Bank Indonesia akan mengembangkan layanan pembayaran QRIS Tap berbasis interface Near Field Communication (NFC). Dengan penerapan layanan ini, masyarakat yang akan bertransaksi pembayaran nantinya tinggal menempelkan handphone-nya ke merchant.

QRIS Tap Berbasis NFC merupakan metode pembayaran nirsentuh yang akan memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran via mobile, seperti merchant, transportasi, parkir dan kebutuhan lainnya. Inovasi ini dirancang dalam rangka memfasilitasi kebutuhan transaksi cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran.

Direktur Bisnis PT Artajasa Pembayaran Elektronis Heru Perwito mengatakan, pihaknya selaku industri penyedia layanan transaksi pembayaran telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) untuk realisasi layanan QRIS Tap Berbasis NFC ini. Kerja sama dilakukan dengan Bank BNI, Bank Permata, DANA dan Gopay.

"QRIS Tap berbasis NFC itu sebagai produk bangsa. Dan ini juga merupakan salah satu terobosan baru," kata Heru, dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Sebelumnya kalau kita bertransaksi di Indonesia atau luar negeri berbasis QRIS, masih model MPM atau CPM harus scan, buka aplikasi handphone, harus scan QRIS, harus masukin pinnya. Nah dengan menggunakan QRIS Tap ini, bahwa itu hanya tinggal nge-tap aja," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya transaksi bisa berjalan lebih cepat. Ditambah lagi, layanan ini sudah menggunakan teknologi EMV sehingga keamanannya lebih terjamin.

Dalam proses implementasinya, pihaknya bersama-sama dengan perbankan hingga fintech yang telah sepakat bekerja sama dalam pengembangan QRIS Tap NFC ini telah melakukan Production Trial Run (PTR) dan berhasil dengan sukses.

"Berapa kali QRIS tipe NFC ini bisa diterapkan juga untuk di tol parkir, kemudian juga di modern retail, dan juga bisa di transportasi. Juga dengan ke tempat-tempat yang menggunakan layanan-layanan berbasis NFC," bebernya.

Dalam rencana besarnya, nantinya masyarakat bisa menggunakan layanan QRIS Tap NFC ini untuk berbagai layanan. Cara kerjanya sendiri, nantinya HP tinggal ditempelkan ke terminal, di mana terminalnya akan menyesuaikan dengan merchant terkait.

Sementara itu, Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengatakan, konsepnya mirip seperti QRIS pada awal kemunculannya. Namun yang perlu diingat, layanan ini hanya bisa digunakan untuk masyarakat pengguna gadget dengan fitur NFC.

Meski proses uji cobanya telah berjalan, Armand belum dapat memastikan kapan implementasi penuh dari layanan ini bisa dinikmati masyarakat.

"Belum, baru juga. Mungkin ada gitu belum. Karena pertama untuk ini kan kita belum marketability kan belum lihat. Kedua tadi ditambahkan Pak Heru kan sudah di-test dan successful, nah nanti baru ke market," terang Armand, ditemui usai acara.

Selain QRIS Tap NFC, pihaknya juga menyelenggarakan penandatanganan untuk implementasi layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization. Namun kartu ini baru bisa digunakan dalam level instansi pemerintahan.

"Apa sih bentuknya? Sebenarnya sam saja dengan belanja di e-commerce. Masukin nomor kartu, masukin kayak semacam secret tadi kan, di CVV tadi, ini juga sama. Hanya dimasukkan sini ada bukan nomor kartu," terang Heru, dalam kesempatan yang sama.

Heru mengatakan, harapan kalau sudah berhasil dengan KKI segmen pemerintah itu, bisa diterapkan juga untuk kartu debit nasional atau kartu kredit customer. Dengan demikian, nantinya selain bisa menggunakan di e-commerce secara pemerintah, juga bisa digunakan untuk e-commerce yang lain.

