Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan persiapan untuk melaksanakan tugas tambahan yakni mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto mulai Januari 2025. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya terus menyiapkan infrastruktur yang mendukung rencana pelaksanaan pengawasan terhadap kripto dan koperasi open loop. Penyiapan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai industri tersebut juga dilakukan.

"Termasuk melalui pengembangan kompetensi baik pelatihan, safe learning dengan kedua industri tersebut. OJK juga menyiapkan sistem dan anggaran pengawasan yang memadai sehingga diharapkan terjadi kesinambungan pengawasan dari otoritas yang sebelumnya," kata Mirza dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/10/2024).

Mirza menyebut pada akhir tahun ini OJK akan kembali merekrut tenaga baru yang berpengalaman di kedua industri tersebut. Jumlah pegawai yang direkrut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan pengawasan industri kripto dan koperasi open loop, baik di pusat maupun di daerah.

"Saat ini sudah dilakukan rekrutmen level staf PCS (Pendidikan Calon Staf) 7 yang sekarang teman-teman di PCS 7 sedang menjalani training selama sekitar 9 bulan. Akhir tahun ini kami juga akan melakukan rekrutmen PCS 8. OJK juga sudah merencanakan rekrutmen tenaga pelaksana PCT (Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha) 2," beber Mirza.

Dalam penyiapan kompetensi pendidikan, PCS 7, PCS 8 dan PJT 2 akan dilakukan dalam jangka waktu sekitar 6-9 bulan sehingga dipastikan kesiapan tenaga pengawas dimaksud pada waktunya.

"Di samping itu mutasi tenaga pengawas dari satuan kerja lain ke pengawasan kripto juga dilakukan untuk pemenuhan tenaga pengawas dimaksud," tuturnya.

Dari sisi regulasi, saat ini OJK sedang menyusun RPOJK terkait penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto, serta ketentuan pelaksanaannya tentang mekanisme pengawasan dan pelaporan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto dimaksud.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hal ini setelah 7 tahun tak ada kenaikan sehingga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di dalamnya.

Keputusan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK yang berlaku sejak diundangkan 30 September 2024. Dengan begitu, aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 112 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi pertimbangan aturan baru tersebut, dikutip Selasa (1/10/2024).

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.

Khusus untuk Menko PMK yang saat ini dijabat Muhadjir Effendy, tukin diberikan sebesar 150% dari nilai tukin tertinggi di instansi tersebut.

Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa Menko PMK mendapatkan tukin sebesar Rp 49.860.000/bulan. Perhitungan itu didapat dari tukin tertinggi Rp 33.240.000 x 150%.

Besaran tukin di Kemenko PMK:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000, sebelumnya Rp 29.085.000
- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500, sebelumnya Rp 20.695.000
- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000, sebelumnya Rp 14.721.000
- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000, sebelumnya Rp 11.670.000
- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000, sebelumnya Rp 8.562.000
- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000, sebelumnya Rp 7.271.000
- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600, sebelumnya Rp 5.183.000
- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200, sebelumnya Rp 4.551.000
- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200, sebelumnya Rp 3.781.000
- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150, sebelumnya Rp 3.319.000
- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950, sebelumnya Rp 2.928.000
- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400, sebelumnya Rp 2.702.000
- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250, sebelumnya Rp 2.493.000
- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000, sebelumnya Rp 2.350.000
- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000, sebelumnya Rp 2.216.000
- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250, sebelumnya Rp 2.089.000
- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250, sebelumnya Rp 1.968.000.

Simak Video: Jokowi Sebut Tukin PNS Ditentukan dari Pembelian Produk Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang terpilih untuk periode 2024-2029 dilantik hari ini, Selasa (1/10/2024). Adapun anggota (DPR) terpilih periode 2024-2029 yang berlatar belakang sebagai artis dengan nama besar mulai dari Uya Kuya hingga Ahmad Dani akan diambil sumpahnya.

Terdapat 24 selebriti yang dilantik dari total 580 anggota DPR yang dilantik hari ini. Mereka berasal dari partai yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKS.

