PT KAI Daop 1 akan mengatur pola operasional 10 Kereta Api (KA) jarak jauh dari Stasiun Gambir. Pasalnya, ada aksi unjuk rasa damai sopir mikrolet, angkutan pengganti bemo (APB) hingga jaklingko mikrotrans di Balai Kota DKI Jakarta besok.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan KA yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara. Ini untuk menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara. Namun khusus Hari Selasa (30/7) keberangkatan KA antara pukul 06.00 WIB sampai 16:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," terang Ixfan dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Ixfan menjelaskan waktu keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir tidak mengalami perubahan. Dia berharap pengaturan ini dapat membuat pelanggan terhindar dari risiko kemacetan yang mungkin terjadi akibat unjuk rasa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api dan layanan KAI, Ixfan bilang dapat menghubungi Contact Center 121 dan media sosial KAI 121.

"Pengaturan pola operasi khusus tersebut diharapkan pelanggan dapat terhindar dari risiko kemacetan yang mungkin terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan memiliki pilihan untuk dapat berangkat dari Stasiun Jatinegara," jelasnya.

Berikut daftar perjalanan KA jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Selasa, 30 Juli 2024:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir - Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;
2. Argo Cheribon KA 26 Gambir - Cirebon, berangkat 08.30 WIB;
3. Taksaka KA 68 Gambir - Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;
4. Pangandaran Plb 7028A Gambir - Banjar, berangkat 09.30 WIB;
5. Sembrani Plb 62A Gambir - Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB;
6. Argo Cheribon KA 22A Gambir - Cirebon, berangkat 10.10 WIB;
7. Manahan KA 80 F Gambir - Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB;
8. Argo Merbabu KA 20F Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB;
9. KA 58 Brawijaya, berangkat dari Gambir berangkat 15.40 WIB;
10. KA 60 KA Bima, berangkat dari Gambir berangkat 17.00 WIB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyampaikan pengumuman penerimaan CPNS dibuka Agustus bulan depan. Penerimaan CPNS 2024 sempat mundur lantaran menunggu kelengkapan usulan formasi dari kementerian/lembaga (K/L)

Pria yang akrab disapa Anas mengatakan saat ini proses verifikasi formasi CPNS telah mencapai 97%. Namun, ada beberapa K/L dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan formasi.

"Nah ini PNS sudah selesai verifikasinya, sudah 97 persen yang CPNS. Sehingga ini insya Allah dalam waktu dekat segera akan diumumkan. Sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," kata Anas saat ditemui di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (29/7/2024).

Meski begitu, dia tidak merinci dengan detail K/L maupun Pemda mana saja yang belum mengusulkan formasi. Dia pun mendorong baik K/L maupun Pemda yang belum mengusulkan formasi untuk segera mengirimkan.

"Karena ini menyangkut verifikasi. Saya harus cek, karena minggu lalu masih ada kementerian/lembaga belum mengirim formasi ke kami. Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kota/kabupaten belum, masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami. Jangan sampai setelah ujian baru ribut," jelasnya.

Dia menegaskan usai usulan formasi CPNS, masih perlu dilakukan verifikasi. Hal tersebut dilakukan agar formasi yang diusulkan sesuai dengan target kebutuhan pemerintah.

Pasalnya, pihaknya masih menemukan adanya usulan formasi CPNS yang belum sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, verifikasi menjadi penting untuk dilakukan.

"Setelah mengusulkan pun akan kita verifikasi, formasinya sesuai dengan target nasional nggak? Misalnya, kita akan minta ada auditor. Ternyata mereka nggak mengusulkan auditor, yang diusulkan tenaga teknis. Nah padahal tenaga teknis ini sudah kita kurangi karena nanti terdistruksi oleh digital," terangnya.

Kementerian Investasi/BKPM buka-bukaan investasi yang masih tersisa di pengujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, ada tersisa 20% investasi mangkrak yang totalnya Rp 708 triliun ataiu sekitar Rp 141,6 triliun

"Kan ada yang bisa diselesaikan sekitar 80% dari Rp 700-an triliun itu," ujar Yuliot saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut Yuliot, faktor investasi mangkrak disebabkan permasalahan internal perusahaan hingga kondisi bisnisnya. Menurutnya, fokus pemerintahan ke depan adalah memfasilitasi para investor yang mau menanamkan modal di Indonesia.

"Jadi yang 20% kan ada juga permasalahan internal perusahaan, ada juga kondisi bisnis yang tidak memungkinkan," imbuhnya.

