JAKARTA - Legislator menekankan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atauBBMmenjadi beban yang cukup berat bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), sehingga menjadi alasan diterapkan pembatasan BBM . Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding menuturkan, bahwa pemberian subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah bukan malah dinikmati rakyat kelas atas.

"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9).

Menurutnya, penerapan pembatasan subsidi BBM ini, agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.

"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya,"ujarnya.

Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini mendukung program pemerintah membatasi subsidi dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina.

"Makanya Pertamina buat program segala macem cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," katanya.

"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tutupnya.

Jakarta -

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

(hal/das)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Rencana pembatasan BBM sendiri diungkapkan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM tersebut. Pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pemerintah punya rencana untuk melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Bahlil mengatakan, penurunan terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," terang Bahlil.

(hal/das)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara mengenai rencana pembatasan BBM subsidi. Ia membenarkan ada rencana pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober mendatang.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sebelumnya, pemerintah sendiri menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

"Permen," kata Bahlil mengkonfirmasi.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Bahlil mengatakan, penurunan terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," terangnya.

Simak juga Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas. Hal itu sebagai respons terkait kabar adanya SPBU yang tidak menjual BBM jenis Pertalite.

Penentuan titik-titik SPBU ini mempertimbangan sejumlah hal seperti jalur transportasi umum hingga tidak di area pemukiman menengah ke atas.

"Titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas dengan berbagai pertimbangan, antara lain jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah ke atas, tidak di daerah industri dan lain-lain. Upaya ini dilakukan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada detikcom, Senin (26/8/2024).

Dia mengatakan pihaknya selaku operator akan menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan ketentuan regulator. Pihaknya juga melakukan pengaturan agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan cukup sampai akhir tahun.

"Dari sisi Pertamina Patra Niaga selaku operator, prinsip kami menyalurkan sesuai kebijakan yang ditentukan regulator dan melakukan pengaturan penyaluran agar kuota yang ditetapkan pemerintah mencukupi hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana buka suara merespons kabar adanya SPBU di Jakarta tak lagi jual Pertalite. Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM tak ada ketentuan yang dilanggar oleh SPBU tersebut.

"Mungkin dicek di perizinannya dia ya. Tapi yang kita pantau yang kemarin di Pancoran, itu memang dia tidak melanggar apapun. Tidak ada yang dilanggar," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8).

(acd/rrd)

Jakarta -

Kementerian ESDM buka suara merespons kabar adanya SPBU di Jakarta tak lagi jual Pertalite. Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM tak ada ketentuan yang dilanggar oleh SPBU tersebut.

"Mungkin dicek di perizinannya dia ya. Tapi yang kita pantau yang kemarin di Pancoran, itu memang dia tidak melanggar apapun. Tidak ada yang dilanggar," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Soal penyaluran Pertalite, kata Dadan, pada dasarnya kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) lebih memahami dari sisi logistik maupun profil dari konsumen. Oleh karena itu, Pertamina pun melakukan pengaturan.

"Kan kita ini menurut saya ya, basisnya itu keperluan di masyarakat harus terpenuhi. Jadi kalau Pertamina memotret di satu wilayah gitu ya, di situ ada berapa SPBU dengan perhitungan yang mereka, mereka lebih paham dari sisi logistik, lebih paham dari profil dari konsumennya, itu mungkin mereka bisa mengatur di situ," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, BPH Migas berperan dalam mengawasi kuota BBM subsidi. Sementara, Kementerian ESDM memastikan supaya bahan bakar tersebut tersedia.

"Kan BPH itu kan mengawasi, mengawasi dari sisi kuota. Kementerian ESDM memastikan supaya itu ada gitu ya. Semua masyarakat yang membutuhkannya kan ada, sesuai dengan kuota, sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.

(acd/rrd)

Jakarta: Sistem dan teknologi informasi menjadi kunci Pertamina untuk bisa menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Teknologi informasi dinilai mampu mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski, tentu saja tetap harus ditingkatkan," kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, dikutip dari Antara, Jumat, 19 Juli 2024.

Tauhid mencermati, melalui teknologi informasi, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi. Plus, Pertamina juga bisa memantau batasan volume yang boleh dibeli.
"Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi," kata dia.

Namun, Tauhid berharap Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi lebih tepat sasaran. Antara lain melalui perbaikan dan peningkatan teknologi tersebut.

Melalui upaya tersebut, Tauhid berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode.

Dia pun mendorong Pertamina untuk membuat teknologi yang bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi. Apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak, sehingga bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

"Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya," ujar Tauhid.

Tambah pengawas eksternal

Selain itu, ekonom senior tersebut mengusulkan penambahan pengawas eksternal. Hal itu akan membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran.

"Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan," katanya lagi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.

Menurut dia, melalui sistem ini data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya, termonitor langsung oleh Pertamina.

(UWA)