Selebriti tersebut adalah Rano Karno, Once Mekel, Nico Siahaan, Denny Cagur, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Ashraff Abu, Melly Goeslaw, Rachel Maryam, Mulan Jameela, Ahmad Dhani, Moreno Soeprapto, serta Iyeth Bustami.

Kemudian ada Tommy Kurniawan, Arzeti Bilbina, Nafa Urbach, Dede Yusuf, Dina Lorenza Audria, Eko Patrio, Uya Kuya, Sigit Purnomo (Pasha Ungu), Desy Ratnasari, dan Primus Yustisio, Verrell Bramasta.

Mereka akan mendapatkan sejumlah fasilitas dan besaran tunjangannya sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Tunjangan melekat anggota DPR

1. Tunjangan istri/suami Rp 420.000

2. Tunjangan anak Rp 168.000

3. Uang sidang/paket Rp 2.000.000

4. Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

5. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa

6. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813

Tunjangan lain anggota DPR

1. Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000

4. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

5. Asisten anggota Rp 2.250.000

Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 setiap bulan. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa.

Gaji dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut:

1. Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000

2. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000

3. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000

4. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan.

Simak Video: Sederet Artis yang Dilantik Jadi Anggota DPR Periode 2024-2029

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini. Mayoritas dari mereka merupakan wajah-wajah lama hingga ada tiga mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelantikan digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Pelantikan turut dihadiri Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto serta beberapa jajaran menteri kabinet.

Eks menteri Jokowi yang dilantik jadi anggota DPR RI periode 2024-2029 adalah Ida Fauziah yang sebelumnya merupakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Kemudian Abdul Halim Iskandar yang sebelumnya merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Keduanya mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Atas tugas barunya itu, mereka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri Jokowi yang tinggal beberapa hari lagi.

"Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9).

Selain itu, ada juga eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang kini resmi menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelumnya, Yasonna Laoly dicopot Jokowi sejak 19 Agustus 2024. Posisinya digantikan oleh politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.

Berikut sumpah/janji anggota DPR RI masa bakti 2024-2029:

"Demi Allah saya bersumpah/demi Tuhan saya berjanji/Om Atah Paramawisesa/Demi Sang Hyang Adi Budha bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia".

Pebalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menjadi salah satu rider yang berpartisipasi dalam MotoGP Mandalika 2024. Memasuki pekan balapan, Quartararo terlihat menikmati waktu luang sebelum beraksi di atas aspal.

Baru-baru ini Quartararo menjadi sorotan dengan aksinya dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat El Diablo -julukan Quartararo- mendatangi minimarket setempat, dengan penampilan sederhana hanya mengenakan kaus berwarna putih.

Di sana, dia berpapasan dengan rider Spanyol Maverick Viñales. Ia lalu mengambil uang di ATM BRI. Kedatangan Quartararo yang sedang mengambil uang rupanya menarik perhatian sejumlah masyarakat, termasuk anak-anak.

Dalam momen itu, El Diablo membagikan uang yang baru saja ia ambil itu kepada bocah yang tengah mengikutinya tersebut. Aksi Quartararo yang melokal pun menuai banyak respons dari netizen.

"Jajan dulu ges," kata salah satu netizen, dikutip Selasa (1/10/2024).

"Fabio saja pake BRI," tulis netizen lainnya.

Tak sedikit netizen juga yang kagum dengan kemurahan hati Quartararo, karena memberikan uang ke anak kecil yang ditemuinya.

"Tampan, kaya, dermawan, kayanya dia jodohku," tulis seorang netizen di Instagram.

Diketahui, ini bukan kali pertama El Diablo 'melokal'. Sebelumnya, rider asal Prancis itu kerap membagikan momen ketika dirinya tengah menikmati keindahan Pulau Lombok, dan bercengkrama dengan penduduk sekitar. Seperti pada MotoGP Mandalika 2022, Quartararo viral karena aksinya membeli pulsa di toko pinggir jalan hingga membeli bensin eceran.

Persiapan MotoGP Mandalika 2024

Persiapan MotoGP Mandalika 2024

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi atau Pertamax cs per 1 Oktober 2024. Langkah ini juga diikuti SPBU swasta.

