Bisnis.com, JAKARTA -- Selain demonstrasi mahasiswa, tidak kuorumnya peserta rapat paripurna DPR memiliki andil besar batalnya pengesahan amandemen undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebagai implikasinya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dipastikan batal melaju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah, karena norma tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU.XXI/2024.

Putusan MK tersebut mengatur bahwa pencalonan calon kepala daerah dihitung berdasarkan waktu saat penetapan bukan saat pelantikan calon gubernur. Alhasil Kaesang yang sudah kadung didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak memenuhi syarat untuk maju di Jawa Tengah.

Sebaliknya, batalnya pengesahan RUU Pilkada justru memberikan jalan bagi partai politik untuk mengusung calon-calon terbaiknya dalam di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jateng.

Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan dasar aturan pendaftaran calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dibatalkannya revisi rancangan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Pilkada Serentak 2024 pada 27-29 Agustus 2024.

“Maka yang berlaku pada saat pendaftaran [pencalonan Pilkada Serentak] pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR [judicial review] MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Terkait dengan pembahasan lanjutan RUU Pilkada, Dasco memastikan bahwa rapat paripurna untuk membawa RUU tersebut tak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Terlebih, dirinya menyebut rapar paripurna hanya bisa digelar pada Selasa dan Kamis. Sementara itu, pada Selasa depan atau tanggal 27 Agustus 2024 KPU sudah memulai membuka pendaftaran Pilkada.

“Selasa sudah pendaftaran [Pilkada Serentak]. Masa kita paripurna kan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong,” ucapnya.

Tidak Kuorum, Puan di Luar Negeri

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada mendadak dibatalkan pada Kamis (22/8/2024). Akhirnya, sidang paripurna akan dijadwalkan kembali setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum.

Wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa 89 orang anggota dewan hadir dan izin 87 orang.

"Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujarnya di ruang Sidang Paripurna, Kamis (22/8/2024).

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie OFP mengatakan bahwa paripurna akan dijadwalkan ulang setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum.

"Karena enggak kuorum, dijadwalkan ulang lewat bamus. Nanti rapat bamus dulu, kita belum tahu rapat bamusnya kapan," ujarnya saat ditemui di luar gedung Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Anggota DPR Komisi 11 itu mengungkap keberadaan Ketua DPR Puan Maharani, yang sejauh ini tidak terlihat di Gedung DPR.

Dolfie mengatakan elite PDIP itu tengah menghadiri acara bersama dengan parlemen luar negeri. "Mbak puan dengan parlemen mana tuh, Serbia sama Hungaria," katanya.

Dolfie mengaku sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada itu dijadwalkan secara mendadak. "Kan ini memang mendadak, belum tahu ada jadwal acara ini," ucapnya.

Cak Imin Tidak Tahu

Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu dengan pembahasan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah alias RUU Pilkada di Badan Legislasi alias Baleg DPR.

Cak Imin mengatakan bahwa dia tidak diberi tahu rencana pembahasan tersebut. Politikus PKB itu justru bertanya-tanya kepada dia sampai tidak tahu adanya pembahasan undang-undang strategis tersebut.

"Sampai hari ini (kemarin) saya tidak tahu. Saya tidak tahu, bahkan saya tiba-tiba mendapatkan undangan paripurna," ujar Cak Imin, Kamis (22/8/2024).

Terjebak Macet

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar Lodewijk F. Paulus mengungkapkan alasan sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU Pilkada) tidak mencapai kuorum sehingga harus dibatalkan.

Menurutnya, macetnya jalanan pada Kamis pagi (22/8/2024) menjadi salah satu alasan banyaknya para peserta atau anggota DPR tidak bisa hadir dalam sidang paripurna pengesahan revisi RUU Pilkada.

Apalagi, katanya, rata-rata para peserta sidang berada di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Kita anggota DPR, katakan rumahnya di Kalibata [kompleks]. Kalibata ke situ, stuck. Saya termasuk sudah hitung, antisipasi," jelas Lodewijk ketika ditemui di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/2024).

