Bisnis.com, JAKARTA -- Cara mengecek rekening koran semakin mudah di Bank Mandiri (BMRI). Pasalnya nasabah Bank Mandiri bisa melakukannya pengecekan rekening koran secara online langsung dari smartphone mereka.

Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan, sering digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengajukan visa, mengetahui ringkasan transaksi, sebagai bukti hukum, mengajukan pinjaman, hingga mengikuti lelang.

Jika Anda nasabah Bank Mandiri, berikut cara mudah untuk mengunduh dan mencetak rekening koran secara mandiri melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Cara Cek dan Cetak Rekening Koran Bank Mandiri Secara Online:

• Buka aplikasi Livin' by Mandiri.
• Klik login dan masukkan PIN atau gunakan sidik jari Anda.
• Pilih menu 'Pesan', kemudian pilih 'Status Transaksi'.
• Pilih riwayat transaksi yang ingin Anda lihat atau cetak.
• Klik 'Download' untuk mencetak atau menyimpan transaksi secara mandiri, atau pilih 'Bagikan Resi' untuk membagikannya dengan orang lain.

Cara Melihat Status Transaksi Minggu atau Bulan Lalu di Livin by Mandiri

• Buka aplikasi Livin' by Mandiri.
• Klik login dan masukkan PIN atau gunakan sidik jari Anda.
• Pilih menu 'Pesan', kemudian pilih 'Status Transaksi'.
• Klik ikon filter yang ada di ujung kanan layar.
• Pilih periode cetak rekening koran yang diinginkan.
• Klik 'Terapkan'.
• Pilih riwayat transaksi yang ingin Anda lihat atau cetak.
• Klik 'Download' untuk mencetak atau menyimpan transaksi secara mandiri, atau pilih 'Bagikan Resi' untuk membagikannya dengan orang lain.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, nasabah Bank Mandiri dapat dengan mudah mengelola rekening koran mereka tanpa perlu repot datang ke bank.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI) atau Bank BRI mengambil langkah tegas dengan mengungkap dan melaporkan kasus kredit fiktif senilai Rp55 miliar yang melibatkan anggota TNI dan oknum mantan pekerja BRI. Pengungkapan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap kebijakan zero tolerance to fraud.

Rio Nugroho, Pemimpin BRI Kantor Cabang Cut Meutiah, menjelaskan kasus ini merupakan hasil dari investigasi internal yang kemudian dilaporkan kepada Kejaksaan Agung. "Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja," ujar Rio, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/20024).

BRI menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi penegak hukum yang telah bertindak cepat dalam memproses para pelaku. "BRI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," tambah Rio.

Dalam menindaklanjuti kasus ini, BRI telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum internal yang terlibat dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta memproses mereka secara hukum. BRI juga melaporkan pihak yang bersangkutan kepada aparat berwenang.

"BRI senantiasa pro aktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud serta menjunjung tinggi nilai-nilai Good Coorporate Governance ( GCG) dalam setiap operasional bisnisnya," katanya lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer menetapkan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) sebagai tersangka di kasus pengajuan kredit fiktif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Hatli Siregar menyampaikan penetapan tersangka terhadap Dwi dilakukan pada Selasa (30/7/2024). "Jampidmil yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur telah meningkatkan status saksi menjadi tersangka sekaligus melakukan Penahanan Ankum terhadap oknum Purnawirawan TNI Tersangka DSH," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, DSH telah diamankan oleh Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung. Penangkapan itu dilakukan usai Dwi telah mangkir tiga kali saat dipanggil oleh Tim Penyidik Koneksitas. Dwi selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong diduga telah bekerja sama dengan karyawan BRI yang telah ditetapkan tersangka telah mengajukan kredit fiktif yang merugikan BRI Rp55 miliar.

"Adapun peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong telah bekerja sama dengan oknum Pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan kredit secara fiktif sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp55 miliar," tutur Harli.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut usulan pemerintah untuk memperpanjang masa restrukturisasi kredit khusus segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski demikian, dia memastikan OJK tidak akan menerbitkan regulasi baru.

Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah memang mengusulkan suatu skema untuk memberikan perhatian pada restrukturisasi kredit segmen KUR untuk periode waktu tertentu.

Dia mengatakan, rencana tersebut saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Pemerintah menyampaikan satu skema untuk memberikan perhatian pada periode waktu tertentu untuk diberikan perhatian dari para penyelenggara, ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kemenkeu dan Kemenkop UKM,” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Dia memastikan Peraturan OJK terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen KUR tidak perlu diterbitkan.Hal ini dikarenakan OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Sementara itu, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kata Mahendra, kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan tetap mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit khusus KUR tersebut, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

“Yang penting kami siap, pelaksanaanya bisa dilakukan dengan segera, baik dari aspek pemberian penyalurnya bank-banknya maupun di bagian penjaminan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telahmemerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online.