Dikutip dari situs resminya, Selasa (1/10/2024), Shell menurunkan harga BBM Shell Super dari sebelumnya Rp 13.450 menjadi Rp 12.290 per liter. Harga Shell V-Power juga turun dari sebelumnya Rp 14.280 menjadi Rp 13.070 per liter.

Selanjutnya, Shell juga menurunkan harga Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp 14.660 menjadi Rp 13.250 per liter. Lalu, Shell menurunkan harga Shell V-Power Nitro+ dari sebelumnya Rp 14.480 menjadi Rp 13.260 per liter.

Sementara, SPBU BP belum tampak mengubah harga jual produknya. Di situsnya tertulis harga BBM yang dijual masih sama dengan yang berlaku 1 September 2024.

Harga BP 92 masih dibanderol Rp 13.450, BP Ultimate Rp 14.280 dan BP Ultimate Diesel Rp 14.660 per liter.

Berikut harga BBM Shell dan BP terbaru:

Shell

Shell Super: Rp 12.290 per liter
Shell V-Power: Rp 13.070 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 per liter
Shell V-power Nitro+: Rp 13.260 per liter

BP-AKR

BP 92: Rp 13.450 per liter
BP Ultimate: Rp 14.280 per liter
BP Ultimate Diesel: Rp 14.660 per liter

Saksikan juga Sosok terbaru minggu ini: Reda Manthovani Penjaga Mental Parajuara

[Gambas:Video 20detik]

Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dimulai hari ini atau 1 Oktober 2024. Pengumuman itu disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"(Pendaftaran seleksi PPPK) periode I mulai 1 Oktober 2024," tulis pengumuman di akun Instagram resmi BKN, Senin (30/9/2024).

BKN menyebut bahwa pendaftaran PPPK 2024 akan dibagi menjadi dua gelombang. Selain 1 Oktober 2024, pendaftaran gelombang ke-2 akan dimulai pada 17 November 2024.

Sebelum pendaftaran dimulai, BKN mengingatkan peserta untuk memahami kriteria pelamar seleksi PPPK 2024. Peserta dapat melihat kriteria tersebut di surat BKN tentang pendaftaran ini.

Seperti diketahui, pemerintah membuka banyak formasi PPPK dalam rangka alih status pegawai honorer pemerintah. Nantinya, para tenaga honorer tersebut dialihkan statusnya menjadi PPPK.

BKN telah menyebutkan golongan yang akan menjadi prioritas dalam rekrutmen PPPK 2024. Berikut di antaranya:

- Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun
2023)
- Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
- Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN
- Tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat kenaikan tabungan di atas Rp 5 miliar milik korporasi. Padahal di sisi lain PHK tengah meningkat.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan korporasi masih memiliki likuiditas yang kuat. Menurutnya, hal ini seharusnya dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya PHK besar-besaran.

"Korporasi kita mendominasi tingkat dana pihak ketiga, terutama di giro, dan simpanan mereka tumbuh dengan cukup cepat," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Pusat LPS, Senin (30/9/2024).

Purbaya merinci tabungan di atas Rp 5 miliar tumbuh sebesar 9% pada bulan Agustus 2024. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan Juli, namun masih lebih cepat dibandingkan tahun lalu.

"Tahun lalu hanya 6,79% pada Agustus 2023. Jadi masih cukup cepat pertumbuhannya," ujarnya.

Sementara itu, juga terjadi peningkatan tabungan untuk kategori di bawah Rp 2 miliar yakni tumbuh sebesar 4,95% pada Agustus 2024, naik dibandingkan Juli dan tahun sebelumnya. Hal ini, menunjukkan adanya perbaikan ekonomi secara perlahan di level bawah.

"Ini mungkin indikasi bahwa apa yang Anda takutkan apakah ekonomi tengah morat-marit di level bawah kelihatannya tidak seburuk itu juga. Paling nggak sekarang ada indikasi perbaikan di (level tabungan) bawah Rp 2 miliar," katanya.

Purbaya juga menekankan bahwa peningkatan PHK yang terjadi di beberapa sektor tidak serta merta mencerminkan situasi ekonomi yang buruk secara keseluruhan.