Lanjutnya, dia bercerita bahwa jarak tempuh yang biasanya memakan waktu 20 menit. Menurutnya, kemacetan pada hari akibat aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada memakan waktu 1 jam 30 menit ke kawasan DPR RI.

"Biasanya aku pakai [mobil ke DPR waktu tempuhnya] 20 menit, Tadi satu setengah jam aku pakai. Karena aku tentara, aku ga mau ditunggu orang. Aku selalu datang duluan. Itu aja seperti itu. Bayangin aku pakai Voorijder," jelasnya.

"Salah satu alasan [tidak kuorum karena kemacetan]," tegas Lodewijk kala dipastikan kembali oleh wartawan

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi dibuka pada Selasa, 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa jumlah formasi CPNS yang disediakan pemerintah adalah sebanyak 250.407 formasi.

“Tahun ini terdapat 250.407 formasi yang kita sediakan untuk talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi ini terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701,” ujar Menteri PANRB, di Jakarta, Kamis (15/08/2024).

Dari formasi tersebut, mereka yang lolos akan ditempatkan di 69 Instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pada seleksi pendaftaran, terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta tes. Syarat tersebut adalah e-meterai, yang akan dibubuhkan pada dokumen yang diunggah pada sscasn.bkn.go.id.

Surat yang harus diberi e-meterai ada dua, yakni surat pernyataan instansi dan surat lamaran kerja. Kemudian apabila diterima tes CPNS, e-meterai juga digunakan lagi untuk proses pemberkasan hingga pengusulan nomor induk pegawai (NIP).

E-meterai atau meterai elektronik adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sehingga dalam kedudukannya, e-meterai sama dengan meterai kertas, yang berlaku dan sah digunakan.

Pembelian e-meterai dilakukan melalui situs resmi PT Peruri Digital Security (PDS) yakni e-materai.co.id. Selain itu, bisa juga dibeli di pajakku.3-materai.co.id, finnet.e-materai.co.id, mitracomm.e-materai.co.id, dan wadharma.e-materai.co.id.

Bea meterai memiliki harga Rp10.000 yang berlaku sejak 1 Januari 2021.

Lalu bagaimana cara belinya?

Cara Beli E-Meterai

1. Buka situs e-meterai.co.id dan klik "Beli e-meterai"
2. Apabila belum memiliki akun, maka buat akun e-Meterai terlebih dulu dengan klik "Daftar di sini"
3. Pilih jenis user yang sesuai dengan Anda: perseorangan, internal perusahaan, atau distributor Unggah file foto KTP dengan
   ukuran maksimal 1 MB dan konfirmasi
4. Tunggu proses verifikasi untuk melakukan pembelian e-meterai

Cara Kerja E-Meterai

• Buka e-meterai.co.id dan klik menu "beli e-materai'. Jangan lupa untuk login akun terlebih dahulu
• Setelah itu akan muncul dua pilihan menu yakni pembelian dan pembubuhan
• Pilih tahap pembubuhan, apabila anda sudah membeli materai elektronik
• Masukkan detail informasi dokumen, seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen.
• Unggah dokumen dalam format pdf
• Posisikan materai sesuai dengan ketentuan yang ada
• Klik 'bubuhkan materai' dan tekan 'yes'
• Selanjutnya, masukan PIN yang telah didaftarkan hingga pembubuhan selesai
• Unduh file PDF yang sudah dibubuhkan e-meterai

Bisnis.com, JAKARTA -- Suasana depan DPR pagi kemarin cukup lengang. Kendaraan masih hilir mudik melintas di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Meski demikian, aparat keamanan tampak bersiaga penuh. Kendaraan barracuda, water Canon, hingga rantis alias kendaraan taktis berjajar di halaman gedung DPR.

Kamis (23/8/2024) kemarin memang menjadi hari yang sangat menentukan bagi pelaksanaan demokrasi. Para demonstran yang terdiri atas ribuan mahasiswa dari berbagai macam kampus, public figure, elemen masyarakat, hingga Serikat Buruh tumpah ruah di jalanan. Mereka meminta DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

RUU Pilkada adalah respons dari DPR terhadap Putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah. Namun alih-alih menghadirkan proses legislasi yang lebih fair, DPR justru membahas RUU Pilkada dengan sistem kebut seharian.