"Regulator juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK," tulisnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun, OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Dian mengatakan OJK terus memantau upaya Perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Selanjutnya berbagai upaya dilakukan bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online.

Upaya ini mulai dari menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi praktek jual beli rekening, dan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

Selain itu, bank juga melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.

OJK beserta 35 Kantor OJK lainnya pun telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama dengan perbankan dan pihak terkait.

"OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyrakat," ujar Dian.

Selanjutnya OJK juga telah melakukan koordinasi dengan para pimpinan perbankan untuk menekankan komitmen manajemen dalam melakukan pemberantasan judi online baik secara internal dan eksternal.Adapun, penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.

OJK sebagai bagian dari Satgas Perjudian Daring akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bank digital mencatatkan kinerja keuangan yang membaik, salah satunya terkait peningkatan laba pada enam bulan pertama 2024.

Beberapa di antaranya bahkan mencatatkan pertumbuhan hingga level tiga digit, mengalahkan bank konvensional.

Bisnis.com, JAKARTA —

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI) atau Marein mencatatkan laba sebesar Rp75,22 miliar pada semester I/2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 77,54% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp42,36 miliar pada Juni 2023.

Direktur Kepatuhan Marein, Tamara Arista Salim, mengungkapkan bahwa peningkatan laba ini didorong oleh perbaikan kualitas akseptasi, peningkatan hasil investasi, serta implementasi manajemen risiko yang lebih baik.

“Kenaikan laba ini didorong oleh perbaikan kualitas akseptasi, peningkatan hasil investasi, serta peningkatan implementasi manajemen risiko perusahaan,” ujar Tamara kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Laporan keuangan Marein per Juni 2024 menunjukkan hasil investasi perusahaan meningkat 71,81% yoy menjadi Rp96,5 miliar dibandingkan sebelumnya Rp56,16 miliar. Tamara menjelaskan bahwa kenaikan signifikan pada hasil investasi disebabkan oleh fluktuasi mata uang asing USD yang memberikan dampak positif pada aset investasi Marein.

Tamara juga menambahkan bahwa perusahaan menargetkan laba hingga akhir 2024 mencapai Rp81,19 miliar, naik dibandingkan laba bersih Rp61,36 miliar pada 2023. Untuk mencapai target tersebut, Marein akan tetap fokus pada penempatan investasi pada instrumen pendapatan tetap, terutama obligasi negara, guna menjamin kesinambungan dan prinsip kehati-hatian di tengah gejolak pasar.

Marein tercatat mencatatkan laba sebesar Rp75,22 miliar hingga akhir Juni 2024, meningkat 77,54% yoy dari Rp42,36 miliar pada Juni 2023. Kenaikan laba tersebut didorong oleh premi bruto yang meningkat mencapai Rp1,38 triliun, naik 12,67% yoy dari Rp1,23 triliun pada Juni 2023.

Namun, hasil underwriting perseroan mengalami penurunan 29,52% yoy menjadi Rp14,8 miliar dari Rp21,1 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, hasil investasi Marein meningkat 71,81% yoy menjadi Rp96,5 miliar dibandingkan Rp56,16 miliar pada Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan industri perbankan tetap optimistis terhadap proyeksi penyaluran kredit tahun ini sejalan dengan realisasi kredit Juni 2024 dengan tren rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) yang turun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edina Rae, mengatakan sejak awal 2024, target pertumbuhan kredit yang dipatok regulator adalah 9%-11%.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan bahwa dana haji yang dikelola kondisinya masih sehat meskipun mengalami defisit operasional sebesar -Rp317,66 miliar pada 2023.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menjelaskan defisit tersebut disebabkan karena ada pencatatan dana penyaluran untuk rekening virtual sebesar Rp1 triliun dalam laporan operasional.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan pemerintah dan DPR yang tidak memberikan tambahan biaya untuk jemaah haji lunas pada 2020 dan 2022 yang batal melaksanakan haji akibat pandemi Covid-19 yang akhirnya diberangkatkan pada 2023.

Apabila dana Rp1 triliun itu tak dimasukkan dalam laporan operasional, semestinya operasional BPKH bisa surplus.

