Pemerintah berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) baru untuk pemberantasan barang impor ilegal yang masuk ke Tanah Air. Nantinya, Satgas tersebut akan berfokus kepada tujuh komoditas.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, dunia usaha menjadi bagian dari Satgas Impor tersebut. Harapannya, Satgas ini bisa fokus memberantas produk-produk yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Satgas Impor itu kesepakatannya sudah ada, sekarang ini lagi on going untuk dibentuk dulu, nanti tata cara kerjanya bagaimana. Tapi utamanya adalah supaya tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha juga bagian dari itu, karena yang mengerti apa yang terjadi sebetulnya pelaku," kata Arsjad, dalam Konferensi Pers di Menara Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan satgas ini akan fokus ke tujuh komoditas, antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Adapun ketujuh komoditas ini juga mendapatkan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 tentang Larangan Pembatasan (Lartas) Barang Impor.

"Jadi satgas ini dibentuk untuk fokus terhadap pengawasan atau pengendalian terhadap komoditas tujuh tersebut," ujar Yukki, dalam kesempatan yang sama.

Yuki mengatakan, pembentukan satgas tersebut tidak hanya perlu melibatkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan pelaku usaha. Menurutnya, satgas ini juga harus melibatkan kementerian lain hingga apparat penegak hukum.

"Kita juga menyarankan bahwa itu harus juga melibatkan kementerian lain. Karena kalau soal border di sana kan ada Bea Cukai, terus juga harus melibatkan Kementerian UMKM karena akan berdampaknya yang ada di sana, Kementerian Perindustrian kalau itu menyangkut bahan baku. Kita juga ingin penegakan hukumnya kepolisian, ini kan kita harus sama-sama dan ini menjadi penting," paparnya.

Langkah pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberantas produk impor ilegal dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk mewujudkannya, menurut Yukki, perlu dilakukan kolaborasi bersama. Apabila ditemukan penyelewengan maka di situ lah peran aparat penegak hukum.

"Kalau ada yang salah memang dilakukan penindakan hukumnya, jangan juga dibiarkan. Kita sudah dapat angkanya kok, data yang ada dengan data yang form dari negara asalnya itu terjadi perbedaan. Makanya kita putuskan di dalam 7 sektor yang tadi saya sampaikan," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan Satgas Impor tersebut bakal rampung dibentuk dalam waktu dekat.

"Mengenai Satgas mudah-mudahan satu sampai dua hari ini terbentuk. Draf finalnya sudah ada, tinggal menunggu persetujuan Menteri Perdagangan, kita langsung kerja," ucap Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Bara menjelaskan bahwa pembentukan Satgas penting sebab selain Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan adalah Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), upaya untuk menghentikan barang impor ilegal perlu dilakukan secara serius oleh Kemendag.

Menurutnya, salah satu indikasi Indonesia banjir impor barang ilegal adalah perbedaan data ekspor dari satu negara dengan data impor negara tersebut di Indonesia. Ditemukan bahwa ketimpangan data besar sekali.

Kemendag sudah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), asosiasi pertekstilan, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), serta berbagai organisasi lainnya soal pembentukan Satgas ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan ultimatum kepada kepala daerah untuk bisa menangani inflasi di daerahnya masing-masing. Tito ingin semua daerah inflasinya berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,51% per Juni 2024.

Pesan khusus diberikan Tito kepada kepala daerah yang statusnya hanya Penjabat (Pj) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, bila ada daerah yang dipimpin oleh Pj masuk ke dalam jajaran 10 daerah dengan inflasi tertinggi selama berturut-turut, maka pemerintah akan mengganti Pj Kepala Daerahnya.

"Untuk yang Pj, kalau berturut-turut 3 kali, saya sudah sampaikan kalau daerahnya ada di 10 tertinggi selama 3 kali berturut-turut kita akan ganti yang lebih mampu. Kena check out lah," kata Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan, Senin (15/7/2024).