"Walaupun ada laporan PHK, kita juga harus melihat berapa banyak perusahaan yang melakukan perekrutan. Jika dilihat secara bersih, mungkin tingkat pengangguran sebenarnya tidak mengalami kenaikan signifikan," terang Purbaya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih menilai salah satu alasan utama meningkatnya tren PHK adalah peningkatan penggunaan teknologi yang mengarah pada efisiensi dalam proses bisnis.

"Dengan proses bisnis yang berbasis teknologi, perusahaan mulai melihat produktivitas dan melakukan penyesuaian," kata Lana, dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, teknologi tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya. Hal ini pun yang pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.

Selain itu, Lana juga menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat yang turut berkontribusi pada dinamika ini. Ia pun mencontohkan, masyarakat saat ini cenderung suka membeli barang-barang baru, seperti ponsel, hingga melakukan kegiatan leisure, seperti hangout di cafe.

"Perubahan dari konsumsi rumah tangga ini terlihat jelas, dan perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsi yang baru ini," kata Lana.

Selain faktor teknologi dan perubahan pola konsumsi, ia juga menyoroti pengaruh siklus ekonomi terhadap fenomena PHK. Ia memperkirakan, mendekati akhir tahun angka PHK bisa menurun karena adanya peningkatan permintaan di sektor-sektor tertentu, terutama di sektor jasa yang mengalami peningkatan aktivitas selama musim liburan.

"Saat musim liburan, konsumsi masyarakat meningkat, dan sektor jasa biasanya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak," tutur Lana.

Data PHK Kementerian Ketenagakerjaan

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat sepanjang tahun ini. Dari Januari sampai 26 September 2024 totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Kamis (26/9/2024).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju. Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenegakerjaan dan Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengundurkan diri dari jabatannya.

Ida dan Abdul Halim mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Pelantikan anggota DPR RI bakal dilakukan esok hari. Sebelumnya, Ida dan Abdul Halim sudah mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif pada Februari 2024 yang lalu.

"Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Ari mengatakan Jokowi menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat untuk Ida dan Abdul Halim disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

"Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Ari.

Airlangga dan Muhadjir Jadi Pelaksana Tugas

Jokowi juga langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah. Lalu, Muhadjir Effendy selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menggantikan sementara Abdul Halim.

"Pada Keppres tersebut, Presiden juga telah menunjuk Bapak Muhadjir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Serta menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," tulis Ari Dwipayana.

Sebanyak 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah dicabut izin usahanya alias ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk membayar simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana Rp 899,37 miliar.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono mengatakan, jumlah tersebut akumulasi atas 8 BPR atau BPR Syariah (BPRS) yang tutup saat penerapan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan 7 tambahan lainnya.

"Pada saat berlakunya UU P2SK tadi, kan ada deadline tanggal 8 Januari kalau nggak salah, pada saat itu kita menerima 8 BPR. Jadi dalam kurun Januari ke September ini ada tambahan 7 BPR. Ya, jadi totalnya 15 BPR. Dana LPS yang sudah dikucurkan untuk membayar simpanan 15 BPR totalnya Rp 899,37 miliar," kata Didik, dalam konferensi pers di Kantor LPS di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).

Didik merincikan, jumlah simpanan tersebut terdiri atas 108.288 rekening. LPS sudah melakukan dropping terhadap simpanan tadi kemudian dilakukan rekonsiderasi verifikasi dan dinyatakan proses tersebut hamper 85% selesai.

Dari proses tersebut, lanjut Didik, yang dinyatakan layak bayar Rp 719,37 miliar atau sekitar 80%-an dari dana tersebut. Sedangkan dari total rekening, yang dinyatakan layak bayar 107.457 rekening atau 99,23%.

"Hampir semuanya layak bayar ya dari lihat rekeningnya," ujarnya.

Didik menambahkan, dari hasil tersebut LPS telah melakukan dropping pembayaran sebesar Rp 658,79 miliar dari total simpanan layak bayar Rp 719 miliar tadi.

Di sisi lain, ia juga menjamin bahwa dana LPS cukup untuk membayarkan simpanan tersebut. Katanya, pada tahun ini LPS menganggarkan sekitar Rp 1,2 triliun dan baru terpakai sekitar 50%. Dengan kata lain, masih tersisa cukup banyak anggaran.

