Era tiket pesawat mahal kembali menghampiri Indonesia. Anehnya, meskipun tiket pesawat melambung tinggi harganya, pengusaha maskapai justru mengaku malah mengalami kerugian.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menilai saat ini sebetulnya bisnis penerbangan sedang lesu dan merugi. Meskipun harga tiket mahal mereka tak bisa banyak mengambil keuntungan.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini pengusaha maskapai dibayangi kerugian karena biaya terbang tinggi. Mahalnya tiket bukan karena pengusaha untuk mencari keuntungan, tiket mahal justru karena maskapai menyeimbangkan operasi dengan biaya yang terus meroket.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya," ujar Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Soal tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Pajak yang berganda salah satunya. Dia menerangkan biaya pajak ini masuk dalam komponen non operasional penerbangan.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur, serta pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

Dia juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

Biaya PSC tidak masuk kantong pengusaha maskapai, namun masuk ke pengelola bandara. Sifatnya seperti 'pajak' yang dibebankan kepada penumpang untuk pengelola bandara.

"Penumpang tidak mengetahui bahwa PSC itu bukan untuk maskapai tetapi untuk pengelola bandara. Namun karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai," ujar Denon.

Tiket pesawat mahal juga dipengaruhi oleh biaya tinggi dari operasional penerbangan. Misalnya saja harga avtur, Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

Kemudian seringkali terjadi ada antrean pesawat di darat untuk terbang dan antrean pesawat di udara untuk mendarat. Menurutnya, semakin lama pesawat menunggu dan antre maka potensi bahan bakar yang boros terbuang pun makin besar.

Belum lagi ada juga biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain yang harus dibayar pengusaha untuk menerbangkan pesawatnya.

Denon juga mengatakan sebagian besar biaya penerbangan pun terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah. Sementara beberapa waktu ini, nilai tukar Dolar memang sedang menggencet rupiah.

Solusi Turunkan Harga Tiket Pesawat

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan sebetulnya penurunan tiket pesawat bisa dilakukan dengan mudah oleh pemerintah. Hal itu dilakukan dengan cara memangkas beban biaya yang selama ini memberatkan maskapai, khususnya sederet beban pajak.

"Kalau mau turunkan harga tiket, pangkas beban dan biaya, dan pajaknya itu otomatis akan turun. Kalau tiket domestik dibebaskan PPN 11% aja, langsung turun pasti harga tiket," beber Alvin Lie kepada detikcom.

Menurutnya Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengotak-atik kebijakan PPN untuk pembelian avtur dan tiket. Sementara itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bisa mengatur ulang kebijakan pajak dan bea masuk untuk komponen suku cadang pesawat.

Mantan anggota Ombudsman itu mengatakan semua pihak juga tidak bisa hanya menyalahkan maskapai. Bahkan untung mendapatkan untung saja, sejauh ini tarif batas atas dan bawah penerbangan belum pernah disesuaikan sejak 2019, meskipun sempat ada keringanan fuel surcharge beberapa kali karena naiknya harga avtur.

"Kalau dari airline sudah habis-habisan sejak 2019 tarifnya mereka nggak bokeh naik. Ini malah PJP2U sudah naik dua kali," kata Alvin.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo juga sepaham dengan Alvin Lie. Dia menilai memang butuh dorongan politik alias political will dari pemerintah pada sektor penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Menurutnya, sektor penerbangan di negara lain pun banyak mendapatkan keringanan. Tidak seperti Indonesia yang justru terkena banyak beban. Gatot menilai keringanan beban-beban pajak, bea masuk, dan kemudahan proses impor pesawat dan spareparts harusnya diberikan pemerintah.

"Sebenarnya secara garis besar itu terkait political will dari pemerintah terhadap sektor penerbangan. Di negara lain, sektor transportasi udara ini dianggap sebagai sektor yang sangat penting sehingga mendapat perlakuan khusus," kata Gatot saat dihubungi detikcom.

Gatot mengatakan pemerintah tak perlu khawatir kehilangan penerimaan negara dengan adanya keringanan pajak ataupun bea masuk. Pasalnya, sektor transportasi macam bisnis penerbangan dapat memberikan efek ekonomi yang besar ke berbagai sektor.