"Untuk melihat performa keuangan BPKH apakah sehat, solid, atau stabil, itu gak bisa hanya dilihat dari laporan operaisonal berjalan saja," kata Amri saat konferensi pers di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Amri menjelaskan dalam peraturan perundang-undangan disebutkan ada empat indikator yang menjadi tolok ukur kesehatan keuangan sebuah korporasi. Yang pertama adalah likuiditas wajib. Pada 2023 BPKH mencatat likuiditas wajib 2,09 x biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

"Artinya BPKH cukup likuid. Cara membacanya, kalau saat ini atau tahun 2023 pemerintah memutuskan memberangkatkan jamaah dua kali dari 220.000 orang itu dananya ada," kata Amri.

Indikator kedua adalah solvabilitas yang menggambarkan kemampuan keuangan BPKH kalau seandainya seluruh kewajiban yang ada di neraca, baik yang jangka panjang atau pendek, harus dipenuhi. Pada 2023, solvabilitas BPKH berada di level 100,56%.

Dari dua indikator tersebut, BPKH dinyatakan masih sehat. "Kalau rasio ini [solvabilitas] di bawah 100% itu bermasalah berarti. Kalau rasio likuiditasnya di bawah 2, bermasalah berarti," ujarnya.

Selanjutnya indikator ketiga adalah yield on investment, atau berapa rata-rata keuntungan yang didapatkan BPKH dalam melakukan investasi pengembangan dana haji. Yield BPKH pada 2023 tercatat di level 6,71%, naik dibanding 2022 di posisi 6,31%.

Dalam mengembangkan dana haji BPKH menggunakan dua instrumen, melalui surat berharga dengan yield rata-rata 8,5%-9% dan penempatan deposito dengan yield rata-rata 4,5%-5%.

Setidaknya ada tiga parameter yang membuktikan pengembangan dana BPKH berhasil. Pertama adalah yield dari 2022 ke 2023 membaik. Kedua adalah melampaui target yang dipatok di Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebesar 6,2%. Dan ketiga adalah dengan membandingkan yield dari lembaga sejenis.

"Silakan teman-teman kalau ada datanya bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bandingkan dengan dana pensiun, bandingkan dengan Jamsostek. Setahu saya, 6,71% ini lebih baik dibandingkan yield yang diperoleh dari dana pensiun. Tidak kalah dari yield yang diperoleh BPJS yang asetnya sekarang mencapai Rp700 triliun," ujarnya.

Selanjutnya indikator keempat adalah cost of income ratio atau CIR. Indikator ini menggambarkan efisiensi yang dilakukan BPKH. CIR pada 2023 berada di level 3,32%, naik dari 2022 di posisi 2,46%.

Amri menjelaskan kenaikan CIR tersebut diakibatkan ada beberapa program tambahan yang dilakukan BPKH pada 2023 yang terkait dengan pengembangan kapasitas organisasi dan perbaikan sistem informasi. Meski demikian level 3,32% tersebut masih di bawah ketentuan perundang-undangan yakni di 5%.

"Jadi kalau ingin memotret kinerja keuangan BPKH gunakan empat rasio ini, tidak cukup hanya melihat laporan operasional tahun berjalan karena ada efek transaksi masa lalu yang dicatatkan di tahun berjalan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan piutang pembiayaan dikelola mencapai Rp58,4 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat sekitar 15% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Piutang pembiayaan yang dikelola Perusahaan [termasuk pembiayaan bersama] mengalami pertumbuhan sebesar 15% yoy menjadi Rp58,4 triliun,” kata Presiden Direktur Adira Finance, Dewa Made Susila, dalam Media Update Kinerja Keuangan Adira Finance Semester I/2024 di Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Namun demikian, Made menambahkan seiring dengan lesunya industri otomotif di sepanjang semester pertama tahun ini, pembiayaan baru Adira Finance sedikit mengalami penurunan sebesar 2% yoy menjadi Rp20 triliun.

Diketahui, penjualan ritel mobil baru mengalami penurunan sebesar 15% yoy menjadi 432.000 unit selama semester I/2024. Sementara untuk penjualan sepeda motor baru relatif stabil yaitu sebesar 3 juta unit.

Made mengatakan Adira Finance akan terus menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah terus mengembangkan bisnis nonotomotif seperti pinjaman multiguna.

Selain itu, untuk dapat terus meningkatkan penyaluran pembiayaan, Adira Finance juga akan memperluas jaringan bisnisnya secara selektif di wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi.

Hingga 30 Juni 2024, Adira Finance telah mengoperasikan 476 jaringan bisnis di seluruh Indonesia, termasuk cabang syariah. Dari sisi digital, perusahaan terus mengoptimalkan penjualan melalui platform digital seperti Adiraku, momobil.id, momotor.id, dan dicicilaja.com.