Pembahasan hanya berlangsung kurang dari 7 jam. Badan Legislasi (Baleg) DPR memulai rapat pada Rabu (20/8/2024) Pukul 10.00 WIB dan sekitar pukul 16.00 WIB lebih, mereka sudah sepakat akan membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna pada keesokan harinya, Kamis (21/8/2024) pukul 10.00 WIB.

Rencana tinggal rencana. Keesokan harinya rapat paripurna gagal dilaksanankan. Peserta rapat tidak kuorum. Hanya sekitar 80-an anggota parlemen yang hadir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad semula menskors rapat selama 30 menit rapat paripurna. Namun karena anggota tak kunjung kuorum, DPR akhirnya membatalkan rapat paripurna.

"Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujarnya di ruang Sidang Paripurna, Kamis (22/8/2024).

Meski batal, massa demonstran sudah kadung memadati ruas jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Cuaca terik tidak menyurutkan para mahasiswa. Depan gedung DPR sudah mulai padat sekitar pukul 10.00 WIB. Mahasiswa terus berdatangan hingga membuat lalu lintas di depan gedung DPR mati total. Mereka membawa banner, spanduk, hingga poster yang berisi tuntutan kepada DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Pilkada.

"Revolusi! Batalkan RUU Pilkada," teriak salah mahasiswa.

Perbesar

Semakin siang situasi semakin panas. Pagar DPR jebol. Mahasiswa berhamburan masuk ke gedung DPR. Aparat keamanan yang bersiaga mulai menghalau mahasiswa yang mau masuk ke halaman gedung dewan. Terjadi bentrokan. Aksi saling lempar tak terelakan. Situasi itu terus memanas hingga sore hari. Aparat berupaya melokalisasi mahasiswa.

Rusuh terus terjadi ketika pukul 18.00 WIB. Aparat meminta mahasiswa bubar karena telah habis izin untuk mengemukakan pendapat. Mereka mulai terlibat adu argumen dengan DPR. Aksi saling dorong terus terjadi. Anggota DPR Masinton Pasaribu dan sejumlah politikus PDIP lainnya berupaya untuk menenangkan massa. Namun situasi kadung panas. Mahasiswa tetap meminta RUU Pilkada dibatalkan.

"Woiii batalin!!!"

Masinton yang ditemui usai menemui para demonstran mengungkapkan bahwa aksi tersebut adalah bagian demokrasi. Ia juga menyinggung bahwa pembangkangan terhadap konstitusi oleh para elite politik akan berimbas kepada protes masyarakat yang luas. Hasilnya, seperti kemarin, massa terlibat bentrok dengan aparat keamanan karena kebijakan janggal para elite.

RUU Batal Disahkan

Di tengah bentrokan yang berkecamuk dan letupan gas air mata. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut dasar aturan pendaftaran calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Dasco menuturkan, digunakannya putusan MK sebagai dasar hukum pendaftaran Pilkada dikarenakan batalnya rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada pada hari ini.

“Maka yang berlaku pada saat pendaftaran tanggal 27 Agustus nanti adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Perbesar

Terkait dengan pembahasan lanjutan RUU Pilkada, Dasco memastikan bahwa rapat paripurna untuk membawa RUU tersebut tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi, dirinya menyebut rapat paripurna hanya digelar pada Selasa dan Kamis, dan pada Selasa depan atau tanggal 27 Agustus 2024 KPU sudah memulai membuka pendaftaran Pilkada.

“Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saat pendaftaran, malah bikin chaos dong,” ucapnya.

KPU Mengadopsi Putusan MK

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin bakal menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) sebagai dasar hukum pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bakal memasukan putusan MK tersebut kedalam Peraturan KPU (PKPU).

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27-29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah, akan memedomani aturan-aturan PKPU yang didalamnya sudah memasukan materi-materi atau putusan MK yang diputuskan pada 20 Agustus kemarin," kata Afif di Gedung KPU, Kamis (22/8/2024).