Dia juga yakin bila ada dorongan politik dari pemerintah untuk meringankan industri penerbangan, bukan tidak mungkin tiket pesawat bisa turun harganya. Ujungnya, masyarakat luas yang akan menjadi penumpang juga yang mendapatkan keuntungan.

"Kalau ada political will tersebut, biaya-biaya penerbangan akan lebih rendah dan tentu saja akan berimbas pada harga tiket," tegas Gatot.

Kemenhub Buka Suara

Kementerian Perhubungan buka suara soal meroketnya harga tiket pesawat. Biaya operasional yang tinggi dinilai jadi biang kerok tiket pesawat yang meroket. Oleh sebab itu, saat ini Kementerian Perbuatan melakukan evaluasi dan kajian terhadap aspek pembentukan tiket pesawat.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati langkah ini dilakukan setelah ada koordinasi pada Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

"Saat ini sesuai hasil rakor, kami tengah melakukan evaluasi dan kajian terhadap berbagai aspek terkait aviasi termasuk komponen harga tiket, penataan rute, dan lain-lain," beber Adita ketika dihubungi detikcom.

Menurutnya penanganan soal tarif penerbangan harus dibahas lintas sektoral antara kementerian dan lembaga terkait, karena komponen harga meliputi berbagai aspek di luar ranah Kementerian Perhubungan.

"Yang paling penting, satgas dan koordinasi yang dilakukan dapat menghasilkan langkah solutif dan win win untuk semua pihak termasuk operator dan masyarakat pengguna," ujar Adita.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengantongi nama menteri keuangan (menkeu) di pemerintahannya. Hal itu diungkap Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.

Heriyanto mengatakan menteri keuangan periode Prabowo-Gibran meminta saran kepadanya terkait market friendly. Hal ini untuk menanggapi berita heboh di Financial Times soal wawancara dengan Hashim Djojohadikusumo seputar rencana utang ke depan.

"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang interview. Pagi-pagi saya di-texting dari menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly gitu," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, dikutip Rabu (17/7/2024).

"Her, kasih dong apa sih komentar yang market friendly gitu lho, supaya bisa dikomunikasikan," kata Heriyanto menirukan.

Sayangnya, Heriyanto tidak membeberkan nama orang yang dimaksud yang akan mengisi kursi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo-Gibran tersebut.

"Waktu itu saya lagi breakfast, meeting sama satu orang, tak pikir-pikir apa ya. Kemudian saya cepat-cepat kirim ke beliau, siangnya dia kirim berita dari Reuters. Dari Reuters itu mengutip dan kemudian saya juga kaget semua kata-kata yang saya kirim itu ada di sana gitu loh," ungkap Heriyanto.

Menurutnya, sosok calon Menteri Keuangan tersebut sangat memperhatikan nasib market Indonesia. Heriyanto juga menyebut sudah berkomunikasi dengan tim ekonomi Prabowo-Gibran.

"Di situ lah kita merasa ada kesempatan nih di mana market kita sudah keburu negative thinking, sudah jual duluan, tapi sebenarnya nanti kalau sudah lihat programnya mungkin, atau sudah lihat orangnya, oh ini kok kayaknya paten juga gitu, mungkin bisa begitu," beber Heriyanto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya menjawab singkat ketika ditanya nama menteri keuangan yang sudah dikantongi Prabowo Subianto.

"Mesti ditanyakan sama presiden elect (terpilih)," kata Airlangga di kantornya.

Sementara, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo meminta semua pihak tidak menyebar pernyataan yang spekulatif terkait calon menkeu. Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menilai, Prabowo tentu akan memilih yang terbaik.

"Siapapun sebaiknya tidak usah menyebar pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet, termasuk calon Menkeu. Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio. Tentu ada masukan mas Gibran dan para Ketum KIM," katanya kepada detikcom.

Ia mengatakan, tak akan memberikan keterangan spekulatif. Apalagi, sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis.

"Jadi siapapun, mohon jangan sok tahu atau ge-er lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang BI," katanya.

Sebelumnya, nama-nama pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat santer terdengar, antara lain eks bankir BUMN Budi Gunadi Sadikin yang kini menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ada juga nama Kartika Wirjoatmodjo yang kini duduk di kursi Wakil Menteri BUMN.