Sepanjang semester pertama tahun 2024, perusahaan mencatat pertumbuhan pembiayaan baru di segmen non otomotif sebesar 21% yoy mencapai Rp4,6 triliun.

Pembiayaan multiguna berkontribusi terbesar dalam pembiayaan non-otomotif perusahaan. Selain itu, perusahaan mencatatkan pembiayaan baru di segmen syariah sebesar Rp4,3 triliun atau mewakili 22% dari total pembiayaan baru.

Untuk dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah, perusahaan akan terus melakukan kegiatan pemasaran, ekspansi dari kanal-kanal penjualan di komunitas syariah, serta memaksimalkan penjualan produk syariah khususnya non-otomotif seperti produk Adira Multi Dana Syariah (AMANAH).

Direktur Keuangan Adira Finance,Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa, menambahkan dari sisi keuangan, Adira Finance membukukan total pendapatan mencapai Rp 5,0 triliun, naik sebesar 11% yoy.

Sementara itu, total beban meningkat sebesar 16% yoy menjadi Rp4,0 triliun pada Semester I/2024.

“Peningkatan pada beban disebabkan in naiknya biaya pendanaan perusahaan seiring dengan peningkatan suku bunga. Dengan demikian, laba bersih perusahaan setelah pajak dibukukan sebesar Rp 765 miliar 7 atau mengalami penurunan sebesar 7% yoy,” kata Gani.

Sementara, Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) perusahaan masing-masing tercatat menjadi sebesar 6,1% dan 14,2% pada semester 1/2024.

Dari sisi pendanaan, Gani menambahkan Adira Finance terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan baik melalui dukungan berkelanjutan dari pembiayaan bersama dengan perusahaan induknya, Bank Danamon.

Adira Finance juga memperoleh pinjaman eksternal dari bank baik dalam negeri maupun luar negeri, serta pasar modal melalui obligasi lokal dan sukuk mudharabah.

Per posisi Juni 2024, pembiayaan bersama mewakili 47% dari piutang yang dikelola. Sementara itu, total pinjaman perusahaan pada Juni 2024 meningkat sebesar 44% yoy menjadi Rp21,5 triliun. Perinciannya dari pinjaman bank baik dalam negeri maupun luar negeri, obligasi dan sukuk masing-masing berkontribusi 64% dan 36%.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan laba periode berjalan sebanyak Rp765 miliar pada semester I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan Adira Finance (ADMF) yang dirilis di keterbukaan informasi, perolehan laba tersebut turun sekitar 6,5% yoy dari perolehan laba perusahaan pada Juni 2023 yakni Rp818 miliar.

Direktur Keuangan Adira Finance, Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa, mengatakan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh biaya dana dan biaya kredit yang naik.

“Untuk biaya operasional sepertinya ada improvement yang cukup baik, tetapi untuk biaya dana dan biaya kredit itu yang cukup menjadi pressure buat kami,” kata Gani saat ditemui usai Media Update Kinerja Keuangan Adira Finance Semester I/2024 di Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Terkait dengan biaya kredit atau beban kerugian kredit, Gani menjelaskan bahwa segmen menengah ke bawah yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bisnisnya tidak berkembang cenderung tidak bisa melanjutkan cicilan. Mereka terpaksa harus mengembalikan unitnya ke Adira Finance dan sebagainya.

“Terjadilah kerugian kredit [di sana],” ujarnya.

Terkait biaya dana, Gani mengatakan awalnya suku bunga diproyeksikan masih banyak terjadi repricing, tetapi tidak terjadi sesuai rencana. Adapun total pendapatan yang dimiliki perseroan mencapai Rp5 triliun yang mana naik 10,68% yoy dari Rp4,52 triliun pada Juni 2023. Sementara total beban yang ditanggung mencapai Rp4,04 triliun yang mana naik 16,3% yoy.

Gani menambahkan pihaknya masih melihat-lihat kondisi pada kuartal III/2024 terkait dengan tren perolehan laba sampai dengan akhir tahun 2024. Terlebih menurutnya tantangan pasar otomotif dan kemungkinan pengusaha masih wait and see masih ada karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilakukan pada semester II/2024.

“Kami semua mengira dengan satu putaran semua sudah beres. Ternyata wait and seenya kemungkinan lebih panjang,” katanya.

Diketahui, perolehan laba beberapa perusahaan multifinance cenderung turun pada semester I/2024. Misalnya saja PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) atau Clipan Finance yang mencatatkan laba bersih periode berjalan sebanyak Rp128,2 miliar.