"Dengan menggunakan metode yang sama, standardisasi yang sama. Jadi yang untuk KKI segmen pemerintah online payment virtual card tokenization. Terima kasih kepada Bank BNI dan Bank BNI Bali, yang sudah menjadi piloting kami untuk menerapkan online payment virtual card tokenization," pungkasnya.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tewas akibat dalam serangan rudal di Teheran, Iran, Rabu (31/7) waktu setempat. Serangan ini membuat pemerintah Iran bersumpah akan melakukan serangan balas dendam terhadap Israel yang diduga sebagai dalang kematian Ismail Haniyeh.

Terlepas dari rencana serangan balas dendam ini, Iran merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan cukup baik pada 2023 kemarin. Walaupun pada 2024 ini negara itu diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan.

Melansir dari Iran International, Jumat (2/8/2024), World Bank melaporkan PDB Iran mengalami pertumbuhan sebesar 5% pada tahun 2023, namun akan melambat menjadi 3,2% pada 2024 ini. Kemudian lembaga ini juga memprediksi PDB negara ini akan tumbuh 2,7%, dan 2,3% dalam dua tahun ke depan.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif melambat ini diperkirakan dapat terjadi karena adanya pelemahan ekspor minyak Iran karena berbagai alasan. Mulai dari sanksi Amerika Serikat (AS) kepada Iran hingga melemahnya permintaan pasar.

Menurut statistik OPEC, produksi minyak Iran melampaui 3 juta barel per hari pada tahun 2023, 22% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Berkat itu tingkat produksi minyak negara ini mencapai 3,2 juta barel per hari pada bulan Maret dan belum meningkat lebih lanjut.

Sebelum AS memberlakukan sanksi pada 2018 dan memperluas sanksi itu pada 2019, produksi minyak mentah Iran sempat berada di atas 3,8 juta barel per hari. Bahkan tingkat produksi minyak Iran ini sempat menurun hingga di bawah 2 juta barel per hari pada 2020 lalu.

Meski setelah Iran perlahan meningkatkan kembali jumlah produksi minyak mentah mereka, namun menurut statistik bea cukai Iran, pendapatan ekspor minyak mentah negara itu hanya meningkat 7% tahun lalu, mencapai US$ 36 miliar. Padahal dalam kondisi normal pendapatan Iran dari ekspor minyak mentah akan melebihi US$ 44 miliar.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan Fox News disebutkan Ayatollah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran dikabarkan sudah memerintahkan pasukan negaranya untuk melancarkan serangan langsung terhadap Israel sebagai bentuk balas dendam atau meninggalnya pemimpin Hamas itu.

Tiga pejabat Iran mengkonfirmasi situasi tersebut kepada The New York Times. Namun Gedung Putih belum bisa memverifikasi secara independen dalang dari kematian Ismail Haniyeh ini.

"Rezim Zionis yang kriminal dan teroris telah membunuh tamu tercinta kami di wilayah kami dan telah menyebabkan kesedihan bagi kami, namun mereka juga telah mempersiapkan hukuman yang berat," kata Khamenei melalui unggahan akun X miliknya, sebagaimana dikutip dari Fox News.

"Martir Haniyeh bersedia mengorbankan nyawanya yang terhormat dalam pertempuran bermartabat ini selama bertahun-tahun. Dia siap untuk mati syahid dan telah mengorbankan anak-anaknya serta orang-orang yang dicintainya di jalan ini," jelas pemimpin tertinggi Iran itu lagi.

Simak Video 'Iran Kutuk Israel atas Kematian Pemimpin Hamas: Tugas Kami untuk Membalas':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bank Dunia (World Bank) memperingkatkan 108 negara termasuk Indonesia, Tiongkok, India, Brasil dan Afrika Selatan berisiko terjebak dalam negara berpendapatan menengah (middle income trap). Hal itu bisa terjadi jika pemerintah tidak melakukan terobosan untuk mendorong pertumbuhan besar-besaran terhadap ekonominya.