Nama lain yang juga beredar yakni Royke Tumilaar yang merupakan Direktur Utama BNI. Kemudian Mahendra Siregar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saksikan Live DetikPagi:

Pemerintah Indonesia berencana mengenakan pajak tambahan besar untuk sejumlah barang impor, seperti produk keramik dari China yang terbukti dumping dan akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) hingga 200%. Lantas bagaimana jika tindakan itu dibalas oleh negara asal impor barang tersebut?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan semua negara boleh mengenakan BMAD selama ada bukti terkait pelanggaran dumping. Kebijakan itu juga diperbolehkan perdagangan dunia.

"Kalau BMAD seluruh negara boleh, asal hitungannya ada, misalnya masuk barang tiga tahun terakhir itu naik 200%. Itu boleh (dikenakan BMAD)," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Saat ditanya bagaimana jika Indonesia dibalas oleh negara lain, Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan itu diperbolehkan dan sudah diatur di perdagangan dunia.

"Bukan soal balas membalas. Boleh, ada aturannya itu, diatur juga oleh perdagangan dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso juga mengatakan hal senada bahwa BMAD boleh dilakukan semua negara. Kebijakan itu boleh dilakukan selama memang terbukti produk dari satu negara ke negara lain melonjak signifikan.

"Kan secara kalau tiga tahun berturut-turut kalau misal ekspor ke sini Indonesia melonjak, dan mengganggu industri besar, kita bisa mengenakan anti dumping atau BMTP, dan sebaliknya boleh. Ya banyak negara lain tidak selain China sudah banyak melakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan berdasarkan hasil dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), produk impor keramik dari China yang terbukti dumping akan ada tambahan pajak berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan memang usulan BMAD untuk keramik dari China itu terbesar hingga mencapai 199%. Namun, tarif sebesar itu akan dikenakan kepada perusahaan atau importir yang tidak koperatif.

"Itu yang digaung-gaungkan naik 199%, padahal itu untuk perusahaan lainnya. Kan ada beberapa item 39 atau 37 perusahaan lainnya yang tidak koperatif, itu akan dikenakan tarif tertinggi (199%)," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Hasil penyelidikan KADI produk impor keramik dari China yang terbukti dumping. Ketua KADI Danang Prastal Danial mengungkapkan, pihaknya telah menyelidiki sejumlah produk keramik dari China sejak Maret 2023. Penyelidikan dilakukan atas permohonan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI).

Produk impor yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 6907.21.24; 6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94; 6907.22.91; 6907.22.92; 6907.22.93; 6907.22.94; 6907.40.91; dan 6907.40.92 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022.

"Hasil penyelidikan KADI terhadap impor produk ubin keramik dari RRT ditemukan adanya dumping," kata dia kepada detikcom, Rabu (3/7).

Pemerintah tengah menggodok rencana perubahan skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung kepada petani. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan implementasi skema tersebut dapat diterapkan pada 2026 secara nasional.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan dengan berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk subsidi, pemerintah mulai merancang transformasi kebijakan subsidi pupuk. Mulanya, subsidi pupuk melalui produsen pupuk. Nantinya, menjadi bantuan langsung kepada petani. Bentuk bantuannya pun berubah dari barang menjadi transfer langsung dari pemerintah.

"Jadi kita memiliki bantuan langsung dari petani, ini arahan Bapak Presiden. Kemudian juga dilakukan tentunya melalui transfer direct cash. Kemudian juga penerima berbasis kelompok menjadi penerima berbasis individu," kata Vivi dalam acara Forum Diskusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dalam paparannya, pihaknya akan terlebih dahulu melaksanakan proyek percontohan atau pilot project pada 2025 di beberapa wilayah. Dia bilang selama setahun ke depan pihaknya akan menentukan mekanisme dan mengatasi kelemahan-kelemahan skema tersebut. Pihaknya pun menargetkan implementasi skema tersebut dimulai tahun 2026.

"Untuk setahun ke depan mungkin kita akan melaksanakan pilot project tadi, mekanisme mana yang akan kita lakukan dan titik-titik kelemahan. Mudah-mudahan goals tahun 2026," jelasnya.