Persoalan investasi mangkrak beberapa kali disinggung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil curhat ditinggalkan warisan investasi mangkrak oleh pimpinan sebelumnya sebesar Rp 708 triliun, namun berhasil mengeksekusi Rp 558 triliun dalam waktu 3 tahun.

"Saya masuk BKPM Oktober 2019, saya diwariskan pemimpin terdahulu investasi mangkrak Rp 708 triliun. Rp 708 triliun saya diwariskan investasi mangkrak, dan alhamdulillah tidak lebih 3 tahun investasi mangkrak dieksekusi Rp 558 triliun atau 78,9%," sebut Bahlil beberapa waktu lalu.

Sementara sisanya gagal dieksekusi karena pandemi COVID-19, dan sejumlah perusahaan memilih mundur. Misalnya Lotte Chemical di Cilegon yang sempat mangkrak, namun kini sudah mencapai 80%.

"Pertama Lotte Chemical, ini investasi di Cilegon sekarang 80%. Ini mangkrak 4-5 tahun. Pemimpin terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini. Kaan memang ilmu lapangan tidak ada ilmunya di Harvard. Apalagi menyelesaikan masalah pemain-pemain lapangan kan," tuturnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kondisi utang pemerintah per akhir Juni 2024 atau semester I-2024 mencapai Rp 8.444,87 triliun. Jumlah itu naik Rp 91,85 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang senilai Rp 8.353,02 triliun.

Kenaikan jumlah utang itu membuat rasio utang pemerintah naik dari 38,71% menjadi 39,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juni 2024. Meski meningkat, posisinya masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 tercatat Rp 8.444,87 triliun. Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Senin (29/7/2024).

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juni 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,85% dan sisanya pinjaman 12,15%.

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.418,76 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.967,70 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.732,71 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.234,99 triliun.

Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juni 2024 sebesar Rp 1.451,07 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.091,63 triliun dan SBSN Rp 359,44 triliun.

Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.026,11 triliun per akhir Juni 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 988,01 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 988,01 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 263,72 triliun, multilateral sebesar Rp 600,47 triliun dan commercial banks sebesar Rp 123,83 triliun.

"Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal," tuturnya.

Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.

"Disiplinnya pemerintah mengelola utang turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan," ucap Kemenkeu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) mengungkapkan sebanyak tiga rumah sakit terbukti melakukan penipuan klaim BPJS Kesehatan dengan total kerugian mencapai Rp 35 miliar.

"RS di di Jawa Tengah dengan dugaan fraud sebesar Rp 29,4 Milyar atas 22.550 kasus (klaim fiktif). Satu RS di Sumatera Utara dengan dugaan fraud sebesar Rp 4,2 Milyar atas 1620 kasus. Serta satu lagi RS yang terletak di Sumatera Utara dengan dugaan fraud sebesar Rp 1,5 Milyar atas 841 kasus," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada detikcom, Selasa (29/7/2024).

Tessa menjelaskan atas temuan itu, KPK dan BPJS Kesehatan serta lembaga lainnya sepakat untuk menindaklanjuti kasus fraud klaim fiktif ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. dalam hal ini KPK akan mengusut pelaku fraud untuk kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum alias mengajukan hukuman pidana.

"Menyampaikan laporan dugaan fraud (klaim BPJS Kesehatan) pada APH (aparat penegak hukum)," tegasnya.

Di luar itu Tessa mengatakan KPK bersama PK-JKN BPJS, Kementerian Kesehatan dan BPKP sepakat untuk membentuk Tim Bersama pada level daerah. Dengan begitu mereka bisa memantau lebih banyak lagi fasilitas kesehatan di tiap daerah untuk mengurangi risiko fraud.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya hanya bisa menjatuhkan sanksi kepada tiga RS nakal ini berdasarkan aturan yang ada. Yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2019.

Ia menjelaskan dalam aturan itu pihak BPJS Kesehatan bisa memberikan sanksi untuk rumah sakit yang tipu-tipu klaim ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan, memberikan tambahan denda administratif, dan/atau pencabutan kerja sama.

"BPJS Kesehatan memberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sanksi yang diberikan mengacu kepada regulasi dan secara keperdataan dapat dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh BPJS Kesehatan," ucapnya.

Namun dalam pemberian sanksi ini, Rizzky mengatakan BPJS baru meminta ketiga rumah sakit yang kedapatan melakukan fraud tadi untuk mengembalikan kerugian yang mereka akibatkan. Kalau tidak pihaknya akan melaporkan kepada penegak hukum agar kasus tersebut dilanjutkan hingga persidangan.