Menurutnya sampai saat ini ada 276 pemerintahan daerah yang dipimpin seorang Pj Kepala Daerah, sisanya ada 270 daerah yang pemimpinnya adalah pejabat definitif.

Dia meminta agar pimpinan-pimpinan daerah ini lebih perhatian terhadap inflasi di daerahnya. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena harga barang pokok mahal.

Tito juga memberikan pesan bagi kepala daerah yang mau lanjut ikut Pilkada baiknya memiliki rapor inflasi daerah yang dipimpin secara baik. Bila inflasi terjaga, Tito yakin elektabilitas juga akan meningkat.

"Ini juga kan mau Pilkada, angka ini akan diekspos ke publik. Jadi kalau ada yang mau ikut lagi, kalau dia angkanya bagus, elektabilitas bisa naik," beber Tiko.

Dari banyak daerah, yang disoroti Tito hari ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pasalnya, provinsi ini masuk ke jajaran nomor dua inflasi terbesar per Juni 2024, level inflasinya mencapai 4,42% jauh di atas rata-rata nasional.

Masalahnya yang jadi perhatian Tito adalah inflasi di Sulawesi Utara juga masuk ke dalam 10 tertinggi pada kategori inflasi Kabupaten dan Kota. Artinya, harus ada kebijakan yang dimaksimalkan di kawasan tersebut.

Di kategori inflasi Kabupaten dua inflasi tertinggi terjadi di Minahasa Utara dengan inflasi sebesar 7,86% dan Minahasa Selatan 7,53%. Sementara di kategori Kota, ada Kota Kotamobagu yang inflasinya menyentuh 4,49%.

"Sulut ini saya mohon betul Pemprovnya, ini bukan provinsi saja tertinggi di tingkat kabupaten dan kota juga tinggi. Ini semua ada di Sulut, mohon maaf dengan segala hormat," ujar Tito.

Sebetulnya, inflasi tertinggi sendiri ada di Provinsi Papua Pegunungan yang menyentuh angka 5,65%. Namun, inflasi yang terjadi karena memang kondisi geografis Papua yang membuat mobilisasi barang sulit dan harga transportasi mahal.

"Kalau Papua Pegunungan saya sudah komunikasi sama gubernur, dia masalahnya penerbangan, dia hampir semua butuh penerbangan, kita nanti carikan solusi. Maka Sulut ini yang harus jadi perhatian," kata Tito.

Organisasi Muhammadiyah beberapa waktu terakhir menjadi sorotan usai mengalihkan dana dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank syariah lainnya. Paling baru, Muhammadiyah juga dikabarkan akan mencaplok KB Bukopin Syariah.

Menanggapi hal tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan regulator belum menerima surat permohonan akuisisi dari ormas Islam tersebut, terutama akuisisi atas KB Bukopin Syariah. Dikabarkan Muhammadiyah berminat untuk mengakuisisi KB Bukopin Syariah.

"OJK belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bukopin Syariah," kata dia dalam keterangannya, ditulis Senin (15/7/2024).

Melansir dari website resmi, KB Bukopin Syariah mulanya bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia. Usai diakuisisi oleh KB Bukopin atau KB Bank, terjadi perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Proses akuisisi tersebut dilakukan secara bertahap dari tahun 2005 hingga tahun 2008.

Bank Persyarikatan Indonesia sendiri sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990. Proses akuisisi Bank Persyarikatan oleh Muhammadiyah terjadi pada 2001 sampai akhir 2022 dan memperoleh persetujuan dari BI untuk beroperasi pada 2003.

Dalam perkembangannya, bank tersebut mendapat tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin Tbk. Pada akhir 2008, namanya berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Kemudian pada 2021 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui perubahan nama lagi menjadi PT Bank Bukopin Syariah (KBBS).

Dian mengatakan pihaknya senantiasa mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar. Hal ini dapat mendorong pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat.

"Sesuai dengan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing secara kemitraan," kata Dian.