Adapun beberapa proses yang dilakukan menuju transformasi skema baru tersebut. Pertama, digitalisasi sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan perekaman geospasial dan soil testing. Dengan digitalisasi ini, penerima manfaat menjadi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, dia bilang skema ini juga nantinya akan membuat pupuk subsidi menjadi sistem satu harga. Hal ini dapat mempermudah produksi, distribusi, dan pengelolaan stok minimum di kios.

"Kita bicara Indonesia kan cuma satu titik, tentunya terdapat variasi dari harga. Oleh sebab itu kita mensubsidi petani, langsung kepada petani yang betul-betul membutuhkan stabilitas sendiri," terangnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto punya program-program yang membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengatakan masih ada sumber pendapatan lain yang bisa mempertebal kantong negara tanpa menambah utang.

Faisal mengatakan cara pertama dengan menerapkan windfall tax untuk industri ekstraksi. Windfall tax merupakan pajak tambahan yang dapat dibebankan pemerintah kepada suatu perusahaan ketika mereka memperoleh keuntungan besar dari hal yang tidak terduga. Menurutnya, cara tersebut dapat menambah pundi-pundi uang yang masuk ke negara daripada menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Misalnya, pendapatan perusahaan batu bara bisa mencapai Rp 1.000 triliun ketika terjadi kenaikan harga komoditas. Apabila dikenakan pajak 25%, sebanyak Rp 250 triliun masuk ke penerimaan negara.

"Bayangkan tahun 2022 penerimaan dari ekspor HS27 (mineral), keluarga besar batu bara itu Rp 1.000 triliun. Kalau dikenakan windfall tax 25% sudah dapat Rp 250 triliun," kata Faisal dalam sebuah diskusi ditulis Rabu (17/7/2024).

Kemudian, dia menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang perlu diperbaiki. Dia menyebut dari banyaknya perusahaan pelat merah, tidak sampai 10 perusahaan yang menyumbangkan dividen ke negara.

Apalagi pemerintah terus menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) yang totalnya jumbo. Hal tersebut harus diperbaiki agar perusahaan BUMN dapat memberikan kontribusi pada pendapatan negara.

"Jadi, dividen dan pemberian PMN bersama. Praktis kontribusi buat negara kecil sekali," jelasnya.

Selanjutnya, dia bilang masih ada subsidi pemerintah yang dinilai tak tepat sasaran, seperti BBM hingga pupuk. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya dengan cara memberantas penyelundupan atau praktik ilegal. Misalnya, terkait dugaan penyelundupan 5,6 juta ton biji nikel yang diekspor ilegal dari Indonesia ke China. Apabila penyelundupan dapat dicegah, dia bilang dapat mengerek penerimaan negara.

"Terus sumber penerimaan PNBP lainnya, seperti misalnya penyelundupan 5,6 juta ton biji nikel yang diekspor ilegal, yang nggak bayar royalti. Illegal mining, ilegal segala macem itu kan sumber penerimaan negara yg hilang. Banyak," terangnya.

Kasus penipuan jaringan internasional bermodus lowongan kerja paruh waktu berhasil diungkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pelaku memanfaatkan platform WhatsApp dan Telegram untuk melancarkan aksinya.

"Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional bermoduskan lowongan kerja (loker) paruh waktu yang dikirimkan melalui platform Telegram dan WhatsApp," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji lewat unggahan Instagram @divisihumaspolri, Rabu (17/7/2024).

Tak hanya Indonesia, modis ini menyerang sejumlah negara seperti Thailand, India, dan China. Korban yang berasal dari Indonesia mencapai 823 orang dalam dua tahun terakhir dengan kerugian mencapai Rp 59 miliar.

"Modus penipuan ini menyerang beberapa negara yakni Indonesia, Thailand, India, dan China. Diketahui, total korban di Indonesia sebanyak 823 orang sejak 2022-2024 dengan kerugian mencapai Rp 59 miliar," ungkap dia.

Ia menjelaskan, dalam kasus ini tiga orang tersangka berinisial ZS, M dan H berhasil diamankan. Tersangka beroperasi di luar wilayah Indonesia sehingga penyidik mengajukan permohonan red notice kepada Interpol.