"Proses penanganan kecurangan selalu diawali dengan penanganan secara perdata dan administratif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kecurangan tersebut," ucap Rizzky.

"Namun, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi perdata dan administratif tidak melaksanakan sanksi, maka Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang dapat meneruskannya kepada aparat penegak hukum," jelasnya lagi.

Pemerintah memberikan sinyal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS tahun 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pun merespons terkait isu tersebut.

Pria yang karib disapa Anas mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi terkait kenaikan gaji PNS pada 2025.

"Saya masih belum (dapat informasinya). Saya malah baru tahu ini," katanya kepada awak media Jakarta Senin (29/7/2024).

Sejalan dengan itu, dia bilang belum ada pembahasan terkait besaran persentase kenaikan gaji. Dia bilang dirinya baru mengetahui kabar tersebut hari ini dan akan membahasnya ke depan.

"Belum ada (besaran persentase). Saya malah belum tahu, ini baru tahu nanti kita lihat ya," terangnya.

Isu kenaikan gaji PNS pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemungkinan gaji ASN kembali naik di 2025. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% di 2024.

"Kalau penyesuaian kan ke atas. (Ada rencana kenaikan berarti?) Ya seperti itu, disesuaikan," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024) lalu.

Airlangga menanggapi arah kebijakan belanja pegawai ASN 2025 yang tertulis bahwa adanya penyesuaian gaji ASN. Hal itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 yang menjadi landasan sebelum diajukannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut buka suara terkait isu tersebut. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan semua pihak diminta menunggu pada 16 Agustus 2024 yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus aja, seperti apa, pasti disampaikan di situ," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) menemukan praktik kecurangan (fraud) di sejumlah Rumah Sakit (RS) terhadap layanan BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan temuan fraud ini merupakan hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan KPK, Tim PK-JKN BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari temuan itu, KPK menyarankan ke semua pihak untuk menindaklanjuti kasus fraud ini sesuai kewenangan masing-masing. Misalkan saja untuk KPK yang mengusut pelaku fraud untuk kemudian dilaporkan ke pihak berwajib ataupun BPJS Kesehatan dalam kewenangannya dalam memberi sanksi pelanggaran sesuai aturan.

"Sudah ada beberapa rumah sakit yang sebelumnya telah dilakukan piloting (pemeriksaan) oleh Tim PK-JKN Pusat bersama KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPKP. Dalam kegiatan tersebut, ditemukan adanya indikasi-indikasi kecurangan yang menjadi rekomendasi dari KPK untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Rizzky kepada detikcom, Senin (29/7/2024).

Ia menyebut sejauh ini sudah ada tiga rumah sakit yang terbukti melakukan fraud dan sedang dalam penyelidikan lebih jauh. Adapun jenis fraud yang dimaksud adalah klaim fiktif yang membuat jumlah tagihan perawatan yang dimintakan RS 'nakal' kepada BPJS Kesehatan jauh lebih besar dari jumlah seharusnya.

"Sebetulnya jenis fraud dalam Program JKN itu tidak hanya mencakup klaim fiktif. Ini sedang dilakukan proses oleh tim PK JKN," ucap Rizzky.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan hingga saat ini pihaknya bersama PK-JKN dan lembaga lainnya sudah memeriksa setidaknya sembilan rumah sakit terkait praktik penipuan klaim tagihan BPJS Kesehatan tersebut.

Namun baru tiga rumah sakit yang sudah terbukti melakukan fraud yang ditaksir menyebabkan kerugian hingga Rp 35 miliar. Ketiga rumah sakit inilah yang kemudian jadi fokus pemeriksaan KPK saat ini.

"Telah dilakukan piloting penelusuran pada sembilan Faskes (fasilitas kesehatan) rumah sakit. Kemudian Tim sepakat melakukan penanganan dugaan fraud pada 3 Faskes," ucapnya.

"RS di di Jawa Tengah dengan dugaan fraud sebesar Rp 29,4 Milyar atas 22.550 kasus (klaim fiktif). Satu RS di Sumatera Utara dengan dugaan fraud sebesar Rp 4,2 Milyar atas 1620 kasus. Serta satu lagi RS yang terletak di Sumatera Utara dengan dugaan fraud sebesar Rp 1,5 Milyar atas 841 kasus," jelas Tessa.