"Jadi masih cukup lah. Jadi nasabah jangan khawatir ya. Simpanannya akan segera dibayar dan selama ini juga rata-rata setelah dicabut izin usahanya usahanya itu kira-kira 5 hari kerja itu untuk simpanan yang clean dan clean, sekitar 80% sudah bisa mengambil simpanannya, terangnya.

BPR Bisa Diselamatkan

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pada tahun ini LPS telah mengembalikan atau menyelamatkan satu BPR yakni PT BPR Indramayu Jabar (BIMJ).

Bank ini dikembalikan ke dalam status normal setelah sebelumnya sempat masuk ke dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR) melalui bantuan investor baru, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

"Kita kan selalu mencari solusi. Jadi nanti kalau ada bank yang jatuh pun saya selalu tanya ke teman-teman di DKRB itu kalau ada bank jatuh gimana ini? Manajemennya bagus apa jelek? Kalau dia cuma rugi karena salah bisnis saya akan selamatkan," kata Purbaya usai acara.

Namun sayangnya, kebanyakan dari penyebab kejatuhan para BPR ini ialah karena masalah fraud yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian, penyelamatan pun tidak dapat dilakukan.

"Rata-rata jatuhnya karena fraud yang dikerjakan oleh manajemennya. Jadi kalau itu saya nggak bisa selamatkan karena ngapain saya selamatkan. Tapi saya akan cari yang bagus," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengumumkan penetapan tarif listrik nonsubsidi pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2024. Tarif listrik hingga akhir tahun ini ditetapkan sama dengan kuartal II atau yang berlaku Juli-September kemarin.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menjelaskan penetapan tarif ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero),

"Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA)," kata Jisman dalam keterangan resminya, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk parameter ekonomi makro triwulan IV tahun ini menggunakan realisasi pada bulan Mei-Juli di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ungkapnya.

Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga" pungkasnya.

Tarif Listrik Nonsubsidi Oktober-Desember 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh

2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh

10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh

13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan dana pensiun yang tidak dapat dicairkan sekaligus sebelum kepesertaan mencapai 10 tahun. Kebijakan itu akan berlaku mulai Oktober 2024.

Untuk diketahui aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut terbit pada 29 April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono sendiri pernah menerangkan soal dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum kepesertaan 10 tahun, bahwa peserta tetap dapat dana pensiunnya secara berkala setiap bulannya.

Karena menurutnya prinsip program pensiun adalah menjaga penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, pensiunan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan.

"Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," terang dia dalam keterangannya pada 8 September 2024, dikutip Senin (30/9/2024).

Ogi menerangkan, prinsipnya saat pekerja atau seseorang pensiun diperkenankan untuk menarik dana pensiunya sebanyak 20%. Namun, sisanya 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan.

"80% itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah itu adalah prinsipnya seperti itu," terang dia.

Dengan cara itu dana pensiun tetap akan cair 100% walaupun dengan berkala atau bulanan. Karena sebelumnya dana pensiun dapat dicairkan sekaligus tetapi dikenakan potongan 5%.

"Di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem. Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5%, tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan," ujarnya.

Meski demikian, Ogi mengungkapkan ada pengecualian bagi kepesertaan yang jika dikurangi 20% dana pensiunnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan atau di bawah Rp 500 juta. Jika kepesertaan memenuhi pengecualian itu, maka diperbolehkan untuk dicairkan sekaligus.

"Nah jadi kita juga memperhatikan bagi para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah, itu ketentuannya boleh dicairkan sekaligus kalau ketentuan, kalau manfaat pensiunnya itu kurang dari 1,6 juta. Atau nilai tunainya itu kurang dari Rp 500 juta, nah itu ketentuan yang kita lakukan," jelasnya.

Ketentuan mengenai aturan dana pensiun tersebut telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

"Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8-2024 itu diterbitkan, diundangkan tanggal 29 April 2024, dan itu 6 bulan sejak itu itu mulai berlaku. Jadi memang di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya," pungkasnya.