Dian menekankan tentunya pendirian bank tersebut harus memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham. Pasalnya, hal tersebut dapat mendukung permodalan yang kuat dan melaksana tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi ekonomi dunia masih dilanda ketidakpastian. Melihat keadaan tersebut, investor perlu menimbang kembali produk investasi yang dipilih untuk meminimalisir kerugian.

Seperti diketahui, ekspektasi suku bunga tinggi bertahan lama atau higher for longer. Kemudian, perang di Timur Tengah masih terus memanas dan kemungkinan konflik besar dapat terjadi.

Head of Research BCA Sekuritas Andre Benas mengatakan di tengah kondisi global yang tidak pasti, emas masih menarik untuk menjadi instrumen investasi. Menurutnya, harga emas yang terus naik di tengah tensi global politik menjadi salah satu bukti emas tidak terpengaruh.

"Kalau dari beberapa bulan terakhir kita lihat gold hampir naik US$ 2.400 per troy ounce karena impact dari global political tension. Walaupun ada global political tension turun, emas masih bertengger di sekitar US$ 2.300," kata Andre dalam acara Sharing dan Peningkatan Wawasan, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia memperkirakan harga emas akan terus meroket hingga tahun depan. Pasalnya, kondisi politik global yang masih memanas, terutama di Amerika Serikat (AS) dan ada negara yang membeli emas dengan masif, seperti India.

Di sisi lain, nilai emas juga tidak berpengaruh pada nilai tukar mata uang apapun, termasuk suku bunga acuan dari Bank Sentral AS. Apalagi The Fed tidak menunjukkan keadaan menurunkan suku bunga. Melihat hal itu, dia bilang emas menjadi pilihan investasi yang baik.

Dia juga bilang saat ini akses membeli emas juga semakin mudah. Banyak gerai toko emas di ritel bahkan masyarakat juga dapat beli emas secara digital.

"Higher for long term masih ada. Ekonomi AS masih tumbuh 2-3% dengan inflasi sekitar 3%, kita lihat ya gold is good asset. Karena inflasi nggak mungkin bisa turun balik ke periode 2013, di mana yg suku bunga 0,25%. Karena situasi itu, gold menjadi salah satu pilihan investasi ke depannya," jelasnya.

Kemudian, dollar AS juga bisa menjadi pilihan investasi yang baik. Apalagi saat ini nilainya terus menguat terhadap mata uang di dunia.

Dia menyebutkan membeli dolar AS menjadi pilihan yang paling sederhana untuk investasi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang. Dia juga menyebut nilai tukar dolar AS akan semakin kuat setiap tahunnya.

"Dari saya kuliah sampai sekarang, lulus kuliah 2009, dulu dolar AS Rp 8.000- Rp 9.000 berarti dalam hampir lima belas tahun dobel ya. Dan setiap tahun kondisinya, diferensiasinya hampir 10-15%. Jadi, menurut saya pegang dolar AS strategi cukup bagus untuk investasi di situasi seperti ini," terangnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA yang mengalami kerugian pada 2023. Penyebab kerugian itu adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan konsorsium beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyumbang kerugian kepada WIKA. Saat ini proyek tersebut masih terus berjalan dan bertahap terus ditingkatkan operasionalnya.

"Bukan menyumbangkan kerugian, di mana-mana orang kan, ada investasi dulu, misalnya mau bikin rumah, rugi atau nggak? Kalau tahun pertama? Sama dong, kan untuk bisnis, kalau bikin rugi, kalau misalnya perusahaannya Kereta Cepat nggak jalan," kata dia ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Saat ini operasional Kereta Cepat sedang terus ditingkatkan khususnya pelayanan dari keretanya. Menurut dia, untuk mencapai target tersebut terus dilakukan berbagai upaya.

"Kalau sekarang kan menuju. Target kita kan 60an (ribu). Trayek bolak balik setiap hari. Sekarang masih 40, bertahap kan. Target awal kan 30. Sekarang sudah 21 ribuan. Nggak mungkin tiba tiba jualan, tercapai. Kan sudah bagus dia, jalannya bagus," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA Agung Budi Waskito, sempat mengungkapkan perusahaan mengalami kerugian besar pada 2023. Salah satu penyebabnya yaitu proyek Kereta Cepat.