"Mereka (108 negara) menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada pendahulu mereka dalam keluar dari perangkap pendapatan menengah," kata Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill dalam keterangan resmi Bank Dunia, dikutip Jumat (2/8/2024).

Dalam dokumen the World Development Report 2024 : The Middle Income Trap yang dirilis Bank Dunia, disebutkan tantangan itu di antaranya populasi yang menua dengan cepat, meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju, dan kebutuhan untuk mempercepat transisi energi.

Kondisi itu diperburuk dengan strategi kuno yang dirancang pemerintah negara-negara tersebut untuk keluar dari middle income trap, yakni terlalu bergantung pada investasi dan terlalu terburu-buru berinovasi.

"Terlalu banyak dari negara-negara ini yang mengandalkan strategi kuno untuk menjadi negara maju. Mereka terlalu lama bergantung hanya pada investasi dan mereka beralih terlalu dini ke inovasi," ucap Indermit Gill.

Untuk menghadapi permasalahan itu dan mempercepat waktu meningkatkan pendapatan per kapita, Bank Dunia mengusulkan pemerintah negara-negara berpendapatan menengah untuk mengadopsi strategi fase 3i, yakni investasi, infusi dan inovasi. Strategi itu dibagi ke dalam tiga fase tergantung kategori pendapatan per kapitanya.

Fase 1i (investasi) ialah khusus untuk negara-negara berpendapatan rendah. Dalam fase ini, negara-negara itu harus fokus untuk merancang kebijakan yang bisa meningkatkan investasi, hingga akhirnya mampu masuk ke dalam status negara berpendapatan menengah bawah.

Fase 2i (investasi dan infusi) ialah ketika sudah naik kelas, mereka harus bisa mengkombinasikan investasi yang masuk dengan infusi atau mengadopsi teknologi dari luar negeri untuk dimanfaatkan ke seluruh lini perekonomiannya. Hingga akhirnya naik kelas ke tahap negara berpendapatan menengah ke atas.

Fase 3i (investasi, infusi, dan inovasi) ialah ketika sampai pada tataran pendapatan menengah atas, negara itu tidak lagi boleh mengadopsi atau meminjam ide teknologi dalam kegiatan produksi perekonomiannya, melainkan harus mencapai tahap inovasi, yakni mendobrak batasan-batasan pengembangan teknologi.

Bank Dunia menganggap Korea Selatan adalah contoh negara yang paling berhasil dalam menerapkan ketiga fase strategi 3i ini. Pada 1960 pendapatan per kapitanya hanya US$ 1.200, namun pada akhir 2023 angka itu telah naik menjadi US$ 33.00.

Untuk Indonesia, Bank Dunia memperkirakan butuh waktu 70 tahun untuk bisa mencapai pendapatan per kapita setara negara maju. Bahkan jangka waktu itu menurut mereka hanya bisa mengimbangi seperempat dari pendapatan per kapita Amerika Serikat (AS).

Sebagaimana diketahui, pendapatan per kapita AS saat ini di kisaran US$ 80.300, artinya seperempatnya sebesar US$ 20.075. Sementara pendapatan per kapita Indonesia pada 2023 tercatat baru sekitar US$ 4.919,7, menjadikannya bagian dari negara berpendapatan menengah.

"Berdasarkan tren saat ini, Tiongkok butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS, Indonesia hampir 70 tahun dan India 75 tahun," beber Bank Dunia.

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Fitur Online Payment dengan Virtual Card Tokenization pada Jumat (2/8/2024). Ada sejumlah fitur yang bisa diakses dalam kartu kredit tersebut.

Gubernur BI Pery Warjiyo, menjelaskan bahwa KKI adalah inovasi instrumen pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional. KKI dijelaskannya diperkuat dengan teknologi Virtual Card Tokenization dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari fitur KKI yang sudah ada yakni QRIS dan Kartu Fisik yang seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik.

"Implementasi fitur baru ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah serta memfasilitasi kebutuhan Pemerintah dalam bertransaksi melalui platform online baik di berbagai mitra marketplace atau e-commerce Pemerintah," tulis Perry dikutip dari situs resmi BI, Jumat (8/2/2024).