Angka tersebut turun 80,26% yoy dari Rp649,6 miliar pada Juni 2023. Direktur Utama Clipan Finance Harjanto Tjitohardjojo mengatakan penurunan laba tersebut bukan tanpa alasan.

Menurutnya laba pada Juni tahun lalu meningkat tajam lantaran adanya recovery write off (WO) khusus sebanyak Rp500 miliar.

“Jadi ada kasus utang yang sudah hapus buku karena sudah lama sekali, tetapi asetnya masih di Clipan 2023, anak customer melakukan negosiasi untuk penyelesaiannya sehingga bisa selesai dan menjadi income,” kata Harjanto kepada Bisnis, pada Kamis (1/8/2024).

Dengan demikian, Harjanto mengatakan apabila tidak dibandingkan tidak apple to apple. Pada semester I/2024 laba yang Clipan Finance peroleh di luar recovery WO tersebut sekitar Rp149 miliar. Memang ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan.

Harjanto menyebut penurunan tersebut pun karena memang pasar otomotif yang tengah turun. Serta adanya risiko pasar meningkat, di mana tingkat rejection meningkat atau kualitas customer baru tidak memenuhi kelayakan kredit.

Berikutnya PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance juga mencatatkan penurunan laba sebanyak 19,16% yoy menjadi Rp685 miliar. Pada Juni 2023, perusahaan mampu meraih laba sebanyak Rp848,3 miliar. Lalu PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance yang mencatatkan penurunan 11,6% yoy menjadi Rp213,36 miliar pada Juni 2024, sementara pada Juni 2023 mencapai Rp241,54 miliar.

Selanjutnya, ada PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Niaga Auto Finance yang mencatatkan laba bersih sebanyak Rp193,78 miliar atau turun 11,65% yoy dari Rp219,34 miliar pada Juni 2023.

Meskipun demikian, ada juga perusahaan multifinance yang mencatatkan laba pada periode Juni 2024. Seperti halnya PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance yang mencatatkan kenaikan laba sebanyak Rp97,27 miliar, yang mana naik 10,42% yoy dari sebelumnya Rp88 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) angkat bicara terkait dengan defisit anggaran sebesar Rp317,66 miliar yang dialami pada 2023.

Dalam laporan keuangan 2023, BPKH mencatatkan defisit komperhensif konsolidasi sebesar -Rp594,72 miliar, sedangkan defisit konsolidasi yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai -Rp317,66 miliar.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menjelaskan, defisit operasional 2023 itu dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan DPR yang tidak memberikan tambahan biaya untuk jemaah haji lunas pada 2020 dan 2022 yang batal melaksanakan ibadah haji akibat pandemi Covid-19 yang akhirnya diberangkatkan pada 2023.

"Jadi defisit yang tergambar dalam laporan keuangan 2023 itu adalah efek karena ada beban tahun 2020, 2022 yang seharusnya dicatatkan sebagai beban masa lalu atau beban sebelumya tapi dicatatkan di tahun berjalan," kata Amri saat konferensi pers di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, apabila dalam laporan keuangan entitas bisnis, transaksi yang terjadi dalam 2020 dan 2022 tidak dimasukkan dalam laporan operasional tahun berjalan.

Sementara dalam laporan keuangan BPKH sebagai entitas pengelola dana publik, beban keuangan yang terjadi pada 2020 dan 2022 dan baru dieksekusi pada 2023 dicatatkan pada tahun berjalan dan masuk dalam laporan operasional.

"Ini simulasi, seandainya saya keluarkan, kan lunas tunda 2020 2022 kalau dilihat di keputusan Menteri Agama itu totalnya sekitar Rp1 triliun. Kalau kita keluarkan Rp1 triliun, dia tidak masuk transaksi tahun berjalan, artinya di sini positif, seharusnya positif, positif sekitar Rp500 miliar," kata Amri.

Tercatat dalam penyaluran untuk rekening virtual pada 2023 sebesar Rp3,17 triliun. Angka itu termasuk Rp1 triliun dana yang harus dibayarkan bagi jamaah haji tunda 2020 dan 2022 yang diberangkatkan pada 2023.

"Kalau yang Rp1 triliun tidak kami catat di laba operasional tahun berjalan tapi di transaksi neraca, laporan operasional akan positif," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) industri perbankan, termasuk Bank BUMN, terpantau sedang merangkak naik alias mengetat. Alhasil, likuiditas terus menjadi perhatian utama bagi bank pelat merah.

Sebagai informasi, LDR menunjukkan kondisi atau tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi LDR bank, maka semakin ketat likuiditasnya. Sebaliknya, semakin kecil LDR, maka semakin longgar likuiditas bank.