Meski begitu, Afif menuturkan bahwa pihaknya bakal melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI terkait revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8/2024 setelah adanya putusan MK.

Adapun, konsultasi tersebut kata Afif merupakan upaya tertib prosedur yang dilakukan KPU dalam menindaklanjuti pengadopsian putusan MK ke dalam PKPU agar tidak kembali terkena sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi, karena satu dan lain hal, tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh DKPP," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI-PerjuanganMegawati Soekarnoputeri akhirnya angkat bicara terkait pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta.

Megawati mengaku heran jika ada pihak yang mencoba meminta dukungan partainya untuk mengusung Anies Naswedan di Pilkada Jakarta nanti.

Menurut Megawati, PDI-Perjuangan tidak akan memberikan dukungan semudah itu kepada Anies Baswedan, karena khawatir insiden pembangkangan yang dilakukan Jokowi kembali terjadi di Anies Baswedan.

"Lho saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari ini dukungannya, bingung saya lho. Kamu kemana ya kemarin sore ya? Lha iya lha, mbok jangan gitu dongg hmmm," tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8).

Dia mempertanyakan kepada publik yang mendorong PDI-Perjuangan agar dukung Anies, apakah Anies Baswedan bisa nurut kepada dirinya jika diberikan dukungan di Pilkada Jakarta nanti.

"Eh aku bilang enak aja ya, ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau ama PDI? Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Mau enggak nurut ya," katanya.

DENPASAR—Kabupaten Jembrana memulai babak baru penanganan sampah dengan mengirimkan hasil pengolahan sampah berupa refuse devired fuel atau RDF seberat 12 ton ke Jawa Timur.

RDF tersebut merupakan produksi dari pengolahan sampah di PT Wisesa Global Solusindo yang mengelola TPA di Desa Kaliakah, Kabupaten Jembrana. Bupati Tamba mengatakan, masalah sampah bertahun - tahun belum ada solusi maksimal, sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Tidak hanya dialami oleh Jembrana, tetapi semua kabupaten lain di Bali dan Indonesia.

”Dengan upaya mengatasi sampah eksisting menjadi RDF ini saya yakin solusi bisa mengatasi tumpukan sampah ini,” jelasnya dikutip dari siaran pers, Kamis (22/08/2024).

Sama seperti daerah lain di Indonesia, Jembrana mengalami persoalan pelik soal sampah. Ini disebabkan kondisi TPA eksisting sudah semakin overload akibat tidak sebandingnya volume dengan luasan lahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kabupaten paling ujung barat Bali ini menggandeng swasta mengolah sampah di TPA Peh.

Diestimasikan dengan pengolahan, sebanyak 75.000-100.000 ton sampah di TPA Peh bisa dikurangi dengan mengubahnya menjadi refuse derived fuel (RDF). Dia meyakini , dalam empat tahun kerjasama ini berjalan baik mampu menuntaskan tumpukan gunung sampah diTPA Peh yang diestimasi mencapai 100 ribu ton.

Saat ini, peralatan dari pihak ketiga sudah cukup memadai, hanya perlu beberapa peralatan tambahan. Bupati Tamba sudah meminta Penjabat Gubernur Bali agar mengalokasikan BKK Provinsi Bali untuk menambah peralatan tahun anggaran perubahan 2024. ”Pj Gubernur sudah setuju,” imbuhnya.

Tamba mengklaim sudah banyak kabupaten lain yang akan datang untuk melihat RDF ini. Namun sementara belum menerima kabupaten lain yang akan melihat proses pengolahan RDF. Dia menyampaikan, saat ini masih belum mencapai target permintaan volume RDF. Tetapi nantinya setalah ada penambahan bisa mencapai target volume harian permintaan pihak ketiga yang akan membeli RDF.

”Ini merupakan pilot project. Upaya mewujudkan program ini, bukan pekerjaan mudah. Prosesnya selama setahun lebih, hingga akhirnya ada kerjasama dengan pihak ketiga yang bersedia bekerjasama menyediakan peralatan, tanpa harus mengeluarkan anggaran daerah,” ungkapnya.

Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani mengatakan , pihaknya sudah memberikan spesifikasi dibutuhkan. Karena itu Ia berharap produk RDF dari TPA ini menghasilkan kadar tertentu yang bisa diterima standar pabrik .

“ Kedepan seperti yang bapak bupati bilang 4 tahun cepat atau lambat tapi kalau bisa ya dipercepat teratasinya . Karena kami punya komitmen energi terbarukan dan satu lagi energi terbarukan ini juga merupakan program suistainablity di pabrik kita yang harus kami jalankan," jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Bos Emas Indonesia mengembangkan aplikasi mobile transaksi emas yang dapat memberikan solusi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjual emas tanpa harus datang ke toko.

Direktur Bos Emas Indonesia Teguh Triyatmoko menyebutkan dengan aplikasi tersebut, pengguna dapat menjual emas, termasuk emas patah atau rusak. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi yang tersedia di Play Store dan App Store.

"Pengguna dapat langsung mulai menjual emas mereka dari rumah. Prosesnya sangat sederhana, pengguna cukup memasukkan karat dan berat emas yang ingin dijual untuk mendapatkan perkiraan harga," kata Teguh, Kamis (22/8/2024).

Dikutip dari akun Instagram @bosemasindonesia, pengguna yang akan menjual emasnya nanti akan dihubungi melalui video call oleh tim Bos Emas untuk verifikasi emas yang akan dijual.

Emas kemudian akan dijemput oleh kurir terpercaya yang bekerja sama untuk kemudian dilakukan pengecekan ulang dengan menghadirkan pengguna melalui video call.

"Hal ini untuk memastikan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap proses yang dilakukan. Setelah pengguna menyetujui harga yang ditawarkan, proses pembayaran dilakukan dengan cepat melalui transfer bank," jelasnya.

"Kami menggunakan alat XRF (X-ray Fluorescence), sebuah alat canggih yang dapat mengecek kadar emas dengan akurat. Pengecekan ini memastikan bahwa emas yang dijual dinilai dengan tepat, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang keakuratan penilaian emas mereka," lanjutnya.

Dengan teknologi canggih dan proses yang transparan, setiap transaksi dipastikan dilakukan dengan aman dan adil.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin bakal menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) sebagai dasar hukum pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bakal memasukan putusan MK tersebut kedalam Peraturan KPU (PKPU).

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27-29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah, akan memedomani aturan-aturan PKPU yang didalamnya sudah memasukan materi-materi atau putusan MK yang diputuskan pada 20 Agustus kemarin," kata Afif di Gedung KPU, Kamis (22/8/2024).

Meski begitu, Afif menuturkan bahwa pihaknya bakal melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI terkait revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8/2024 setelah adanya putusan MK.

Adapun, konsultasi tersebut kata Afif merupakan upaya tertib prosedur yang dilakukan KPU dalam menindaklanjuti pengadopsian putusan MK ke dalam PKPU agar tidak kembali terkena sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi, karena satu dan lain hal, tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh DKPP," ucapnya.

Di tempat yang sama, anggota KPU Idham Kholik menyampaikan bahwa saat ini revisi PKPU sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Ya mudah-mudahan nanti semua dapat berjalan dengan lancar," ujar Idham.

Sekadar informasi, MK telah mengeluarkan 2 putusan penting tentang Pilkada 2024. Pertama, majelis hakim konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada khususnya pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.

Adapun syarat untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.

Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.

Kemudian, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.

Sedangkan yang terakhir, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Kedua, putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyatakan bahwa KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam UU.

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten ritel, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) lincah bermanuver setelah mengganti nama perusahaan jelang berakhirnya perjanjian lisensi dengan Ace Hardware Corporation di AS pada akhir tahun ini. Lantas, bagaimana nasib gerai atau toko yang memakai nama Ace Hardware ke depannya?