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Agung membeberkan penyebab besar kerugian perseroan adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI adalah konsorsium berisi beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sekarang Whoosh.

Mengutip dari situs KCIC, konsorsium tersebut terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 51,37%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 39,12%, PT Perkebunan Nusantara I 1,21%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30%.

Pada 16 Oktober 2015 PSBI dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Selain PSBI, faktor tingginya beban bunga juga menjadi pemicu kerugian.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pak, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, pak, sehingga hampir Rp 12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, Senin (8/7/2024).

PT Kimia Farma Tbk berencana menutup lima pabrik. Mengenai hal tersebut, Kementerian BUMN buka suara soal nasib karyawan Kimia Farma.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kondisi itu memang terpaksa dilakukan perusahaan. Meski begitu, arahan dari Kementerian BUMN, perusahaan harus tetap memberikan keadilan bagi karyawan yang akan terdampak.

"Arahan kita, kalaupun dilakukan seperti itu harus win-win solution bagi Kimia Farma dan karyawan. Kan mau nggak mau, kan memang mereka harus lakukan itu terpaksa kan, karena pabrik tutup ya pasti berlebih, tapi mereka harus bikin yang terbaik. Nggak boleh, nggak," kata dia ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Penutupan pabrik itu terpaksa dilakukan karena memang kapasitas produksinya sangat rendah. Jika tidak efektif maka terpaksa harus ditutup.

"Ya memang kapasitasnya enggak ini kok, jadi under capacity. Seperti kau punya rentalan mobil, ada 10 rental mobil, terus yang laku sebenarnya cuma 5. Yang lima dibiarin nggak? Atau mau dijual, diberhentiin nggak?" terang dia.

Sebelumnya, Direktur Produksi dan Supply Chain PT Kimia Farma Tbk, Hadi Kardoko menjelaskan penutupan lima pabrik akan berlangsung dalam kurun waktu 2-3 tahun. Langkah ini diambil karena harus mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya keberlanjutan bisnis.

"Kemudian kenapa 2-3 tahun? tentu kami dalam melakukan rasionalisasi sangat memperhitungkan bisnis continuity dan kita mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada. Karena berbeda di bisnis farmasi ini ketika melakukan penutupan pabrik tentu kita tidak bisa langsung tutup saja," kata Hadi dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Viral di media sosial penumpang bersuara keras saat menggunakan KA (241) Sri Tanjung relasi Ketapang-Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI buka suara soal hal tersebut.

VP Public Relations KAI Anne Purba, awalnya menjelaskan bahwa rombongan penumpang yang bersuara keras itu teridentifikasi menggunakan KA 241 Sri Tanjung Ketapang-Lempuyangan untuk keberangkatan Jumat (12/7). Perisitwa tepatnya terjadi di kereta ekonomi 6.

Melihat situasi tersebut, Anne menjelaskan bahwa Kondektur dan kepolisian khusus kereta api (Polsuska) yang bertugas mengambil tindakan dengan memanggil koordinator rombongan dan memberikan penjelasan serta arahan agar tidak membuat kegaduhan di dalam kereta.

"Setelah itu, situasi kembali kondusif," ucap Anne dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

Melihat situasi tersebut, Anne mengimbau agar seluruh pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama penumpang agar perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman.

"Pelanggan dilarang bersuara keras di dalam kereta api, baik saat berbicara langsung maupun melalui telepon. Selain itu suara-suara keras dari alat eletronik seperti saat mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain juga tidak diperkenankan," tegas Anne.

Anne juga berpesan agar seluruh pelanggan kereta api terus mematuhi aturan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum.

Ia mempersilakan penumpang yang mengalami ketidaknyamanan selama perjalan untuk menghubungi petugas Kondektur yang bertugas agar segera ditindaklanjuti. Nomor handphone petugas kondektur tertera di setiap kabin kereta.