Selain KKI, Perry menjelaskan bahwa sektor sistem pembayaran ritel lain yang bakal dikembangkan BI adalah QRIS Tap berbasis NFC, ini berarti QRIS Tap diintegrasikan dengan teknologi standar messaging QRIS dengan menggunakan interface Near Field Communication (NFC).

Inovasi pembayaran itu disebut Perry dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi dan ritel dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi.

"QRIS Tap berbasis NFC juga menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, dengan mendukung multi sumber dana serta berbagai kanal pembayaran. Kedua inovasi tersebut diimplementasikan dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dan pelaku industri," jelas dia.

Nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dan sejumlah mata uang negara lainnya terus mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) dan instansi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan sejumlah intervensi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, alasan dibalik penguatan nilai dolar bukan karena pergerakan US Treasury maupun Fed Fund Rate (FFR), melainkan karena negara lain suku bungnya mulai melemah.

"Dolarnya masih memang kuat, bukan karena US Treasury dan Fed Fund Rate (FFR), tapi negara lain suku bungnya mulai melemah. Nilai tukarnya Bank Eropa melemah, demikian pounds dan yen. Lalu dolar tetap strong," kata Perry, dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024di Kantor LPS, Sudirman, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry memprediksi, suku bunga The Fed akan turun lebih cepat. Dari proyeksi semula pada akhir tahun, kemungkinan penurunannya terjadi pada bulan September mendatang. Bila FFR turun lebih cepat, maka diharapkan dolar yang saat ini masih kuat bisa mulai menurun. Meskipun masih kuat, tapi diproyeksikan dolar tidak akan sekuat sebelumnya.

"Itu akan berpengaruh bagi BI untuk kebijakan monetar, fokusnya memitigasi risiko dari global, khususnya menstabilkan nilai tukar rupiah.Nilai tukar rupiah pada bulan Juni itu menguat, meskipun year-to-date masih melemah.Tapi pelemahannya itu lebih rendah dari Korea Won maupun negara-negara yang lain," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan intervensi yang berfokus di spot dan valas dalam menjaga stabilitas rupiah. Namun demikian, menurut Perry, intervensi tidak bisa dilakukan terus menerus.

"Untuk mitigasi risk global, kami fokus intervensi di spot dan valas. Dan jumlah cadev kami cukup. Tapi kan gak bisa terus-terusan intervensi valas," katanya.

Karena itulah, BI meluncurkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) sebagai alternatif ketika aliran modal keluar dari Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi pemerintah.

"Suku bunga SRBI lebih tinggi dari SBN supaya tidak terjadi capital outflow. Sementara memang dari SBN belum perlu naikkan target SBN," pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kapal-kapal tersebut akan disalurkan untuk sektor pendidikan dan kelompok nelayan yang tidak mampu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan kapal sitaan tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, seperti diserahkan kepada nelayan atau pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari MKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan penenggelaman kapal dengan cara dibom lebih banyak mendatangkan mudarat alih-alih manfaatnya. Pasalnya, pengeboman itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut akibat puing-puing kapal.

Belum lagi aktivitas tersebut membutuhkan biaya yang tinggi.

"Jadi, begitu diledakkan ada sampah di laut, dan tumpahnya minyak-minyak seperti itu. Kemudian kita evaluasi, mudarat-nya juga ternyata ada dan biayanya pun tinggi saat kita melakukan penenggelaman maupun pengeboman itu luar biasa biayanya," kata Ipunk dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4 Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, pihaknya akan memanfaatkan kapal tersebut kepada nelayan yang tidak mampu dan sekolah jurusan kelautan perikanan untuk praktik di lapangan.

Menurutnya, banyak jurusan kelautan dan perikanan yang lebih banyak teori dibandingkan praktik. Padahal teori dan praktik di lapangan berbeda jauh dan tidak semudah disampaikan secara teori. Untuk itu, pihaknya mendorong sekolah untuk memanfaatkan kapal tersebut.