Di Indonesia, PT Kawan Lama Sejahtera milik pengusaha Kuncoro Wibowo menggenggam lisensi tunggal Ace Hardware pada 1995. Lisensi merek waralaba itu diperoleh dari Ace Hardware Corporation asal Amerika Serikat (AS) yang dibangun oleh Richard Hesse, E. Gunnard Lindquist, Frank Burke, dan Oscar Fisher pada 1924 dengan nama "Ace Stores".

Setahun berselang, nama Ace Hardware Indonesia didapat setelah ACES menjalankan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware Corporation. Perjanjian lisensi itu berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun.

Kuncoro kemudian memboyong PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menggelar initial public offering (IPO) pada 2007.

Dalam perjalanannya, pada 19 Januari 2010, ACES kembali memperpanjang jangka waktu lisensi sampai dengan 31 Desember 2024 alias akhir tahun ini.

Menjelang berakhirnya lisensi dengan Ace Hardware Corporation, ACES telah mengambil strategi dengan mengubah nama perusahaan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Juni 2024 lalu, nama baru emiten berkode ACES itu adalah PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Nama baru kemudian berlaku efektif sejak 8 Juni 2024.

Selain mengubah nama, ACES juga telah meluncurkan logo baru perusahaan yang berbeda dengan yang sebelumnya dipakai oleh Ace Hardware di AS.

ACES saat ini telah memiliki 241 toko yang beroperasi di 73 kota di seluruh Indonesia. ACES juga telah membuka 10 toko dan menjangkau enam wilayah baru yakni Banyuwangi, Garut, Banda Aceh, Tanjungpinang, Ternate, dan Palopo.

Seiring dengan perubahan nama perusahaan serta akan berakhirnya perjanjian lisensi dengan Ace Hardware Corporation, Manajemen ACES memastikan sejauh ini tidak ada perubahan pada nama gerai. Ratusan gerai tetap memakai nama ACE.

"Saat ini tidak ada perubahan pada nama gerai kami, yakni tetap ACE," kata Direktur Aspirasi Hidup Indonesia Gregory S. Widjaja kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu. Namun, ke depan perseroan akan memberikan update informasi lebih lanjut.

Gregory juga mengatakan tujuan perubahan nama tidak lain adalah untuk mencerminkan peran perusahaan yang lebih menyeluruh, lebih dari sekadar menawarkan produk-produk untuk home improvement.

Seiring dengan perubahan nama, perusahaan mengalokasikan dana untuk berbagai keperluan rebranding. Dana yang disiapkan mencakup berbagai aspek penting diantaranya komunikasi melalui berbagai media yang tepat ke para pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap regulator, juga legalitas perusahaan.

Dia mengatakan seiring dengan adanya perubahan nama perusahaan, ACES optimistis tetap meraih kinerja yang positif.

ACES menyiapkan sejumlah siasat seperti ekspansi layanan ke wilayah baru, pengembangan produk inovatif yang solutif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup masyarakat, serta meningkatkan kualitas pengalaman berbelanja.

ACES juga berupaya memperkuat infrastruktur digital melalui layanan omni-channel, serta menerapkan inisiatif berkelanjutan melalui pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola.

Adapun, hingga semester I/2024, ACES telah mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 21% secara tahunan (year on year/YoY), menjadi Rp366 miliar.

Kenaikan laba ditopang oleh pendapatan bersih yang mengalami pertumbuhan 14% yoy mencapai Rp4,1 triliun.

Selain itu, same store sales growth (SSSG) juga meningkat sebesar 10,7% YoY, didorong oleh peningkatan permintaan di wilayah eks-Jawa dan Jawa eks-Jakarta, serta kinerja yang stabil di wilayah Jakarta.

Kinerja Saham ACES

Harga saham ACES mencatatkan penurunan 2,04% pada perdagangan hari ini, Senin (19/8/2024) ke level Rp720. Adapun, sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) harga saham ACES stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan emiten sektor ritel seperti ACES menarik dicermati. Sebab, indeks konsumen tetap solid dan mata uang rupiah salam tren penguatan.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) domestik pada Juli 2024 pun mencapai 123,4 atau naik minimalis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 123,3.