"Para tersangka beroperasional di luar wilayah Indonesia, sehingga penyidik mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCB Interpol Divhubinter Polri dan telah diterbitkan red notice terhadap tersangka inisial ZC alias colby pada tanggal 1 Desember 2023 lalu," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kisah Pilu 7 Calon TKI Niat Perbaiki Nasib di Malaysia Berujung Ditipu':

[Gambas:Video 20detik]

Asian Development Bank (ADB) telah merilis Asian Development Outlook (ADO) berisi prediksi pertumbuhan ekonomi hingga inflasi negara-negara di Asia terbaru. Dalam laporan terbaru tersebut, ADB meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini bagi kawasan Asia Pasifik.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia diprediksi tumbuh menjadi 5%, naik dari proyeksi sebelumnya 4,9% seiring peningkatan ekspor regional dan permintaan domestik yang masih kuat. Sementara pertumbuhan tahun depan diperkirakan hanya 4,9%.

Inflasi diperkirakan akan melambat ke 2,9% tahun ini. Angka itu menurun dari perkiraan sebelumnya 3,2%.

Ekonom Kepala ADB Albert Park mengatakan memang sebagian besar negara di Asia dan Pasifik merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan paruh kedua tahun lalu.

"Fundamental kawasan ini masih kuat, tetapi para pembuat kebijakan tetap perlu memperhatikan sejumlah risiko yang dapat berdampak terhadap proyeksi ini, mulai dari ketidakpastian terkait hasil pemilu di perekonomian besar, sampai keputusan penetapan suku bunga dan ketegangan geopolitik," kata dia dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Ia menjelaskan kondisi baik tersebut memang didorong oleh pemulihan pasca-pandemi, di mana permintaan pasar domestik hingga ekspor kembali meningkat sehingga membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan ini.

Meskipun inflasi di kawasan ini secara keseluruhan sudah melambat menuju tingkat pra-pandemi. Namun, tekanan harga masih cukup tinggi di sejumlah perekonomian.

Prediksi Ekonomi Indonesia

ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 5%. Angka itu tidak berubah dari prediksi sebelumnya.

Perekonomian tahun depan juga diprediksi bertahan di level 5%. Tingkat inflasi juga tidak berubah prediksinya yakni 2,8%.

Sementara perkiraan pertumbuhan ekonomi China dipertahankan pada 4,8% tahun ini karena negara itu masih berjuang dalam proses pemulihan dari sisi konsumsi jasa dan ekspor, serta kegiatan industri.

Apalagi sektor properti China belum juga stabil. Namun, pemerintah China terus melakukan sejumlah langkah kebijakan tambahan untuk mendukung pasar properti.

Proyeksi untuk India, perekonomian dengan pertumbuhan tercepat di kawasannya, juga tidak berubah pada 7% untuk tahun fiskal 2024. Sektor industri India diproyeksikan akan tumbuh mantap, didorong oleh manufaktur dan permintaan kuat di sektor konstruksi.

Sektor pertanian India juga diperkirakan meningkat kembali di tengah ancaman curah hujan yang lebih tinggi daripada normal.

Operator Kereta Cepat Whooosh, PT KCIC, buka suara soal proyek kerja sama Indonesia & China ini merugikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. Sebelumnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7/2024), Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA Agung Budi Waskito mengungkapkan perusahaan mengalami kerugian besar pada 2023. Salah satu penyebabnya proyek Kereta Cepat.

Merespons pernyataan tersebut pihak KCIC buka suara. Eva Chairunisa Corporate Secretary PT KCIC mengatakan pembangunan kereta cepat untuk kemajuan transportasi di Indonesia agar dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung melalui transportasi massal ramah lingkungan.

"Dalam proses pembangunannya, proyek Kereta Cepat Whoosh sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Menurut Eva operasional Whoosh juga terus meningkat. Jumlah perjalanan terus bertambah dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, menjadi 48 perjalanan reguler perhari sejak Mei 2024. Selanjutnya pada awal 2025 diprogramkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Rata-rata volume penumpang Whoosh perhari juga mengalami peningkatan secara bertahap dengan rekor penumpang tertinggi saat ini sudah mencapai 24 ribu per hari.

Sebelumnya di awal beroperasi pada oktober 2023 rata-rata volume penumpang whoosh sekitar 9.000 orang per hari. Saat ini berdasarkan data Juli 2024 rata-rata per hari tembus 17.000 sampai 18.000 penumpang per hari.