"Dirjen PSDKP mengajukan permohonan pemanfaatan kapal tersebut ke Kejaksaan RI, selanjutnya dari Kejaksaan RI menyerahkan kepada kami, kemudian kami menyerahkan kepada lembaga pendidikan. Ada beberapa lembaga pendidikan yang kami berikan tersebut, digunakan untuk edukasi," terangnya.

Dia pun memastikan nelayan yang penerima manfaat itu bukan pelaku penangkapan ikan ilegal. Caranya, pihaknya akan menggandeng pemerintahan daerah setempat untuk mendata nelayan yang tidak mampu. Kemudian pihaknya juga akan melakukan verifikasi kembali.

Selain itu, pihaknya juga tak menutup kemungkinan kapal ikan sitaan itu dimanfaatkan KKP, misalnya kapal Run Zheng. Ipunk bilang karena kecepatan yang tinggi, kapal tersebut dapat digunakan untuk patroli di laut maupun angkut ikan.

"Sebanyak apapun kita tangkap kita manfaatkan, termasuk Rhunzeng. Itu kita manfaatkan. ada tiga yang kami proses, sudah mengajukan ke kejaksaan. Keputusannya kalau bisa nanti dimanfaatkan oleh KKP. Dalam hal ini, untuk kapal patroli karena kecepatannya tinggi atau digunakan kapal angkut ikan ya bisa. Selagi bisa dimanfaatkan saya rasa itu akan lebih tidak ada mudharat-nya," imbuhnya.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM non subsidi yang terdiri dari BBM gasoline, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Untuk Pertamax tidak ada perubahan harga.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Perubahan harga ini telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal Agustus 2024.

"Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap," kata Heppy dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Heppy menyebut kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan demikian meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM non subsidi tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Berikut daftar terbaru BBM Pertamina per Agustus 2024 di wilayah Jakarta:

• Pertamax tetap di harga Rp 12.950/liter
• Pertamax Green naik menjadi Rp 15.000/liter, sebelumnya Rp 13.900/liter
• Pertamax Turbo naik menjadi Rp 15.450/liter, sebelumnya Rp 14.400/liter
• Dexlite naik menjadi Rp 15.350/liter, sebelumnya Rp 14.550/liter
• Pertamina Dex naik menjadi Rp 15.650/liter, sebelumnya Rp 15.100/liter.

"Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidiKepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Kami pastikan harga ini tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara," tambah Heppy.

Untuk informasi mengenai harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses website https://www.pertamina.com/id
atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Saksikan Live DetikPagi:

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Sidang Kabinet perdana di ibu kota baru bakal digelar sebentar lagi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menghelat Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang.

Rencananya sejak tanggal 11 Agustus Jokowi bakal kembali ngantor di ibu kota baru. Dengan rencana kepulangan ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.

"(Sidang kabinet kapan?) Tanggal 12. Ya tanggal 11, beliau (Jokowi) ke sana. Tanggal 12 direncanakan sidang kabinet di sana," beber Basuki ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Jokowi juga direncanakan bakal melakukan groundbreaking beberapa proyek lagi di IKN. Groundbreaking akan dilakukan di antara waktu ngantor di IKN dari tanggal 11-14 Agustus 2024.

"Groundbreaking di antara itu. Kan beliau di sana 11, 12, 13, rencana 14 pulang. Jadi di hari-hari itu ada groundbreaking," beber Basuki.

Selanjutnya, tanggal 13 Agustus 2024, Jokowi direncanakan akan memanggil kepala daerah ke ibu kota baru.

"Tanggal 13, nggak tau ini bocoran atau nggak ya, mudah-mudahan ya open. Jadi tanggal 13 akan ngundang gubernur juga," beber Basuki.