Ajaib Sekuritas dalam risetnya merekomendasikan beli untuk ACES dengan target harga di level Rp770.

Terpisah, Equity Analyst OCBC Sekuritas William Siregar dalam risetnya menjelaskan bahwa seiring dengan berakhirnya lisensi dengan Ace Hardware Corporation, ACES tidak perlu lagi menyisihkan 0,6% dari penjualan dalam bentuk royalti. Namun demikian, penghematan itu akan diimbangi dengan biaya investasi sebesar 1% relatif terhadap penjualan untuk perubahan merek pada semester I/2025.

Menurut William, periode transisi ini bakal menimbulkan ketidakpastian di antara pelanggan mengenai merek baru ACES, yang berpotensi mempengaruhi penjualan jangka pendek.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA, -- Polda Metro Jaya mengentikan penyelidikan kasus dugaan pencatutan data pribadi untuk mendukung bakal pasangan calon jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub DKI Jakarta.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan keputusan itu dilakukan usai gelar perkara yang dilakukan Senin (19/8/2025).

"Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo, dikarenakan dugaan tindak pidana yg dilaporkan telah diatur secara khusus," ujarnya dalam keterangann, Senin (19/8/2024).

Dia menambahkan aturan khusus itu diatur dalam Pasal 185A UU RI No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.

Pada intinya, berdasarkan aturan yang berlaku pada tindak pidana pemilihan, maka lembaga yang bisa melaporkan pelanggaran pemilihan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Maka satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilihan adalah Badan Pengawas Pemilu, sedangkan Polri adalah lembaga yang menerima penerusan laporan dari Badan Pengawas Pemilu," imbuhnya.

Ade juga menyarankan kepada pelapor agar terlebih dahulu melaporkan kasus dugaan pencatutan itu ke Bawaslu. Sebagai tindak lanjut, pihaknya bakal segera Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPHP) akan dikirimkan ke pelapor.

"Disampaikan agar pelapor melaporkan ke Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU yang berlaku," pungkas Ade.

Diberitakan sebelumnya, warga Jakarta Pusat, Samson (45) melaporkan kasus dugaan pencatutan data pribadi yang digunakan untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana ke Polda Metro Jaya.

Kuasa Hukum Samson, Army Mulyanto menyampaikan pihaknya turut membawa barang bukti yakni tangkapan layar hasil pengecekan di situs KPU, identitas milik pelapor, KTP, dan Kartu Keluarga.

Laporan tersebut teregister dalam nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Tercatat, terlapor kasus ini dalam lidik atau penyelidikan.

Dia menambahkan, kliennya itu merasa keberatan karena namanya dicatut untuk mendukung paslon balal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma-Kun Wardana.

"Klien saya keberatan makanya buat laporan polisi malam ini karena sama sekali tidak pernah membuat atau melakukan dukungan atau tanda tangan sesuatu," ujarnya Jumat (16/8/2024) malam.

Bisnis.com, JAKARTA--Bahlil Lahadalia bakal menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar setelah Ridwan Hasjim dinyatakan gugur dan tidak lolos tahap verifikasi berkas.

Ketua Steering Commite DPP Partai Golkar, Adies Kadir mengemukakan bahwa Ridwan Hasjim tidak berhasil memenuhi dua syarat dari total tujuh syarat pemberkasan di DPP Partai Golkar.

"Dari tujuh syarat ada dua syarat yang tidak terpenuhi, yang paling inti tidak memenuhi syarat dukungan," tuturnya di DPP Partai Golkar, Senin (19/8/2024) malam.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia memenuhi semua syarat yang harus dilengkapi dan juga syarat dukungan dari DPD I dan DPD II.

Bahkan, menurut Kadir, total dukungan ke Bahlil Lahadalia telah mencapai 83 persen dari total keseluruhan jumlah pemilik suara baik di DPD I dan DPD II.

"Tadi juga ada dukungan baru masuk dari Yogya ya," katanya.

Selanjutnya, menurut Kadir, nama Bahlil akan masuk ke bursa ketua umum Partai Golkar dan akan mendengarkan pandangan dari para pemilik suara di Munas Partai Golkar nanti.