Pada akhir pekan makin meningkat menjadi hingga 22.000 penumpang per hari. Rekor tertinggi 24 ribu penumpang terjadi pada 5 Juli 2024.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Saat ini seluruh stasiun whoosh yang beroperasi sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya.

Di stasiun halim tersedia layanan LRT Jabodebek, Bus Transjakarta, Bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, Shuttle menuju Bandara Halim Perdanakusuma, serta Taksi dan Transportasi Online.

Di stasiun Padalarang tersedia layanan KA Feeder, Commuter Line, Bus Trans Metro Pasundan, Shuttle menuju Kawasan Kota Baru Parahyangan serta Taksi dan Transportasi Online.

Di Stasiun Tegalluar tersedia layanan Shuttle menuju Bandung, Bus menuju kawasan Summarecon Bandung, serta Taksi dan Transportasi Online.

KCIC juga memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi tiket melalui beragam inovasi yang terus dilakukan. saat ini masyarakat sudah dapat melakukan pembelian melalui Aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine, Loket serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Melihat tinggi nya pemesanan untuk perjalanan rombongan, saat ini kcic juga telah memiliki layanan khusus rombongan melalui saluran WA 0815-1032-0909 yang dapat memudahkan pemesanan tiket dalam jumlah banyak akan dibantu langsung untuk mendapatkan tempat duduk berdekatan serta pendampingan jika dibutuhkan pada agenda tertentu.

Layanan edutrip dengan tarif khusus untuk perjalanan rombongan para pelajar juga telah dihadirkan dan menjadi salah satu program yang diminati berbagai lembaga pendidikan nasional dan internasional.

Meningkatnya minat masyarakat menggunakan whoosh untuk perjalanan Jakarta - Bandung juga terlihat melalui hadir nya penumpang rutin yang menjadi pengguna setia Whoosh, KCIC juga telah menghadirkan layanan kartu berlangganan melalui Frequent Whoosher yang bisa di beli di stasiun Whoosh Halim, Padalarang dan Tegalluar.

Adapun terkait klaim sebesar Rp 5 triliun yang disampaikan pada sejumlah pemberitaan, dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk dari sisi keuangan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

Terbaru, Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataan yang berbeda dengan Menko Luhut. Apa perbedaan pernyataannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino terus didorong penyelesaiannya. Saat ini, suplai produk untuk proyek pembangunan Seksi 1 dan Seksi 2 jalan tol tersebut telah mencapai 96,03%.

Proyek yang terletak di Sumatra Selatan ini merupakan jalan tol pertama di Jambi, yang menghubungkan daerah Jambi ke Palembang hingga Lampung. Kehadiran Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino akan menambah panjang Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dan merupakan langkah awal kelanjutan pembangunan JTTS Tahap II.

Vice President of Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Fandy Dewanto mengatakan, pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 dan 2 terus berlanjut untuk mengejar target penyelesaiannya.

"Dengan adanya pembangunan ini menyatakan bahwa WSBP terus mendukung program pemerintah ini melalui suplai produk untuk proyek yang termasuk dalam Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS)," kata Fandy, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Proyek jalan tol sepanjang kurang lebih 20 km ini merupakan proyek milik PT Adhi Karya-PT Waskita Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) untuk Seksi 1 dan PTPP-Nindya Karya KSO untuk Seksi 2. Proyek ini disuplai oleh WSBP sejak tahun 2023.

Dengan total nilai kontrak sebesar Rp 225,5 miliar, WSBP menyuplai berbagai produk unggulannya, mulai dari Readymix, Spun Pile, PC-I Girder, Half Slab, dan Square Pile. WSBP juga menyewakan 1 unit Roughter Crane.

Untuk Readymix sebanyak 56.650 m3 diproduksi dari Batching Plant Jambi yang memiliki kapasitas produksi sebesar 90 m3/jam. Saat ini proses suplai untuk produk ini sudah mencapai 80,14%.

Sedangkan untuk produk Precast, WSBP menyuplai Spun Pile sebanyak 13.003 batang, Square Pile sebanyak 1.558 batang, Half Slab sebanyak 284 batang, dan PC-I Girder sebanyak 66 batang, diproduksi dan dikirimkan langsung dari Precast Plant WSBP Gasing di Sumatra Selatan.

