Dia juga bilang, negosiasi dengan BUMN juga masih berlangsung.

"Ya nanti dibicarakan sama Pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN ya," ujarnya.

Sebelumnya, Tony Wenas menyatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan IUPK. Menurut Tony, diskusi itu termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Bahlil sendiri bukan sekali menyebut jika Freeport lambat dalam proses IUPK ini. Terkait tudingan ini, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8) lalu.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bicara soal dirinya berhasil melunasi utang International Monetary Fund (IMF) warisan Presiden Soeharto. Dia melunasi utang itu saat menjadi presiden di medio 2003 yang lalu.

Megawati menilai dirinya sudah berpengalaman untuk menyelesaikan utang. Buktinya, dia mengklaim dirinya berhasil melunasi utang IMF yang diteken Presiden Soeharto.

"IMF-nya, utang dari zaman pak Harto saya selesaikan lho. Tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC. Saya dapat award, saya sendiri bingung kok dapat award kenapa ya? 'Karena dalam keadaan ekonomi begitu ibu bisa selesaikan IMF,' saya pikir iya juga ya," sebut Megawati saat memberikan sambutan pada Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah 2024 disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Lantas seperti apa ceritanya Megawati bisa melunaskan utang IMF warisan Soeharto?

Dalam catatan detikcom, Indonesia memang benar keluar dari jeratan utang IMF saat dia menjabat sebagai presiden. Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

"Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya 'mencekik leher' bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF," ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kebijakan yang didorong Megawati kala itu terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

Lalu di sektor investasi, anak proklamator itu mendorong pemberlakuan peninjauan Daftar Negatif Investasi, penyederhanaan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi.

Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

Industri keramik sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pemicunya, banjir produk keramik impor.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan kinerja industri keramik turun pada semester I 2024 menjadi 62%, dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 69%.

"Kami mencatat bahwa di tahun 2023, di posisi tahun lalu adalah 69%, di semester I 2024 menurun di angka 62%," kata Edy, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Menurutnya Edy ada tiga sektor pada industri keramik perlu mendapatkan perhatian khusus. Pertama untuk keramik Ubin, berada di tingkat utilisasi di 62%, lalu tableware di 47% atau mencapai rekor terendahnya, dan sanitary di 54,3%.

"Kinerja tiga sektor industri ASAKI sampai pertengahan 2024 ini, mohon izin kami laporkan, sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Namun, menurut Edy, pengusaha masih optimistis industri bisa bangkit saat penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk impor, khususnya impor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China. Targetnya, pada tahun ini utilisasi bisa naik hingga rata-rata 70%.

"Memperhatikan kondisi PMI Manufaktur RI yang turun dan kinerja industri keramik nasional yang sedang terpuruk, kami mohon izin, kami membutuhkan dan memohon perhatian dan dukungan pemerintah dalam hal ini kebijakan pemerintah yang berani konsisten dan pro industri dalam negeri," terang Edy.

Kebijakan yang dimaksud antara lain BMAD, tindak pengamanan atau safeguard dan pembatasan impor untuk produk yang dapat diproduksi dalam negeri seperti produk ubin keramik untuk melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat.

Untuk pembatasan impor sendiri, harapannya volume impor yang akan dibatasi. Ekspektasi awal ASAKI, bisa diturunkan hingga 70-80% BMAD. Dengan demikian, ia yakin angka impor bisa turun hingga 50%.

"Kami masih cukup optimistis meski utilisasi hanya 62%, kami yakin ini bisa berangsur pulih dan bangkit jika BMAD untuk produk keramik impor RRT itu segera diterapkan dan harapan ASAKI tingkat utilisasi bisa mencapai 70% di akhir tahun ini dan meningkat jadi 80% di 2025 mendatang," pungkas Edy.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle.

Bahlil memberikan instruksi tegas kepada pihak-pihak terkait untuk segera merealisasikan program reaktivasi sumur minyak ini. Bahkan tak segan, Bahlil akan mencabut izin pengelolaannya.

"Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Bahlil menilai terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle ini. Dengan mengoptimalkan kembali, Bahlil bilang dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu eksplorasi baru yang membutuhkan biaya lebih besar.

Dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Meski begitu, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivasi karena beberapa faktor, di antaranya tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost reaktivasi dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, faktor health, safety and environment (HSE), hingga non teknikal, seperti masalah masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa reaktivasi sumur idle merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan meningkatnya produksi migas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan devisa negara.

"Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan kriteria bagian Wilayah Kerja (WK) migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut. KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini, antara lain:

- Mengerjakan sendiri, di mana KKKS dapat langsung menggarap WK idle tersebut.
- Kerja sama, yang mana KKKS bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu.
- Diambil alih KKKS lain, di mana WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain.
- Dikembalikan ke negara, yakni WK idle dapat dikembalikan ke negara untuk dilelang kembali.

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas. Hal itu sebagai respons terkait kabar adanya SPBU yang tidak menjual BBM jenis Pertalite.

Penentuan titik-titik SPBU ini mempertimbangan sejumlah hal seperti jalur transportasi umum hingga tidak di area pemukiman menengah ke atas.

"Titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas dengan berbagai pertimbangan, antara lain jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah ke atas, tidak di daerah industri dan lain-lain. Upaya ini dilakukan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada detikcom, Senin (26/8/2024).

Dia mengatakan pihaknya selaku operator akan menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan ketentuan regulator. Pihaknya juga melakukan pengaturan agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan cukup sampai akhir tahun.

"Dari sisi Pertamina Patra Niaga selaku operator, prinsip kami menyalurkan sesuai kebijakan yang ditentukan regulator dan melakukan pengaturan penyaluran agar kuota yang ditetapkan pemerintah mencukupi hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana buka suara merespons kabar adanya SPBU di Jakarta tak lagi jual Pertalite. Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM tak ada ketentuan yang dilanggar oleh SPBU tersebut.

"Mungkin dicek di perizinannya dia ya. Tapi yang kita pantau yang kemarin di Pancoran, itu memang dia tidak melanggar apapun. Tidak ada yang dilanggar," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8).

Sebuah video beredar di media sosial menunjukkan sosok diduga Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi Gulfstream G650ER. Berdasarkan narasi yang beredar, private jet itu landing di Bandara Adi Soemarmo, Solo entah kapan.

Dalam video terlihat Kaesang dan Erina langsung masuk ke mobil Alphard beserta barang belanjaan yang dibawakan seorang laki-laki. Hal itu membuat netizen geram karena barang-barang yang dibawa tidak melalui jalur pemeriksaan imigrasi dan kepabeanan. Bagaimana faktanya?

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan jika penerbangan tersebut berasal dari luar negeri maka akan tetap melalui proses imigrasi dan kepabeanan.

"Jika penerbangan tersebut adalah penerbangan domestik, maka tidak perlu melalui Bea Cukai. Sementara jika penerbangan tersebut penerbangan Internasional, maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance termasuk imigrasi dan kepabeanan," kata Nirwala kepada detikcom, Senin (26/8/2024).

Nirwala menyebut pihaknya masih mengecek status penerbangan di video tersebut. Yang pasti mobil yang sudah dapat izin masuk apron bandara akan langsung menuju terminal untuk diproses barangnya sesuai peraturan yang berlaku.

"Untuk private jet, sebagaimana pada umumnya, setelah penumpang dijemput dengan mobil yang telah terotorisasi maka langsung menuju terminal untuk diproses melalui prosedur imigrasi dan kepabeanan," ucap Nirwala.

Pengamat penerbangan Alvin Lie menjelaskan bahwa mobil bisa saja diperbolehkan masuk apron bandara. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi dan telah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan.

"Jadi tidak sembarangan. Mobil yang di apron itu harus ada handy talky-nya untuk monitor instruksi-instruksi bagi traffic baik pintu pesawat maupun kendaraan lain. Tentunya harus ada kejelasan dari instansi mana atau dari perusahaan apa, kalau nggak jelas tidak bisa," jelas Alvin Lie.

Simak Video: PSI Akui Kaesang Buat Surat Tak Pernah Dipidana untuk Maju di Jateng

[Gambas:Video 20detik]