Istana Sudah Siap

Basuki juga memaparkan kesiapan Istana Garuda untuk menggelar Sidang Kabinet perdana. Sejauh ini, Basuki mengatakan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) sudah menyiapkan furnitur secara lengkap di IKN. Kini tinggal tugas pihaknya untuk melakukan pemasangan-pemasangan furnitur tersebut.

"Furnitur kan dari Setneg, sudah di sana semua. Tinggal masang-masang," beber Basuki.

Sementara itu untuk air bersih juga sudah tersambung di Istana Garuda IKN, bahkan sampai ke Hotel Nusantara dan juga Kantor Kementerian Koordinator.

Kemudian, soal jalan aksesnya juga sudah dibuat dengan baik. Setidaknya di sekitar kawasan Istana Negara dan Istana Garuda semua sudah selesai dan bisa dilalui.

"Ya minimal ya, jalan sekitar kawasan Istana Negara dan Istana Garuda sudah selesai," pungkas Basuki.

Basuki mengatakan nantinya menteri-menteri yang hadir di Kota Nusantara untuk Sidang Kabinet akan diberikan pilihan apakah mau bermalam atau tidak. Yang jelas dia mengatakan bila ingin bermalam sudah siap semua tempat istirahatnya.

"Ada yang menginap, kalau saya mungkin tanggal 9 di sana, di rumah dinas. Tapi menteri lainnya mungkin ada one day juga," ungkap Basuki.

Nah ada dua pilihan tempat bagi para menteri untuk bermalam di IKN. Pertama, rumah dinas, sejauh ini dari total 36 unit rumah dinas, sudah selesai sekitar 14 unit.

Di satu rumah dinas ada 3 kamar, 1 di antaranya adalah kamar utama yang paling besar. Soal penempatan rumah dinas, nantinya akan diatur oleh Kementerian Sekretaris Negara.

"Rumah dinas yang selesai baru 14, kalau 14 tiap rumah ada 3 kamar. 1 kamar utama, dua kamar kecil. Masih diatur Sekneg penempatannya," kata Basuki.

Opsi kedua, para menteri bisa juga bermalam di Hotel Nusantara. Hotel bintang lima pertama yang ada di ibu kota baru.

"Hotel Nusantara juga sudah operasi penuh, bisa di sana juga," beber Basuki.

Usulan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengemuka. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan PUPR sebaiknya dipecah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal isu ini. Sejauh ini dia mengaku belum mendengar secara langsung usulan tersebut.

Namun yang jelas, menurutnya organisasi sebetulnya hanya sebuah 'kendaraan' saja, tidak ada masalah bila Kementerian PUPR mau dipisah ataupun tidak dipisah. Toh menurutnya sebelum ini pun pemerintah sebelumnya sudah banyak melakukan pemisahan dan penggabungan urusan pekerjaan umum dengan berbagai hal.

Malah dia bercerita di zaman Indonesia baru berdiri pernah ada Kementerian PUTL menggabungkan pekerjaan umum dan ketenagalistrikan. Kemudian pernah juga pekerjaan umum dijadikan unit lembaga sendiri.

"Kalau organisasi just vehicle, dulu aja bisa. Dulu malah PUTL pertama kali, pekerjaan umum dan tenaga listrik. Lalu, jadi PU sendiri," beber Basuki ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Ketika ditanya apakah ada obrolan dengan dirinya soal apakah usulan ini bisa diterapkan di pemerintah berikutnya, Basuki mengetahui belum tahu.

"Sejauh ini saya belum tahu," katanya singkat.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan Kementerian PUPR dipisah. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA), Rabu (29/5/2024) yang lalu.

Menurut Bamsoet, Kementerian PUPR baru dipecah karena instansi tersebut saat ini lebih mendominasi dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan. Jika PUPR dipisah, ia meyakini pemerintah akan fokus untuk mewujudkan kebutuhan perumahan rakyat.

"Saya mendukung pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah mendesain anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Luhut membantah jika ada berita atau kabar yang mengatakan bahwa Gibran sukses terpilih sebagai Wakil Presiden karena dirancang oleh Presiden Jokowi.