Penumpang juga dapat menyampaikan keluhan-keluhannya dengan menginfokan kode booking melalui pesan langsung (Direct Message) kepada Contact Center KAI di media sosial KAI, emailcs@kai.id, WhatsApp 08111-2111-121, atau telepon di 121.

"Kami berharap semua pelanggan mematuhi aturan saat menggunakan layanan kereta api, sehingga perjalanan tetap nyaman dan menyenangkan," pungas Anne.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik rencana OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menaikkan batas maksimal pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan total pendanaan sebesar ini nantinya diperuntukan bagi para pelaku UMKM guna meningkatkan bisnis mereka masing-masing. Walaupun sebagian besar pengusaha ini dinilai tidak akan mengajukan utang pinjol sampai batas maksimal itu.

"Memang itu salah satu usulan kami dari AFPI, untuk menaikkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Usulan ini disampaikan) karena kita target di 2024 ini akan menumbuhkan kredit di UMKM kan, sementara (pinjaman) Rp 2 miliar itu sudah tidak memadai lagi," kata Entjik saat dihubungi detikcom, Senin (15/7/2024).

"(Pinjaman) itu bisa untuk meningkatkan UMKM, karena UMKM sekarang kan banyak (membutuhkan pendanaan) di (kisaran) angka itu. Walaupun (kebutuhan pinjaman) di bawah Rp 10 miliar, tapi di atas Rp 2 miliar," jelasnya.

Namun untuk memastikan utang pinjol sebesar itu dapat dikembalikan dengan baik, Entjik mengatakan para pemberi pinjaman ini nantinya dapat meminta jaminan dari debitur sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Misalkan saja sertifikat tanah atau bangunan usaha.

"Angka sampai Rp 10 miliar itu pasti kita akan meminta jaminan kan, jadi lebih aman. Karena kalau orang biasanya Rp 2 miliar diminta jaminan tanah dan bangunan itu ogah-ogahan," ucapnya.

Lebih lanjut Entjik menjelaskan sebenarnya aturan terkait penggunaan jaminan untuk pengajuan utang bernominal besar sudah cukup lumrah diterapkan perusahaan pinjol. Namun terkait jumlah minimal pinjaman yang membutuhkan jaminan serta jenis jaminan berbeda-beda antara satu pinjol dengan yang lain.

"Penggunaan jaminan tergantung dari platform dan tergantung dari nasabahnya ya, apakah diperlukan jaminan atau tidak. Jadi tergantung namanya risk appetite daripada setiap platform, setiap lender (pemberi pinjaman). Tapi untuk pinjaman di angka itu (Rp 10 miliar) harusnya tanah dan bangunan sepadan (dijadikan jaminan) lah ya," terangnya.

Di sisi lain, rencananya OJK nantinya juga akan membatasi pinjol mana saja yang bisa memberikan pinjaman Rp 10 miliar. Seperti memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5% dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Menurut Entjik setelah aturan itu berlaku, hanya beberapa pinjol saja yang tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak bisa memberikan pinjaman hingga Rp 10 miliar tadi. Selebihnya dirasa mampu memberikan utang pinjol sebesar itu, baik dari segi kriteria maupun kondisi keuangan perusahaan.

"Saya rasa yang nggak bisa melakukan justru kecil ya, sebagian besar pasti bisa melakukan. Jadi sebagian besar mampu (memberikan pinjaman hingga Rp 10 miliar), paling banyak cuma tiga platform yang nggak bisa," jelas Entjik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia telah resmi melakukan ekspor energi ke Papua Nugini. Energi yang diekspor adalah listrik dengan membangun jaringan listrik di perbatasan Skouw, Papua dan Desa Wutung di Papua Nugini.

Jokowi memastikan mulai hari ini listrik yang diekspor ke Wutung sudah dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dia menyatakan listrik sudah menyala di Desa Wutung. Proyek ini digarap langsung oleh perusahaan setrum pelat merah, PT PLN.

"Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw dan Wutung, saya dapat sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik telah menyala di Wutung hari ini," ungkap Jokowi dalam keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan PM Papua Nugini James Marape, Senin (15/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengatakan saat ini Indonesia juga terus berkomitmen berkontribusi dalam pembangunan kawasan Pasifik, salah satunya adalah di Papua Nugini. Program hibah, kata Jokowi, sudah dilakukan di Indonesia untuk membangun beberapa infrastruktur penting di Papua Nugini.

Misalnya saja program bantuan pembangunan rumah sakit di Port Moresby. Ada juga pembangunan fasilitas publik yang dilakukan di West Sepik.

Dalam catatan detikcom, rencana ekspor listrik ke Papua Nugini merupakan bagian dari kesepakatan dalam kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini pada 2023 yang lalu.

Saat itu disepakati, PLN akan bekerja sama dengan PGN Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skouw, kebetulan dua daerah ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

PLN menyebutkan daya listrik yang dialirkan di Skouw mencapai 6 megawatt, sementara kebutuhannya hanya 1 megawatt. Maka dari itu sisa daya yang berlebih itu lah yang akan dialirkan ke Papua Nugini. Daya listrik ke Skouw didapatkan dari Sistem Kelistrikan Jayapura PLN.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) periode Mei 2024 tercatat US$ 407,3 miliar atau setara dengan Rp 6.577,8 triliun (asumsi kurs Rp 16.150) tumbuh 1,8% year on year (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5% yoy pada April 2024.

Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta.

Dia mengungkapkan posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar US$ 191 miliar atau setara dengan Rp 3.084 triliun yang secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata dia dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat US$ 197,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan(financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 surplus US$ 2,39 miliar. Surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor lebih besar daripada impor. Ini juga menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus 50 bulan berturut-turut.

Nilai ekspor Indonesia pada Mei tercatat US$ 20,84 miliar, turun 6,65% dibandingkan Mei 2024. Sedangkan nilai impor Indonesia pada Juni 2024 sebesar US$ 18,45 miliar, turun 4,89% dibandingkan torehan di Mei 2024.

"Pada Juni 2024 nilai ekspor mencapai US$ 20,84 miliar atau turun 6,65% dibandingkan Mei 2024. Nilai ekspor Migas tercatat senilai US$ 1,23 miliar atau turun 13,24%. Nilai ekspor non migas juga turun 6,20% dengan nilai US$ 19,61 miliar," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2024).

Amalia menejabarkan untuk impor migas senilai US$ 3,27 miliar atau naik 19,01% secara bulanan. Sementara itu impor non migas senilai US$ 15,18 miliar mengalami penurunan sebesar 8,83% secara bulanan.

Turunnya nilai impor secara bulanan ini disebabkan oleh penurunan nilai impor non migas dengan andil penurunan sebesar 7,58%. Secara tahunan nilai impor Juni 2024 meningkat 7,58% di mana nilai impor Migas dan nonmigas masing-masing naik sebesar 47,17% dan 1,69%.

"Kenaikan impor migas yang cukup tinggi ini didorong oleh peningkatan nilai impor minyak mentah dan nilai impor hasil minyak," tutupnya.

Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pagi ini melemah. Mata uang Paman Sam turun 9 poin (0,06%) ke level Rp 16.126.

Mengutip data RTI, Senin (15/7/2024), dolar AS berada di level tertingginya pada Rp 16.144 dan terendahnya Rp 16.125. Dolar AS melemah secara harian hingga sebulan terakhir.

Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap mata uang Asia lainnya bergerak di zona hijau. Mata uang Paman Sam menguat terhadap yuan China hingga dolar Singapura.

Pergerakan dolar AS terhadap yuan China naik 0,13% ke 7,2. Kemudian, nilai tukar dolar AS terhadap yen Jepang juga menguat 0,29% ke 158.

Terakhir, pergerakan dolar AS terhadap dolar Singapura bertambah 0,12% ke 1,3.