Simak juga Video 'Momen Anggota DPR Semprot Wamenkes soal KRIS BPJS':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono buka-bukaan strategi agar ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak menjadi 'kota hantu' yang sepi. Menurut Basuki saat ini Otorita IKN memiliki Badan Usaha Milik Otorita atau BUMO.

Badan usaha ini lah yang dibuat untuk memantik keramaian kota Nusantara. Fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan termasuk hiburan, tempat belanja, dan tempat wisata bisa dikembangkan oleh BUMO.

"Ada yang namanya Badan Usaha Milik Otorita atau BUMO itu kita difokuskan untuk melakukan kegiatan yg mendukung dan menciptakan keramaian kota ini," kata Basuki usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda, Nusantara, Senin (29/7/2024).

Basuki memaparkan BUMO bisa membangun bioskop, pemanfaatan infrastruktur pendukung di kantor-kantor kementerian, ataupun membuat keramaian di titik sumbu kebangsaan.

"Misalnya bangun bioskop, pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun di gerai-gerai atau ruangan-ruangan di bawah kantor Kemenko, di sumbu kebangsaan," ujar Basuki.

"Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan dan dikelola BUMO," lanjutnya.

Sementara itu, investasi pihak swasta juga terus didorong pemerintah untuk mengisi Kota Nusantara. Sejauh ini saja sudah ada groundbreaking hotel, pusat belanja, dan lain-lain di IKN.

Simak Video 'Pertama Kali Tidur di Kantor Presiden IKN, Jokowi: Nggak Nyenyak':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya belum bisa tertidur nyenyak di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Baru semalam dia dan istrinya, Iriana Jokowi, bermalam langsung di istana ibu kota baru.

"Tadi malam saya tidur di sini. Nggak nyenyak, saya ngomong apa adanya," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Garuda, Nusantara, Senin (29/7/2024).

Jokowi tak mengatakan dirinya tak bisa tidur karena kurangnya fasilitas di IKN, orang nomor satu di Indonesia itu cuma bilang dirinya belum merasa terbiasa saja dengan kondisi IKN sehingga belum bisa tertidur nyenyak di Istana Garuda.

"Ya mungkin karena ini pertama kali aja, masih belum apa ya, masih belum nyenyak," sebut Jokowi.

Ketika ditanya soal keluhan Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ada kemungkinan Jokowi tak bisa tidur nyenyak karena masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

"Iya, tadi karena AC-nya," jawab Basuki spontan ketika ditanya awak media mengapa Jokowi tak bisa tidur nyenyak.

Basuki melanjutkan ada masalah pada mesin AC yang mungkin membuat ruang istirahat presiden kurang sejuk.

"Ada, ya karena chiller-nya belum terisi air. Ya di sini memang open udaranya. Tapi di ruangan lagi dingin, padahal kemarin sudah tumpeng dan doa bersama," sebut Basuki.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi untuk mengurangi jumlah impor beras. Salah satunya caranya dengan menggalakkan program setop boros pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan program itu diusung karena angka pemborosan pangan terhitung sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 30% total pangan yang terbuang, jika dikonversi ini setara dengan pemenuhan pangan 60-120 juta rakyat Indonesia.

"Sehingga kalau kita berhemat, boros pangan ini (dikurangi) misalnya 20% dari 30% yang terbuang, insyaallah beras kebutuhan nasional 31 juta ton (cukup)," kata Sarwo Edhy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Saat ini untuk komoditas beras saja, kebutuhan masyarakat Indonesia mencapai 2,6 juta ton per bulan. Jika masyarakat menghemat 20% saja dari total yang terbuang, ia mengatakan Indonesia bisa menghemat 6 juta ton beras.

"Ini bisa memberikan makan ke 60-80 juta jiwa," bebernya.

Menurutnya, angka 20% yang dihemat itu bisa menghentikan aktivitas impor beras. Sebab, sampai saat ini sudah ada 2,2 juta ton beras yang diimpor pemerintah.

Oleh sebab itu, Sarwo Edhy mengatakan pihaknya kini terus mendorong masyarakat untuk menghemat pangan. Sebab, program setop boros pangan bisa membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras.

"Artinya kalau kita bisa hemat setop boros pangan, ini insyaallah kita tidak impor. (Ini) yang kita harus pahami," pungkasnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi yang bisa ditempuh imbas harga cabai rawit merah tembus Rp Rp 90.000-100.000 per kilogram (kg). Bapanas mendorong agar masyarakat menanam cabai sendiri di rumah.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, awalnya mengatakan harga cabai rawit merah terus meroket karena produksinya yang menurun. Penurunan produksi disebabkan berbagai faktor salah satunya cuaca.