"Apakah beliau sempurna? Tidak, tapi saya ingin bersaksi, tahu. Tapi sepanjang yang saya tahu, tidak pernah beliau mendorong-dorong anaknya untuk menjadi wakil presiden, Gibran, nggak pernah. jadi kalau orang bilang-bilang begitu saya saksi hidup," tegas Luhut dalam agenda CNBC Indonesia Economic Update 2024 yang disiarkan secara live daring, Kamis (1/8/2024).

Luhut kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah saksi hidup terhadap fakta tersebut. Ia sendiri sudah menulis buku soal hal tersebut, termasuk kronologi Gibran bisa menjadi wakil Prabowo Subianto.

Luhut mengaku cukup mengenal Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Luhut menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah mengatur anak maupun keluarganya menjadi pejabat publik.

"Bahwa setelah beliau jadi calon wakilnya pak prabowo, ya siapa sih orangtua yang nggak penginnya anaknya nggak maju? Itu munafik aja. Tapi kalau dari awal didesain bahwa pak Jokowi, mendesain anak-anaknya untuk menjadi pejabat. Saya, ndak. Saya cukup banyak berkomunikasi dengan presiden Jokowi, saya cukup kenal beliau," jelas dia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasan pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang kontraknya baru berakhir pada 2041.

Dalam agenda CNBC Indonesia Economic Update 2024, Bahlil mengungkap bahwa tambang PTFI mencapai titik puncak (peak) pada 2035. Setelah tahun itu, produksi tambang PTFI bakal turun, hal ini pun bakal membuat menurunnya pendapatan, oleh sebab itu dibutuhkan investasi baru yang bersifat jangka panjang.

"Kalau dia stop, baru kita perpanjang, terus siapa yang akan menjamin operasi untuk mendapatkan pendapatan? Dan hari ini produksinya Freeport itu sudah di-underdown di bawah tanah," kata Bahlil dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Mantan Ketua Umum Himpunan Muda Indonesia (HIPMI) ini kemudian mengatakan bahwa untuk melakukan eksplorasi di bawah tanah (underground), PTFI butuh waktu paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun.

Oleh sebab itu, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat perpanjangan IUPK, bukan lagi pengajuan yang bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah kini punya dua syarat utama ketika memperpanjang IUPK Freeport yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian baru (smelter) di Papua.

"Dan sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan 10% untuk Papua. Eh untuk apa? Pemerintah Indonesia," ujar Bahlil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melacak transaksi judi online dengan nominal kecil. Sejumlah perbankan nasional telah menyiapkan upaya untuk melacak transaksi kecil tersebut.

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Agus Sudiarto mengatakan pihaknya telah menerapkan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach) yang terangkum dalam kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Langkah ini sebagai upaya melindungi nasabah BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online di dalamnya.

"Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC)," kata Agus Sudiarto kepada detikcom, Kamis (1/8/2024).

Selain itu, Agus menambahkan pihaknya secara aktif menjelajahi ke berbagai situs judi online untuk melakukan pendataan. Apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung transaksi atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan situs judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

"Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung," imbuhnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan pihaknya telah memasang parameter khusus pada sistem perbankan untuk mendeteksi pola transaksi judi online. Selain itu, pihaknya juga melakukan penguatan standar KYC.

"Dalam upaya preventif, BNI telah memasang parameter khusus pada sistem untuk mendeteksi pola transaksi judi online dan melakukan penguatan Know Your Customer (KYC) guna memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah," katanya kepada detikcom.

Pihaknya turut serta dalam mengedukasi masyarakat melalui literasi keuangan. Hal ini dilakukan agar para nasabah dapat menggunakan layanan perbankan secara bijak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"BNI berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan judi online dengan tidak memfasilitasi serta melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi berafiliasi dengan aktivitas judi online," jelasnya.

Ini Kenapa Banyak Remaja-Dewasa Kecanduan Judi Online

Ini Kenapa Banyak Remaja-Dewasa Kecanduan Judi Online