"Pada proyek ini, kami telah mencapai progress total suplai produk Precast sebanyak 100% dan Readymix sebesar 80%. Tentu kami mengupayakan memberikan produk terbaik untuk setiap produk yang disuplai. Untuk Batching Plant kami mengirimkan dengan menggunakan truk mixer untuk menjamin kualitas dari produksi hingga pengiriman," imbuhnya.

Sebagai tambahan informasi, Tol Bayung Lencir-Tempino merupakan bagian Tol Betung-Tempino-Jambi yang terdiri dari 4 seksi. Seksi 1-2 Betung-Bayung Lencir 118 km, Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino sepanjang 33 km, dan Seksi 4 Tempino-Jambi/Simpang Ness sepanjang 19 km.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek tol Bayung Lencir-Tempino-Jambi selesai pada awal 2025. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tol sepanjang 33 kilometer (km) ini akan memasuki konstruksi Mei.

"Rabu besok kami akan melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sehingga bulan Mei sudah bisa konstruksi. Insyaallah Bayung Lencir-Tempino-Simpang Ness/Kota Jambi sudah bisa operasional pada kuartal pertama 2025," ujar Basuki dikutip dari akun Instagram @kemenpupr, Jumat (19/4/2024).

Progres fisik Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino telah mencapai 77%. Pembangunan seksi ini terbagi menjadi 3 paket pekerjaan yakni paket 1 (7,6 km) dengan progres 83,85%, paket 2 (11 km) dengan progres 81,43%, dan paket 3 (15,47 km) dengan progres 72, 71%.

Basuki menjelaskan pembangunan jalan tol ini dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di mana Seksi 3 menjadi porsi pemerintah. Sementara seksi lainnya menjadi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Punya uang miliaran rupiah tak lantas menjamin seseorang bijaksana menempatkan dananya di tempat yang aman. Terbukti ada puluhan masyarakat masih mempercayakan pengelolaan uangnya ke influencer yang tak punya legalitas.

Adalah seorang Ahmad Rafif Raya (ARR), seorang influencer yang juga pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. ARR mengakui dirinya telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana. Sementara perusahaan tersebut tak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Dana yang dipercayakan tersebut nyatanya gagal dikelola hingga menyebabkan kerugian hingga Rp 71 miliar. Menyikapi fakta ini, OJK disebut tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur para influencer keuangan bergeliat di media sosial.

Dengarkan obrolannya bareng Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto, dalam episode terbaru Podcast Tolak Miskin 'Kisah Klasik Investasi Kegocek Influencer'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

Paylater mulai jadi tren perbankan menggaet nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara menyikapi layanan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta bank mempunyai mekanisme mitigasi risiko yang memadai dalam penyelenggaraan skema Buy Now Pay Later (BNPL). Khususnya, risiko gagal bayar yang bisa timbul dari penerapan skema ini.

"Untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, OJK meminta bank memiliki mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pelaksanaan kemitraan," ujar Dian dikutip dari Antara, Senin (15/7/2024).

Langkah yang diperlukan meliputi pemilihan mitra secara komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam hal ini jika terjadi gagal bayar, bank harus membentuk cadangan kerugian terhadap kredit bermasalah dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian.

Menurut Dian, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi sehingga fasilitas BNPL yang diselenggarakan dapat menjadi kegiatan kerjasama channeling atau penyaluran kredit melalui perusahaan fintech.

"Kerja sama channeling kredit melalui fintech menjadi salah satu strategi untuk mendorong pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan agar berjalan lebih optimal, di antaranya melalui peningkatan kredit kepada UMKM, dengan memanfaatkan kemudahan aspek Teknologi Informasi," terang Dian.

Selain itu bank juga perlu memastikan bahwa kerja sama channeling kredit dapat memperhatikan izin usaha, kelayakan fintech sebagai penerima channeling, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, serta penilaian risiko yang memadai.

"Kredit yang disalurkan melalui channeling bisa bersifat produktif atau konsumtif, tergantung tujuan penggunaan kredit oleh end-user serta masing masing kebijakan dan risk-appetite bank," pungkas Dian.