"Karena produksinya kurang salah satunya faktor cuaca," kata Sarwo Edhy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Oleh sebab itu, Sarwo Edhy menjelaskan pihaknya berupaya menghadirkan berbagai solusi. Pertama, masyarakat disarankan menanam cabai sendiri di rumah.

Menurutnya, hal ini tidak sulit dilakukan, program tanam cabai mandiri dulu sudah pernah ada lewat Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Bapanas telah menyarankan agar para pemangku kepentingan pertanian membagikan benih cabai kepada masyarakat.

"Solusinya, ya, harus nanam. Makanya saya menyarankan teman-teman pertanian untuk menanam bagikan benih cabai ke masyarakat agar dia tanam di pot-pot di teras-teras, pekarangan, kan tidak terlalu sulit," ungkapnya.

Solusi kedua, membangun screenhouse. Opsi ini dinilai Sarwo Edhy adalah solusi jangka panjang sebab komoditas cabai sejatinya bisa dipanen tanpa melihat musim.

"Itu salah satu solusi, makanya screenhouse sehingga panen (cabai) tidak mengenal waktu," imbuhnya.

Sebagai informasi, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkap harga cabai rawit merah kini telah tembus Rp 90.000-100.000 per kilogram (kg).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan penyebab mahalnya harga cabai rawit karena jumlah panen di beberapa daerah yang menurun. Untuk itu, pihaknya memberikan solusi dengan memfasilitasi distribusi dari beberapa daerah yang produksinya tinggi.

"Kalau cabai, produk-produk hortikultura itu challenge-nya sebenarnya adalah kalau panennya shortage, maka harga akan tinggi, sehingga salah satu solusinya adalah memfasilitasi distribusi dari beberapa daerah yang memang masih produksinya tinggi," kata Arief dalam acara Festival Pangan Nusantara di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Arief menginginkan agar ke depan beberapa produk hortikultura bisa memiliki umur simpan (savelife) yang lebih panjang. Pihaknya mengaku akan mengatur produksi cabai bersama pihak terkait khususnya Kementerian Pertanian (Kementan).

"Yang paling benar adalah kita atur produksi bersama Mentan khususnya Dirjen Hortikultura kalau untuk cabai. Bapanas tidak bisa berdiri sendiri, tapi bersama seluruh stakeholder," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selesai menghadiri pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) negara G20 di Rio De Janeiro, Brasil pada 25-26 Juli 2024.

Isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, sektor keuangan dan inklusi keuangan, perpajakan internasional, pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan, serta arus modal, utang global dan reformasi Lembaga Keuangan Multilateral (MDBs).

Terkait ekonomi global dan tantangan terkini, Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

"Pengaruh risiko ekonomi jangka menengah pada ekonomi global, dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta strategi kebijakan makroekonomi diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Minggu (28/7/2024).

Terkait pembangunan berkelanjutan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Di samping itu, Indonesia juga menyambut baik diskusi tentang penerapan utang untuk iklim (debt-for-climate swap) guna membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai US$ 35 juta pada 3 Juli 2024 untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kerja sama global untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan iklim yang semakin kompleks. Menurutnya, diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tepat waktu dan berdampak.

"Tantangan terbesar kita adalah penggunaan energi dan lahan hutan yang paling mahal dalam pembiayaan. Kita perlu terus membangun proyek- proyek energi, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah," tegas Sri Mulyani.

Pada sesi perpajakan internasional, Sri Mulyani menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan pada Pilar Satu untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara-negara pasar. Gagalnya pencapaian kesepakatan multilateral dinilai dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global.

"Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi", jelas Sri Mulyani.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi MDBs, FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Frameowerk/CAF) yang lebih besar, baik dan efektif.

Sri Mulyani mendorong koordinasi dan integrasi kebijakan serta proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan. MDBs juga dinilai harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Di sela-sela pertemuan utama, Sri Mulyani juga berkesempatan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah Menkeu negara anggota G20. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan isu-isu strategis dan kerja sama multilateral yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, termasuk pembahasan mengenai pembaruan dan rencana capaian dari Task Force Gabungan Keuangan dan Kesehatan (JFHTF) kaitannya dengan Dana Pandemi (Pandemic Fund).

Selain dengan sejumlah Menkeu negara G20, Sri Mulyani juga bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF yang mendiskusikan perkembangan terbaru dalam ekonomi global dan reformasi MDBs.