"Nanti kita akan dengarkan pandangan umum dari para pemilik suara ya," ujarnya.

Busnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menskors rapat pleno penetapan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta, Quin Pegagan menyampaikan penundaan itu dilakukan untuk mengumpulkan aduan warga DKI Jakarta terkait dugaan pencatutan data pribadi untuk dukung Dharma-Kun di Pilkada 2024.

"Silakan masyarakat yang merasa diduga dicatut padahal mereka tidak mendukung tapi dicatut sebagai pendukung pasangan perseorangan untuk menggunakan kesempatan ini hingga di pukul 23.00 WIB," ujarnya di KPU DKI Jakarta, Senin (19/8/2024) malam.

Dia menambahkan, setelah pengumpulan itu pihaknya akan melanjutkan rapat pleno untuk menentukan nasib Dharma-Kun di Pilkada 2024 sebagai paslon jalur independen.

Di samping itu, Quin menyebutkan bahwa sejatinya rapat pleno ini akan selesai pada 19.30 WIB. Namun, untuk membereskan polemik ini sebenar-benarnya maka pihaknya kembali memperpanjang aduan tersebut.

Pada intinya, menurut Quin, hal tersebut tidak melanggar jadwal apa yang sudah ditetapkan pada PKPU No.8/2024 yang menetapkan pemenuhan syarat dukungan pada Senin (19/8/2024).

"Sementara kita pahami tanggal 19 adalah 23.59. Nah untuk mengantisipasi pengerjaan data yang masuk pukul 23.00 kami rasa itu cukup," pungkasnya.

Adapun, anggota Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya enggan menjelaskan temuannya terkait polemik pencatutan untuk dukung Dharma-Kun Wardana. Sebab, rapat pleno masih berlangsung.

"Kita tunggu saja dulu, kita tunggu ini kan rapat di break sampai dengan pukul 11 [malam] tadi poinnya itu membuka diri kepada masyarakat DKI untuk menyampaikan nama-nama yang mungkin diduga tercantum dalam dukungan," tutur Reki.

Bisnis.com, TEMANGGUNG - Sebanyak 76 organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) berbasis QRIS, kata Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri, dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Ony Suharsono.

"Kalau di pemda yang lain yang sudah mengimplementasikan, belum semua OPD menggunakan kartu kredit Indonesia (KKI) berbasis QRIS, biasanya mereka hanya empat atau lima OPD," katanya pada peluncuran dan sosialisasi pembangunan KKPD di Temanggung, Senin (19/8/2024).

Ia menyampaikan kalau di Kabupaten Temanggung ini dari awal, pertama kali mulai dari peluncuran ini seluruh OPD langsung menggunakan KKI berbasis QRIS.

Pemkab Temanggung bekerja sama dengan Bank Jateng melakukan peluncuran KKI yang berbasis QRIS. Jadi KKI itu adalah amanah Permendagri Nomor 79 tahun 2022 dimana belanja modal dan belanja jasa itu harus menggunakan kartu kredit.

"Harapan kami, pertama adalah bentuk dukungan Bank Jateng terhadap pelaksanaan digitalisasi pemerintahan daerah, kemudian juga dengan transaksi yang berbasis KKI ini bisa meningkatkan tata kelola , pertanggungjawaban dari Pemkab Temanggung menjadi lebih baik," katanya.

Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo menyampaikan manfaat KKI atau KKBD bagi Pemkab Temanggung yang pertama menunjukkan transparansi , dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Karena apa pun KKPD ini bisa dilihat betul berapa jumlah modal yang sudah dikeluarkan atau masih tersimpan di dalam masing-masing OPD, jadi kelihatan secara transparan sehingga mereka menggunakan itu dengan cara kehati-hatian," katanya.

Ia berharap mudah-mudahan dengan keluarnya KKPD ini seluruh OPD di Kabupaten Temanggung mengimplementasikan semua. "Mudah-mudahan kita juga sambil cek betul, semoga ini berjalan dengan sempurna," katanya.